fbpx

PPBJ Menjadi Syarat Pengiriman BKP ke Batam

Penyerahan BKP ke Batam dan sekitarnya tidak otomatis mendapatkan insentif PPN. Ada syarat agar PPN tidak dipungut yaitu adanya endorsement dari KPP Madya Batam. Selain itu, PKP di Batam harus menyerahkan PPBJ ke penjual BKP sebagai syarat pengiriman BKP ke Batam.

PPBJ adalah pemberitahuan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak yang bukan penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai. Berdasarkan difinisi ini saya memahami bahwa KPBPB adalah pengganti istilah FTZ.

Sekarang, endorsement ke KPP dapat dilakukan secara elektronik melalui insw.go.id

Penyerahan BKP Tidak Dipungut

Daerah pabean, atau dalam konteks PPN adalah daerah selain Batam disebut TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean). TLDDP adalah Daerah Pabean selain KPBPB, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, dan pelaku usaha di KEK kepada Pengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No 173/PMK.03/2021

Sejak tahun 2007, Batam sudah dinyatakan sebagai daerah “bebas PPN” atau lebih dikenal FTZ (free trade zone). Tulisan di blog ini tentang FTZ adalah PPN Tidak Dipungut : Kawasan Bebas

Namun tidak semua barang yang masuk ke Batam mendapatkan insentif berupa PPN tidak dipungut. Ada syarat agar BKP yang masuk ke Batam mendapatkan insetif PPN tidak dipungut.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No 173/PMK.03/2021, syarat Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut yait:

  1. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk; dan
  2. Barang Kena Pajak berwujud benar-benar telah masuk di KPBPB yang dibuktikan dengan pemberian Endorsement.

Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari TLDDP ke KPBPB, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.

Kantor pajak yang memberikan endersement adalah KPP Madya Batam.

PKP Batam Harus Membuat PPBJ

Pengusaha di KPBPB yang bermaksud memperoleh Barang Kena Pajak berwujud dari pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, atau pelaku usaha di KEK harus membuat PPBJ sebelum pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB.

PPBJ harus dibuat dan disampaikan oleh Pengusaha di KPBPB ke:

  • kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha di KPBPB terdaftar;
  • Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud; dan
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Pengusaha di Batam cukup mengakses Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk menyampaikan dokumen diatas. Silakan akses ppbj.insw.go.id

SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

PPBJ menjadi dasar bagi Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud kepada Pengusaha di KPBPB untuk membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Setelah menerima PPBJ, PKP baru boleh membuat faktur pajak dengan kode 07. Kode faktur pajak 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

Faktur Pajak dengan kode 07 ini harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

  • jenis barang diisi dengan nama Barang Kena Pajak berwujud sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya beserta kode pos tarif sesuai buku tarif kepabeanan Indonesia;
  • nomor PPBJ yang menjadi dasar pembuatan Faktur Pajak; dan
  • “PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 41 TAHUN 2021

Contoh notifikasi endersement dan contoh PPBJ:

Penyerahan BKP ke Luar Batam

Atas penyerahan BKP berwujud oleh Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP dikenai PPN.

Saya memahami “Batam berada di luar negeri”. Sehingga pada saat BKP berwujud dijual ke pulau Jawa, misalnya, maka transaksi tersebut seperti impor.

Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan BKP berwujud berupa barang dan/atau bahan baku dari luar Daerah Pabean yang tanpa dilakukan pengolahan di KPBPB berupa nilai lain, yaitu sebesar nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk pemasukan BKP berwujud dari luar Daerah Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP berwujud kepada pembeli di TLDDP wajib dipungut oleh Pengusaha di KPBPB yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud kepada pembeli.

Salindia FTZ 2021

Sosialisasi PMK 173/PMK.03/2021

PPN Tidak Dipungut : KAPET

Dalam rangka mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dimaksud, perlu ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan di wilayah sekitarnya. Atas penyerahan barang ke KAPET, pemerintah mengambil kebijakan PPN tidak dipungut.

Continue reading “PPN Tidak Dipungut : KAPET”

PPN Tidak Dipungut : Kawasan Bebas

Letak Batam di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan Kawasan Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan  Pelabuhan Bebas. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di Kawasan Bebas dibebaskan dan penyerahan BKP ke Kawasan Bebas PPN-nya tidak dipungut dengan syarat.

Continue reading “PPN Tidak Dipungut : Kawasan Bebas”

PPN Tidak Dipungut : Kawasan Berikat

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Terhadap penyerahan ke kawasan berikat dan dari kawasan berikat, PPN-nya tidak dipungut.

Continue reading “PPN Tidak Dipungut : Kawasan Berikat”

PPN Tidak Dipungut: Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman Luar Negeri

Pemerintah telah memberikan fasilitas perpajakan bagi proyek-proyek yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan PPh dan PPN tidak dipungut. Artinya, uang yang berasal dari pinjaman luar negeri diharapkan akan dioptimalkan untuk pembiayaaan.

Continue reading “PPN Tidak Dipungut: Proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman Luar Negeri”

PPN Tidak Dipungut : KITE

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor. Kebijakan PPN dan PPnBM tidak dipungut ditujukan untuk meningkatkan ekspor non migas.

Continue reading “PPN Tidak Dipungut : KITE”

BKP dan JKP Angkutan Tertentu Yang PPN-nya Tidak Dipungut

Pemerintah mengubah kebijakan PPN atas angkutan tertentu yang semula PPN dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 menjadi PPN tidak dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015. Angkutan tertentu adalah pelayaran, pesawat udara, dan keretan api.

Continue reading “BKP dan JKP Angkutan Tertentu Yang PPN-nya Tidak Dipungut”

%d blogger menyukai ini: