Dalam rangka mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah memberikan fasilitas perpajakan untuk mendukung penanganan dampak virus dimaksud.
Insentif PPN diberikan kepada Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
Insentif ini diberikan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 28/PMK.03/2020. Berikut rangkumannya.
Pihak Tertentu yang mendapat insentif
Pihak Tertentu yang mendapat insentif yaitu:
- Badan/Instansi Pemerintah
- Rumah Sakit; atau
- Pihak Lain yaitu pihak selain Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Bentuk insentif pajak berupa PPN tidak dipungut, dan PPN ditanggung pemerintah.
Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.03/2020
Impor Barang Kena Pajak oleh Pihak Tertentu, tidak dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, ditanggung pemerintah.
Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu ditanggung pemerintah.
Impor BKP tidak dipungut. Pemanfaatan JKP dari luar negeri, ditanggung pemerintah. Begitu juga Penyerahan BKP dan/atau JKP di Indonesia.
Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat insentif PPN ditanggung pemerintah, termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma.
BKP dan JKP Yang Mendapat Insentif
Barang Kena Pajak (BKP) yang mendapat insentif adalah BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu:
- obat-obatan;
- vaksin;
- peralatan laboratorium;
- peralatan pendeteksi;
- peralatan pelindung diri;
- peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
- peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Jasa Kena Pajak (JKP) yang mendapat insentif adalah JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yaitu:
- jasa konstruksi;
- jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
- jasa persewaan; dan/atau
- jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dalam hal Pihak Tertentu melakukan impor BKP yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, impor BKP tersebut tidak dikenai PPN sepanjang Pihak Tertentu dimaksud memiliki SKJLN sebelum melakukan impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SKJLN adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Pembuatan Faktur Pajak Yang Mendapat Insentif Covid-19
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Faktur Pajak tersebut harus memuat keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020”.
Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 28/PMK.03/2020
Pengusaha Kena Pajak harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28/PMK.03/2020” dan harus membuat Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
Kode Billing dan Laporan seperti diatas berlaku juga untuk Pihak Tertentu yang melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah dibuat untuk periode:
- Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
- Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
Dan disampaikan ke KPP tempat Pengusaha Kena Pajak paling lama:
- tanggal 20 Juli 2020, untuk periode Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
- tanggal 20 Oktober 2020, untuk periode Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020
Insentif PPh
Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/atau pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dan/atau PPh Pasal 22 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tanpa Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor.
Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Pihak Tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa sebagaimana yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23.
Di bawah ini merupakan slide power point Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 dan file pdf Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020
Berikut ringkasan fasilitas Barang Dan Jasa dalam rangka penanganan pandemi covid19
