Secara sederhana, aplikasi eBupot adalah aplikasi untuk membuat bukti potong. Sentralisasi pembuatan bukti potong dari Wajib Pajak ke server Ditjen Pajak.
Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Ini definisi resminya menurut PER-04/PJ/2017.
eBupot merupakan aplikasi yang terlambat muncul. Aplikasi ini sudah direncanakan sejak dulu.
Setara Uang
Setara uang artinya berfungsi seperti uang.
Dulu tidak ada NTPN. Kode yang diterbitkan server Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.
SSP itu setara uang. Harus ada nomor serinya sebagaimana tiap lembar uang. Nah, anggap saja NTPN seperti nomor seri uang.
Sebelum ada NTPN, satu-satunya cara mengecek kebenaran SSP adalah dengan konfirmasi ke bank. Dulu ada juga SSP lembar 2 yang katanya paling valid. Tapi kenyataannya SSP lembar 2 pun dipalsukan. Ada beberapa kasus pemalsuan SSP lembar 2 yang saya dengar.
Lanjut. Apalagi yang setara uang? Ada faktur pajak, dan bukti potong.
Wajib Pajak membuat faktur pajak manual. Tidak ada standarisasi nomor, dan cara penulisan. Hanya format yang distandarkan. Akibatnya, banyak kasus restitusi dari faktur pajak palsu. Ya, faktur pajak dipalsukan dan kantor pajak sulit melacak transaksi sebenarnya.
Mulai 1 Juli 2016, seluruh PKP di Indonesia wajib menggunakan efaktur. Ini adalah awal sentralisasi pembuatan faktur pajak secara elektronik. Intinya, setiap Wajib Pajak yang membuat faktur harus disetujui server Ditjen Pajak. Ini pajak keluaran. Begitu juga jika mengkreditkan pajak masukan, harus disetujui server.
Sentralisasi pembuatan faktur pajak di server Ditjen Pajak dimaksudkan untuk otentifikasi faktur pajak. Jika pajak masukan sudah disetujui, artinya faktur pajak tersebut benar adanya.
Faktur pajak adalah dokumen pajak setara uang di Pajak Pertambahan Nilai. Faktur Pajak adalah bukti pemungutuan PPN. Penjual memungut uang PPN kepada pembeli. Uang ini adalah titipan yang harus disetorkan ke Kas Negara.
Hal yang sama, setara uang, di Pajak Penghasilan adalah Bukti Potong. Bukti Potong adalau bukti bahwa Wajib Pajak memotong PPh. Pemberi penghasilan memotong uang PPh penerima penghasilan. Uang ini harus disetorkan ke Kas Negara.
Jika dibuatkan manual, Wajib Pajak bisa memotong PPh tetapi tidak disetorkan ke Kas Negara. Atau sebaliknya, Wajib Pajak mengaku telah dipotong PPh oleh pengusaha lain padahal tidak ada.
Karena itu, perlu ada sentralisasi pembuatan Bukti Potong supaya terkontrol siapa yang memotong siapa.
Alasan Lain
Secara formal, terdapat 3 alasan dibuatkannya aplikasi eBupot:
- Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26;
- Memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan;
- Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
Dengan eBupot, bukti potong menjadi terintegrasi dengan SPT Masa. Wajib Pajak cukup membuat bukti potong. Urusan lapor, tinggal klik saja di laman DJP Online.
Bukti potong yang tersaji di sistem benar-benar bukti potong. Bayangkan jika dibuat manual, akan kejadian seperti ini:
Saya mengaku telah dipotong oleh PT XYZ sebesar Rp125 juta. Bukti Potong ini saya perhitungkan di SPT Tahunan sebagai kredit pajak. Jika PPh terutang saya Rp150 juta maka saya tinggal bayar kurangnya yaitu Rp25 juta saja. Padahal tidak ada bukti potong.
Bagaimana kantor pajak mengujinya? Konfirmasi ke KPP di mana PT XYZ terdaftar. Apakah benar PT XYZ memotong dan setor ke Kas Negara? Karena database tidak terintegrasi, maka jawaban KPP secara manual. Petugas mengecek langsung ke SPT Masa yang dilaporkan PT XYZ. Hasilnya dijawab melalui surat.
Apakah semua Bukti Potong dilakukan konfirmasi? Tidak. Hanya jika dilakukan pemeriksaan. Itu pun jika pemeriksanya curiga. Jika tidak, lolos saja.
Nah, dengan eBupot proses konfirmasi dilakukan by system. Otomatis. Sehingga meminimalkan pemalsuan Bukti Potong.
Selain alasan diatas, sebenarnya ada keuntungan lain dengan eBupot bagi otoritas pajak. Karena faktur pajak dibuat secara terpusat (sentralisasi) dan bukti potong juga dibuat secara terpusat, maka secara real time kantor pajak bisa mengetahui dinamika real ekonomi.
Karena itu, ke depannya eBupot direncanakan untuk semua bukti potong. Termasuk bukti potong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Tunggu saja.
Sertifikat Elektronik
Sertifikat elektronik menunjukkan pelaku. Siapa yang memotong atau memungut pajak.
Pada awalnya, sertifikat elektronik digunakan sebagai syarat PKP dapat menerbitkan faktur pajak elektronik (eFaktur). Sekarang digunakan sebagai syarat Wajib Pajak membuat bukti potong elektronik (eBupot).
Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.
Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pemotong Pajak terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Elektronik.
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-04/PJ/2017.
Karena itu, nasionalisasi eBupot berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-269/PJ/2020 mensyaratkan sertifikat elektronik. Saat ini, pemilik sertifikat elektronik pasti PKP.
Mulai masa pajak Agustus 2020, semua Wajib Pajak yang berstatus PKP wajib menggunakan eBupot.
Permohonan, permintaan, pengajuan, dan Dokumen Elektronik yang disampaikan melalui Layanan Perpajakan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Tanda Tangan Elektronik yang dipergunakan oleh Wajib Pajak dapat diverifikasi dan diautentikasi oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak.
Pasal 40 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-04/PJ/2020
Jadi, sertifikat elektronik adalah tanda tangan elektronik. Fungsi dan kedudukan sama seperti tanda tangan basah di dokumen fisik.
Untuk mendapatkan sertifikat elektronik, nantinya akan dibuatkan saluran elektronik. Jika sudah tersedia, permintaan Sertifikat Elektronik secara elektronik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Wajib Pajak mengisi Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan mempersiapkan passphrase; dan
- Wajib Pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas.
Pembuatan eBupot
Aplikasi eBupot hanya tersedia bagi Wajib Pajak di KPP Pratama mulai Agustus 2020. Alamatnya di ebupot.pajak.go.id
Sebelum ke eBupot, silakan login di pajak.go.id dan langsung ke menu Profil. Pastikan semua diceklis.
Selanjutnya baru bisa membuat bukti potong elektronik. Untuk membuat bukti potong elektronik, berikut ringkasannya:
- login sebelum masuk ke ebupot.pajak.go.id
- klik tab Lapor
- Klik menu Pra-Pelaporan
- klik logo eBupot
Slide Sosialisasi eBupot
Berikut ini adalah salindia sosialisasi eBupot PER-04/PJ/2017
Berikut ini salindia sosialisasi tentang aplikasi eBupot
Kedua salindia diatas merupakan salindia yang dibuat oleh kantor pusat Ditjen Pajak, dan menjadi materi sosialisasi eBupot nasional.
Sebelum saya buat tulisan ini, kedua berkas telah beredar melalui grup-grup WhatApps baik internal DJP maupun eksternal.
Selain itu, ada ebook eBupot yang dibuat oleh Angga Sukma Dhaniswara selaku Account Representative Waskon I KPP Madya Jakarta Selatan I. Ebook ini revisi ke 4 dengan tampilannya sangat menarik dan kekinian.
Saya sudah mendapat ijin untuk menyebarluaskan ebook ini:
