Insentif fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mendukung sektor bisnis, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperkuat daya saing Indonesia secara global.
Pemerintah menyediakan berbagai menu insentif di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, dan lainnya.
Salah satu fasilitas PPh yang paling sering diberikan untuk menarik investasi adalah Tax Holiday.
Fasilitas Tax Holiday ini secara spesifik diatur untuk Industri Pionir melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020, yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024.
Pengaturan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan membantu pengembangan usaha pada industri pionir.
Mengenal Industri Pionir dan Kriteria Kualifikasi
Tax Holiday ditujukan bagi Wajib Pajak (WP) badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir.
Industri Pionir didefinisikan sebagai industri yang memenuhi kriteria berikut: memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
Industri yang termasuk dalam cakupan ini sangat beragam dan mencakup sektor-sektor strategis, di antaranya:
- Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja).
- Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi.
- Industri kimia dasar organik (bersumber dari minyak bumi, gas alam, batubara, atau hasil pertanian/perkebunan/kehutanan).
- Industri bahan baku utama farmasi.
- Infrastruktur ekonomi.
- Ekonomi digital (mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan terkait).
- Industri pembuatan komponen utama (seperti peralatan elektronika/telematika, mesin pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, kapal, atau kereta api).
Besar dan Jangka Waktu Pengurangan PPh Badan
Fasilitas Tax Holiday diberikan dalam bentuk pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama.
Nilai penanaman modal baru paling sedikit harus sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Besaran dan jangka waktu pengurangan PPh Badan dibagi berdasarkan nilai investasi:
Pengurangan PPh Badan Sebesar 100% (Seratus Persen)
- Diberikan untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- Jangka waktu pengurangan bervariasi dari 5 hingga 20 tahun pajak, bergantung pada besaran investasi:
- Rp500 M hingga < Rp1 T: 5 tahun pajak.
- Rp1 T hingga < Rp5 T: 7 tahun pajak.
- Rp5 T hingga < Rp15 T: 10 tahun pajak.
- Rp30 T atau lebih: 20 tahun pajak.
Pengurangan PPh Badan Sebesar 50% (Lima Puluh Persen)
- Diberikan untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00.
- Jangka waktu pemberian adalah 5 (lima) tahun pajak.
Setelah jangka waktu utama tersebut berakhir, WP masih diberikan pengurangan PPh badan tambahan selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya.
Besaran pengurangan transisi ini adalah 50% dari PPh terutang untuk WP yang mendapatkan fasilitas 100% sebelumnya, atau 25% dari PPh terutang untuk WP yang mendapatkan fasilitas 50% sebelumnya.
Syarat Pengajuan dan Prosedur
Untuk memperoleh fasilitas ini, WP badan harus memenuhi beberapa kriteria:
- Merupakan Industri Pionir.
- Berstatus sebagai badan hukum Indonesia.
- Melakukan penanaman modal baru yang belum pernah menerima fasilitas PPh terkait lainnya (seperti Tax Allowance atau fasilitas di KEK/IKN).
- Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00.
- Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal (DER).
- Berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan.
- Dalam hal sahamnya dimiliki secara langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) lainnya, WPDN tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal (SKF) secara otomasi.
Pengajuan permohonan harus dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan harus disampaikan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMBK).
Jalur Non-Industri Pionir
Sebuah miskonsepsi umum adalah bahwa tax holiday hanya berlaku bagi 18 sektor yang secara eksplisit terdaftar sebagai Industri Pionir, seperti industri logam dasar, ekonomi digital, atau industri kimia dasar.
Namun, peraturan menyediakan sebuah “jalur alternatif” yang sering terlewatkan.
Pasal 5 PMK 130/2020 membuka kemungkinan bagi perusahaan yang bidang usahanya tidak tercantum dalam daftar resmi untuk tetap mengajukan permohonan fasilitas tax holiday.
Syarat utamanya adalah perusahaan tersebut harus melakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan terbukti memenuhi “Kriteria Kuantitatif Industri Pionir” dengan skor minimum 80.
Beberapa faktor yang dinilai dalam skoring tersebut antara lain:
- Penyerapan tenaga kerja.
- Penggunaan bahan baku lokal.
- Lokasi investasi (proyek di luar Pulau Jawa mendapat skor lebih tinggi).
- Pengenalan teknologi baru dan ramah lingkungan.
Kriteria kuantitatif ini dihitung berdasarkan empat pilar utama:
- Memiliki Keterkaitan Luas: Misalnya, mengisi pohon industri, menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri (minimal 70% untuk skor tertinggi), dan hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (minimal 70% untuk skor tertinggi).
- Memiliki Nilai Tambah atau Eksternalitas Tinggi: Diukur dari jumlah pekerja Indonesia yang dipekerjakan (paling sedikit 300 pekerja untuk skor tertinggi) dan lokasi investasi (lokasi di luar Pulau Jawa mendapat skor 100).
- Memperkenalkan Teknologi Baru: Diukur dari penggunaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi baru pada alat produksi utama dan pendukung.
- Prioritas dalam Skala Industri Nasional.
Aturan Pajak Minimum Global Mengintai
Poin ini mungkin merupakan perubahan paling strategis dan berwawasan ke depan dari amandemen tahun 2024.
PMK 69/2024 menambahkan satu pasal baru yang sangat penting, yaitu Pasal 15A.
Secara sederhana, pasal ini menyatakan bahwa meskipun sebuah perusahaan mendapatkan fasilitas tax holiday 100%, ia mungkin tetap akan dikenai “Pajak Tambahan Minimum Domestik” (Domestic Minimum Top-up Tax).
Ketentuan ini berlaku secara spesifik untuk perusahaan yang merupakan bagian dari grup usaha multinasional yang masuk dalam cakupan aturan pajak minimum global (dikenal sebagai OECD Pillar Two).
Ini merupakan klausul penting (a critical caveat) yang mengubah kalkulasi bagi setiap korporasi multinasional.
Artinya, tarif pajak efektif mungkin tidak akan menjadi nol persen. Ini mengharuskan perusahaan multinasional melakukan analisis keuangan dua jalur: pertama, menghitung manfaat tax holiday murni berdasarkan hukum domestik, dan kedua, melapisi potensi kewajiban Pajak Tambahan Minimum di tingkat grup konsolidasi.
Kegagalan dalam memodelkan dampak ini dapat menyebabkan kesalahan signifikan dalam peramalan laba bersih dan arus kas.
