Iklan

Skip to content

Solusi masalah perpajakan

Mengupas peraturan dan praktek perpajakan di Indonesia.

Beranda
Blog
Galeri
Formulir

Twitter
Youtube
Facebook
Instragram
Linkedin
Blog

Galeri

halaman tempat memamerkan foto.

Waskon IV KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, 2018.

Aplikasi DJP Search

Diklat Fungsional Keahlian Pemeriksa I (2005) — Diklat Fungsional Keahlian Pemeriksa I tahun 2005

Workshop Pengembangan Tax Knowledge Base (TKB).

Salah Satu Acara Tax Gathering Dengan Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Diklat Pengawasan 2017 — Diklat Pengawasan, September 2017

Menghadiri Rakornas Kasi Waskon 2019

Kunjungan ke Wajib Pajak Yang Memproduksi Pakaian TNI dan Polri.

Sosialisasi Peraturan Perpajakan di SESKOAL, Jakarta Selatan.

Kunjungan ke Kebun Kelapa Sawit

Koordinasi Dengan Ketua Forum RW Cibadak Bandung.

Koordinasi Dengan Kelurahan Karanganyar Bandung

Diklat Penyidik PNS Pajak tahun 1997 di Megamendung

PINTAR, Sebuah Proyek Gagal Tender.

Waskon IV KPP Pratama Bandung Tegallega, 2018.

Diklat Fungsional Keterampilan Dasar Pemeriksa Pajak Angkatan I tahun 2001

Menghadiri Rakornas Kasi Waskon 2016

Kunjungan ke Site Tambang

Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Approweb sebelum Approweb 3.0

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, 2010 sd 2013

Bersama Widyaiswara di Pusdiklat Pajak

Mewakili Kepala Kantor Memberikan Sambutan Sekaligus Perkenalan Dengan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Tegallega

Kegiatan di KPP Kebayoran Lama

IHT Transfer Pricing Direktorat Pemeriksaan

Menghadiri Rakornas Kasi Waskon 2017

Pelatihan Assessor Kompetensi Teknis Account Representative DJP

Bersama para calon pemimpin DJP

Rakorda Kanwil DJP Jakarta Selatan II

Demi Sebuah Ajakan, Rela “Lembur” Ke Studio 5 Indosiar

Tax Gathering KPP Bandung Tegallega, Kamis 31 Januari 2019.

KPP Pratama Bandung Tegallega, Oktober 2018

Wisuda Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan FISIP UI Depok, Februari 2003

Kunjungan ke Site Cirebon Power. Calon PLTU Dengan Kapasitas 2 x 500 MW

Pajak Bertutur 2017, Bersama Tim KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Diklat Pejabat Pembuat Komitmen 2018

Kartu Pemeriksa Pajak pertama kali (1996) — Kartu Pemeriksa Pajak pertama kali, 1996

Rakornas Pemeriksaan 2013 di Yogyakarta

Pajak Bertilawah, Kegiatan Rutin Bulanan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama

Kartu Penyidik PNS Pajak dari Kementerian Hukum dan HAM

Diklat Fraud Auditing tahun 2009

Talkshow perpajakan di radio PRFM Bandung, radio nomor 1 di Bandung

Iklan

Bantu Share di

Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi di Linkedln(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi pada Pinterest(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi di Telegram(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi di Skype(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi pada Tumblr(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk berbagi via Pocket(Membuka di jendela yang baru)
Klik untuk mengirim ini lewat surel kepada seorang teman(Membuka di jendela yang baru)

Menyukai ini:

Suka Memuat...

Top Posts

14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif
Cara Menghitung Penyusutan Fiskal
Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Jangan Salah, Tidak Semua SPT Nihil Tidak Wajib Lapor!
Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
Ketentuan Debt Equity Ratio Menurut Pajak
Biaya Yang Boleh Mengurangi Penghasilan Bruto Menurut Pajak Penghasilan
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
Prinsip Self Assessment Menurut Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia

10 Tulisan Terbaru

Raden Agus Suparman

Cari

Search for:

Raden Agus Suparman

petugas pajak dan blogger perpajakan

Ikuti Blog melalui Email

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Alamat Surat Elektronik

Arsip

September 2019 (3)
April 2019 (2)
Maret 2019 (2)
Januari 2019 (2)
Desember 2018 (7)
November 2018 (3)
Oktober 2018 (7)
September 2018 (2)
Agustus 2018 (8)
Juli 2018 (2)
Juni 2018 (1)
Mei 2018 (1)
April 2018 (4)
Maret 2018 (30)
Februari 2018 (27)
Januari 2018 (30)
Desember 2017 (2)

follow on instagram

ayeunaagus

Pegawai DJP sejak 1993 sampai sekarang. Blogger pajak sejak 2007.

Sehubungan dengan rencana kegiatan migrasi databas

Sehubungan dengan rencana kegiatan migrasi database e-Faktur dan e-Nofa, dengan ini disampaikan informasi bahwa akses aplikasi di bawah ini:
•Aplikasi e-Faktur Web;
•Aplikasi e-Faktur Desktop;
•Aplikasi e-Faktur Host-to-Host;
•Aplikasi e-Nofa Online;
⠀
Untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 pukul 17.00 WIB s.d. Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 08.00 WIB.
⠀
Mohon maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan terima kasih.
⠀
https://pajak.go.id/id/pengumuman/pemberitahuan-downtime-e-faktur-dan-e-nofa
⠀
#PajakKuatIndonesiaMaju

Dulu, PPh Pasal 21 punya dua SPT. Yakni SPT Masa d

Dulu, PPh Pasal 21 punya dua SPT. Yakni SPT Masa dan SPT Tahunan. Tapi sejak revisi UU KUP sekarang, SPT Tahunan dihilangkan.
⠀
Tapi fungsi SPT Tahunan PPh Pasal 21 tidak dihilangkan. Hanya saja sekarang digabungkan dengan SPT Masa Desember. Jadi SPT Masa Desember berfungsi sebagai SPT Tahunan.
⠀
Apa artinya? Di masa Desember, seluruh objek dan potongan PPh Pasal 21 harus dilaporkan.
⠀
Jadi selain harus melaporkan yang masa Desember, juga harus melaporkan yang kumulatif 12 bulan.
⠀
#PajakKuatIndonesiaMaju

DJP perlu tambahan penerimaan Rp348 triliun rupiah

DJP perlu tambahan penerimaan Rp348 triliun rupiah di tahun 2020 ini.
⠀
Realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp1332 triliun. Sedangkan target penerimaan 2020 sebesar Rp1680 triliun.
⠀
https://m.liputan6.com/bisnis/read/4150039/penerimaan-pajak-2019-hanya-capai-844-persen-dari-target
⠀
https://www.cnbcindonesia.com/news/20191229213029-4-126362/target-setoran-pajak-di-2020-rp-1680-triliun-bisa-tercapai

Kadang penghapusan NPWP membutuhkan waktu. Ada kas

Kadang penghapusan NPWP membutuhkan waktu. Ada kasus malah sudah bertahun-tahun, berkasnya keselip entah dimana. Tidak ada keputusan. Status masil normal. Dengan status NE, Wajib Pajak terbebas STP

Instagram post 2220284635118814090_9432921571

Instagram post 2220284635118814090_9432921571

Load More... Follow on Instagram

Ikuti saya di Twitter

Kategori

Beranda
Blog
Galeri
Formulir

Twitter
Youtube
Facebook
Instragram
Linkedin
Blog

Solusi masalah perpajakan Blog at WordPress.com.

Kirim ke Alamat Surat Elektronik Nama Anda Alamat Surel Anda

Batal

Tulisan tidak terkirim - cek alamat surel Anda!

Cek surel gagal, silahkan coba kembali

Maaf, blog Anda tidak dapat berbagi tulisan lewat surel.

%d blogger menyukai ini: