Beranda

Selamat datang di blog perpajakan aguspajak.com

aguspajak.com adalah blog tentang perpajakan: pengalaman, aturan, maupun tips mengatasi masalah perpajakan. Ditulis oleh saya, Raden Agus Suparman.

Saya mulai menulis blog pajak sejak 2017 di pajaktaxes.blogspot.co.id

Silakan eksplor aguspajak.com melalui Daftar Isi di bawah.

Pertanyaan terkait pajak dapat disampaikan di bagian komentar atau melalui aplikasi WhatsApp . Saya mengusahakan semua pertanyaan akan dijawab walaupun terlambat.

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga blog aguspajak.com menjadi rujukan perpajakan anda. Ikuti terus artikel pembahasan peraturan perpajakan melalui email!

Perlu sorfware akuntansi online? Silakan klik https://go.zahironline.com/auth/signup?partner=AGUSPAJAK

Zahir Online adalah software akuntansi modern dengan teknologi cloud computing berbasis web untuk memudahkan Anda dalam mengelola bisnis dari mana saja dan kapan saja secara real time.

Daftar Isi Aguspajak

Tulisan pajak di blog ini saya kelompokkan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Amnesti Pajak, dan Penagihan Pajak.

Pajak Penghasilan

  1. Pajak Atas Penghasilan
  2. Subjek Pajak Dalam Negeri Menurut PPh
  3. Subjek Pajak Luar Negeri Menurut PPh
  4. BUT : Subjek Pajak Luar Negeri Tapi Diperlakukan Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri
  5. Bukan Subjek Pajak : Tidak Dikenai Pajak Penghasilan
  6. Bagaimana Penentuan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Luar Negeri?
  7. Taxable Event Sebagai Syarat Pengakuan Penghasilan
  8. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
  9. Biaya Yang Boleh Mengurangi Penghasilan Bruto Menurut Pajak Penghasilan
  10. Pertanyaan dan Jawaban Tentang PPh Setengah Persen
  11. Zakat Dan Sumbangan Yang Dapat Dibiayakan Menurut Pajak Penghasilan
  12. Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
  13. Penghasilan-Penghasilan Yang Dikenai PPh Final
  14. PPh Dengan Norma Perhitungan Khusus
  15. Biaya Promosi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibiayakan
  16. 14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif
  17. Cara Menghitung Penyusutan Fiskal
  18. Norma Penghitungan Penghasilan Neto
  19. Penggolongan Biaya SDM Menurut PPh
  20. Penghitungan Penghasilan Neto Dengan Norma Dalam Pemeriksaan Pajak
  21. Tarif PPh Badan turun mulai tahun ini
  22. Ketentuan Debt Equity Ratio Menurut Pajak
  23. Syarat Perdagangan Dan Perlakuan Perpajakannya
  24. Cara Mendapatkan SKD Dengan Cara Online
  25. Indonesia Memberikan Tax Holiday 20 Tahun
  26. Menghitung PPh Pasal 21
  27. Lebih Dalam Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan
  28. Aplikasi eBupot
  29. Perlakukan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Pembeli
  30. Perpajakan Atas Dividen Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek
  31. Ketentuan Baru Controlled Foreign Company
  32. Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri
  33. Cara Menghitung PPh Pasal 25
  34. Kewajiban Pendaftaran dan Pengukuhan Bagi BUT
  35. Pajak Internasional
  36. Tata Cara Mutual Agreement Procedure
  37. Advance Pricing Agreement
  38. Dasar-Dasar Transfer Pricing
  39. Menghitung PPh Dokter
  40. Cara Menghitung PPh Bagi Pengacara
  41. Menghitung Pajak Pedagang Eceran
  42. Perpajakan Kerja Sama Operasi
  43. Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
  44. Insentif Pajak Dalam Bentuk Barang dan Jasa Dalam Rangka Pandemi Covid-19
  45. Fasilitas Pajak Dalam Rangka Penanganan Covid-19

Pajak Pertambahan Nilai

  1. Cara Menghapal Objek Pajak Pertambahan Nilai
  2. Taxable Event Dalam Pajak Pertambahan Nilai
  3. Siapa Yang Wajib Memungut Pajak Pertambahan Nilai?
  4. Tata Cara Permohonan PKP Secara Elektronik
  5. Mendapftarkan Alamat Korespondensi Bisnis di Virtual Office
  6. Seperti Dua Sisi Mata Uang Koin : Pengukuhan PKP dan Sertifikat Elektronik
  7. Faktur Pajak Elektronik
  8. Kode dan Nomor Faktur Pajak
  9. Saat Pembuatan Faktur Pajak
  10. Saat Pembuatan Faktur Pajak Untuk Barang Dengan Karakteristik Tertentu
  11. Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan
  12. PKP Harus Berhati-hati Menggunakan e-Faktur
  13. Menyederhanakan Pelaporan SPT Masa PPN Dengan Cara Pemusatan
  14. Contoh-Contoh Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-Cuma
  15. Menghitung PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)
  16. Pemanfaatan BKP tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean
  17. Perlakuan Ekspor Jasa Kena Pajak
  18. Jenis-Jenis Jasa Yang Dapat Diekspor
  19. PPN Penjualan Aktiva yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
  20. Penyerahan Yang Tidak Termasuk Penyerahan BKP
  21. Perlakuan PPN Atas Transaksi Leasing
  22. Kriteria Jasa Periklanan Yang Tidak Dikenai PPN
  23. Jasa Pendidikan Yang Bukan Objek PPN
  24. Bukan Objek PPN: Jasa Kesenian dan Hiburan
  25. Bukan Objek PPN: Jasa Boga atau Katering
  26. Kriteria Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai PPN dan Yang Dikenai PPN
  27. Bukan Objek PPN: Jasa Angkutan Umum
  28. Jasa Perhotelan Yang Tidak Dikenai PPN
  29. Jasa Perparkiran Yang Bukan Objek PPN dan Objek PPN
  30. BKP Tertentu Yang PPN-nya Dibebaskan
  31. PPN Dibebaskan : Rumah Susun Sederhana Milik, RS, RSS, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya
  32. Dasar Pengenaan Pajak Dengan Nilai Lain
  33. BKP dan JKP Tertentu Yang Dibebaskan
  34. BKP dan JKP Angkutan Tertentu Yang PPN-nya Tidak Dipungut
  35. PPN Dibebaskan Atas Jasa Kepelabuhan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
  36. PPN Dibebaskan Atas Jasa Kebandarudaraan
  37. PPN Dibebaskan: Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, Buku Pelajaran Agama
  38. Pembebasan PPN Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
  39. Air Minum Yang PPN-nya Dibebaskan
  40. PPN Tidak Dipungut : KITE
  41. PPN Tidak Dipungut: Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman Luar Negeri
  42. PPN Tidak Dipungut : Kawasan Berikat
  43. PPN Tidak Dipungut : Kawasan Bebas
  44. PPN Tidak Dipungut : KAPET
  45. Wajib Pungut Dalam PPN
  46. Platform Digital Wajib Pungut PPN
  47. Kriteria Pemungut PPN PMSE

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

  1. Mengapa perlu NPWP
  2. Kewajiban Pemilik NPWP
  3. Punya NPWP Tapi Pengangguran
  4. Dokumen Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Untuk Melakukan Pendaftaran NPWP?
  5. Buat NPWP Secara Elektronik
  6. Buat NPWP Badan Sekarang Bisa Oleh Notaris
  7. Bikin Perseroan Terbatas, Langsung Dibuatkan NPWP Badan
  8. Siapa Saja Yang Wajib Punya NPWP?
  9. Persyaratan Penghapusan NPWP
  10. Mulai April 2019 Toko Online Wajib Punya NPWP
  11. Tata Cara Pendaftaran NPWP
  12. Tata Cara Permohonan Pengukuhan PKP
  13. Mendapatkan Sertifikat Elektronik di Kantor Pajak
  14. Inilah Perbedaan Wakil dan Kuasa Dalam Perpajakan
  15. 4 Hal Yang Menyebabkan SPT Dianggap Tidak Disampaikan
  16. Kemudahan Menyampaikan SPT Secara Online
  17. 4 Channel Penyampaian SPT Tahunan di Tahun 2018
  18. Wajib Pajak Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan SPT
  19. Perbedaan SPT Tahunan dan SPT Masa
  20. Pembetulan SPT
  21. Lapor SPT Tahunan Dengan e-Form lebih cepat
  22. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan form 1771 dengan e-Form
  23. Tutorial Pengisian SPT Tahunan
  24. Jangan Salah, Tidak Semua SPT Nihil Tidak Wajib Lapor!
  25. Lampiran SPT Tahunan Badan terbaru : TP Doc dan DER
  26. 8 Cara Membuat Kode Billing
  27. Pembetulan SPT Karena Ketetapan Pajak
  28. Sanksi Administrasi Karena Pembetulan SPT
  29. DJP Memperkenalkan Layanan Pajak Online
  30. Menghindari Penyidikan Pajak Dengan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan
  31. Menghindari SKPKB Melalui Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT
  32. Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT
  33. Cara Pembayaran Pajak Secara Online
  34. Prinsip Self Assessment Menurut Ketentuan Umum Perpajakan di Indonesia
  35. Alasan Diterbitkannya SKPKB Oleh Dirjen Pajak
  36. Kebijakan Pemeriksaan Pajak 2018 : Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan
  37. Inilah Indikator Ketidakpatuhan Yang Menyebabkan Wajib Pajak Diperiksa
  38. Macam-Macam Ketetapan Pajak Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pajak
  39. Menagih Kekurangan Pajak Dengan Surat Tagihan Pajak
  40. Adakah Daluwarsa Penerbitan STP?
  41. Ralat STP Dengan Permohonan Pembetulan STP ke Kantor Pajak
  42. Alasan Pemeriksaan Pajak Yang Paling Banyak Dipertanyakan
  43. Perbedaan Visit, Verifikasi, Pemeriksaan, dan Penagihan
  44. Cara Memanfaatkan Restitusi Dipercepat
  45. Ketika Surat Pemberitahuan Dan Surat Panggilan Dikirim Bersamaan
  46. Dokumen Yang Harus Dipinjamkan Ke Pemeriksa Pajak
  47. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Sekarang Bisa Direvisi
  48. Cara Pertama Menolak Hasil Pemeriksaan Dengan Cara Mengajukan Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan
  49. Menyiasati Pembukuan Yang Tidak Lengkap Dengan Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto
  50. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
  51. Tata Cara Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan ke Kator Pajak
  52. Pembatalan Hasil Pemeriksaan, Hilang Satu Muncul Lagi
  53. Mencari Keadilan Hasil Pemeriksaan Melalui Lembaga Keberatan Pajak
  54. Hak Wajib Pajak Menurut Undang-Undang KUP

Penagihan Pajak

Ini Jadwal Waktu Penagihan Pajak Yang Wajib Diketahui

Amnesti Pajak

Pengalaman Laporan Penempatan Harta Amnesti Pajak Secara Online