Blog

Cara Menghitung Penyusutan Fiskal

Penyusutan fiskal adalah penyusutan berdasarkan ketentuan Undang-undang PPh. Perusahaan bisa saja menghitung penyusutan berdasarkan standar akuntansi komersial. Tetapi saat akan lapor SPT Tahunan, maka penyusutan fiskal wajib hukumnya dibuat. Dan jika ada selisih antara jumlah penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial, maka dilakukan koreksi fiskal.

Lanjutkan membaca “Cara Menghitung Penyusutan Fiskal”

Iklan

Syarat Perdagangan Dan Perlakuan Perpajakannya

Contoh kasus yang dapat diterapkan di tempat lain

Pendapatan pasar modern, seperti supermarker dan departement store, tidak hanya diperoleh dari marjin harga antara harga jual kepada konsumen dan harga beli dari pemasok, tetapi juga diperoleh dari sejumlah trading term (syarat perdagangan) yang dalam kondisi tertentu justru besarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan marjin harga tersebut.

Lanjutkan membaca “Syarat Perdagangan Dan Perlakuan Perpajakannya”

14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif

Koreksi positif biaya artinya koreksi yang menyebabkan penghasilan neto lebih besar. Biaya pengurang penghasilan bruto berkurang (dicoret) tentu menyebabkan penghasilan neto lebih besar. Dan PPh terutang lebih besar. Lanjutkan membaca “14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif”

Penggolongan Biaya SDM Menurut PPh

Penggolongan Biaya Untuk Memudahkan Koreksi Fiskal

Tidak semua biaya terkait sumber daya manusia (SDM) dapat dibiayakan. Ada gaji atau upah yang menurut Undang-undang PPh harus dipotong dan ada yang tidak. Untuk memudahkan koreksi fiskal biaya SDM, perlu dibuat “peta” pengeluaran tersebut.

Lanjutkan membaca “Penggolongan Biaya SDM Menurut PPh”

Biaya Promosi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibiayakan

Biaya promosi diatur agar tidak dapat direkayasa

Biaya promosi yang boleh dibiayakan adalah biaya promosi yang dibuatkan Daftar Nominatif dan dilaporkan di SPT Tahunan sebagai lampiran. Selain itu, pengisian Daftar Nominatif juga harus sesuai ketentuan. Jika tidak ada Daftar Nominatif atau ada Daftar nominatif tapi tidak sesuai ketentuan maka tidak boleh dibiayakan.

Lanjutkan membaca “Biaya Promosi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibiayakan”

PPh Dengan Norma Perhitungan Khusus

Dasar hukum PPh ini adalah Pasal 15 Undang-undang PPh

Pasal 15 Undang-undang PPh memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan Norma Penghitungan Khusus menghitung penghasilan neto. Tujuan dari penggunaan norma penghitungan khusus adalah menghindari kesukaran, pertimbangan praktis, atau kelaziman usaha di sektor usaha tersebut.

Lanjutkan membaca “PPh Dengan Norma Perhitungan Khusus”

Penghasilan-Penghasilan Yang Dikenai PPh Final

PPh Final merupakan penyederhanaan penghitungan PPh

Istilah PPh Final dulu pernah disebut PPh rampung. Seolah-olah jika sudah dibayar, rampung kewajibannya. Yang benar terkait PPh Final adalah metode penghitungan. Ya, PPh Final terutang didapat dari penghasilan bruto dikalikan tarif. Sedangkan PPh umum di dapat dari penghasilan neto dikalikan tarif.

Lanjutkan membaca “Penghasilan-Penghasilan Yang Dikenai PPh Final”