Tata Cara Pendaftaran NPWP

Tata cara pendaftaran NPWP Online yang baru berdasarkan PER-04/PJ/2020.

Data otoritas pajak semakin tersambung dengan data otoritas catatan sipil. Hal ini memudahkan Wajib Pajak untuk membuat NPWP.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jadi, NPWP sekedar nomor untuk identitas Wajib Pajak

Karena sekedar nomor, sebenarnya tidak perlu ada fisik kartu NPWP. Hanya saja di tempat lain, selain kantor pajak, seringkali diperlukan copy kartu NPWP. Tetapi dengan teknologi digital yang semakin merambah semua lini, nantinya yang diperlukan cukup nomor saja.

Tempat Pendaftaran NPWP

Walaupn daftar NPWP secara online, tetapi setiap NPWP akan terdaftar di KPP tertentu. KPP adalah kantor pajak yang secara administrasi mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak yang terdaftar.

Wajib Pajak berikut ini wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi, yaitu:

  • Wajib Pajak orang pribadi;
  • Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;
  • Wajib Pajak Badan; dan
  • Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tempat tinggal orang pribadi ditentukan sebagai berikut:

  1. tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya;
  2. tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan;
  3. tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kalender terakhir, dalam hal tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2tidak dapat ditentukan.

Warisan yang belum terbagi wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan.

Dalam prakteknya, jika Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan meninggalkan warisan yang belum dibagi maka NPWP orang pribadi tersebut diteruskan dan kewajibannya ditunaikan oleh salah satu ahli waris.

Kedudukan Wajib Pajak badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya, yakni:

  • tempat kantor pimpman serta pusat administrasi dan keuangan berada;
  • tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada menurut keadaan yang sebenarnya;
  • tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan serta tempat menjalankan kegiatan usaha; atau
  • tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak Badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak

Syarat-syarat diatas adalah syarat alternatif. Artinya bisa dipilih salah satu saja dimana akan didaftarkan.

Dokumen yang akan jadi acuan pusat administrasi dan keuangan, atau tempat usahanya, yaitu:

  • akta atau dokumen pendirian dan perubahannya;
  • surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
  • dokumen izin usaha dan/atau kegiatan;
  • surat keterangan tempat kegiatan usaha; atau
  • perjanjian kerja sama bagi bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);

Tempat kedudukan instansi pemerintah ditentukan sebagai berikut:

  • tempat kantor kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat berada, untuk Instansi Pemerintah Pusat;
  • tempat kantor kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah berada, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau
  • tempat kantor kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa berada, untuk Instansi Pemerintah Desa.

Tempat kedudukan di atas disebut juga dengan pusat, atau NPWP pusat. Selain NPWP pusat, wajib pajak juga wajib mendaftarkan NPWP cabang.

Wajib Pajak wajib mendaftarkan NPWP cabang di setiap tempat kegiatan usaha dapat berupa:

  • lokasi usaha,
  • kantor cabang perusahaan,
  • kantor perwakilan,
  • gudang,
  • unit pemasaran, atau
  • tempat kegiatan usaha sejenis,

yang digunakan untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, atau manajemen.

NPWP Bagi Istri Kawin dan Anak Yang Belum Dewasa

Undang-Undang PPh menghendaki bahwa satu keluarga sebagai satu entitas. Karena itu, 1 keluarga cukup 1 NPWP. Namun demikian, masih diperbolehkan jika istri mau pisah harta dan memiliki NPWP sendiri. Sehingga 1 keluarga ada 2 NPWP.

Terhadap wanita kawin yang telah memiliki NPWP, namun menghendaki pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabung dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami, atas NPWP wanita kawin tersebut dilakukan penghapusan NPWP.

Pasal 7 ayat (1) PER-04/PJ/2020

Walaupun pada umumnya 1 keluarga 1 NPWP, tetapi kondisi di bawah ini mengharuskan istri kawin memiliki NPWP terpisah, yaitu:

  • hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
  • melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis;
  • memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
  • bercerai

Dalam hal suami meninggal dunia, dan terdapat harta yang belum dibagi, maka NPWP suami tersebut dilanjutkan oleh istri. NPWP suami tersebut berlaku juga untuk anak yang belum dewasa. Hal ini diatur di Pasal 7 ayat (2) PER-04/PJ/2020.

Menurut peraturan ini, anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan, tidak dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atas nama dirinya sendiri.

Wanita kawin dan anak yang belum dewasa dapat mengajukan permintaan pencetakan Kartu NPWP dengan menggunakan NPWP suami (ayah) dan mencantumkan nama dirinya sendiri.

Pencetakan kartu NPWP biasanya diperlukan jika istri bekerja. Tempat dia bekerja meminta kartu NPWP yang nama pegawai tercantum di kartu NPWP tersebut.

Persyaratan Daftar NWP

Pendaftaran NPWP dilakukan secara online. Laman pendaftara NPWP yaitu ereg.pajak.go.id

tampilan laman ereg.pajak.go.id

Sebelum daftar NPWP, berikut ini persyaratan yang harus dipersiapkan. Persyaratan ini berdasarkan PER-04/PJ./2020.

Persyaratan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi baik yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas maupun yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratan yang harus disiapkan yaitu:

  • bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP; atau
  • bagi Warga Negara Asing, yaitu: fotokopi paspor; dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

Ya, cukup nomor KTP sebenarnya. Sistem registrasi akan melakukan validasi data ke database kependudukan. Untuk keseragaman, NIK (nomor KTP) yang sama akan muncul nama sesuai dengan KTP. Atau nama di NPWP akan sama dengan nama di KTP.

Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, persyaratan yang diperlukan berupa:

  • fotokopi KTP;
  • fotokopi Kartu NPWP suami, dalam hal suami merupakan Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, dalam hal suami merupakan subjek pajak luar negeri;
  • fotokopi kartu keluarga, akta perkawinan, atau dokumen sejenisnya; dan
  • fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia, dan memiliki warisan yang belum dibagi makah kewajiban pajaknya dilakukan oleh ahli waris. Menggunakan NPWP yang meninggal.

Namun, dalam hal ahli waris mau membuat NPWP khusus untuk warisan yang belum dibagi maka dimungkinkan. Berikut persyaratannya:

  • fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia;
  • dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.

Dokumen kedudukan sebagai wakil dapat berupa:

  • fotokopi Kartu NPWP salah satu ahli waris, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh salah satu ahli waris;
  • fotokopi akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi Kartu NPWP pelaksana wasiat, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat; atau
  • fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi Kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan.

Dalam hal NIK yang tercantum pada KTP telah tervalidasi dengan basis data kependudukan, permohonan pendaftaran Wajib Pajak tidak perlu dilampiri fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9 ayat (6) PER-04/PJ./2020

Persyaratan NPWP Badan

Wajib Pajak badan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu

  • Wajib Pajak yang profit oriented,
  • Wajib Pajak yang non profit oriented, dan
  • Wajib Pajak kerja sama operasi (KSO).

Persyaratan NPWP bagi Wajib Pajak Badan baik yang berorientasi ada profit (profit oriented) maupun yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented), yaitu:

  1. fotokopi dokumen pendirian badan usaha, berupa: akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;
  2. dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus Badan, meliputi: bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi Kartu NPWP; dan bagi Warga Negara Asing, yaitu: bagi Warga Negara Asing, yaitu fotokopi paspor dan fotokopi NPWP jika punya.

Sejak 2018, pemberian NPWP Wajib Pajak badan dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan akta pendirian ke Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) oleh notaris. Sebelumnya saya sudah memposting Buat NPWP Badan Sekarang Bisa Oleh Notaris.

Persyaratan NPWP badan bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), berupa:

  1. fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
  2. fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
  3. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) berupa fotokopi NPWP dan/atau paspor.

Persyaratan pendaftaran cabang Wajib Pajak badan, yaitu:

  • fotokopi Kartu NPWP pusat;
  • dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpman cabang atau penanggung jawab cabang, meliputi: fotokopi Kartu NPWP; atau paspor

Setelah Wajib Pajak mengisi aplikasi registrasi dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, maka kantor pajak akan melakukan penelitian atas kelengkapan tersebut. Kantor pajak akan melakukan penelitian dalam 1 hari kerja saja.

Setelah melakukan penelitian, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai NPWP aktif atau NPWP Non-Efektif (NE).

Kantor pajak akan menetapkan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non-Efektif serta menerbitkan Kartu NPWP, SKT, dan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal terjadi:

  • dokumen persyaratan yang diunggah (upload) tidak memenuhi ketentuan; atau
  • dokumen persyaratan yang diunggah (upload) memenuhi ketentuan dan Wajib Pajak memilih belum akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (memilih ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif), untuk Wajib Pajak orang pribadi.

Kantor pajak dapat juga melakukan penghapusan NPWP atas NPWP yang telah diterbitkan secara otomatis dan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan NPWP, dalam hal Wajib Pajak telah terdaftar (telah memiliki NPWP atau NPWP ganda).

Walaupun pendaftaran NPWP melalui online, tetapi pendaftaran NPWP dapat juga dilakukan langsung ke kantor pajak. Kartu NPWP akan diberikan langsung pada hari yang sama.

Bahkan selain langsung menerima kartu NPWP, pendaftaran yang langsung ke kantor pajak juga akan diberikan EFIN yang sudah diaktivasi. Sehingga wajib pajak dapat langsung daftar di DJP Online dan login di pajak.go.id

Update Data NPWP

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan perubahan (update) data Wajib Pajak dalam hal:

  • data dan/atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan
  • perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar.

Perubahan data NPWP dapat dilakukan baik dengan permohonan Wajib Pajak maupun dengan penelitian oleh petugas pajak.

Perubahan data untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

  • perubahan identitas Wajib Pajak;
  • perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dalam wilayah kerja KPP yang sama;
  • perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak;
  • perubahan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; atau
  • terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Termasuk update data untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi:

  • perubahan wakil Wajib Pajak;
  • perubahan alamat tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama;
  • perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak; atau
  • terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan bagi Wajib Pajak badan, termasuk update data NPWP yaitu:

  1. perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
  2. perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama;
  3. perubahan jenis kegiatan usaha Wajib Pajak;
  4. perubahan struktur permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum;
  5. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau
  6. terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk badan pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk badan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Permohonan perubahan data dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut.

Perubahan dilakukan melalui saluran elektronis, yaitu:

  • Aplikasi Registrasi ereg.pajak.go.id
  • contact center seperti Kring Pajak 1500200; dan/ atau
  • saluran tertentu lainnya.

Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar

Pemindahan tempat wajib pajak terdaftar dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan jabatan. Pemindahan tempat yang dimaksud adalah pemindahan KPP terdaftar untuk NPWP pusat.

Sedangkan NPWP cabang bukan pemindahan. Jika memang pindah maka NPWP lama dihapus, kemudian daftar di tempat baru.

Pendaftaran Wajib Pajak cabang di KPP baru dilakukan tanpa menunggu penghapusan NPWP Cabang di KPP lama.

Permohonan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar secara elektronik (aplikasi registrasi ereg.pajak.go.id) dilakukan dengan cara:

  • mengisi dan menyampaikan Formulir Pemindahan Wajib Pajak; dan
  • mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen pendukung

Kepala KPP lama dapat melakukan pemindahan tempat Wajib Pajak terdaftar secara jabatan dengan menerbitkan Surat Pindah berdasarkan penelitian KPP lama atau KPP baru bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenamya tidak berada lagi di wilayah kerja KPP lama.

Dalam hal Wajib Pajak yang berstatus sebagai pusat dan telah dikukuhkan sebagai PKP melakukan pemindahan tempat terdaftar ke KPP lain, KPP Lama tidak melakukan pencabutan pengukuhan PKP dan tanggal pengukuhan PKP tidak berubah.

SE-27/PJ/2020

Berdasarkan informasi pemindahan Wajib Pajak atau tembusan Surat Pindah dari KPP lama, KPP baru melakukan penelitian lapangan terhadap Wajib Pajak yang berstatus PKP dan memiliki Akun PKP aktif dalam rangka menguji kebenaran tempat kegiatan usaha, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan Surat Pindah dari KPP Lama.

Wajib Pajak yang memiliki utang pajak pada tanggal mulai terdaftar di KPP Baru, KPP Baru melakukan tindakan penagihan.

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

Kantor pajak dapat menetapkan Wajib Pajak Non-Efektif, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan atas Wajib Pajak yang memenuhi kriteria:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP;
  3. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memiliki NPWP untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain guna memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan;
  4. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang telah dibuktikan menjadi subjek pajak luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  5. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan belum diterbitkan keputusan;
  6. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak baik melalui pembayaran sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain, selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  7. Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7);
  8. Wajib Pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan penelitian lapangan;
  9. Wajib Pajak yang diterbitkan NPWP Cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri;
  10. Instansi Pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP; atau
  11. Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 10 yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Permohonan NPWP NE dapat dilakukan melalui saluran elektronis, yaitu:

  • Aplikasi Registrasi ereg.pajak.go.id
  • contact center seperti Kring Pajak 1500200; dan/ atau
  • saluran tertentu lainnya.

Wajib Pajak dengan NPWP Pusat tidak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal masih memiliki NPWP Cabang yang berstatus aktif.

Wajib Pajak berstatus PKP dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non-Efektif setelah dilakukan pencabutan pengukuhan PKP terlebih dahulu.

Namun demikian, apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP, terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara jabatan tanpa terlebih dahulu dilakukan pencabutan pengukuhan PKP.

Kantor pajak dapat melakukan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif secara jabatan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif jika terdapat hal-hal sebagai berikut:

  • Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan;
  • Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak;
  • Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  • Wajib Pajak diketahui atau ditemukan alamatnya; atau
  • Wajib Pajak melakukan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Permohonan pengaktifan kembali oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui saluran elektronik, yaitu melalui aplikasi registrasi ereg.pajak.go.id atau melalui Kring Pajak 1500200.

Persyaratan Penghapusan NPWP

Pada dasarnya, NPWP berlaku seumur hidup. Untuk Wajib Pajak orang pribadi maka NPWP hanya dapat dihapus jika terdapat akta kematian. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan, NPWP hanya dapat dihapus jika terdapat akta notaris likuidasi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ./2020 mengatur kriteria penghapusan NPWP, yaitu:

  1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  2. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP;
  4. wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
  5. wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya;
  6. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang telah memiliki NPWP;
  7. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi;
  8. Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain;
  9. Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha;
  10. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;
  11. Instansi Pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  12. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP Cabang.

Permohonan penghapusan NPWP diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, wakil, atau kuasa Wajib Pajak.

Termasuk pihak yang dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP, yaitu:

  • bagi Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, yaitu keluarga sedarah atau semenda;
  • bagi Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya , yaitu seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP;
  • bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, yaitu salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, pihak yang mengurus harta peninggalan, atau kuasa dari wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; atau
  • bagi Instansi Pemerintah, yaitu penanggung jawab proses likuidasi Instansi Pemerintah.

Dalam hal Wajib Pajak memiliki NPWP Cabang, permohonan penghapusan NPWP Pusat juga merupakan permohonan penghapusan bagi seluruh NPWP Cabang.

Dokumen yang diperlukan untuk permohonan penghapusan NPWP

Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, dokumen yang diperlukan berupa:

  • surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang; dan
  • surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak tidak meninggalkan warisan.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,dokumen yang diperlukan berupa dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya.

Wanita kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya, dokumen yang diperlukan berupa:

  • fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis; dan
  • surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa: tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, dokumen yang diperlukan untuk penghapusan NPWP berupa surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.

Wajib Pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain, dokumen yang diperlukan untuk penghapusan NPWP cabang berupa surat pernyataan di atas meterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak pusat yang menyatakan bahwa Wajib Pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

Wajib Pajak Badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, dokumen yang diperlukan untuk penghapusan NPWP badan berupa fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, NPWP badan dapat dihapus jika sudah ada akta pembubaran yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut.

Permohonan penghapusan NPWP dapat dilakukan melalui aplikasi registrasi ereg.pajak.go.id

Formulir-Formulir

Pada dasarnya semua permohonan dapat dilakukan langsung ke KPP dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan.

Namun, dalam uraian diatas saya selalu mengarahkan permohonan melalui saluran laman ereg.pajak.go.id

Walaupun demikian, jika Wajib Pajak bermaksud datang langsung ke kantor pajak, baik untuk dipersiapkan formulirnya. Berikut permulir terkait yang mungkin diperlukan:

Formulir Permohonan Pendaftaran NPWP orang pribadi:

Formulir perubahan data NPWP:

Formulir permohonan NPWP NE

Surat Pernyataan NPWP NE

Formulir permohonan aktivasi kembali NPWP NE

Formulir Pemindahan Wajib Pajak

Formulir Penghapusan NPWP istri

Platform Digital Wajib Pungut PPN

Turunan pertama Perpu 1 tahun 2020 di bidang pajak.

Sebentar lagi, mulai 1 Juli 2020, Indonesia akan menerapkan PPN bagi ekonomi digital. Pasca Perpu nomor 1 tahun 2020, Indonesia memiliki dasar hukum kuat untuk memajaki ekonomi digital. Platform digital sebentar lagi diwajibkan untuk pungut PPN.

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan menteri keuangan ini didasarkan pada kewenangan yang diberikan Pasal 6 ayat (13) huruf a Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai: tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Perpu nomor 1 tahun 2020 sekarang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020

Saya kutip dulu landasan di Perpu nomor 1 tahun 2020:

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6 ayat (3) Perpu 1 tahun 2020.

Pelaku ekonomi digital yang disebutkan di ayat ini adalah

  • pedagang luar negeri,
  • penyedia jasa luar negeri,
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri

Objek PPN Platform Digital

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 berbunyi, “PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud meliputi:

  1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
  2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  3. penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  4. penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3,
  5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  6. perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Contoh pemanfaatan BKP Tidak Berwujud platform digital yaitu streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri.

Penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3 berupa:

  • penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  • penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
  • penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Barang Digital. Pemanfaatan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital.

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020

Pemungut PPN Platform Digital

Pemungut PPN dalam Undang-Undang PPN disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 menentukan kriteria yang wajib dikukuhkan sebagai PKP, yaitu:

  • nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  • jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

Pengusaha platform digital tidak harus menerbitkan faktur pajak. Sehingga tidak wajib untuk mendapatkan faktur pajak elektronik (efaktur).

Bukti pungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020

Bukti pungut PPN seperti commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Konsumen di Indonesia

PPN adalah pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 mengatur apa yang dimaksud konsumen di Indonesia.

Pembeli atau penerima jasa di Indonesia berupa orang pribadi atau badan dengan kriteria:

  • bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  • melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia; dan/atau
  • bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia maksudnya:

  • alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa terletak/berlokasi/berada di Indonesia; dan/atau
  • pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.

Laporan Pemungut PPN Plaftorm Digital

Berbeda dengan eSPT PPN yang wajib dilaporkan setiap bulan, pemungutan PPN platform digital cukup 3 bulan sekali.

Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Untuk setiap masanya, laporan paling sedikit memuat:

  • jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa;
  • jumlah pembayaran;
  • jumlah PPN yang dipungut; dan
  • jumlah PPN yang telah disetor.

Semua pelaporan dilakukan melalui kanal daring (online).

Menurut peraturan ini, pemungut PPN PMSE dapat menyetorkan PPN ke kas negara dengan rupiah, US Dollar, atau mata uang asing lainnya. Tetapi dalam prakteknya, setor pajak dalam nominal dollar tidak semua bank menerima. Hanya sedikit bank yang menerima. Apalagi selain US Dollar.

Perpajakan Kerja Sama Operasi

Kewajiban perajakan atas kerja sama operasi atau konsorsium

Kerja sama operasi adalah terjemahan dari joint operation. Istilah lain dari KSO adalah konsorsium. Menurut KBBI, konsorsium adalah perkongsian, himpunan beberapa pengusaha yang mengadakan usaha bersama.

Di blog sebelumnya, saya sudah menulis bahasan yang sama dengan judul Perlakuan Perpajakan Atas Konsorsium. Tulisan yang lama dipicu oleh Wajib Pajak yang saya awasi tetap bersikukuh bahwa dia tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan karena memiliki nama konsorsium.

Sedangkan tulisan kali ini dipicu karena saya baru saja mengikuti e-learning internal DJP tentang Konsorsium. Kenapa saya tulis ulang? Menurut saya ada hal yang menarik yang perlu sampaikan.

Dasar Hukum KSO

Perdebatan tentang KSO sebenarnya karena tidak ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara khusus. Semua berdasarkan logika perpajakan, kecuali definisi badan untuk PPN.

Definisi badan diatur di Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP. Begini bunyinya:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bunyi yang sama ada di Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh. Juga diulang di Pasal 1 angka 13 Undang-Undang PPN.

Kemudian, Pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2012 menyebutkan bahwa kerja sama operasi merupakan pengertian badan lainnya dan oleh karena itu jika KSO menyerahkan BKP atau JKP maka wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Jadi, menurut peraturan pemerintah ini tidak semua KSO wajib dikukuhkan sebagai PKP. Tetapi hanya KSO yang menyerahkan barang atau jasa saja.

Definisi badan ada perluasan di Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 04/PJ/2020. Di peraturan ini, kerja sama operasi dan kantor perwakilan perusahaan asing (bukan BUT) contoh bentuk badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi (joint Operation), serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.

Pasal 1 angka 9 PER-04/PJ/2020

KSO yang wajib PKP dan yang tidak wajib PKP

Bagian penjelasan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2012 memberikan contoh :

  • KSO yang wajib PKP
  • KSO yang tidak wajib PKP

Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

PT ABC dan PT DEF membuat perjanjian kerja dengan pelanggan (pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT ABC dan PT DEF membentuk joint operation.

Dalam perjanjian kerja dengan pelanggan (pemilik proyek) diatur bahwa semua transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek) dilakukan atas nama joint operation.

Berdasarkan hal di atas:

  • joint operation wajib dikukuhkan sebagai PKP;
  • atas penyerahan BKP/JKP kepada pelanggan (pemilik proyek), joint operation wajib menerbitkan Faktur Pajak.

Apabila dalam rangka joint operation tersebut, PT ABC atau PT DEF atas nama joint operation melakukan penyerahan langsung kepada pelanggan (pemilik proyek), maka penyerahan tersebut dianggap sebagai penyerahan dari PT ABC atau PT DEF kepada joint operation, sehingga PT ABC atau PT DEF harus membuat Faktur Pajak kepada joint operation dan joint operation membuat Faktur Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek).

Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:

PT X dan PT Y membuat perjanjian kerja sama dengan pelanggan (pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT X dan PT Y membentuk joint operation.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya semua transaksi dan dokumentasi terkait dengan perjanjian kerja sama dengan pelanggan (pemilik proyek) tersebut secara nyata hanya dilakukan atas nama PT X.

Karena joint operation secara nyata tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, maka dalam hal ini joint operation tidak wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Contoh KSO dalam penjualan rumah

Berdasarnya contoh yang dijelaskan peraturan pemerintah diatas, kita bisa membuat logika yang sama untuk konsorsium penjualan tanah. Kasus ini sering ditanyakan tapi masih banyak yang belum tahu.

Tn Badu punya tanah luas dan tempatnya strategis untuk dibuatkan perumahan. Tn Agus seorang pengusaha real estat tertarik dengan lokasi tersebut.

Keduanya sepakat untuk membuat konsorsium, kerja sama. Tanah punya Tn Badu akan dihargai Rp400 juta (kepemilikan di konsorsium 40%). Tn Agus membuat rumah dengan modal Rp500 juta. Dan pada contoh kali ini, rumah yang dibuat oleh Tn Agus laku Rp1 miliar.

Contoh soal ini ada 2 perpajakan, yaitu pajak atas penyerahan tanah dan pajak atas penyerahan bangunan. Bagaimana aspek perpajakannya?

contoh 2 orang yang bekerja sama untuk menjual rumah

Jika penjualan rumah ini atas nama konsorsium, PPh terutang 2,5% atas penjualan rumah ditambah PPN 10%. Pada contoh ini konsorsium wajib PKP karena konsorsium menyerahkan BKP.

Semua penjualan atas konsorsium. Karena itu, kewajiban perpajakan juga harus ditunaikan atas nama konsorsium.

Kasus sedikit digeserkan. Penjualan bukan atas nama konsorsium tetapi Tn Agus yang menjual rumah.

Karena penjualan atas nama Tn Agus maka konsorsium tidak menyerahkan BKP. Konsorsium tidak wajib PKP.

Kewajiban perpajakan ditunaikan oleh Tn Agus. Jika omset Tn Agus diatas batasan pengusaha kecil, Rp4,8 miliar, maka Tn Agus wajib PKP.

Tetapi jika seperti contoh, Tn Agus hanya memiliki omset Rp1 miliar. Maka tidak wajib PKP.

Pajak yang harus dibayarkan adalah PPh atas penjualan rumah dengan tarif 2,5% dari Rp1 miliar. PPh ini dibayarkan oleh Tn Agus. Tetapi Tn Badu juga jual tanah dan seolah-olah dibeli oleh Tn Agus. Sehingga atas penjualan tanah oleh Tn Badu maka terutang PPh atas penjualan tanah sebesar 2,5% dari Rp400 juta.

Pada contoh kedua ini, sebenarnya konsorsium seperti tidak ada. Atau dianggap tidak ada. Dan pihak yang bertransaksi adalah Tn Badu dan Tn Agus, dan pembeli rumah.

Pendaftaran dan Pengukuhan PKP Konsorsium

Pendaftara Wajib Pajak memang melalui online laman ereg.pajak.go.id Tetapi tetap ada persyaratan untuk mendaftar. Silakan cek persyaratan di bawah ini.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2020, persyaratan untuk mendapatkan NPWP bagi kerja sama operasi yaitu:

  • fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
  • fotokopi Kartu NPWP masing-masing anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki NPWP;
  • dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation) dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi: yaitu fotokopi Kartu NPWP (bagi WNI); atau fotokopi paspor (badi WNA); dan fotokopi Kartu NPWP, dalam hal WNA telah terdaftar sebagai WP.

Persyaratan permohonan pengukuhan PKP sama seperti persyaratan NPWP.

Tetapi di bagian pengukuhan PKP ada syarat lain agar PKP disetujui yaitu:

  1. seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  2. seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
  3. seluruh pengurus atau penanggung jawab Kerja Sama Operasi (Joint Operation) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

Kewajiban PPh KSO

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PER-04/PJ/2020 bahwa kewajiban perpajakan untuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation), meliputi:

  1. pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Badan atas nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan;
  2. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan; dan/atau
  3. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dalam hal Kerja Sama Operasi (Joint Operation) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atas nama Kerja Sama Operasi (Joint Operation) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Kewajiban menurut PER-04/PJ/2020 sempat muncul di e-learning yang kemarin saya pelajari. Ini penampakkannya:

KSO wajib menunaikan kewajiban PPh Badan

Di penjelasan video e-learning disebutkan bahwa KSO disamakan dengan pengertian badan lainnya. Sebagai subjek pajak badan, maka kewajiban perpajakan atas badan itu juga melekat. Ini yang saya maksud logika pajak.

Tetapi logika pajak ini tidak konsisten. Karena pada saat pembahasan Bukti Potong PPh, seperti PPh Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 23, maka Bukti Potong harus atas nama anggota KSO. Bukan atas nama KSO.

KSO tidak dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Pasal 23. Jadi Bukti Potong atas jasa yang diberikan KSO justru menggunakan NPWP anggota KSO

Bagaimana jika pemotong (dalam hal ini pengguna jasa KSO) salah membuat Bukti Potong PPh?

Sepanjang pemotong belum lapor di SPT Masa PPh Pasal 23 atau Pasal 4(2), maka atas bukti potong tersebut dapat dimintakan ke pemotong untuk dibetulkan. Artinya yang asalnya atas nama KSO, menjadi atas nama anggota KSO.

KSO dapat meminta Pemotong Pajak Penghasilan untuk membagi Bukti Potong PPh sepanjang Pemotong belum lapor SPT Masa
Hasil pembetulan Bukti Potong Pajak Penghasilan menjadi atas nama masing-masing anggota KSO

Berbeda dengan diatas, ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-44/PJ./1994 yang memberikan petunjuk pemecahan Bukti Potong KSO. Menurut SE-44/PJ./1994 bahwa tahapan pemecahan Bukti Potong PPh sebagai berikut:

  1. KSO mengajukan permohonan pemecahan Bukti Potong ke KPP dimana KSO terdaftar.
  2. KPP konfirmasi Bukti Potong ke KPP dimana pemotong terdaftar.
  3. KPP dimana KSO terdaftar menerbitkan SKKPP dan dilakukan Pemindahbukuan ke masing-masing anggota KSO.
  4. Pemindahbukuan tidak boleh dilakukan ke jenis pajak lain yang menjadi kewajiban KSO.
  5. KPP mengirimkan Bukti Pemindahbukuan ke masing-masing anggota KSO.
  6. Anggota KSO mengkreditkan Bukti Potong di SPT Tahunan PPh Badan.

Ternyata prosedur yang dimaksud di SE-44/PJ./2020 adalah prosedur pemecahan Bukti Potong Pajak Penghasilan jika pemotong sudah melaporkan Bukti Potong di SPT Masa.

Hak dan Kewajiban KSO sebagai Badan

Karena KSO diperlakukan sebagai badan, maka semua hak-hak Wajib Pajak badan juga berlaku untuk KSO. Apa hak-hak tersebut:

  1. Hak Keberatan sesuai Pasal 25 Undang-Undang KUP
  2. Hak Banding sesuai Pasal 27 Undang-KUP
  3. Hak Peninjualan Kembali sesuai Undang-Undang Pengadilan Pajak
  4. Hak Restitusi
  5. Dan hak lainnya yang dijamin Undang-Undang KUP yang melekat ke Wajib Pajak badan.
Hak KSO dipersamakan dengan WP Badan sesuai ketentuan

Nah, kewajibannya berupa pelaporan juga dipersamakan dengan kewajiban Wajib Pajak Badan. Baik kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan maupun pengungkapan ketidakbenaran

Indonesia Menganut Classical System

Di artikel Perlakuan Perpajakan Atas Konsorsium saya menyinggung classical system yang harus diingat. Sistem ini menjadi dasar kebijakan perpajakan.

Classical system adalah sistem pemisahan yang tegas antara entitas usaha di satu sisi dengan pemilik modal di sisi lain. Baik entitas usaha maupun pemilik modal masing-masing sebagai subjek pajak terpisah. Masing-masing memiliki kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Masing-masing menghitung penghasilan neto.

Mengutif dari laman ddtc.co.id yang mengutip IBFD International Tax Glossary, classical system adalah suatu sistem perpajakan, di mana pajak dikenakan atas laba yang dihasilkan di tingkat perusahaan. Kemudian, pajak dikenakan lagi atas laba bersih (income after tax) di tingkat pemegang saham orang pribadi.

Sementara itu, menurut Cnossen (1996) classical system adalah suatu sistem yang mengenakan pajak dua kali atas penghasilan yang bersumber dari perseroan, yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham saat dibagikan sebagai dividen. Dengan demikian, classical system memandang perseroan sebagai entitas yang terpisah dengan pemiliknya.

Dengan demikian, jika kita konsisten dengan frase “dipersamakan dengan badan” maka anggota KSO sebagai pemegang saham, sementara KSO setara dengan perseroan.

Jika KSO diperlakukan sebagai wajib pajak badan, maka dia harus menghitung penghasilan neto kemudian membayar PPh badan. Dan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang KUP.

Menghitung Pajak Pedagang Eceran

Pedagang eceran adalah pengusaha, baik dengan omset kecil maupun omset besar.

Pedagang eceran biasa disebut retail, yaitu pedagang yang menjual langsung ke konsumen akhir. Biasanya konsumen akhir adalah sektor rumah tangga. Beli untuk dikonsumsi.

Tetapi menurut ketentuan pajak, syarat pedagang eceran adalah mereka yang melakukan penyerahan (jual) barang dengan cara sebagai berikut:

  • melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  • dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak,atau lelang; dan
  • pada umumnya penyerahan barang atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa barang yang dibelinya.

Tetapi jika kita menjual jasa, maka syarat pedagang eceran untuk penyerahan jasa adalalah mereka yang melakukan penyerahan jasa dengan cara:

  • melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
  • dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
  • pada umumnya pembayaran atas penyerahan jasa dilakukan secara tunai.

Sekali lagi, bahwa pedagang eceran adalah mereka yang jual ke konsumen akhir. Walaupun memiliki toko, tetapi jika toko tersebut toko grosir (orang datang ke situ untuk jual kembali) maka itu bukan pedagang eceran.

Setidaknya ada 2 pajak yang harus diperhatikan oleh pedagang eceran, yaitu

  • Pajak Penghasilan (PPh), dan
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan neto seseorang. Kecuali jika pengenaan pajaknya dengan metode PPh Final. Pemerintah telah menetapkan secara jabatan (deem) berapa penghasilan neto untuk metode PPh Final.

PPh final dikenalan dari omset atau peredaran usaha bruto. Misal, jika omset dalam satu bulan Rp100 juta, maka PPh terutang menurut PP23 sebesar Rp500.000,-

Wajib Pajak yang melakukan penjualan retail terdiri dari orang pribadi maupun badan. Jika kita memiliki toko dengan atas nama perseroan, maka itu adalah wajib pajak badan. Sedangkan pemiliknya bisa jadi pegawai di perseroan tersebut dengan mendapat gaji, atau sebagai pemilik mendapatkan prive, atau sebagai pemegang saham dengan mendapatkan dividen.

Bagi wajib pajak badan, wajib hukumnya menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban ini tidak terhapus walaupun wajib pajak badan tersebut menerapkan PP23.

Pasal 28 Undang-Undang KUP

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (PP23) yaitu pengenaan Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5%. Tarif ini dikenakan langsung dari omset. Bukan dari marjin atau laba kotor.

Dengan demikian, jika kita pegadang eceran maka jangan menetapkan harga jual dengan marjin dibawah 1%. Nanti akan kerepotan membayar PPh.

Siapa Yang Dapat Memanfaatkan PP 23?

Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PPh Setengah Persen adalah Wajib Pajak:

  • orang pribadi, dan
  • badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas

yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak.

Namun demikian, PP 23 memberikan batasan waktu untuk memanfaatkan fasilitas PPh Setengah Persen. Batasan waktu menurut PP 23:

  • orang pribadi dibatasi selama 7 tahun sejak 2018.
  • badan perseroan terbatas (PT) selama 3 tahun sejak 2018
  • badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, dan firma dibatasi 4 tahun sejak 2018.

Lebih lanjut tentang PP23, silakan baca di artikel Pertanyaan dan Jawaban Tentang PPh Setengah Persen

Lapor SPT Tahunan PP 23

Setiap pemilik NPWP wajib hukumnya melaporkan SPT Tahunan. Walaupun tidak ada kegiatan. Wajib Pajak dapat menghilangkan kewajiban lapor SPT Tahunan dengan cara meng-NE-kan NPWP.

Kewajiban lapor SPT Tahunan juga berlaku untuk pedagang eceran. Untuk pedagang eceran ada 2 format SPT Tahunan:

  • SPT form 1770 untuk wajib pajak orang pribadi
  • SPT form 1771 untuk wajib pajak badan

Berikut tutorial lapor SPT Tahunan 1770 untuk UMKM

Berikut ini tutorial lapor SPT tahunan bagi pedagang eceran Wajib Pajak badan dengan menggunakan PP23

Menghitung Penghasilan Neto

Pedagang eceran yang memiliki omset diatas Rp4,8 miliar dalam setahun tidak dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5%.

Karena memiliki omset diatas Rp4,8 miliar maka dianggap bukan pengusah kecil lagi menurut pajak. Karena itu, wajib hukumnya bagi Wajib Pajak tersebut menggunakan pembukuan.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebenarnya untuk kepentingan menghitung penghasilan neto.

Karena itu, ada 2 cara menghitung penghasilan neto:

  1. dengan cara menerapkan norma penghasilan neto
  2. dengan cara menyelenggarakan pembukuan.

Ketentuan penggunaan norma penghasilan neto diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ./2015.

Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Pasal 1 ayat (3) PER-17/PJ/2015

Daftar norma penghasilan neto dan penggunaannya dapat dilihat di artikel Norma Penghasilan Neto

Sekali lagi, syarat penggunaan norma penghasilan neto adalah omset di bawah Rp4,8 miliar. Omset diatas Rp4,8 miliar wajib pembukuan. Tidak ada cara lain. Jadi, silakan membuat pembukuan.

Perlu sorfware akuntansi online? Silakan klik https://go.zahironline.com/auth/signup?partner=AGUSPAJAK

Zahir Online adalah software akuntansi modern dengan teknologi cloud computing berbasis web untuk memudahkan Anda dalam mengelola bisnis dari mana saja dan kapan saja secara real time.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pedagang eceran yang masih memiliki omset di bawah Rp4,8 miliar digolongkan sebagai pengusaha kecil. Dan pengusaha kecil tidak diwajibkan memungut PPN.

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN

Pedagang eceran yang bukan pengusaha kecil, wajib hukumnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dan wajib memungut PPN dari konsumen.

Namun, pedagang eceran memiliki relaksasi pembuatan faktur pajak. Pedagang eceran boleh membuat faktur pajak digungung.

Inilah kenapa penting memastikan apakah toko kita pedagang eceran atau bukan. Jika penjualan grosir, maka tidak boleh membuat faktur pajak digunggung.

Perbedaan Faktur Pajak Digunggung dengan Faktur Pajak

Persyaratan faktur pajak diatur di Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN. Faktur pajak harus mencantumkan keterangan paling sedikit:

  1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
  2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
  4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
  5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
  6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Hanya saja, Undang-Undang KUP mengecualikan sanksi bagi faktur pajak yang pembelinya tidak diisi lengkap. Jadi hanya No 2 diatas yang tidak lengkap. Lainnya lengkap. Ketentuan pengecualian sanksi diatur di Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang KUP.

Lantas bagaimana faktur pajak digunggung?

Faktur pajak bagi pedagang eceran cukup mencantumkan:

  • Nama, alamat, dan NPWP Penjual atau Penyedia Jasa
  • Jenis Barang/Jasa yang diserahkan
  • Jumlah harga jual termasuk PPN atau PPN terpisah PPnBM yang dipungut
  • Kode nomor seri dan tanggal penjualan/penyerahan

Nomor seri, dan bentuk faktur pajak pedagang eceran tidak diatur. Karena itu, namanya bisa berupa nota, bon, cash register, dan lainnya.

Berikut slide tentang faktur pajak untuk pedagang eceran: