fbpx

Beranda

Selamat datang di aguspajak.com

aguspajak.com adalah blog pajak yang ditulis berdasarkan pengalaman dan aturan. Sebelum 2018, blog saya adalah pajaktaxes.blogspot.com yang saya tulis sejak tahun 2007.

Sejak 1 April 2022, saya pensiun dini dari PNS Ditjen Pajak. Selanjutnya, saya berprofesi konsultan pajak. Anda membutuhkan jasa konsultansi pajak? Silakan kontak saya.

Konsultansi pajak dapat disampaikan dengan tiga cara, yaitu dengan mengisi form di menu Konsultasi, mengirim email ke kontak@aguspajak.com, atau chat melalui aplikasi yang tersedia.

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga aguspajak.com menjadi rujukan perpajakan anda. Senang bisa membantu.

Daftar Isi Aguspajak

Tulisan pajak di blog ini saya kelompokkan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Amnesti Pajak, dan Penagihan Pajak.

Pajak Penghasilan

  1. Pajak Atas Penghasilan
  2. Panduan Lengkap Menghitung PPh Badan
  3. Subjek Pajak Dalam Negeri Menurut PPh
  4. Subjek Pajak Luar Negeri Menurut PPh
  5. BUT : Subjek Pajak Luar Negeri Tapi Diperlakukan Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
  6. Bukan Subjek Pajak : Tidak Dikenai Pajak Penghasilan
  7. Bagaimana Penentuan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Luar Negeri?
  8. Taxable Event Sebagai Syarat Pengakuan Penghasilan
  9. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  10. Biaya Yang Boleh Mengurangi Penghasilan Bruto Menurut Pajak Penghasilan
  11. Pertanyaan dan Jawaban Tentang PPh Setengah Persen
  12. Zakat Dan Sumbangan Yang Dapat Dibiayakan Menurut Pajak Penghasilan
  13. Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
  14. Penghasilan-Penghasilan Yang Dikenai PPh Final
  15. PPh Dengan Norma Perhitungan Khusus
  16. Biaya Promosi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibiayakan
  17. 14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif
  18. Cara Menghitung Penyusutan Fiskal
  19. Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  20. Penggolongan Biaya SDM Menurut PPh
  21. Penghitungan Penghasilan Neto Dengan Norma Dalam Pemeriksaan Pajak
  22. Tarif PPh Badan turun mulai tahun ini
  23. Ketentuan Debt Equity Ratio Menurut Pajak
  24. Syarat Perdagangan Dan Perlakuan Perpajakannya
  25. Cara Mendapatkan SKD Dengan Cara Online
  26. Indonesia Memberikan Tax Holiday 20 Tahun
  27. Menghitung PPh Pasal 21
  28. Lebih Dalam Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan
  29. Pajak-Pajak Bendahara
  30. Aplikasi eBupot
  31. Perlakukan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Pembeli
  32. Perpajakan Atas Dividen Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
  33. Ketentuan Baru Controlled Foreign Company
  34. Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri
  35. Cara Menghitung PPh Pasal 25
  36. Kewajiban Pendaftaran dan Pengukuhan Bagi BUT
  37. Pajak Internasional
  38. Tata Cara Mutual Agreement Procedure
  39. Advance Pricing Agreement
  40. Dasar-Dasar Transfer Pricing
  41. Menghitung PPh Dokter
  42. Cara Menghitung PPh Bagi Pengacara
  43. Menghitung Pajak Pedagang Eceran
  44. Perpajakan Kerja Sama Operasi
  45. Pajak atas Pulsa, Kartu Perdana, Token PLN, dan Voucher

Pajak Pertambahan Nilai

  1. Cara Menghapal Objek Pajak Pertambahan Nilai
  2. Taxable Event Dalam Pajak Pertambahan Nilai
  3. Siapa Yang Wajib Memungut Pajak Pertambahan Nilai?
  4. Tata Cara Permohonan PKP Secara Elektronik
  5. Mendapftarkan Alamat Korespondensi Bisnis di Virtual Office
  6. Seperti Dua Sisi Mata Uang Koin : Pengukuhan PKP dan Sertifikat Elektronik
  7. Faktur Pajak Elektronik
  8. Kode dan Nomor Faktur Pajak
  9. Saat Pembuatan Faktur Pajak
  10. Saat Pembuatan Faktur Pajak Untuk Barang Dengan Karakteristik Tertentu
  11. Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan
  12. PKP Harus Berhati-hati Menggunakan e-Faktur
  13. Menyederhanakan Pelaporan SPT Masa PPN Dengan Cara Pemusatan
  14. Contoh-Contoh Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma
  15. Menghitung PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
  16. Pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean
  17. Perlakuan Ekspor Jasa Kena Pajak
  18. Jenis-Jenis Jasa Yang Dapat Diekspor
  19. PPN Penjualan Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
  20. Penyerahan Yang Tidak Termasuk Penyerahan BKP
  21. Perlakuan PPN Atas Transaksi Leasing
  22. Kriteria Jasa Periklanan Yang Tidak Dikenai PPN
  23. Jasa Pendidikan Yang Bukan Objek PPN
  24. Bukan Objek PPN: Jasa Kesenian dan Hiburan
  25. Bukan Objek PPN: Jasa Boga atau Katering
  26. Kriteria Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai PPN dan Yang Dikenai PPN
  27. Bukan Objek PPN: Jasa Angkutan Umum
  28. Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN
  29. Jasa Perparkiran Yang Bukan Objek PPN dan Objek PPN
  30. BKP Tertentu Yang PPN-nya Dibebaskan
  31. PPN Dibebaskan : Rumah Susun Sederhana Milik, RS, RSS, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya
  32. Dasar Pengenaan Pajak Dengan Nilai Lain
  33. BKP dan JKP Tertentu Yang Dibebaskan
  34. BKP dan JKP Angkutan Tertentu Yang PPN-nya Tidak Dipungut
  35. PPN Dibebaskan Atas Jasa Kepelabuhan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
  36. PPN Dibebaskan Atas Jasa Kebandarudaraan
  37. PPN Dibebaskan: Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Buku Pelajaran Agama
  38. Pembebasan PPN Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
  39. Air Minum Yang PPN-nya Dibebaskan
  40. PPN Tidak Dipungut : KITE
  41. PPN Tidak Dipungut: Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman Luar Negeri
  42. PPN Tidak Dipungut : Kawasan Berikat
  43. PPN Tidak Dipungut : Kawasan Bebas
  44. PPJB Menjadi Syarat Pengiriman BKP ke Batam
  45. PPN Tidak Dipungut : KAPET
  46. Wajib Pungut Dalam PPN
  47. Platform Digital Wajib Pungut PPN
  48. Kriteria Pemungut PPN PMSE
  49. Pajak atas Pulsa, Kartu Perdana, Token PLN, dan Voucher

Insentif Pajak Terkait Covid-19

  1. Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
  2. Insentif Pajak Dalam Bentuk Barang dan Jasa Dalam Rangka Pandemi Covid-19
  3. Fasilitas Pajak Dalam Rangka Penanganan Covid-19
  4. Insentif Covid 2021

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  1. Mengapa perlu NPWP
  2. Kewajiban Pemilik NPWP
  3. Punya NPWP Tapi Pengangguran
  4. Dokumen Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Untuk Melakukan Pendaftaran NPWP?
  5. Buat NPWP Secara Elektronik
  6. Buat NPWP Badan Sekarang Bisa Oleh Notaris
  7. Bikin Perseroan Terbatas, Langsung Dibuatkan NPWP Badan
  8. Siapa Saja Yang Wajib Punya NPWP?
  9. Persyaratan Penghapusan NPWP
  10. Mulai April 2019 Toko Online Wajib Punya NPWP
  11. Tata Cara Pendaftaran NPWP
  12. Tata Cara Permohonan Pengukuhan PKP
  13. Mendapatkan Sertifikat Elektronik di Kantor Pajak
  14. Inilah Perbedaan Wakil dan Kuasa Dalam Perpajakan
  15. Kuasa Wajib Pajak
  16. 4 Hal Yang Menyebabkan SPT Dianggap Tidak Disampaikan
  17. Kemudahan Menyampaikan SPT Secara Online
  18. 4 Channel Penyampaian SPT Tahunan di Tahun 2018
  19. Wajib Pajak Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan SPT
  20. Perbedaan SPT Tahunan dan SPT Masa
  21. Pembetulan SPT
  22. Lapor SPT Tahunan Dengan e-Form lebih cepat
  23. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan form 1771 dengan e-Form
  24. Tutorial Pengisian SPT Tahunan
  25. Jangan Salah, Tidak Semua SPT Nihil Tidak Wajib Lapor!
  26. Lampiran SPT Tahunan Badan terbaru : TP Doc dan DER
  27. Daftar Kode Akun Pajak
  28. 8 Cara Membuat Kode Billing
  29. Pembetulan SPT Karena Ketetapan Pajak
  30. Sanksi Administrasi Karena Pembetulan SPT
  31. DJP Memperkenalkan Layanan Pajak Online
  32. Menghindari Penyidikan Pajak Dengan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
  33. Menghindari SKPKB Melalui Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT
  34. Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT
  35. Cara Pembayaran Pajak Secara Online
  36. Prinsip Self Assessment Menurut Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia
  37. Alasan Diterbitkannya SKPKB Oleh Dirjen Pajak
  38. Kebijakan Pemeriksaan Pajak 2018 : Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan
  39. Inilah Indikator Ketidakpatuhan Yang Menyebabkan Wajib Pajak Diperiksa
  40. Macam-Macam Ketetapan Pajak Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pajak
  41. Menagih Kekurangan Pajak Dengan Surat Tagihan Pajak
  42. Adakah Daluwarsa Penerbitan STP?
  43. Ralat STP Dengan Permohonan Pembetulan STP ke Kantor Pajak
  44. Alasan Pemeriksaan Pajak Yang Paling Banyak Dipertanyakan
  45. Perbedaan Visit, Verifikasi, Pemeriksaan, dan Penagihan
  46. Cara Memanfaatkan Restitusi Dipercepat
  47. Ketika Surat Pemberitahuan Dan Surat Panggilan Dikirim Bersamaan
  48. Dokumen Yang Harus Dipinjamkan Ke Pemeriksa Pajak
  49. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sekarang Bisa Direvisi
  50. Cara Pertama Menolak Hasil Pemeriksaan Dengan Cara Mengajukan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
  51. Menyiasati Pembukuan Yang Tidak Lengkap Dengan Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto
  52. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
  53. Tata Cara Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan ke Kator Pajak
  54. Pembatalan Hasil Pemeriksaan, Hilang Satu Muncul Lagi
  55. Mencari Keadilan Hasil Pemeriksaan Melalui Lembaga Keberatan Pajak
  56. Hak Wajib Pajak Menurut Undang-Undang KUP
  57. Daftar Kode Akun Pajak

Undang-Undang Cipta Kerja

Omnibus Law Klaster Pajak

Bea Meterai

Aturan Bea Meterai 2021

Penagihan Pajak

Amnesti Pajak

Pengalaman Laporan Penempatan Harta Amnesti Pajak Secara Online

Istilah Pajak

%d blogger menyukai ini: