Kategori: Aksi BEPS

P3B Model OECD Tahun 2025

Arah baru dalam perpajakan global didorong oleh tiga tema utama: adaptasi terhadap ekonomi digital dan kerja jarak jauh, penguatan hak pemajakan negara sumber (terutama yang kaya sumber daya alam), dan peningkatan kerja sama dalam penegakan hukum pajak secara global.

Demi ekonomi global yang semakin mengadopsi sistem kerja jarak jauh dan mobilitas digital, penting bagi pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengatasi tantangan perpajakan modern dan memastikan sistem perpajakan dapat mengimbangi perubahan ekonomi.

Disetujui oleh Dewan OECD pada 18 November, pembaruan 2025 ini menyajikan perubahan-perubahan penting pada Konvensi Pajak Model OECD, termasuk:

✅Kejelasan tentang kerja jarak jauh, memberikan panduan tentang bagaimana bekerja dari rumah dalam situasi lintas batas harus diperlakukan berdasarkan perjanjian pajak, memberikan kepastian bagi pemberi kerja dan karyawan.

✅Perpajakan industri ekstraktif melalui pasal model alternatif khusus untuk memastikan bahwa pendapatan dari kegiatan sumber daya alam dikenakan pajak yang sesuai di tempat ekstraksi terjadi, memperkuat hak-hak negara sumber dan mendukung negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya.

✅Pembaruan yang lebih luas yang memberikan penyempurnaan tambahan untuk meningkatkan konsistensi dalam interpretasi perjanjian pajak guna lebih meningkatkan kepastian dalam masalah perpajakan internasional.

Update Ketentuan BUT atau PE

Langkah 1: Uji Kontinuitas dan Ambang Batas Waktu

Pertama, OECD menegaskan bahwa tidak setiap home office otomatis menjadi PE atau BUT.

Penggunaan rumah tersebut harus bersifat berkelanjutan (continuous basis), bukan hanya sesekali (intermittent or incidental).

Pembaruan ini memperkenalkan sebuah panduan praktis yang sangat membantu:

Secara umum, rumah atau lokasi pribadi lainnya tidak akan dianggap sebagai tempat usaha perusahaan jika individu tersebut bekerja dari sana kurang dari 50% total waktu kerjanya selama periode dua belas bulan.

Jika seorang karyawan bekerja dari rumah kurang dari 50% total waktu kerjanya, lokasi tersebut umumnya tidak akan dianggap sebagai tempat usaha perusahaan, dan analisis biasanya berhenti di sini.

Namun, jika ambang batas 50% terlampaui, kita harus melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Uji Alasan Komersial (Commercial Reason Test)

Jika seorang karyawan bekerja dari rumah lebih dari 50% waktunya, faktor penentu berikutnya adalah apakah ada “alasan komersial” yang kuat bagi perusahaan untuk memiliki kehadiran di negara tersebut.

Ini adalah pertanyaan kunci: Apakah kehadiran karyawan di negara itu memberikan keuntungan bisnis strategis bagi perusahaan, selain dari sekadar mengakomodasi keinginan karyawan?

Pembaruan ini memberikan daftar contoh alasan komersial yang lebih kaya dan spesifik, antara lain:

  • Bertemu secara rutin dengan klien yang ada di negara tersebut.
  • Mengidentifikasi pemasok baru atau mengelola kontrak dengan mereka.
  • Berkolaborasi dengan bisnis lain di negara tersebut untuk proyek bersama.
  • Melakukan layanan yang memerlukan kehadiran fisik, seperti pelatihan atau perbaikan di lokasi pelanggan.
  • Melayani pelanggan secara real-time di zona waktu yang berbeda (misalnya, layanan dukungan IT atau call center).

Sebaliknya, ada alasan yang secara eksplisit tidak dianggap sebagai alasan komersial yang kuat.

Bekerja dari rumah yang didasari murni oleh preferensi pribadi karyawan, atau hanya karena perusahaan ingin menghemat biaya sewa kantor, bukanlah alasan komersial yang cukup untuk menciptakan BUT atau PE.

Penting juga untuk dicatat bahwa interaksi yang bersifat “sesekali atau insidental”, seperti kunjungan singkat ke klien sekali dalam seperempat tahun, umumnya tidak dianggap sebagai alasan komersial yang berkelanjutan.

Aturan Pajak Lebih Ketat untuk Industri Minyak, Gas, dan Pertambangan

Pembaruan 2025 memperkenalkan ketentuan alternatif opsional yang secara spesifik menargetkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Perubahan ini mencerminkan pergeseran kekuatan pemajakan yang signifikan kepada negara pemilik sumber daya.

Inti dari ketentuan baru ini adalah penerapan ambang batas BUT atau PE yang jauh lebih rendah (lower permanent establishment threshold) untuk perusahaan di sektor ekstraktif.

Ini berarti perusahaan jasa geologi asing yang melakukan survei seismik lepas pantai selama 45 hari kini dapat dikenakan pajak, padahal sebelumnya aktivitas dengan durasi sesingkat itu tidak akan memicu kewajiban pajak.

Namun, aturan ini tidak berlaku untuk semua layanan. Ada perbedaan penting:

  • Layanan Khusus (Specialised): Aturan ini menargetkan layanan yang dirancang khusus untuk industri ekstraktif, seperti jasa rekayasa untuk infrastruktur tambang, survei seismik, atau instalasi rig. Layanan bernilai tinggi inilah yang menjadi fokus utama.
  • Layanan Generik (Generic): Layanan umum seperti katering standar, penyediaan akses internet, atau pengiriman pasokan biasa tidak tercakup dalam aturan khusus ini dan akan tetap mengikuti aturan PE/BUT umum.
  • Pengecualian Spesifik: Aturan ini juga secara eksplisit mengecualikan kapal-kapal yang fungsinya bersifat pendukung (auxiliary), seperti kapal transportasi personel, kapal tunda (tugboat), atau kapal penanganan jangkar.

Secara analisis, perubahan ini dirancang untuk menutup celah yang sebelumnya dimanfaatkan oleh penyedia jasa bernilai tinggi, terutama yang bersifat mobile dan berdurasi pendek di sektor lepas pantai (offshore), yang secara historis sering kali tidak memenuhi definisi BUT tradisional.

Mengupas Pembaruan OECD MTC 2025Download

Sengketa Pajak versus Perdagangan Global

Terkadang, ada potensi tumpang tindih antara aturan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dan perjanjian perdagangan global, seperti GATS (General Agreement on Trade in Services) dari WTO.

Misalnya, sebuah kebijakan pajak bisa diperdebatkan sebagai hambatan perdagangan yang tidak adil.

Siapa yang berhak memutuskan sengketa semacam ini?

Pembaruan 2025 memberikan jawaban tegas dengan menambahkan paragraf 6 baru ke dalam Pasal 25 mengenai Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure).

Klarifikasi utamanya adalah:

Para negara anggota sepakat bahwa sengketa mengenai apakah suatu kebijakan pajak “masuk dalam lingkup” perjanjian pajak akan diselesaikan melalui mekanisme dalam perjanjian pajak itu sendiri (yaitu melalui negosiasi antar otoritas pajak).

Sengketa tersebut tidak dapat dibawa ke mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan di WTO/GATS, kecuali kedua negara secara eksplisit menyetujuinya.

Secara lebih teknis, pemicu yang menentukan suatu sengketa “masuk dalam lingkup” adalah jika kebijakan tersebut terkait dengan Pasal 24 (Non-Diskriminasi) dari perjanjian pajak.

Ini adalah penegasan penting tentang kedaulatan aturan pajak dalam domainnya, memastikan bahwa sengketa yang pada dasarnya bersifat perpajakan ditangani oleh para ahli pajak, bukan oleh panelis perdagangan umum.

Informasi Rahasia Pajak Anda Kini Bisa Digunakan Lebih Luas

Pasal 26 dalam Model OECD mengatur tentang pertukaran informasi antar otoritas pajak, sebuah alat vital untuk memerangi penghindaran dan penggelapan pajak lintas negara.

Pembaruan 2025 membawa perubahan signifikan pada penjelasan (Commentary) pasal ini, yang secara dramatis memperluas kegunaan informasi yang dipertukarkan.

Perubahan kunci pada paragraf 12 Commentary on Article 26 mengklarifikasi bahwa informasi yang diterima oleh suatu negara mengenai wajib pajak tertentu (person or persons for which the information was received) kini dapat digunakan untuk urusan perpajakan yang menyangkut orang atau pihak lain (any other person).

Implikasinya sangat besar. Misalnya, jika Otoritas Pajak Negara A meminta informasi dari Negara B tentang transaksi Perusahaan X, dan informasi tersebut ternyata juga mengungkap skema yang melibatkan Perusahaan Y, maka Otoritas Pajak Negara A berhak menggunakan informasi tersebut untuk membuka penyelidikan terhadap Perusahaan Y tanpa perlu mengajukan permintaan baru.

Ini memberikan kemampuan yang jauh lebih besar bagi otoritas pajak untuk menghubungkan titik-titik dalam investigasi pajak yang kompleks, meskipun di sisi lain juga dapat menimbulkan pertanyaan baru seputar privasi data wajib pajak.

Buku P3B Model OECD Tahun 2025

Konvensi P3B OECD Tahun 2025Unduh

Progres BEPS dan Pajak Global 2025

Mengintip Masa Depan Aturan Pajak Global

Di tengah era globalisasi, ekonomi digital, dan tren kerja jarak jauh (remote work), aturan pajak internasional yang ada seringkali terasa rumit dan ketinggalan zaman.

Banyak negara dan perusahaan berjuang untuk menavigasi lanskap yang terus berubah ini.

Menjawab tantangan tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) baru saja merilis laporan pentingnya, OECD Secretary-General Tax Report to G20, yang memberikan gambaran jelas tentang bagaimana dunia berupaya memodernisasi sistem perpajakan.

Perang Melawan Penghindaran Pajak Ternyata Berhasil (dan Skalanya Masif)

Selama bertahun-tahun, banyak pihak skeptis terhadap upaya global melawan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Namun, laporan OECD menunjukkan bahwa Proyek BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)—sebuah inisiatif untuk mencegah perusahaan mengalihkan keuntungan ke negara berpajak rendah—telah mencapai keberhasilan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Data dari laporan tersebut menunjukkan tingkat kerja sama yang luar biasa:

  • Pertukaran Informasi Aturan Pajak (Tax Rulings): Hingga Desember 2024, lebih dari 58.000 pertukaran informasi mengenai tax rulings telah terjadi. Angka ini sangat signifikan, mengingat sebelumnya pertukaran semacam ini hampir tidak ada sama sekali.
  • Pembaruan Perjanjian Pajak: Sebuah instrumen multilateral (BEPS MLI) telah secara efektif memodifikasi lebih dari 1.500 perjanjian pajak bilateral untuk menutup celah-celah yang sering disalahgunakan.
  • Transparansi Perusahaan Multinasional: Lebih dari 120 negara anggota Inclusive Framework telah memberlakukan legislasi yang mewajibkan perusahaan besar untuk menyampaikan pelaporan per negara (Country-by-Country Reporting), memberikan otoritas pajak gambaran yang lebih jelas tentang operasi global mereka.

Pajak Minimum Global Menjadi Kenyataan

Salah satu pilar utama reformasi pajak global adalah penerapan Pajak Minimum Global, yang bertujuan memastikan perusahaan multinasional besar membayar tarif pajak minimum di setiap negara tempat mereka beroperasi.

Laporan ini mengonfirmasi bahwa inisiatif ini bergerak dengan kecepatan tinggi, dengan lebih dari 65 yurisdiksi telah menerapkan atau mengambil langkah konkret untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

Namun, aspek yang paling mengejutkan datang dari Amerika Serikat. Ironisnya, AS, yang aturan pajak minimum domestiknya (GILTI) menjadi pendorong awal bagi ide pajak minimum global OECD, kini menyuarakan kekhawatiran.

Masalahnya adalah potensi “pajak dan kewajiban kepatuhan yang tidak perlu dan duplikatif” bagi perusahaannya yang harus mematuhi sistem domestik dan global secara bersamaan.

Laporan tersebut menyoroti bahwa diskusi teknis sedang berlangsung untuk menemukan solusi, seperti usulan “side-by-side arrangement” dari G7, yang menunjukkan bahwa implementasi reformasi sebesar ini di dunia nyata penuh dengan negosiasi rumit, bahkan di antara para penggagasnya.

Setelah Aset Kripto, Kini Gilirannya Properti Jadi Target Transparansi Pajak Berikutnya

Upaya transparansi pajak global terus bergerak maju. Setelah berhasil membangun sistem pertukaran informasi otomatis untuk rekening bank (melalui Common Reporting Standard) dan yang terbaru untuk aset kripto, OECD kini mengalihkan fokusnya ke sektor lain yang sering digunakan untuk menyembunyikan kekayaan: properti (real estate).

Laporan tersebut mengumumkan terobosan baru: pengenalan kerangka kerja internasional untuk pertukaran informasi otomatis yang diwujudkan dalam Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Readily Available Information on Immovable Property (IPI MCAA).

Kerangka kerja ini dirancang agar fleksibel dan dapat diakses oleh banyak negara.

Kerangka kerja ini menggunakan pendekatan modular: modul pertama berfokus pada kepemilikan dan akuisisi, sementara modul kedua meningkatkan transparansi atas pendapatan dari properti.

Langkah ini sangat penting karena bertujuan menutup salah satu celah terbesar yang tersisa dalam sistem pajak global. Yang lebih mengejutkan adalah desainnya yang praktis: karena pertukaran di bawah IPI MCAA bergantung pada informasi yang sudah tersedia bagi otoritas pajak, kerangka kerja ini tidak memerlukan pengenalan kewajiban pelaporan domestik yang baru.

Ini membuatnya lebih mudah dan hemat biaya untuk diadopsi secara luas.

Era Kerja Jarak Jauh (Remote Work) Memaksa Dunia Merombak Aturan Pajak

Fenomena bekerja dari mana saja atau lintas negara bukan lagi hal baru, terutama setelah pandemi.

Namun, aturan pajak yang mengaturnya sebagian besar masih berasal dari abad ke-20 dan tidak dirancang untuk dunia kerja yang fleksibel saat ini.

Laporan OECD mengonfirmasi bahwa para pembuat kebijakan global akhirnya mulai menangani masalah ini secara serius.

Inclusive Framework telah memulai pekerjaan baru yang berfokus pada “mobilitas global individu.”

Tujuannya, menurut laporan tersebut, adalah untuk “memastikan bahwa aturan pajak tidak menjadi penghalang bagi peluang yang dihadirkan oleh perubahan ini sambil juga menilai kemungkinan risiko terhadap basis pajak negara-negara.

Ini adalah pengakuan di tingkat global bahwa cara kita bekerja telah berubah secara fundamental, dan sistem pajak internasional harus segera beradaptasi dengan menangani isu-isu teknis yang kompleks seperti aplikasi perjanjian pajak dan pedoman transfer pricing untuk memberikan kepastian bagi pekerja dan negara.

Negara Berkembang Bukan Lagi Sekadar Penerima Aturan, Tapi Pemain Aktif

Ada asumsi umum bahwa inisiatif pajak global sebagian besar dirancang oleh dan untuk negara-negara kaya.

Namun, laporan OECD terbaru dengan tegas menyanggah narasi ini. Bukti nyatanya sangat kuat: sejak 2009, langkah-langkah transparansi pajak telah membantu negara-negara Afrika mengidentifikasi setidaknya EUR 4,2 miliar pendapatan tambahan.

Laporan ini menunjukkan bagaimana negara-negara berkembang kini menjadi pemain aktif dalam membentuk masa depan perpajakan global.

Beberapa contoh konkret dari laporan tersebut meliputi:

  • Program Tax Inspectors Without Borders (TIWB): Inisiatif “TIWB 2.0” diperkenalkan sebagai visi baru yang menempatkan “negara-negara berkembang memainkan peran sentral dalam membentuk dan berbagi keahlian,” mengubah dinamika dari sekadar penerima bantuan menjadi mitra setara.
  • Sektor Pertambangan: Adanya program BEPS in Mining yang secara spesifik membantu negara-negara berkembang mengatasi tantangan penghindaran pajak yang kompleks di sektor ekstraktif, yang merupakan sumber pendapatan vital bagi banyak dari mereka.
  • Akses Data: Laporan ini menyoroti bahwa “30 negara berkembang sekarang memiliki pelaporan CbC yang berfungsi penuh,” termasuk 19 negara di luar OECD dan G20. Ini memberikan mereka akses ke data penting untuk melakukan audit pajak terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah mereka.

Pemberdayaan ini adalah kunci untuk menciptakan sistem pajak global yang tidak hanya efektif, tetapi juga benar-benar inklusif dan adil bagi semua negara.

Apa Langkah Selanjutnya dalam Dunia Perpajakan Global?

Laporan OECD ini melukiskan gambaran dunia yang bergerak menuju sistem pajak yang lebih terkoordinasi, transparan, dan adaptif.

Tren utamanya jelas: peningkatan kerja sama global untuk melawan penghindaran pajak, adaptasi cepat terhadap digitalisasi dan mobilitas kerja, serta upaya tulus untuk menciptakan inklusivitas yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.

Perubahan ini tidak lagi bersifat teoretis; mereka sedang terjadi sekarang dan akan memengaruhi cara bisnis beroperasi dan pemerintah memungut pendapatan.

Sumber tulisan:

Bank Sentral MeetingUnduh