Iklan

Skip to content

Solusi masalah perpajakan

Mengupas peraturan dan praktek perpajakan di Indonesia.

Beranda
Blog
Galeri
Formulir
Testimoni

Twitter
Youtube
Facebook
Instragram
Linkedin
Blog

Beranda / Shop

Shop

Tidak ada produk yang ditemukan sesuai dengan pilihan Anda.

Cari

Search for:

Raden Agus Suparman

petugas pajak dan blogger perpajakan

Ikuti Blog melalui Email

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang pos baru melalui surat elektronik.

Alamat Surat Elektronik

Arsip

Mei 2020 (4)
April 2020 (7)
Februari 2020 (1)
September 2019 (3)
April 2019 (2)
Maret 2019 (2)
Januari 2019 (2)
Desember 2018 (7)
November 2018 (3)
Oktober 2018 (7)
September 2018 (2)
Agustus 2018 (8)
Juli 2018 (2)
Juni 2018 (1)
Mei 2018 (1)
April 2018 (4)
Maret 2018 (30)
Februari 2018 (27)
Januari 2018 (30)
Desember 2017 (2)

follow on instagram

ayeunaagus

Ada yang baru...

Ada yang baru...

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah produk hukum untu

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah produk hukum untuk menagih pajak. Pajak yang jumlahnya sudah pasti.
⠀
Contoh: STP PPh Pasal 25 yang besarnya ditentukan dengan SPT Tahunan PPh yang dilaporkan.
⠀
Petugas pajak punya data dan langsung dapat membandingkan dengan pembayaran oleh Wajib Pajak.
⠀
Atau sanksi administrasi. Sebenarnya secara ketentuan, Wajib Pajak yang tidak taat, langsung diberi sanksi.
⠀
Namun, sampai dengan sekarang tidak ada mesin yang menerbitkan STP.
⠀
Akibatnya, sanksi administrasi ada jika diterbitkan STP oleh petugas.
⠀
Sedangkan surat ketetapan pajak (skp) terbit setelah ada pemeriksaan.
⠀
Apa yang diperiksa? Pembukuan atau catatan. UU KUP mewajibkan Wajib Pajak badan untuk membuat pembukuan.
⠀
skp adalah produk pemeriksaan menguji kepatuhan dengan cara menguji pembukuan Wajib Pajak.
⠀
Kecuali pemeriksaan data konkret. Pemeriksaan jenis ini seperti penelitian. Tidak perlu pinjam dokumen wajib pajak.
⠀
Selain itu, dalam hal pemeriksa berpendapat bahwa tidak dapat menghitung pajak dari pembukuan, maka pemeriksa pajak menghitung secara jabatan. Tidak berdasarkan pembukuan. Jadi, penting pembukuan yang lengkap.
⠀
Jadi, kantor pajak dapat menerbitkan STP tanpa dokumen Wajib Pajak. Bahkan seringkali Wajib Pajak tidak tahu ada STP 😀😀
⠀
Sedangkan, skp terbit setelah ada pemeriksaan dan dokumen wajib pajak menentukan besarnya pajak terutang. 👮‍♂️👮‍♀️
⠀

Semua demi kesehatan. Yuk berjemur 😀😀

Semua demi kesehatan. Yuk berjemur 😀😀

Tatanan baru mengidealkan segala aktititas menggun

Tatanan baru mengidealkan segala aktititas menggunakan media elektronik. Dunia digital dipacu untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.
.
Foto karya Budiandika74

#Repost @pajakjabar1 with @repostsaveapp ・・・

#Repost @pajakjabar1 with @repostsaveapp ・・・ Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor mengunjungi 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Se- Bandung Raya, Selasa (02/06). Kunjungan yang berlangsung hingga Rabu (03/06) ini untuk memastikan persiapan sarana dan prasarana KPP dalam melayani wajib pajak saat pelayanan tatap muka berlangsung dengan tatanan normal baru (new normal). “Saya ingin memastikan kesiapan sarana dan prasarana KPP sudah sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebelum nanti pelayanan tatap muka dibuka kembali. (Persiapan) ini untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan kesehatan baik bagi wajib pajak maupun pegawai yang bertugas,” jelasnya.

Load More... Follow on Instagram

Ikuti saya di Twitter

Kategori

Beranda
Blog
Galeri
Formulir
Testimoni

Twitter
Youtube
Facebook
Instragram
Linkedin
Blog

Solusi masalah perpajakan Blog at WordPress.com.