Blog

Jenis-Jenis Jasa Yang Dapat Diekspor

Sesuai dengan prinsip destinataris yang digunakan PPN, bahwa ekspor jasa adalah jasa yang dimanfaatkan di luar negeri. Tidak semua jasa dapat diekspor. Ada kriteria tertentu untuk menentukan jenis-jenis jasa yang dapat diekspor. Berikut penjelasannya

Continue reading “Jenis-Jenis Jasa Yang Dapat Diekspor”

Iklan

Kewajiban Pendaftaran dan Pengukuhan Bagi BUT

Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.03/2019 mengatur kewajiban ber-NPWP dan PKP bagi BUT

Kewajiban pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP diatur dalam Undang-Undang KUP. Termasuk kewajiban bagi BUT, Bentuk Usaha Tetap. Kewajiban ini ada di Pasal 2 ayat (5) Undang-undang KUP.

Continue reading “Kewajiban Pendaftaran dan Pengukuhan Bagi BUT”

Cara Menghitung PPh Pasal 25

Pasal 25 adalah angsuran PPh pada tahun berjalan


PPh Pasal 25 adalah cicilan pembayaran Pajak Penghasilan pada tahun berjalan. Saya menggunakan istilan “cicilan” karena jumlah pembayaran dalam satu tahun akan diperhitungkan di SPT Tahunan. Bagaimana cara menghitung PPh Pasal 25? Ini penjelasannya.

Continue reading “Cara Menghitung PPh Pasal 25”

Lebih Dalam Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan

Withholding taxes biasanya kewajiban bagi pemberi penghasilan

Pemotongan Pajak Penghasilan lebih dikenal sebagai Potput atau withholding taxes. Ketika membicarakan Potput, maka posisikan kita sebagai pemberi penghasilan atau yang memberikan uang. Tulisan ini membahas lebih tuntas dan lebih dalam tentang Potput atau withholding taxes.

Continue reading “Lebih Dalam Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan”

Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri

Atas Penghasilan Luar Negeri Wajib Dilaporkan. Dan Pajaknya Boleh Dikreditkan

Indonesia menerapkan pemajakan atas semua penghasilan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (world wide income). Karena atas penghasilan luar neger wajib dilaporkan, maka atas pajak-pajak yang sudah dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan. Inilah cara menghitung kredit pajak luar negeri.

Continue reading “Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri”

Mulai April 2019 Toko Online Wajib Punya NPWP

Tren ekonomi digital semakin membesar. Volume perdagangan melalui e-Commerce semakin menyaingi perdagangan konvensional. Dalam rangka equal treatment antara e-commerce dan konvensional, Menteri Keuangan mewajibkan para toko online memiliki NPWP. Ketentuan ini berlaku mulai April 2019.

Continue reading “Mulai April 2019 Toko Online Wajib Punya NPWP”

Perpajakan Atas Dividen Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek

Setiap penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, wajib dilaporkan di SPT Tahunan. Termasuk penghasilan dividen yang diterima dari badan usaha di luar negeri. Pajak membedakan cara pengenaan dividen dari perusahaan yang terdaftar di bursa dan yang tidak terdaftar di bursa.

Continue reading “Perpajakan Atas Dividen Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek”

Perlakukan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Pembeli

Dalam rangka meningkatkan volume penjualan, penjual sering memberikan imbalan kepada pembeli. Pembeli maksud di sini adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan retailer. Nah, berikut perlakuan perpajakan imbalan tersebut menurut SE-24/PJ/2018.

Continue reading “Perlakukan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Pembeli”

Cara Mendapatkan SKD Dengan Cara Online

Direktur Jenderal Pajak telah membuat kebijakan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Residence hanya dalam satu hari. Supaya bisa cepat, maka permohonan pembuatan SKD harus dengan cara online. Berikut cara mendapatkan SKD.

Continue reading “Cara Mendapatkan SKD Dengan Cara Online”

Ketentuan Debt Equity Ratio Menurut Pajak

Ketentuan Dalam Rangka Anti Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (mungkin) sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Banyak cara menghindari pajak, salah satunya dengan biaya bunga. Karena itu perlu ketentuan yang membatasi biaya bunga dengan cara membatasi nisbah utang terhadap modal (debt to equity ratio). Berikut ketentuan debt to equity ratio (DER) menurut pajak.

Continue reading “Ketentuan Debt Equity Ratio Menurut Pajak”