Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

Pengecualian bersifat negative list, artinya selain yang disebutkan di Pasal 4 ayat (3) merupakan objek Pajak Penghasilan

Tidak semua penghasilan merupakan objek Pajak Penghasilan. Ada beberapa penghasilan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Lanjutkan membaca “Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan”

Inilah Indikator Ketidakpatuhan Yang Menyebabkan Wajib Pajak Diperiksa

Inilah risk based audit terbaru, 2018, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Kewenangan ini Diberikan oleh Pasal 29 Undang-Undang KUP. Karena itu, di Surat Edaran nomor SE-15/PJ/2018 disebutkan bahwa salah satu variabel Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi adalah pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Lanjutkan membaca “Inilah Indikator Ketidakpatuhan Yang Menyebabkan Wajib Pajak Diperiksa”

Kebijakan Pemeriksaan Pajak 2018 : Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan

Komite Perencanaan Pemeriksaan bertugas melakukan pembahasan dan penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan melalui kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Salah satu kebijakan baru di tahun 2018 yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dibentuknya Komite Perencanaan Pemeriksaan. Komite ini berada di tingkat Kanwil DJP dan Kantor Pusat DJP.

Lanjutkan membaca “Kebijakan Pemeriksaan Pajak 2018 : Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan”

Taxable Event Sebagai Syarat Pengakuan Penghasilan

Harus ada taxable event untuk menjadikan tambahan kemampuan ekonomis menjadi penghasilan.

Taxable event adalah transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kadang, saya menyebutnya peristiwa hukum. Terkait dengan pajak penghasilan, taxable event adalah transaksi yang menimbulkan penghasilan yang wajib dilaporkan di SPT Tahunan PPh. Sehingga taxable event merupakan syarat pengakuan penghasilan.

Lanjutkan membaca “Taxable Event Sebagai Syarat Pengakuan Penghasilan”

Bagaimana Penentuan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Luar Negeri?

Dalam keadaan tertentu, menentukan wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri cukup rumit. Keberadaan seseorang di satu negara, bisa jadi kurang dari 183 hari. Terutama bagi para pebisnis yang memiliki usaha di beberapa negara. Mungkin setiap bulan dia harus keliling ke beberapa negara.

Lanjutkan membaca “Bagaimana Penentuan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Luar Negeri?”

Bukan Subjek Pajak : Tidak Dikenai Pajak Penghasilan

Bukan Subjek Pajak merupakan kelaziman diplomatik

Label bukan subjek pajak penting dalam Pajak Penghasilan. Dengan status bukan subjek pajak, walaupun berkantor di Indonesia dan melakukan kegiatan di Indonesia, tetapi tetap dianggap “tidak berada” di Indonesia.

Lanjutkan membaca “Bukan Subjek Pajak : Tidak Dikenai Pajak Penghasilan”

BUT : Subjek Pajak Luar Negeri Tapi Diperlakukan Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

BUT merupakan cabang perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap atau BUT merupakan kendaraan bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maksud kendaraan subjek pajak luar negeri yaitu BUT sebagai sarana untuk mendapatkan active income.

Lanjutkan membaca “BUT : Subjek Pajak Luar Negeri Tapi Diperlakukan Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri”