fbpx

Buku Panduan PPS

Sebelum menyesal baca dulu buku panduan PPS ini

Buku Panduan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini disusun oleh P2Humas Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Direktur P2Humas, Neilmaldrin Noor, buku Cara Mudah Ikut PPS ini disusun untuk memberikan panduan bagi Wajib Pajak yang ingin mengikuti program ini sekaligus sebagai pedoman untuk seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan.

Buku ini terdiri dari dua seri, yakni Seri Panduan Program Pengungkapan Sukarela 2022 yang menjelaskan secara rinci baik teori maupun aplikasi dan Seri FAQ yang memuat berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan terkait PPS.

Setelah buku terbuka, silakan klik di area buku untuk memperjelas. Buku juga bisa diunduh dalam format pdf. Menu unduh di bagian kiri atas.

Pada dasarnya, buku terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

kebijakan I

  1. Subjek, Objek dan Tarif (halaman 4)
  2. Manfaat (halaman 5)
  3. Persyaratan (halaman 5)
  4. Ketentuan Harta Bersih (halaman 5)
  5. Penghitungan (halaman 6)
  6. Ketentuan Khusus Terkait Investasi (halaman 7
  7. Kewajiban Pelaporan Realisasi (halaman 8)
  8. Tata Cara Pengungkapan & Penyampaian SPPH (halaman 8)
  9. Contoh Perhitungan (halaman (10)
  10. Pencabutan SPPH (halaman 13)
  11. Pengawasan SPPH oleh DJP (halaman 13)
  12. Pembayaran PPh Final (halaman 14)
  13. Wanprestasi Wajib Pajak (halaman 14)
  14. Kewajiban Pasca PPS (halaman 17)
  15. Tutorial Penyampaian SPPH Online (Halaman 19)

Kebijakan ii

  1. Subjek, Objek dan Tarif (halaman 58)
  2. Manfaat (halaman 59)
  3. Persyaratan (halaman 59)
  4. Ketentuan Harta Bersih (halaman 61)
  5. Penghitungan (halaman 62)
  6. Ketentuan Khusus Terkait Investasi (halaman 63)
  7. Kewajiban Pelaporan Realisasi (halaman 64)
  8. Tata Cara Pengungkapan & Penyampaian SPPH (halaman 64)
  9. Contoh Perhitungan (halaman 66)
  10. Pencabutan SPPH (halaman 69)
  11. Pengawasan SPPH oleh DJP (halaman 69)
  12. Pembayaran PPh Final (halaman 70)
  13. Wanprestasi Wajib Pajak (halaman 71)
  14. Kewajiban Pasca PPS (halaman 73)
  15. Tutorial Penyampaian SPPH Online (halaman 75)

Dan lampiran-lampiran mulai halaman 118 berupa daftar kode negara dan laman terkait PPS termasuk video tutorial.

PPJB Menjadi Syarat Pengiriman BKP ke Batam

Penyerahan BKP ke Batam dan sekitarnya tidak otomatis mendapatkan insentif PPN. Ada syarat agar PPN tidak dipungut yaitu adanya endorsement dari KPP Madya Batam. Selain itu, PKP di Batam harus menyerahkan PPJB ke penjual BKP sebagai syarat pengiriman BKP ke Batam.

PPBJ adalah pemberitahuan perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau pengeluaran/pemasukan Barang Kena Pajak yang bukan penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KPBPB.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai. Berdasarkan difinisi ini saya memahami bahwa KPBPB adalah pengganti istilah FTZ.

Sekarang, endorsement ke KPP dapat dilakukan secara elektronik melalui insw.go.id

Penyerahan BKP Tidak Dipungut

Daerah pabean, atau dalam konteks PPN adalah daerah selain Batam disebut TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean). TLDDP adalah Daerah Pabean selain KPBPB, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus.

Atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud oleh pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, dan pelaku usaha di KEK kepada Pengusaha di KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No 173/PMK.03/2021

Sejak tahun 2007, Batam sudah dinyatakan sebagai daerah “bebas PPN” atau lebih dikenal FTZ (free trade zone). Tulisan di blog ini tentang FTZ adalah PPN Tidak Dipungut : Kawasan Bebas

Namun tidak semua barang yang masuk ke Batam mendapatkan insentif berupa PPN tidak dipungut. Ada syarat agar BKP yang masuk ke Batam mendapatkan insetif PPN tidak dipungut.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No 173/PMK.03/2021, syarat Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut yait:

  1. pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB dilakukan di Pelabuhan yang ditunjuk; dan
  2. Barang Kena Pajak berwujud benar-benar telah masuk di KPBPB yang dibuktikan dengan pemberian Endorsement.

Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari TLDDP ke KPBPB, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.

Kantor pajak yang memberikan endersement adalah KPP Madya Batam.

PKP Batam Harus Membuat PPJB

Pengusaha di KPBPB yang bermaksud memperoleh Barang Kena Pajak berwujud dari pengusaha di TLDDP, pengusaha di TPB, atau pelaku usaha di KEK harus membuat PPBJ sebelum pemasukan Barang Kena Pajak berwujud ke KPBPB.

PPBJ harus dibuat dan disampaikan oleh Pengusaha di KPBPB ke:

  • kantor pelayanan pajak tempat Pengusaha di KPBPB terdaftar;
  • Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud; dan
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Pengusaha di Batam cukup mengakses Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk menyampaikan dokumen diatas.

SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.

PPBJ menjadi dasar bagi Pengusaha Kena Pajak di TLDDP, Pengusaha Kena Pajak di TPB, atau Pengusaha Kena Pajak di KEK yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud kepada Pengusaha di KPBPB untuk membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang sesuai dengan ketentuan diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.

Setelah menerima PPBJ, PKP baru boleh membuat faktur pajak dengan kode 07. Kode faktur pajak 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

Faktur Pajak dengan kode 07 ini harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

  • jenis barang diisi dengan nama Barang Kena Pajak berwujud sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya beserta kode pos tarif sesuai buku tarif kepabeanan Indonesia;
  • nomor PPBJ yang menjadi dasar pembuatan Faktur Pajak; dan
  • “PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 41 TAHUN 2021

Contoh notifikasi endersement dan contoh PPBJ:

Penyerahan BKP ke Luar Batam

Atas penyerahan BKP berwujud oleh Pengusaha di KPBPB kepada pembeli di TLDDP dikenai PPN.

Saya memahami “Batam berada di luar negeri”. Sehingga pada saat BKP berwujud dijual ke pulau Jawa, misalnya, maka transaksi tersebut seperti impor.

Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan BKP berwujud berupa barang dan/atau bahan baku dari luar Daerah Pabean yang tanpa dilakukan pengolahan di KPBPB berupa nilai lain, yaitu sebesar nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai untuk pemasukan BKP berwujud dari luar Daerah Pabean, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP berwujud kepada pembeli di TLDDP wajib dipungut oleh Pengusaha di KPBPB yang menyerahkan Barang Kena Pajak berwujud kepada pembeli.

Salindia FTZ 2021

Panduan Lengkap Menghitung PPh Badan

Dan Cara Mengisi SPT Tahunan PPh Badan, form 1771

Wajib Pajak yang tidak memiliki latar belakang akuntansi akan kesulitan untuk menghitung PPh Badan. Darimana mulai belajarnya? Inilah panduan lengkap menghitung PPh Badan dan cara mengisi SPT Tahunan PPh Badan, form 1771.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pasal 1 Undang-Undang PPh

Berdasarkan Pasal 1 tersebut, terdapat 3 hal dasar pengenaan PPh yang harus dipahami terlebih dahulu. Ini berlaku juga untuk PPh Badan. Ketiganya yaitu:

  1. Subjek Pajak
  2. Penghasilan
  3. Tahun Pajak

Salah satu karakteristik pajak penghasilan adalah sebagai pajak subjektif. Sebelum menghitung objek pajak, harus dipastikan dulu status subjek pajak.

Karena itu, pajak penghasilan mengatur subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri. Masing-masing memiliki perlakuan pajak penghasilan yang berbeda.

Selanjutnya penghasilan. Setelah subjek pajak statusnya jelas, selanjutnya identifikasi objek pajak yang akan dikenakan. Objek pajak PPh jelas penghasilan.

Secara umum, penghasilan yang dikenai pajak adalah penghasilan neto. Karena itu, jika subjek pajak mengalami kerugian, maka tidak ada pajak penghasilan.

Terakhir, pajak penghasilan terutang pada akhir periode tahunan. Jika perusahaan menggunakan pembukuan sesuai dengan bulan kalender, maka akhir periode adalah 31 Desember.

Keadaan sebenarnya pada tanggal 31 Desember menentukan pajak terutang. Bisa jadi belum genap 12 bulan sampai 31 Desember, tetapi tetap harus dihitung PPh Badan terutang.

Contoh: perusahaan berdiri pada bulan September 2020. Pada 31 Desember baru berjalan 4 bulan. Maka PPh terutang tetap dihitung untuk penghasilan neto 4 bulan tersebut.

Jika wajib pajak ingin mengambil periode pembukuan tidak sesuai kalender, misalnya periode April – Maret, maka wajib pajak harus memberitahukan kantor pajak.

Subjek Pajak Badan

Subjek pajak diatur di Pasal 2 Undang-Undang PPh. Khusus subjek pajak dalam negeri, diatur di Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh. Begini aturannya:

Subjek pajak dalam negeri adalah :
a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

  1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah
    Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi adalah pengganti subjek pajak orang pribadi yang sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal tetapi warisannya masih menghasilkan, ada objek pajak. Contoh warisan misalnya pabrik tekstil.

Karena pajak penghasilan pajak subjektif, harus ada subjek pajaknya. Supaya dapat dikenai pajak penghasilan, maka si pabrik itu sendiri dijadikan subjek pajak. Pabrik tidak akan jadi subjek pajak lagi jika warisan tersebut sudah dibagi ke ahli waris.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang KUP

Jika membaca definisi badan di Undang-Undang KUP, subjek pajak badan konkretnya selain orang pribadi.

Badan Dalam Negeri

Semua bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang Indonesia merupakan subjek pajak dalam negeri badan. Undang-undang PPh menyebutnya “badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia”.

Instansi yang berwenang menetapkan badan hukum di Indonesia adalah Kementerian Hukum dan HAM. Artinya, semua badan hukum yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham merupakan subjek pajak dalam negeri badan. Tidak peduli siapa pemilik badan hukum tersebut.

Logisnya, sepanjang badan hukum tersebut legal, maka masuk dalam pengertian subjek pajak dalam negeri badan.

Pengecualian badan sebagai subjek pajak hanya berlaku untuk lembaga pemerintah. Undang-undang PPh sudah memberikan batasan lembaga pemerintah, yaitu:

  1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Lembaga pemerintah yang bukan subjek pajak adalah lembaga pemerintah yang operasionalnya dibiayai dari APBN atau APBD. Dan atas penggunaan APBN atau APBD tersebut dilakukan audit oleh Inspektoran Jenderal atau Inspektorat Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kenapa lembaga pemerintah dikecualikan dari subjek pajak? Karena pemerintah adalah pihak yang memungut pajak.

Jika pemerintah dijadikan subjek pajak maka pemerintah akan memungut pajak atas dirinya sendiri. Pemerintah sebagai “orang” memungut pajak atas penghasilan “orang lain”. Pajak adalah aliran dana dari sektor privat ke sektor publik.

Beberapa paragrap di atas disalin dari Subjek Pajak Dalam Negeri Menurut PPh

Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap atau BUT merupakan kendaraan bagi subjek pajak luar negeri untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Maksud kendaraan subjek pajak luar negeri yaitu BUT sebagai sarana untuk mendapatkan active income.

Lebih lanjut tentang BUT bisa dibaca di tulisan BUT : Subjek Pajak Luar Negeri Tapi Diperlakukan Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia terbagi 2 perlakuan perpajakan.

  1. BUT yang diperlakukan seperti subjek pajak Badan dalam negeri, dan
  2. Subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan tidak melalui BUT.

Walaupun tidak tepat, untuk memudahkan memahami, anggap saja BUT adalah subjek pajak luar negeri yang memiliki usaha di Indonesia dan mendapatkan active income dari Indonesia.

Sedangkan selain BUT (no 2 diatas) adalah subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tetapi subjek pajak tidak dapat di-BUT-kan. No 2 ini pengenaan pajaknya masuk di Pasal 26 Undang-Undang PPh.

Karena itu penting memahami karakteristik BUT.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang PPh

Jadi, BUT menurut ketentuan domestik:

  1. subjek pajak luar negeri,
  2. orang pribadi atau badan, dan
  3. menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Perbedaan BUT dan Anak Perusahaan

Berdasarkan pengalaman bertanya ke Wajib Pajak, banyak yang masih belum tahu perbedaan antara BUT dan anak perusahaan. Mereka bilang, kita cabang dari perusahaan XYZ di luar negeri. Padahal yang dimaksud anak perusahaan.

Padahal terdapat banyak perbedaan perlakuan perpajakan antara BUT dan anak perusahaan. Terutama dari sisi perlakuan biaya BUT.

Silakan cek tabel berikut:

Perbedaan BUT dan anak perusahaan (WPDN Badan).

Pemahaman saya, terdapat makna antar BUT menurut Undang-Undang PPh dan P3B. BUT di Undnag-Undang PPh bermakna subjek pajak. Sedangkan BUT di P3B bermakna hak pemajakan.

Pengecualian Subjek Pajak

Selain pemerintah, ada 3 golongan bukan subjek pajak, yaitu:

  1. kantor perwakilan negara asing;
  2. pejabat diplomatik; dan
  3. organisasi internasional.

Ada dua syarat organisasi internasional statusnya bukan subjek pajak:

  1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

Daftar organisasi internasional yang bukan subjek pajak ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 156/PMK.010/2015. Daftarnya ada di sini

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh

Berdasarkan definisi penghasilan diatas, kita bisa mengetahui bahwa penghasilan memiliki 5 yaitu:

  1. Tambahan kemampuan ekonomis
  2. Yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
  3. Baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia
  4. Yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta
  5. Dengan nama dan dalam bentuk apapun

Setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang berkenaan. Maksud “tambahan” disini adalah jumlah neto, yaitu jumlah penerimaan atau perolehan bruto dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu. Tetapi dalam penghitungan penghasilan neto, UU PPh mengharuskan mencatat secara bruto, yaitu dengan mencatatkan semua biaya dan penghasilan. Contoh pelaporan capital gain atas penjualan aktiva, semua hasil penjualan laporkan dan biaya-biaya termasuk penyusutan dicatat sebagai pengurang.

Tambahan Kemampuan Ekonomis

Maksudnya adalah hanya kepada tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Pengertian realisasi dalam hal ini mengambil alih konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang telah dapat dibukukan, baik dengan memakai cash basis maupun dengan memakai accrual basis. 

Realisasi juga dapat mengacu pada peristiwa hukum atau taxable event. Contoh, tanah dan rumah yang kita diami setiap tahun nilainya naik, minimal harga tanahnya yang naik. Tapi karena belum ada taxable event, maka tidak dikenai PPh setiap tahun. Tanah tersebut dikenakan PPh jika dijual atau dialihkan kepada orang lain.

Tentang taxable event bisa dibaca di Taxable Event Sebagai Syarat Pengakuan Penghasilan

Berasal Dari Indonesia Maupun Dari Luar Indonesia

Bagi subjek pajak dalam negeri, kewajiban pajak objektifnya adalah world wide income. Saya kutip ulang bunyi sebagian Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Penghasilan yang dikenakan PPh meliputi seluruh penghasilan yang didapat dari mana pun juga, baik yang berasal dari sumber-sumber di Indonesia maupun dari sumber-sumber di luar Indonesia. Semua penghasilan wajib hukumnya dilaporkan.

Berbeda dengan subjek pajak luar negeri yang memiliki kewajiban pajak objektifnya terbatas hanya yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh.

Undang-Undang Cipta Kerja memang sudah memberi pengecualian penghasilan dari luar negeri sebagai objek pajak. Tetapi pengecualian ini dengan syarat. Artinya, jika syarat tidak terpenuhi, maka penghasilan dari luar negeri tersebut tetap dikenai pajak penghasilan di Indonesia.

Dapat Dipakai Untuk Konsumsi atau Menambah Kekayaan

Unsur yang keempat ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak.

Objek PPh sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan Wajib Pajak, termasuk yang dipakai membeli harta sebagai investasi.

Ini sebenarnya penerapan rumus: Y = C + S untuk keperluan perpajakan. Ini lazim disebut metode penghitungan Penghasilan Kena Pajak berdasarkan pemakaian penghasilan, expenditure atau penggunaan penghasilan.

Penghasilan yang dipakai membeli harta menjadi dasar pengenaan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Tax Amnesty tahun 2016 dan 2017 dikenakan terhadap harta yang masih dimiliki per 31 Desember 2015 dan tidak dilaporkan di SPT Tahunan. Dasar pemikirannya, atas harta yang belum dilaporkan tersebut atas penghasilannya (dianggap) belum bayar PPh.

Begitu juga dengan Program Pengungkapan Sukarela, yang dikenai pajak penghasilan adalah harta yang ada pada tanggal 31 Desember 2020 tetapi belum dilaporkan. Yakni harta yang diperoleh dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak adalah penghasilan

Pasal 4 ayat (1) huruf p Undang-Undang PPh

Dengan Nama dan Dalam Bentuk Apapun

Ini adalah penerapan prinsip the Substance-Over-Form Principle, yang berarti bahwa hakekat ekonomis adalah lebih penting daripada bentuk formal yang dipakai.

Dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak dan kalau ada berapa besarnya penghasilan itu, maka yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh Wajib Pajak dan juga bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh Wajib Pajak melainkan yang paling menentukan adalah hakekat ekonomis yang sebenarnya.

Prinsip ini sangat penting untuk diingat terutama jika kita mau memahami jenis penghasilan. Seringkali nama yang dipergunakan tidak mencermintkan hakikat yang sebenarnya.

Sengaja menggunakan istilan tertentu untuk mendapatkat insentif PPh. Jika kita tidak memahami substansi permasalahan, tentu akan terkecoh.

Umum, Final, Dikecualikan Dari Objek

Pasal 4 Undang-Undang PPh membagi penghasilan menjadi 3, yaitu:

  1. Penghasilan umum (Pasal 4 ayat 1),
  2. Penghasilan Final (Pasal 4 ayat 2), dan
  3. Dikecualiakan Dari Objek (Pasal 4 ayat 3).

Penggolongan ini membedakan perlakukan perpajakan. Membedakan cara atau metode perhitungan.

Penghasilan umum dikenai tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh setelah dihitung penghasilan neto. Penghasilan bruto digunggung dari semua penghasilan. Digunggung maksudnya dijumlahkan semuanya. Setelah semua terkumpul baru dikurangi dengan biaya fiskal.

PPh Final merupakan penyederhanaan cara atau metode penghitungan PPh. Penyederhanaan karena Wajib Pajak tidak perlu membuat laporang keuangan untuk menghitung PPh terutang. Walaupun Undang-Undang KUP mewajibkan pembukuan, data yang diperlukan cukup data penghasilan bruto saja.

Berapapun nominal penghasilan brutonya, tinggal dikalikan dengan tarif tersebut.

Sedangkan dikecualikan dari objek artinya tidak dikenai PPh. Berapapun jumlah penghasilannya, pajaknya tetap nihil.

Penghasilan Umum

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh mengatur definisi penghasilan. Selain mengatur definisi, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh juga memberikan contoh-contoh penghasilan yang dikenai PPh umum.

Berikut ini merupakan contoh. Walaupun demikian, penghasilan tidak terbatas pada yang disebutkan di Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh.

  1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan/atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
  2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
  3. laba usaha;
  4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
  5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  7. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
  8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  11. keuntungan karena pembebasan utang
  12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  14. premi asuransi;
  15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  19. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan Yang Dikenai PPh Final

Secara ringkas, jenis-jenis penghasilan yang dikenai PPh final sebagai berikut:

  1. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
  2. Bunga Obligasi;
  3. Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
  4. Bunga Simpanan yg Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi;
  5. Hadiah Undian;
  6. Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
  7. Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau
  8. Pengalihan Penyertaan Modal pd Perusahaan Pasangan Usahanya;
  9. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  10. Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
  11. Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;
  12. Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
  13. Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
  14. Penghasilan WP KKKS berupa Uplift atau Imbalan lain yang sejenis;
  15. Penghasilan WP KKKS dari Pengalihan Interest;
  16. Dividen yang diterima oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri;
  17. Penghasilan Berupa Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap;
  18. Penjualan BBM dan BBG oleh produsen atau importir kepada penyalur/agen.
  19. Penghasilan istri yang semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Pembahasan lebih lanjut terkait jenis penghasilan yang dikenai PPh Final dapat dilihat di Penghasilan-Penghasilan Yang Dikenai PPh Final.

Selain yang dikenai PPh Final, terdapat juga jenis perusahaan yang cara menghitung PPh Badan terutang menggunakan norma khusus.

Berikut jenis perusahaan yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus:

  1. Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
  2. Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Dalam Negeri
  3. Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia
  4. Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah atau Build Operate And Transfer (BOT)

Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek PPh

Berikut ini merupakan penghasilan tetapi Undang-undang PPh mengecualikan sebagai objek pajak, yaitu

  1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, dan sedekah yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  2. Warisan
  3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
  4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi: makanan, bahan makanan, bahan minuman, danf atau minuman bagi seluruh pegawai; natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.
  5. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;.
  6. Dividen atau penghasilan lain (rincian pasca UU HPP ada di bawah daftar ini).
  7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
  8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun
  9. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saharn-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
  11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
  12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
  13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.
  14. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
  15. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

Dividen dan penghasilan lain yang dikecualikan sebagai objek pajak, dibagi dua:

  • dividen yang diterima dari perseroan terbatas di Indonesia, dan
  • dividen dan penghasilan lain dari Luar Negeri

Persyaratan dividen yang diterima dari PT yang dikecualikan :

  1. diterima oleh wajib pajak badan, tidak ada syarat. Langsung dikecualian.
  2. diterima oleh orang pribadi, syarat diinvestasikan selama 3 tahun.

Persyaratan dividen dan penghasilan lain dari Luar Negeri yang dikecualikan:

  • dividen dari perusahaan privat, syarat : dibagikan dan diinvestasikan minimal 30% dari penghasilan bersih setelah pajak.
  • dividen dari perusahaan terbuka, syarat: diinvestasikan di Indonesia.
  • penghasilan dari BUT (cabang) di luar negeri, syarat dibagikan dan diinvestasikan minimal 30% dari penghasilan bersih setelah pajak.
  • penghasilan dari usaha aktif di luar negeri, syarat diinvestasikan di Indonesia.

Pembahasan lebih lanjut terkait jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak dapat dilihat di artikel Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

Objek Pajak dan Kecualian Setelah Omnibus Law

Ada beberapa objek pajak yang sebelumnya masuk penghasilan umum, setelah adanya Omnibus Law berubaha menjadi penghasilan yang dikecualikan. Intisarinya begini:

  1. Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak badan.
  2. Dividen dan penghasilan setelah pajak dari Luar Negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia.
  3. Penghasilan dari Luar Negeri selain BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia dikecualikan dari objek.
  4. Pengecualian objek PPh atas : bagian laba/SHU koperasi, dan dana haji yang dikelola BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji)

Pembahasan lebih lengkap bisa dibaca di Omnibus Law Klaster Pajak

Biaya Yang Boleh dan Yang Tidak Boleh

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto biasa disebut biaya fiskal, atau deductible expenses. Sedangkan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sering disebut non-deductible expenses.

Biaya Yang Boleh Menjadi Pengurang

Pasal 6 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur biaya pengurang penghasilan bruto. Tetapi beberapa jenis biaya diatur tersendiri seperti di Pasal 5 untuk BUT, di Pasal 11 dan 11A untuk penyusutan dan amortisasi.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur kaidah umum bolehnya biaya dikurangkan dari penghasilan bruto:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Lebih lanjut tentang biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan burot bisa dilihat di Biaya Yang Boleh Mengurangi Penghasilan Bruto Menurut Pajak Penghasilan.

Contoh biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto setelah Undang-Undang HPP sebagai berikut:

  1. biaya pembelian bahan;
  2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. bunga, sewa, dan royalti;
  4. biaya perjalanan;
  5. biaya pengolahan limbah;
  6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan;
  8. biaya administrasi;
  9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
  10. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
  11. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  12. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
  13. kerugian selisih kurs mata uang asing;
  14. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  15. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  16. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
  17. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  18. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  19. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  20. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  21. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  22. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Biaya Yang Tidak Boleh Menjadi Pengurang

Secara naluriah, pengusaha akan memperkecil pajak. Salah satu cara memperkecil pajak terutang adalah dengan memperbesar biaya supaya penghasilan neto kecil. Karena itu, Undang-undang PPh mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto walaupun biaya tersebut benar-benar ada. Tujuan pengaturan ini supaya laba bersih usaha wajar.

Pasal 9 Undang-undang PPh mengatur pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya secara fiskal. Walaupun secara komersial (diantaranya) diperbolehkan.

Lebih lanjut tentang biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dapat dilihat di Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Berikut ini adalah pengaturan di Pasal 9 Undang-Undang PPh setelah Undang-Undang HPP:

  1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piurang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piurang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan; cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan; cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan; cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu;
  4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
  5. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  6. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang PPh.
  7. Pajak Penghasilan.
  8. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
  9. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  10. sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Cara Menghitungan Penyusutan Fiskal

Terdapat beberapa perbedaan aturan penghitungan penyusutan menurut akuntansi dan menurut Undang-Undang PPh (fiskal). Secara ringkas, perbedaan tersebut yaitu:

  • Masa manfaat menurut fiskal berdasarkan kelompok harta. Dan kelompok harta ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009
  • Saat dimulai penyusutan adalah eksistensi harta di bulan tersebut. Atau penyusutan dimulai saat bulan pengeluaran. 1 hari = 1 bulan.
  • Fiskal tidak memperhitungkan nilai sisa harta. Harga perolehan dibagi habis selama masa manfaat, walaupun pada akhir masa manfaat masih bisa dijual (ada nilai sisa).

Cara menghitung penyusutan fiskal lebih lanjut dapat dilihat di Cara Menghitung Penyusutan Fiskal

Setelah Undang-Undang HPP, harta yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun dapat menggunakan metode penyusutan berdasarkan standar akuntansi atau menggunakan metode yang diatur di Pasal 11 dan Pasal 11A tetapi masa manfaat sesuai masa manfaat sebenarnya. Tidak lagi mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.03/2009

Debt To Equity Ratio

Pajak membatasi jumlah biaya pinjaman yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ketentuan ini disebut debt to equity ratio (DER). Lebih lanjut tentang penghitungan DER dapat dilihat di Ketentuan Debt Equity Ratio Menurut Pajak

Walaupun demikian, terdapat 3 alasan kenapa biaya pinjaman (biaya bunga) dapat dikoreksi. Ketiganya bisa dilihat di gambar berikut:

Koreksi biaya bunga

Kredit Pajak Luar Negeri

Pajak-pajak yang kita bayar di luar negeri dapat kita manfaatkan sebagai kredit pajak. Hal ini diatur di Pasal 24 Undnag-Undang PPh sehingga disebut PPh Pasal 24.

Peraturan terbaru tentang kredit pajak luar negeri diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.03/2018.

Pada prinsip Indonesia mengatur per country limitation.

Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

  1. jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
  2. jumlah PPh Luar Negeri yang benar-benar dibayar; dan
  3. jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang tersebut.

Lebih lanjut tentang kredit pajak luar negeri dapat dilihat di Cara Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri

Cicilan Dimuka Pembayaran Pajak

Seperti disampaikan diatas, bahwa pada dasarnya PPh Badan itu terutang pada akhir periode akuntansi. Dalam hal periode akuntansi menggunakan kalender, maka saat terutang PPh badan adalah 31 Desember.

Namun demikian, setiap bulan kita diminta atau diwajibkan untuk membayar PPh yang belum terutang. Ini namanya PPh Pasal 25. PPh ini dihitung berdasarkan jumlah terutang PPh Badan SPT 1771 yang terakhir disampaikan.

Lebih lanjut tentang cara menghitung PPH Pasal 25 dapat dilihat di Cara Menghitung PPh Pasal 25

Dua Hukum Yang Sering Dilupakan

SPT Tahunan PPH disebut form 1771. Dalam bentuk pdf, format SPT 1771 sebagai berikut:

Dan petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan dapat diunduh di sini:

Semua penghasilan, baik penghasilan yang dikenakan tarif Pasal 17, maupun penghasilan yang dihitung menggunakan tarif final, dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak wajib hukumnya dilaporkan di form 1771.

Sedangkan biaya-biaya fiskal, walaupun menurut ketentuan boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan pajak-pajak yang sudah dibayar, baik yang dipotong oleh pihak lain maupun yang kita bayar sendiri, hukumnya dapat dilaporkan. Jadi ini pilihan dari sisi Wajib Pajak.

Dalam hal terdapat bukti potong PPh Pasal 23 yang belum dilaporkan di SPT 1771, sepanjang penghasilan dari bukti potong tersebut sudah dilaporkan, maka itu tidak mengapa. Boleh.

Sudah Lapor Tetapi Dianggap Tidak Lapor

Pasal 3 ayat (7) Undang-undang KUP mengatur 4 hal yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan, yaitu :

  1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani;
  2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen;
  3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
  4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

Lebih lengkap tentang hal ini dapat dilihat di 4 Hal Yang Menyebabkan SPT Dianggap Tidak Disampaikan

eForm PDF

Teknologi pelaporan SPT melalui DJP Online setiap tahun selalu ditingkatkan. Tidak heran jika tiap tahun ada “cara baru” lapor SPT. Namun, ke depan format PDF yang dimodifikasi menjadi e-form akan menjadi trend. Seperti mulai tahun 2022, SPT Masa unifikasi juga menggunakan pdf.

Tutorial mengisi SPT Tahunan PPh Badan 1771 dengan menggunakan eform dapat dilihat di sini:

Konsultan Pajak

Sekarang, setiap orang bisa belajar pajak. Namun bagi sebagian pebisnis, mungkin tidak memiliki kemewahan waktu untuk belajar pajak. Perlu solusi cepat bagaimana mana membuat SPT Tahunan.

Saran terbaik tentu saja memanfaatkan jasa konsultan pajak untuk membuat SPT Tahunan. Bahkan bukan cuma SPT Tahunan, bisa juga SPT Masa.

Bagi anda yang ingin fokus ke bisnis, dan menyerahkan urusan pajak ke profesional, silakan isi form berikut:

Pertanyaan Yang Mungkin Anda Pertanyakan

Apakah saya perlu melaporkan TP Doc?

Wajib tidaknya melampirkan TP Doc di SPT Tahunan ditentukan berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016. Pembahasannya dapat dilihat di Lampiran SPT Tahunan Badan terbaru : TP Doc dan DER

Apakah jika menggunakan PPh UMKM dengan tari 0,5% tetap wajib lapor?

Ya, tetap wajib lapor 1771 jika anda wajib pajak badan. Siapa saja yang dapat memanfaatkan PP23 dapat dilihat di Pertanyaan dan Jawaban Tentang PPh Setengah Persen

Apakah biaya entertainment boleh dibiayakan?

Biaya entertainment boleh dibiayakan dengan syarat dibuatkan Daftar Nominatif. Lebih lanjut bisa dibaca di Biaya Promosi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibiayakan

JIka terdapat kesalahan, apakah saya dapat menghapus SPT Tahunan?

Semua SPT yang sudah disampaikan oleh Wajib Pajak tidak dapat dihapus di sistem database pajak. Tetapi, wajib pajak dapat melakukan pembetulan SPT. Tidak ada batasan berapa kali satu SPT dibetulkan. Boleh berkali-kali. Ada juga yang sampai lebih dari 4 kali pembetulan. Semua jenis SPT dapat dibetulkan berkali-kali. Lebih lanjut tentang pembetulan dapat dilihat di Pembetulan SPT

Kuasa Wajib Pajak

Kuasa Wajib Pajak memiliki kewenangan lebih luas dibandingkan konsultan pajak.

Kuasa Wajib Pajak adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebelumnya, kuasa wajib pajak hanya boleh dilakukan oleh konsultan pajak atau karyawan wajib pajak. Namun, pasca keputusan Mahkamah Konstitusi nomor PUT-63/PUU-XV/2017, orang yang menjadi kuasa wajib pajak lebih meluas.

Keputusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian diterapkan di Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP setelah direvisi dengan Undang-Undang HPP. Bunyi Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP sebagai berikut:

Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua

Kuasa Menurut KUH Perdata

Peraturan yang pertama mengatur kuasa adalah Bugerlijk Wetboek (BW) dan diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. BW menjadi hukum positif di Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum).

Dikutif dari hukumonline.com bahwa menurut Pasal 1792 KUH Perdata menyatakan, “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata ini, jika Wajib Pajak memberikan kuasa kepada kuasa pajak, karena wajib pajak merasa tidak kompeten dalam perpajakan, maka kekuasaan melaksanakan sesuatu telah berpindah dari Wajib Pajak kepada kuasa pajak. Sepanjang pemberian kuasa tersebut belum dicabut, maka kekuasaan melaksanakan sesuatu tersebut masih melekat di penerima kuasa.

Lebih lanjut dalam Pasal 1793 KUH Perdata menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.

Surat Kuasa memiliki sifat “mewakili dan melakukan suatu tindakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa”

Menurut hukum96.com pemberian kuasa memiliki banyak jenis. Setidaknya ada tujuh jenis surat kuasa yaitu:

  1. Pemberian Kuasa Akta umum : pemberian Kuasa Akta umum adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menggunakan akta notaris atau akta notariel. Yang berarti bahwa pemberian kuasa itu dilakukan di hadapan dan di muka Notaris. Oleh karena itu pemberian kuasa mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
  2. Surat di Bawah Tangan : Pemberian kuasa dengan surat di bawah tangan adalah suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang berarti bahwa pemberian kuasa itu hanya dibuatkan oleh para pihak saja.
  3. Pemberian kuasa secara Lisan : pemberian kuasa secara lisan adalah suatu kuasa yang dilakukan secara lisan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
  4. Diam – Diam : Pemberian kuasa secara diam – diam merupakan suatu kuasa yang dilakukan secara diam – diam oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
  5. Cuma – Cuma : Pemberuan kuasa secara Cuma – Cuma adalah suatu pemberia kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, Yang berarti bahwa penerima kuasa tidak memungut biaya dari pemberi kuasa.
  6. Pemberian Kuasa Khusus : Kuasa khusus ini merupakan suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, Yang berarti bahwa pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa.
  7. Pemberian Kuasa Umum : Kuasa Umum ini merupakan pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa yang berarti bahwa isi atau subtansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.

Surat Kuasa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang KUP termasuk jenis pemberian kuasa khusus. Sehingga nama surat kuasanya disebuat “Surat Kuasa Khusus Perpajakan”. Lebih spesifik lagi, dalam surat kuasa juga harus disebutkan kekhususan yang diberikan, seperti khusus untuk menghadapi pemeriksaan tahun pajak 20×1. Bisa juga surat kuasa khusus untuk melaporkan kewajiban SPT.

Berdasarkan Pasal 1791 KUH Perdata, dalam hal Wajib Pajak memberikan kuasa khusus untuk menghadapi pemeriksaan di kantor pajak, maka yang maju menghadapi pemeriksaan adalah penerima kuasa. Wajib Pajak karena sudah memberikan kuasa, maka dia tidak lagi memiliki “kekuasaan”.

Ketentuan Pasal 1800 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya, berlaku juga bagi kuasa Wajib Pajak

Dikutif dari halaman 63 Putusan PUT-63/PUU-XV/2017

Pendapat IKHWPI tentang Kuasa WP

Beberapa hari yang lalu, beredar ringkasan eksekutif dari kegiatan kajian hukum mengenai kuasa wajib pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Kuasa Hukum Wajib Pajak Indonesia (IKHWPI). Berikut ini adalah salinan beberapa sub judul ringkasan eksekutif.

Kuasa Wajib Pajak (Kuasa WP)

Pada tahun 1983 sampai tahun 2000, UU KUP hanya mengatur tentang Kuasa WP tanpa lebih jauh memberikan delegasi wewenang membuat pengaturan mengenai persyaratan seseorang untuk dapat menjadi Kuasa WP kepada Peraturan Menteri Keuangan. Akibatnya, tidak terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembatasan kesempatan / hak Wajib Pajak untuk dapat menunjuk seseorang yang dianggapnya “memahami masalah perpajakan” (kompeten) sebagai Kuasanya. Dan pembatasan kesempatan / hak seseorang yang “memahami masalah perpajakan” (kompeten) untuk dapat menerima penunjukkan Wajib Pajak sebagai Kuasa WP.

Mulai tahun 2000, melalu ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP, diberlakukan ketentuan mengenai pemberian wewenang kepada Peraturan Menteri Keuangan untuk membuat peraturan mengenai persyaratan seseorang yang dapat menjadi Kuasa WP. Akibatnya, mulai tahun 2000 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pembatasan kesempatan / hak Wajib Pajak untuk dapat menunjuk seseorang yang dianggap “memahami masalah perpajakan” (kompeten) sebagai Kuasa, dan pembatasan kesempatan / hak seseorang yang “memahami masalah perpajakan” (kompeten) untu dapat menerima penunjukkan Wajib Pajak sebagai Kuasa WP.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut pada awalnya benar-benar memberikan keleluasaaan kesempatan kepada setiap orang yang “memahami masalah perpajakan” untuk dapat menjadi Kuasa. Namun, perlahan-lahan Peraturan Menteri Keuangan mulai membatasi kesempatan / hak seseorang yang “bukan konsultan pajak” menjadi kuasa WP, dan terakhir hanya seorang konsultan pajak sajalah yang boleh menjadi seorang Kuasa WP, sehingga akibatnya seseorang yang “bukan konsultan pajak” tidak lagi diberi kesempatan / hak untuk menjadi Kuasa WP.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi nomor PUT-63/PUU-XV/2017 (Put MK-63/2017), Majelas Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP (sekarang Pasal 44E ayat (2) huruf e UU HPP) dinyatakan konsitusinal hanya apabila mengatur tentang materi pengatur yang bersifat teknis-administratif, bukan menatur tentang materi yang bersifat substantif (membatasi hak dan kewajiban Warga Negara, termasuk membatasi hak Wajib Pajak menunjuk seseorang sebagai Kuasanya, dan membatasi hak seseorang untuk menerima penunjukkan dari Wajib Pajak sebagai Kuasa WP.

Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP) hendaknya mematuhi Amanah Put MK-63/2017 yaitu hanya memuat materi pengaturan yang bersifat teknis administrative, dan bukan membuat materi pengaturan yang bersifat substantif.

Cakupan Kuasa WP

Pasal 49 UU KUP mengatur bahwa ketentuan dalam UU KUP berlaku pula bagi “undang-undang perpajakan lainnya”. Kecuali apabila “undang-undang perpajakan lainnya” tersebut mengatur secara khusus mengenai hukum acara (tata cara) yang berbeda dengan ketentuan dalam UU KUP, maka ketentuan dalam “undang-undang perpajakan lainnya” tersebutlah yang berlaku (lex specialis derogate legi generalis).

Terkait dengan hal tersebut diatas, baik undang-undang mengenai Pengadilan Pajak, undang-undang mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak serta undang-undang mengenai Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara, mengatur bahwa Bea dan Cukai termasuk ke dalam definisi “perpajakan”, sehingga undang-undang mengenai Kepabeanan dan undang-undang mengenai Cukai termasuk pula ke dalam kelompok “undang-undang perpajakan lainnya”.

Kemudian, di dalam “undang-undang perpajakan lainnya”, termasuk undang-undang mengenai Kepabeanan dan undang-undang menenai Cukai tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang “Kuasa” sebagai mana halnya ketentuan mengenai “Kuasa Wajib Pajak” yang ada dalam UU KUP (terakhir diubah dengan UU HPP). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa “undang-undang perpajakan lainnya” tersebut tidak mengatur lain tentang “Kuasa Wajib Pajak”, sehingga ketentuan mengenai “Kuasa Wajib Pajak” yang ada di dalam UU KUP berlaku pula bagi “undang-undang perpajakan lainnya”, termasuk bagi undang-undang mengenai Kepabeanan dan undang-undang mengenai Cukai.

Dengan demikian, dalam Menyusun peraturan mengenai “Kuasa Wajib Pajak” yang terdapat di dalam UU KUP pembuat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang teknis administrative “Kuasa Wajib Pajak” hendaknya mempertimbangkan pula untuk memasukkan ketentuan yang mempertegas bahwa ketentuan mengenai “Kuasa Wajib Pajak” tersebut perlu pula bagi “undang-undang perpajakan lainnya”, termasuk bagi undang-undang mengenai Kepabeanan dan undang-undang mengenai Cukai.

Perbedaan antara Kuasa WP dan Konsultan Pajak

Perbedaan antara Kuasa WP dan Konsultan Pajak adalah sebagai berikut:

  1. Cakupan hak dan kewajiban seorang Kuasa WP sangat luas, yaitu pelaksanaan seluruh hak dan pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak, yang di dalamnya termasuk pula pemberian jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak.
  2. Cakupan hak dan kewajiban seorang konsultan pajak lebih sempit daripada cakupan hak dan kewajiban seorang Kuasa WP, karena hanya sebatas kepada pemberian jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak.

Dengan demikian, dalam membuat ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak oleh seorang Kuasa WP, pemberian hak untuk menjadi seorang Kuasa WP hendaknya tidak dibatasi hanya kepada seorang konsultan pajak.

Hal tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU KUP dan penjelasannya yang secara jelas dan tega mengatur bahwa orang yang dapat menjadi Kuasa WP adalah setiap orang yang “memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakna”, yang dibuktikan oleh antara lain jenjang Pendidikan tertentu, sertifikasi, dan atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan.

Contoh Surat Kuasa Wajib Pajak

Mencari Ahli Pajak Untuk Kuasa?

Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Hybrid mismatches yaitu pemberlakuan transaksi yang
berbeda oleh setiap negara untuk menghindari pajak dan pemberian special purposeentities (SPE) yang telah memberi keleluasaan kepada MNCs untuk mengalihkan keuntungan usahanya ke negara lain.

PERKEMBANGAN teknologi digital telah mengaburkan batas antaryuridiksi. Para pelaku bisnis dapat melakukan transaksi lintas batas negara dengan lebih mudah. Tentu saja peningkatan perdagangan internasional dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara yang berpartisipasi.

Namin demikian, dalam praktiknya, transaksi lintas yurisdiksi menciptakan interaksi peraturan perpajakan antarnegara. Kondisi ini memunculkan inefisiensi karena perbedaan pengaturan perpajakan di negara satu dan lainnya.

Perbedaan ini normal karena adanya kedaulatan masing-masing negara dalam menciptakan aturan domestik. Pada umumnya, salah satu perhatian dalam perdagangan internasional adalah penghindaran pajak berganda. Walhasil, ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Ketidakpaduan aturan antaryurisdiksi tidak hanya menimbulkan risiko pajak berganda (double taxation), tetapi juga risiko tidak dikenakan pajak di negara manapun atau dikenakan pajak dengan tarif efektif yang sangat rendah (double non-taxation).

Risiko double non-taxation inilah yang dieksploitasi para penghindar pajak untuk meraih posisi terbaik dari kewajiban fiskalnya. Mereka memodifikasi transaksi dan/atau entitasnya sehingga menghasilkan tidak adanya pengenaan pajak atau dikenakan pajak dengan tarif yang sangat rendah.

Salah satu cara yang paling umum untuk menghasilkan double non-taxation adalah dengan memodifikasi transaksi dan/atau entitas bisnis melalui pemanfaatan perbedaan perlakuan pajak. Transaksi dan/atau entitas yang telah dimodifikasi inilah yang dimaksud dengan hybrid mismatch arrangements.

Melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan, negara-negara G-20 bekerja sama dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkenalkan 15 rencana aksi. Adapun 15 rencana aksi ini berupaya menyelaraskan ketidakpaduan peraturan perpajakan antarnegara untuk mengurangi celah penghindaran pajak internasional.

Adapun rencana aksi ke-2 secara khusus ditujukan untuk menetralkan perlakuan perpajakan akibat perbedaan pandangan antarnegara dalam melihat suatu entitas, instrumen, atau transaksi yang berakhir pada double non-taxation. Rencana aksi ini disebut Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements.

OECD memang tidak memberikan definisi khusus mengenai hybrid mismatch arrangements. Namun demikian, pada dasarnya, hybrid mismatch arrangements memiliki beberapa berikut:

Pertama, hybrid entities, yaitu entitas diperlakukan sebagai entitas transparan dari sisi perpajakan di satu negara, sekaligus entitas nontransparan di negara lainnya. Disebut transparan jika entitas tersebut bukan pemilik dari suatu penghasilan yang diperoleh entitas.

Dengan demikian, dalam konteks entitas transparan, subjek pajak atas penghasilan adalah pemilik modal. Sebaliknya, disebut nontransparan adalah apabila entitas tersebut diperlakukan sebagai subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Kedua, hybrid instrument, yaitu instrumen keuangan yang diperlakukan berbeda oleh negara-negara yang terlibat. Sebagai contoh, suatu instrumen diperlakukan sebagai utang di suatu negara, tetapi dianggap modal di negara lain.

Ketiga, hybrid transfer, yaitu perbedaan penafsiran pengalihan harta. Di satu negara dianggap sebagai pengalihan harta, tetapi tidak di negara lainnya. Keempat, dual resident entities, yaitu suatu entitas yang menjadi subjek pajak di dua negara yang berbeda.

Penyalahgunaan P3B

SALAH satu contoh risiko praktik penghindaran pajak melalui bentuk hybrid mismatch arrangements di Indonesia dapat ditinjau dari P3B Indonesia-Belanda. P3B ini mengatur dividen yang diterima residen Belanda dari Indonesia atas kepemilikan substansial dipotong pajak sebesar 5%.

Tarif tersebut termasuk tarif terendah dibandingkan dengan ketentuan dalam P3B lainnya yang dimiliki Indonesia. Tidak heran jika Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis mengungkapkan P3B Indonesia-Belanda banyak dimanfaatkan dalam skema penghindaran pajak.

Belanda juga memiliki peraturan domestik mengenai suatu bentuk mutual fund yang dikategorikan sebagai entitas transparan. Mutual fund ini disebut dengan Closed Fonds voor Gemene Rekening atau Closed Fund for Mutual Account (CFMA).

Menurut Belanda, CFMA bukanlah suatu entitas korporasi. Dengan demikian, CFMA merupakan suatu entitas transparan yang tidak dikenakan pajak penghasilan di Belanda.

Melalui CFMA, pemilik modal bukan residen Belanda dapat membuat skema penghindaran pajak dengan memanfaatkan P3B Indonesia-Belanda. Mereka bisa mendapatkan tarif pajak yang rendah dengan cara berinvestasi di Indonesia melalui CFMA Belanda.

Karena CFMA merupakan entitas transparan di Belanda, pemerintah Belanda tidak lagi memajaki penghasilan yang diterima CFMA. Pemajakan atas penghasilan yang diterima pemilik modal akan dipajaki pada level korporasi atau individu.

Dengan demikian, apabila pemilik modal berasal dari luar Belanda, pemerintah Belanda menyerahkan pemajakan atas penghasilan tersebut di negara asal pemilik modal. Namun, keberadaan CFMA menjadikan modal yang diinvestasikan di Indonesia seolah-olah seluruhnya berasal dari Belanda, sehingga pemilik modal tampak berhak memanfaatkan P3B Indonesia-Belanda.

Apabila tidak jeli, pemerintah Indonesia dapat tanpa sengaja memberikan manfaat P3B Indonesia-Belanda kepada pemilik modal yang seharusnya tidak berhak.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019, Indonesia telah meratifikasi konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan P3B untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba sesuai dengan multilateral instrument (MLI) OECD.

Salah satu poin ketentuan yang disepakati dalam MLI ini adalah penerapan principle purpose test (PPT). Dengan PPT, Indonesia dapat menolak memberikan manfaat P3B Indonesia-Belanda jika terdapat potensi penyalahgunaan P3B menggunakan mekanisme hybrid mismatch arrangements.

Adanya simplified limitation on benefits (SLOB) sebagai tambahan mekanisme antipenghindaran pajak juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam melawan hybrid mismatch arrangements. Namun, sampai dengan artikel ini ditulis, baik aturan teknis pelaksanaan PPT dan SLOB di Indonesia masih belum tersedia.

Aturan pelaksanaan sangat penting karena kedua alat antipenghindaraan pajak tersebut memiliki kewenangan yang sangat besar untuk menolak hak wajib pajak. Aturan pelaksanaan keduanya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun pemerintah, yang dalam hal ini Ditjen Pajak.

Penulis:

Artikel ini ditulis oleh Naranggi Pramudya Soko dan telah dimuat di DDTC. Saya sudah mendapat ijin penulis untuk share.

Pajak Atas Pulsa, Kartu Perdana, Token PLN, dan Voucher

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer.

Saat terbit peraturan ini, media sempat heboh karena judul beritanya. Media mainstream mengangkat judul “pajak baru”.

Seolah-oleh Menteri Keuangan telah menerbikan pajak baru di saat pandemi. Rakyat sedang susah, kemudian dipajaki.

Sebenarnya justru sebaliknya. Menurut saya, Menteri Keuangan justru memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak tentang perlakuan perpajakan atas transaksi tertentu.

Contoh: sebagian ahli berpendapat bahwa voucher bukan objek PPN. Voucher dianggap sebagai pengganti uang. Tetapi pada kenyataannya ada “tambahan nilai” antara harga beli voucher dengan nilai nominal voucher. Bahkan saya menemukan perusahaan yang usahanya memang jual beli voucher.

contoh voucher yang diperjualbelikan di blibli.com

Untuk menjelas peraturan baru tersebut, DJP kemudian membuat klarifikasi :

Pulsa Prabayar dan Kartu Perdana

Pulsa Prabayar yang selanjutnya disebut Pulsa adalah hak penggunaan produk telekomunikasi dalam satuan perhitungan biaya telepon dan/atau biaya data dengan sistem pembayaran di awal periode pemakaian.

Kartu Perdana adalah kartu yang digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk dapat menggunakan jasa telekomunikasi pascabayar atau prabayar.

Pulsa prabayar dan Kartu Perdana biasanya dijual oleh operator telekomunikasi seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan Tri. Keempatnya disebut prinsipal.

Di bawah prinsipal ada distributor tingkat I, distributor tingkat II, dan distributor tingkat selanjutnya.

Rantai Distributor Pulsa

Distributor tingkat satu terdiri dapat berupa : authorized distributor, agregator, device distributor, atau device principal.

Sedangkan distributor tingkat dua dapat berupa: sub dealer, modern trade, distributor, bank, online channel, dan e-Kiosk channel.

PPN Pulsa Prabayar dan Kartu Perdana

Distributor tingkat satu dan dua wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan distributor tingkat selanjutnya tidak wajib dengan syarat semata-mata jual pulsa.

Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sepanjang Pengusaha tersebut semata-mata melakukan penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)

Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021

Jadi, jika distributor tingkat selanjutnya jual barang lain, misalnya jual handphone, maka wajib dikukuhkan sebagai PKP jika omset distributor tersebut sudah diatas 4,8 miliar rupiah setahun.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021 menetapkan dokumen berupa struk (setruk) sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Sehingga distributor tingkat satu, tingkat dua, dan tingkat selanjutnya tidak perlu lagi membuat faktur pajak atas penjualan pulsa.

Setruk yang dapat dipersamakan dengan faktur pajak harus memenuhi syarat:

  • memenuhi persyaratan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  • mencantumkan identitas pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, yaitu nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan.

PPh Pulsa Prabayar dan Kartu Perdana

Distributor tingkat dua telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh Pasal 22 atau penjualan pulsa.

Jika distributor tingkat dua hanya menjual pulsa dan kartu perdana, maka dia tidak memungut PPN, tetapi memungut PPh Pasal 22.

Pemungut PPh melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5%

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021

Tarif 0,5% berlaku jika pembeli pulsa menyerahkan NPWP kepada distributor tingkat dua. Jika pembeli pulsa tidak memberikan NPWP kepada distributor tingkat dua maka tarif yang digunakan 1%.

PPh Pasal 22 adalah pembayaran pajak pada tahun berjalan. Sama seperti PPh Pasal 23. Perbedaannya bahwa Pasal 23 hanya dipotong terhadap jasa saja. Pasal 23 dipotong saat bayar jasa. Pemotong adalah pengguna jasa. Sedangkan Pasal 22 dipungut saat bayar barang.

Jadi, PPh Pasal 22 dapat diperhitungkan di SPT Tahunan pihak yang dipungut. Dalam hal ini, pembeli pulsa dari distributor tingkat dua.

Pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilakukan atas pembayaran oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi yang:

  • jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  • merupakan Wajib Pajak bank; atau
  • telah memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

PPN dan PPh Token Listrik

Token Listrik Prabayar yang selanjutnya disebut Token adalah hak penggunaan tenaga listrik berupa digit angka yang dimasukkan ke dalam meteran dengan sistem pembayaran di awal periode pemakaian.

Token listrik adalah barang kena pajak. Tetapi Menteri Keuangan memberikan fasilitas PPN atas token listrik berupa PPN dibebaskan.

PPN yang terutang atas penyerahan Token oleh Penyedia Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dibebaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021

Karena tokennya dibebaskan, baik sejak dijual PLN maupun dijual oleh pengecer, maka penjual token listrik tidak perlu bayar PPN.

Tetapi atas selisih harga, atau komisi atas penjualan token terutang PPN. Selisih harga dan komisi ini disebut Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token.

Dasar Pengenaan Pajak Jasa Token berupa :

  • komisi atau pendapatan administrasi; atau
  • selisih antara nilai nominal Token dan nilai yang diminta, tidak termasuk pajak antara lain pajak daerah yang dikenakan atas penerangan jalan dan bea meterai.

Penjual token, atau distributor token listrik memungut PPN pada saat jual. Dasar pengenaannya adalah margin atau komisi. Tidak termasuk harga token.

Di saat yang bersamaan, pembeli token wajib memotong PPh Pasal 23 atas jasa token ini. Tarif PPh Pasal 23 atas jasa token adalah 2%.

PPN dan PPh Voucher

Termasuk dalam pengertian voucher di sini yaitu:

  • Voucer penawaran diskon (daily deals voucher)
  • Voucer belanja (gift voucher)
  • Voucer aplikasi
  • konten daring (online), atau
  • Voucer permainan daring (online game)

Perlakukan perpajakan atas voucher mirip dengan perlakukan perpajakan atas token listrik. Kalau token listrik BKP dibebaskan, maka voucher bukan BKP (dianggap pengganti uang).

Jadi yang menjadi objek PPN dan objek PPh Pasal 23 adalah selisih harga atau komisi, berupa:

  • komisi atau imbalan yang diterima dalam hal penyerahannya didasari pada pemberian komisi atau imbalan; atau
  • selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan Voucer dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan.

Dilihat dari sisi penjual, atas penjualan voucher wajib pungut PPN sebesar 1% dari selisih harga atau komisi.

Sebaliknya, dari sisi pengguna jasa, maka atas pembayaran jasa wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2%. DPP PPN sama dengan DPP PPh Pasal 23.

Salindia Pajak Atas Pulsa, Token, Voucher

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 :

Tindakan Penagihan

Tindakan penagihan pajak adalah tindakan juru sita pajak untuk menagih pajak terutang. Tindakan penagihan pajak terdiri : Surat Teguran, Surat Pajak, Penyitaan, Lelang, Pencegahan, Penyanderaaan, dan / atau Penagihan Seketika dan Sekaligus. Tindakah penagihan dilakukan kepada penanggung pajak.

Tahapan Penagihan

Tahapan-tahapan penagihan pajak

Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang KUP

Berdasarkan Undang-Undang KUP, dasar penagihan pajak yaitu: STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Walaupun demikian, Wajib Pajak harus memperhatikan STP dan SKPKB.

Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak.

Tetapi jika Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Wajib Pajak tidak setuju, maka juru sita pajak akan menunggu proses keberatan. Permohonan keberatan harus diajukan paling lambat 3 bulan sejak STP dan SKPKB dikirim. Jika dalam 3 bulan tidak diajukan, maka proses penagihan dilanjutkan.

Walaupun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK.03/2020 Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) dalam hal:

  1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  2. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  3. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
  4. Badan akan dibubarkan oleh negara;
  5. terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga; atau
  6. terdapat tanda-tanda kepailitan.

7 hari setelah jatuh tempo, Juru Sita akan menerbitkan Surat Teguran. Biasanya surat teguran diantar langsung oleh Juru Sita.

Surat Teguran

Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK.03/2020

Walaupun belum lunas, Surat Teguran tidak akan diterbitkan jika Wajib Pajak telah setuju untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Silakan mendatangi Juru Sita langsung di kantor pajak untuk meminta persetujuan penundaan atau berniat mengangsur.

Surat Paksa

Apabilan utang pajak belum lunas sampai dengan tanggal yang ditentukan, Juru Sita kemudian menerbitkan Surat Paksa dalam jangka wakut 21 hari sejak Surat Teguran.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan kepada:

  1. Penanggung Pajak, atau
  2. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak dalam hal Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai Penanggung Pajak, atau
  3. kurator, hakim pengawas, atau balai harta peninggalan dalam hal Wajib Pajak yang dinyatakan pailit, atau
  4. orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator dalam hal Wajib Pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, atau
  5. Penerima Kuasa Khusus dalam hal Wajib Pajak yang menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat

Pasal 10 aat (7) Undang-Undang PPSP

Pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara pemberitahuan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

Mengingat Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Pajak dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara.

Karena harus dibacakan di depan penanggung pajak, biasanya kepala KPP memanggil penanggung pajak untuk menghadap Juru Sita. Saat pelaksanaan pembacaan, juru sita bisa juga didampingi pejabat lain seperti atasan Juru Sita.

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antara lain jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli.

Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Pajak diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Di sinilah “kejamnya” hukum pajak. Bahwa urusan pajak belum selesai walaupun Wajib Pajak sudah meninggal dunia. Bandingkan dengan pidana umum, bahwa jika tersangka meninggal dunia, maka urusan pidana selesai!

Penyitaan

Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 48 jam setelah dibacakan Surat Paksa, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Undang-Undang mengatur bahwa penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

Dalam pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:

  1. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
  2. memperlihatkan surat perintah melaksanakan Penyitaan; dan
  3. memberitahukan tentang maksud dan tujuan Penyitaan.

Selanjutnya, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita atas setiap pelaksanaan Penyitaan. Berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.

Berita acara pelaksanaan sita tetap sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat walaupun Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita. Dalam berita acara dicantumkan alasan penolakan dan ditanda tangani oleh Jurus Sita dan saksi.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 13 Undang-Undang PPSP.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Jurus Sita untuk melakukan penyitaan berupa:

  • barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
  • barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.

Menteri Keuangan kemudian merinci aset yang dapat disita, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak yang dapat disita diantaranya:

  1. uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya;
  2. logam mulia, perhiasan emas, permata, dan sejenisnya;
  3. harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan meliputi deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  4. harta kekayaan Penanggung Pajak yang dikelola oleh LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang memiliki nilai tunai;
  5. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di LJK sektor pasar modal;
  6. surat berharga meliputi obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di LJK sektor pasar modal;
  7. piutang; dan
  8. penyertaan modal pada perusahaan lain.

Sedangkan barang tidak bergerak yang dapat disita oleh Juru Sita diantaranya:

  1. tanah dan/atau bangunan; dan
  2. kapal dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik.

Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan Barang bergerak, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap Barang tidak bergerak. Jurusita Pajak akan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak serta kemudahan penjualan atau pencairannya.

Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang PPSP

Walaupun demikian, terdapat barang bergerak yang tidak boleh dilakukan penyitaan oleh Juru Sita. Hal ini diatur di Pasal 15 Undang-Undang PPSP. Pengecualian dimaksudnya supaya Penanggung Pajak masih dapat hidup layak.

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

  1. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
  2. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
  3. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
  4. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
  5. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
  6. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pada dasarnya, barang yang disita akan tetap disita sampai dengan utang pajak lunas. Walupun demikian, ada kondisi lain Juru Sita mencabut pencabutan. Berikut kondisi pencabutan sita menurut Menteri Keuangan:

  1. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  2. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan pengadilan pajak;
  3. Barang sitaan musnah karena terbakar, huru-hara, gagal teknologi, dan bencana alam;
  4. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif telah membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;
  5. Penanggung Pajak menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;
  6. Penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif menyerahkan Barang lain meliputi dokumen bukti kepemilikan Barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan/atau Barang lainnya, yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal, atau sekutu komanditer/sekutu pasif dimaksud bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;
  7. Penanggung Pajak yang merupakan salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta peninggalan, bagi harta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, telah menyerahkan Barang lain meliputi: seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta peninggalan Wajib Pajak; atau harta peninggalan Wajib Pajak sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;
  8. Penanggung Pajak yang merupakan para ahli waris Wajib Pajak, bagi harta warisan yang telah dibagi, telah menyerahkan Barang lain meliputi: seluruh harta warisan sesuai dengan porsi yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta warisan; atau harta warisan sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan;
  9. Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak yang belum dewasa telah menyerahkan Barang lain meliputi: seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta anak yang belum dewasa; atau harta anak yang belum dewasa sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya dan harta pribadi wali yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;
  10. Penanggung Pajak yang merupakan pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan telah menyerahkan Barang lain meliputi: seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dalam hal Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta orang yang berada dalam pengampuan; atau harta orang yang berada dalam pengampuannya sebesar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan; atau seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya dan harta pribadi pengampu yang bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk melunasi seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;
  11. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  12. Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  13. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;
  14. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan telah daluwarsa penagihan; dan/atau
  15. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang atau penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang .

Pemblokiran

Pemblokiran rekening keuangan termasuk salah satu bentuk penyitaan. Pemblokiran rekening keuangan sering dilakukan oleh Juru Sita karena lebih mudah dan sangat efektif. Wajib Pajak akan kesulitan likuidasi jika rekening banknya diblokir pajak.

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan Barang milik Penanggung Pajak yang dikelola oleh LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi LJK Lainnya dan/atau Entitas Lain, dengan tujuan agar terhadap Barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.

Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a angka 3 dan angka 4, dengan melakukan Pemblokiran terlebih dahulu.

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK.03/2020
Alur pemblokiran rekening keuangan

Penanggung Pajak dapat membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir dengan mengajukan permohonan penggunaan harta kekayaan yang diblokir untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak kepada Pejabat, yang dilampiri dengan:

  1. cetakan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan Pajak atau yang dipersamakan untuk pembayaran Biaya Penagihan Pajak;
  2. cetakan kode billing untuk pembayaran Utang Pajak; dan
  3. surat permintaan pemindahbukuan kepada pihak LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagai pelunasan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menggunakan harta kekayaan yang telah diblokir.

Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyanderaan

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang PPSP

Juru Sita mengajukan penyanderaan kepada Menteri Keuangan. Dan melaksanakan penyanderaan setelah ada ijin dari Menteri Keuangan.

Setelah mendapat ijin dari Menteri Keuangan, Juru Sita menerbitkan surat perintah Penyanderaan seketika. Lamanya Penyanderaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan dalam tempat Penyanderaan.

Menurut Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan nomor 189/PMK.03/2020, pelaksanaan penyanderaan sebagai berikut:

  • Jurusita Pajak menyampaikan surat perintah Penyanderaan secara langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat Penyanderaan.
  • Penyampaian surat perintah Penyanderaan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
  • Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, Jurusita Pajak melalui Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.
  • Jurusita Pajak membuat berita acara penyampaian surat perintah Penyanderaan yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi pada saat surat perintah Penyanderaan disampaikan kepada Penanggung Pajak.

Penyanderaan dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah atau sedang dilakukan Pencegahan.

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 35 Undang-Undang PPSP

Tujuan penyanderaan supaya utang pajak lunas. Jika dalam 6 bulan belum ada pelunasan utang pajak, maka Juru Sita dapat memperpanjang penyanderaan. Hal ini diatur di Pasal 66 Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan kuasa Pasal 36 Undang-Undang PPSP.

Perpanjangan Penyanderaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan dan terhitung sejak Penyanderaan sebelumnya berakhir.

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPSP, Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

  1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau beniat untuk itu;
  2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  3. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  4. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
  5. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pengangsuran dan Penundaan

Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 berdasarkan kewenangan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang KUP.

Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada kantor pajak untuk mengangsur atau menunda utang pajak berupa: kekurangan pembayaran pajak, pajak yang terutang, atau pajak yang masih harus dibayar.

Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  2. surat permohonan mencantumkan: jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan;

Selain itu, Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak harus memberikan jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito.

Pengansuran dan penundaan pembayaran utang pajak menjadi urusan Juru Sita. Wajib Pajak dapat meminta penjelasan lebih lanjut dengan petugas Juru Sita. Permohonan pengangsuran dan penundaan menunjukkan itikad baik Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.

Gugatan Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Objek gugatan berupa:

  • pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
  • keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
  • keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
  • penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian, satu-satunya pinta gugatan terhadap tindakan penagihan hanya ada di Pengadilan Pajak. Pengadilan lain seperti PTUN seharusnya menolak permohonan terkait tindakan penagihan karena spesialisasi undang-undang perpajakan. Hal ini diperkuat dengan aturan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang PPSP

Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang PPSP

Daluwarsa Penagihan Pajak

Utang pajak dapat ditagih walaupun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sudah meninggal. Tetapi kewenangan menagih ini dibatasi waktu, yaitu 5 tahun saja. Jadi tidak berarti selamanya dapat ditagih.

Setelah 5 tahun disebut daluwarsa penagihan pajak. Artinya, negara tidak memiliki kewenangan untuk menagih pajak lagi.

Bagaimana menghitung 5 tahun ini? Pasal 22 Undang-Undang KUP mengatur daluwarsa penagihan pajak. Berikut salinannya:

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang KUP

Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

  1. diterbitkan Surat Paksa;
  2. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
  3. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
  4. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Keempat tindakan menjadikan argo penagihan pajak nol lagi. Dan daluwarsa penagihan bergeser menjadi 5 tahun ke depan setelah salah satu ke-empat tindakan di atas dilakukan.

Salindia Penagihan Pajak

Insentif Covid 2021

Menteri Keuangan telah memperpanjang insentif pajak terkait pandemi Covid-19. Insentif pajak dimaksud sebelumnya hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2020 diperpanjang menjadi 31 Desember 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.03/2020

Selain insentif pajak, ada juga fasilitas Pajak Penghasilan yang diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2020, yaitu Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Insentif PPN

Bentuk insentif PPN ada 2, yaitu PPN tidak dipungut dan PPN ditanggung pemerintah (DTP). PPN tidak dipungut untuk impor Barang Kena Pajak oleh Pihak Tertentu.

Sedangkan insentif PPN DTP untuk transaksi:

  1. penyerahan BKP dan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Pihak Tertentu,
  2. pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu,
  3. penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, dan
  4. penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat.

Pihak Tertentu meliputi:
a. Badan/Instansi Pemerintah;
b. Rumah Sakit; atau
c. Pihak lain

BKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yaitu:
a. obat-obatan;
b. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
c. peralatan laboratorium;
d. peralatan pendeteksi;
e. peralatan pelindung diri;
f. peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
g. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 meliputi:
a. jasa konstruksi;
b. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
c. jasa persewaan; dan/atau
d. jasa pendukung lainnya.

PKP yang akan memanfaatkan insentif ini wajib membuat:
a. Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dan
b. Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah.

Faktur Pajak harus memuat keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2020”. Dan menggunakan kode faktur pajak 07. Kode faktur pajak 07 digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

Insentif PPh

Insentif PPh dalam rangka penanganan Covid-19 terdiri dari:

  1. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor,
  2. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22,
  3. pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21, dan
  4. pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23.

Pembebasan ini ada yang mengharuskan adanya SKB, ada yang otomatis. Jika diharuskan, artinya jika tidak ada SKB tidak mendapat insentif. Tetap dipungut atau dipotong.

Insentif yang mengharuskan adanya SKB yaitu:

  1. Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
  2. Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
  3. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19
  4. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah
  5. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu

Untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman http://www.pajak.go.id.

Fasilitas PPh

Selain insentif pajak, ada juga fasilitas Pajak Penghasilan yang diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2020, yaitu Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020, berupa:
a. tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
b. sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
c. pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
d. pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.

Istilah Pajak

Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan file pdf dengan nama file 101TaxGlossary. Karena saya tahu penulisnya, saya meminta ijin untuk share ulang. Di sini saya ubah judulnya dengan Istilah Pajak.

101 Tax Glossary ditulis oleh Erikson Wijaya dan Noris Andika Pane.

Tax Accountant
Profesi akuntan yang mengkhususkan pada analisis aspek perpajakan di setiap pencatatan akuntansi entitas/unit/individu Wajib Pajak yang ditanganinya. Profesi ini memungkinkan Wajib Pajak dapat memenuhi setiap hak dan kewajiban perpajakannya, antara lain: pelaporan SPT Tahunan/ Masa, pengurusan restitusi pajak, penyelesaian banding dan keberatan, atau pengajuan permohonan administrasi rutin lainnya

Tax Administration
Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan/ operasionalisasi pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi petugas pajak. Rujukan pelaksanaan yang diambil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tersebut adalah ketentuan perpajakan (Undang-Undang dan aturan pelaksanaan turunannya) yang disusun dan dilaksanakan oleh otoritas pajak di setiap negara masing-masing (Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak- Kementerian Keuangan)

Tax Advantage
Nilai ekonomi atau setara nilai uang yang dapat diperoleh atau berpotensi dapat diperoleh ketika Wajib Pajak menerapkan suatu ketentuan perpajakan tertentu secara sah dan tidak menyalahi aturan. Tax Advantage hanya dapat diperoleh jika Wajib Pajak memahami detil di setiap aspek transaksi. Setiap aspek tersebut mengandung ruang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. Ruang tersebut memang secara sah terbentuk akibat ketentuan perpajakan yang berlaku

Tax Advisor
Suatu profesi yang memberikan layanan berupa bantuan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan upaya penghematan beban pajak tanpa menyalahi aturan perpajakan yang dijalankan. Tax Advisor memiliki batasan dalam menjalankan profesinya yakni hanya terbatas memberikan nasihat profesional dan menjelaskan skema strategis yang dapat dijalankan Wajib Pajak. Tax Advisor tidak diperkenankan menjalankan tugas pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai perwakilan Wajib Pajak

Tax Allowance
Sejumlah nilai uang yang dapat dikurangkan oleh Wajib Pajak dari penghasilan kotor untuk menghitung jumlah yang dapat dikenai pajak. Bagi pemberi kerja/ pemotong pajak, Tax Allowance berguna untuk menentukan dasar pengenaan pajak yang hendak dipotong/ dipungut. Dengan menerapkan Tax Allowance, Wajib Pajak atau Pemotong Pajak dapat menentukan dasar pengenaan pajak yang tepat.

Tax Amnesty
Program pengampunan pajak yang diirilis penguasa/ pemerintah secara resmi dan terbatas waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak agar mengakui ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa-masa yang telah lewat dengan cara diberikan penghapusan/pengurangan beban pajak yang seharusnya terutang baik pokok dan atau sanksi yang menyertainya dengan maksud untuk memperoleh tambahan penerimaan pajak, meningkatkan kualitas basis pajak, dan sebagai bagian dari agenda reformasi sistem perpajakan

Tax Arbitrage
Tax Arbitrage adalah upaya/praktik untuk memaksimalkan laba atau keuntungan dengan cara mengidentifikasi dan mengeksploitasi kompleksitas ketentuan perpajakan. Tax Arbitrage dilakukan dengan cara menata kembali pola atau model transaksi yang dilakukan Wajib Pajak menjadi suatu bentuk yang lebih memberikan penghematan atau penghilangan beban pajak yang dapat dikandung suatu transaksi bisnis. Frase arbitrage dalam konteks Tax Arbitrage dapat diartikan sebagai jalan tengah yang legal untuk menghadapi berbagai ketentuan perpajakan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak.

Tax Arrears
Tax Arrears adalah jumlah utang pajak yang dimiliki Wajib Pajak yang masih harus dibayar kepada negara/pemerintah namun oleh Wajib Pajak belum dilakukan pembayaran

Tax Aspect
Tax Aspect adalah sebuah kondisi transaksi ekonomi/ keuangan yang dapat mengandung kewajiban/ konsekuensi perpajakan sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi pelaku untuk menerapkan pola transaksi tersebut. Semakin besar konsekuensi pajak yang harus ditanggung akibat Tax Aspect memuat kewajiban pajak dengan tarif yang lebih tinggi, maka makin besar kemungkinan transaksi trersebut dihindari.

Tax Assessment
Tax Assessment merupakan sebuah praktik untuk menganalisis beragam aspek perpajakan dalam sebuah transaksi ekonomi/ non ekonomi. Tax Assessment biasa dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengukur seberapa besar konsekuensi beban pajak yang berpotensi ditanggung Wajib Pajak dalam melaksanakan sebuah rencana bisnis atau pribadi. Kemampuan mengurai konsekuensi perpajakan merupakan sebuah kemampuan dasar bagi siapapun yang bekerja di dunia Finance, Accountancy, dan Tax (biasa disingkat FAT).

Tax Auditing
Tax Auditing merupakan salah satu cabang konsentrasi dalam administrasi atau pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan perpajakan dengan fokus berkaitan dengan pengujian kembali kualitas pemenuhan ketentuan perpajakan di dalam riwayat pelaporan dan pembayaran pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak dalam suatu kurun waktu tertentu

Tax Authorities
Tax Authorities merujuk pada sebuah entitas (kantor/unit/lembaga/badan) kelengkapan negara yang bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang yang sah secara hukum negara tersebut dalam rangka menyelenggarakan operasional dan atau perumusan peratuan di bidang perpajakan.

Tax Autonomy
Tax Autonomy adalah sebuah kebijakan administratif suatu negara untuk memberikan kebebasan secara otonom terhadap otoritas perpajakan di dalam aspek tertentu untuk menciptakan pola kerja yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Penerapan Tax Autonomy dapat berupa pemisahan struktural otoritas pajak menjadi tidak lagi di bawah kendali Kementerian Keuangan melainkan langsung di bawah Presiden. Atau di beberapa negara, otoritas pajak tetap berada di bawah Kementerian Keuangan namun kuasa secara otonom diberikan untuk aspek tertentu seperti Sumber Daya Manusia, Keuangan, atau Penegakan Hukum

Tax Avoidance
Tax Avoidance adalah istilah umum untuk menggambarkan praktik penghindaran pajak dengan menerapkan teknik-teknik yang legal dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan bilamana Wajib Pajak memahami seluk beluk aturan perpajakan dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan dengan maksud meminimalisir beban pajak yang harus dibayar.

Tax Barriers
Tax Barriers adalah pajak yang dibebankan kepada produk-produk tertentu, biasanya produk impor sebelum masuk ke pasar dalam negeri sehingga harga produk tersebut menjadi lebih tinggi dengan maksud untuk melindungi kepentingan dalam negeri seperti produk industri lokal sejenis agar lebih bersaing.

Tax Base
Tax Base adalah kumpulan objek pajak baik secara fisik atau melekat bersama subjek pajak dan atau wajib pajak yang memuat potensi pajak yang dapat dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat pula Tax Base didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan penghasilan, kekayaan, aset, konsumsi, transaksi, atau aktifitas ekonomi yang dapat dikenai pajak oleh negara.

Tax Benefit
Tax Benefit secara umum merujuk pada istilah untuk menjelaskan nilai pajak yang dapat dihemat oleh Wajib Pajak. Adanya Tax Benefit dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat terjadi karena Tax Benefit kerap kali berupa insentif berupa pengurangan atau keringanan yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk apresiasi untuk telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku atau mendorong tumbuhnya perekonomian di sektor tertentu

Tax Bracket
Tax Bracket merujuk pada rentang penghasilan yang dikenai pajak dengan besaran tertentu tergantung pada besaran nilai di dalam rentang penghasilan dimaksud. Istilah Tax Bracket biasanya mengaju pada penerapan pajak dengan sifat yang progresif sebab semakin tinggi penghasilan maka semakin besar beban pajak yang dikenakan.

Tax Breaks
Tax Break merupakan sebuah kebijakan yang diberikan pemerintah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak dengan cara memberikan fasilitas pembebanan biaya/ perluasan pengurangan penghasilan bruto atau pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan yang dilaporkan. Tax Break biasanya berlaku sementara dengan maksud sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendorong iklim usaha di sektor tertentu.

Tax Buoyancy
Tax Buoyancy adalah sebuah ukuran untuk menggambar tingkat perubahan atas pertumbuhan penerimaan pajak terhadap perubahan jumlah produk domestik bruto (pertumbuhan ekonomi). Dalam penerapannya, Tax Buoyancy dapat dihitung dengan cara membagi pertumbuhan penerimaan perpajakan (secara riil) dengan pertumbuhan ekonomi

Tax Burden
Tax Burden adalah jumlah semua beban pajak atau dampak pajak terhadap total penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Tax Burden merupakan sebuah konsep umum untuk menggambarkan adanya akumulasi beban akibat pajak yang dianggap dapat mengurangi kuantitas kekayaan Wajib Pajak.

Tax Capacity
Tax Capacity adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah suatu negara untuk mengumpulkan penerimaan pajak dari total seluruh potensi pajak yang dimiliki/ berhasil diidentifikasi. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Tax Capacity sebuah negara yaitu: pertumbuhan ekonomi, kualitas infrastruktur, tingkat pendidikan warga negara, atau kondisi sektor penopang perekonomian negara tersebut.

Tax Capitalization
Tax Capitalization adalah sebuah metode untuk menambahkan nilai suatu aset (atau penghasilan yang dapat dihasilkan sebuah aset) sejumlah selisih yang muncul akibat penurunan tarif pajak. Hal ini dapat dimungkinkan karena penurunan tarif pajak dapat meningkatkan penghasilan di masa mendatang. Akumulasi kenaikan tersebut dikapitalisasikan (ditambahkan sebagai nilai) ke dalam nilai aset

Tax Characteristics
Tax Characteristics adalah sifat dasar pajak yang melekat secara umum. Konsep ini merujuk pada keberadaan aspek perpajakan dalam berbagai sudut pandang, terutama hukum dan bisnis

Tax Clearance
Tax Clearance merupakan sebuah status yang menerangkan kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Lazimnya, status tersebut dilegalkan dalam bentuk dokumen sertifikat fisik yang diterbitkan oleh otoritas pajak sebuah negara. Di Indonesia, dokumen tersebut adalah Surat Keterangan Fiskal.

Tax Code
Tax Code adalah kumpulan ketentuan hukum perpajakan suatu negara sebagai satu kesatuan yang wajib dipatuhi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Tax Code disusun menurut topik-topik pembahasan yang dapat diacu Wajib Pajak sebagai dasar legal dalam memahami administrasi dan prosedur perpajakan yang berlaku

Tax Coefficient
Tax Coefficient memiliki arti yang tidak berbeda jauh dengan tax rate. Cofficient atau koefisien dalam bahasa indonesia adalah suatu konstanta yang bernilai mutlak dan tetap dapat mempengaruhi nilai suatu variabel dalam menghitung total keseluruhan nilai dalam sebuah persamaan. Berkaitan dengan pajak, maka tax coefficient dapat bermakna konstanta tertentu yang dimasukkan sebagai unsur dalam menghitung besaran suatu variabel untuk menentukan nilai akhir pajak yang terutang, biasanya penggunaan koefisien dalam menghitung pajak terjadi pada pajak daerah.

Tax Collections
Tax Collections berkaitan dengan kegiatan pengumpulan pajak melalui mekanisme penagihan utang pajak kepada Wajib Pajak oleh petugas pajak (biasanya memiliki jabatan Jurusita Pajak Negara). Tax collections adalah salah satu unsur penunjang capaian target penerimaan pajak

Tax Competitions
Tax Competitions adalah suatu kondisi persaingan antara negara/ yurisdiksi untuk memperebutkan investasi atau perusahaan multinasional dengan menawarkan tarif pajak yang lebih rendah atau administrasi perpajakan yang lebih sederhana dan mudah. Lazimnya, Tax Competitions berkenaan dengan Pajak Penghasilan badan dan Pajak Penghasilan atas karyawan/ tenaga kerja

Tax Compliance
Tax Compliance adalah kondisi kualitas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan mekanisme pemenuhannya, ada dua jenis kepatuhan pajak atau Tax Compliance, yakni kepatuhan yang dipaksakan (enforced compliance) dan kepatuhan sukarela (volutarily compliance). Sementara, menurut substansinya, ada dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Tax Composition
Tax Composition berkenaan dengan kontribusi masing-masing jenis pajak dalam menyusun jumlah penerimaan pajak suatu negara/ yurisdiksi dalam rentang waktu tertentu. Konsep Tax Composition bermanfaat untuk mendapatkan gambaran mengenai peran berbagai jenis pajak yang ada dalam menyumbang capaian penerimaan pajak.

Tax Computation
Tax Computation adalah suatu mekanisme dalam menyajikan/ menunjukkan proses penyesuaian penghasilan menurut akuntansi untuk kepentingan perpajakan agar dapat memperoleh nilai penghasilan yang dapat dikenai pajak. Penyesuaian untuk kepentingan perpajakan tersebut mencakup penghitungan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, penghasilan yang tidak dikenai pajak, pengurangan-pengurangan lainnya, dan tunjangan yang berkaitan dengan modal.

Tax Concesssions
Tax Concession berkenaan dengan pengurangan atau pengecualian beban pajak yang harus dibayar sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi. Fasilitas pengurangan dalam Tax Concession diberikan pemerintah bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat yang ditetapkan, misalnya batas nilai peredaran usaha/ omset tidak melebihi nilai tertentu atau kelengkapan administrasi pembebanan biaya yang dapat dikurangkan.

Tax Consequences
Tax Consequences merupakan sebuah konsep yang menjabarkan bagaimana proses munculnya kewajiban perpajakan yang harus dibayar akibat penerapan suatu mekanisme atau pola transaksi bisnis yang dijalankan Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan bisnisnya atau pribadinya.

Tax Cooperation
Tax Cooperation merupakan sebuah praktik untuk menjalin kerjasama antara dua atau lebih otoritas perpajakan antar negara atau yurisdiksi dengan maksud untuk menyediakan kondisi/ iklim perpajakan yang efektif, akuntabel, dan transparan bagi Wajib Pajak suatu negara yang sedang menjalankan atau hendak menjalankan kegiatan bisnis atau investasi di satu atau lebih negara lainnya. Tax Cooperation juga dijalin dengan maksud untuk mengamankan potensi penerimaan pajak oleh negaranegara yang terlibat oleh Wajib Pajak dimaksud.

Tax Costs
Tax Costs dapat juga disebut beban pajak. Di dalam laporan keuangan, beban pajak dibebankan sebagai biaya untuk menghitung penghasilan bersih suatu entitas. Beban pajak ini dihitung dengan mengalikan penghasilan bersih yang dikenai pajak dengan tarif pajak yang berlaku atas penghasilan tersebut.

Tax Court
Tax Court atau Pengadilan Pajak merupakan suatu lembaga resmi yang dibentuk oleh negara dengan maksud untuk menyelenggarakan forum yudisial dimana Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan utang pajak yang harus dibayar yang telah ditetapkan oleh otoritas perpajakan suatu negara/ yurisdiksi. Di Amerika Serikat, Tax Court dibentuk di setiap jenjang administratif pemerintahan mulai dari tingkat lokal, negara bagian, sampai dengan tingkat supreme (utama).

Tax Crime
Tax Crime adalah istilah untuk menyebut suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Ada banyak bentuk tax crime dan setiap negara atau yurisdiksi memiliki definisi yang berbeda-beda. OECD sendiri bahkan memberikan cakupan tax crime juga meliputi tindakan untuk menghindari pajak dengan skema tertentu yang diatur dengan sengaja mencakup penyampaian data dan informasi yang tidak benar.

Tax Culture
Tax Culture merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan kualitas kesadaran pajak masyarakat dalam skala luas di suatu wilayah negara atau yurisdiksi. Budaya perpajakan, dalam pengertian umumnya, menunjukkan perilaku perpajakan dan norma perpajakan yang berlaku di negara tertentu. Sikap dan perilaku baik wajib pajak maupun pemungut pajak menjadi dasar yang mendasari budaya perpajakan.

Tax Cut
Pemotongan pajak atau Tac Cut adalah pengurangan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah. Dampak langsung dari pemotongan pajak adalah penurunan pendapatan riil pemerintah dari penerimaan pajak dan peningkatan pendapatan riil bagi masyarakat atau pelaku bisnis/ usaha yang tarif pajaknya telah diturunkan.

Tax Debt
Tax debt atau hutang pajak adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada otoritas perpajakan negara tempat Wajib Pajak tinggal sebagai warga negara atau berdomisili setelah batas waktu pengajuan. Tidak masalah jika Wajib Pajak mengajukan pengembalian pajak sebelum batas waktu pengajuan dan membayar sebagian tagihan pajak. Sisa saldo masih akan dianggap sebagai hutang pajak.

Tax Declaration
Pernyataan pendapatan, penjualan dan rincian lainnya dibuat oleh atau atas nama wajib pajak. Formulir sering kali disediakan oleh otoritas pajak untuk tujuan ini. Tax Declaration biasanya disampaikan dengan bentuk formulir Surat Pemberitahuan atau SPT

Tax Deductible
Tax Deductible merupakan salah satu kelompok jenis biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan kotor/ laba kotor/ peredaran usaha dalam menghitung penghasilan bersih yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Tax Delinquent
Istilah Tax Delinquent digunakan untuk menyebut Penunggak Pajak. Suatu utang pajak menjadi tunggakan jika telah terlampaui batas waktu pelunasan namun oleh Wajib Pajak belum dilakukan pelunasan.

Tax Default
Tax Default merupakan istilah untuk menyebut pajak yang gagal dibayar oleh Wajib Pajak baik dalam skema cicilan atau pelunasan. Dengan kata lain, setelah terlampaui batas waktu, tidak ada aktifitas pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas tunggakan pajak tersebut. Sehingga penggunaan istilah Tax Default tepat digunakan untuk menyebut pajak yang gagal dibayar penunggak pajak.

Tax Discrimination
Tax Discrimination mengacu pada praktik penerapan pembedaan pengenaan pajak yang dianggap tidak adil oleh sebagian orang, karena tidak mempengaruhi semua orang secara setara. Ketidakadilan ini dipicu oleh munculnya platform baru dalam bisnis yang tidak mengikuti kebijakan perpajakan pada waktunya.

Tax Disincentives
Tax Disincentives adalah pengaruh yang disebabkan oleh pengenaan pajak yang mengakibatkan melemahnya atau berkurangnya kapasitas bisnis, nominal laba bersih, atau skala kegiatan usaha yang dijalankan Wajib Pajak. Tax Disincentives dapat berupa pengenaan pajak dengan tarif yang tinggi, pengenaan pajak berganda, atau administrasi pemenuhan hak dan kewajiban pajak yang dianggap tidak sederhana dan memakan waktu serta biaya.

Tax Dispute
Tax Dispute atau Sengketa Pajak berarti setiap perselisihan oleh otoritas Pajak dengan Wajib Pajak atau sebaliknya (termasuk melalui penerbitan penilaian atau substansi dalam surat menyurat yang resmi diterbitkan otoritas pajak) yang menyatakan bahwa kewajiban Pajak dapat timbul atau bahwa Keringanan Pajak mungkin tidak tersedia lagi untuk dibahas antara kedua belah pihak.

Tax Dodge
Tax Dodge adalah suatu praktik ilegal atau bertentangan dengan hukum perpajakan yang berlaku untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dalam suatu kurun waktu tertentu.

Tax Effect
Tax Effect merupakan istilah untuk menggambarkan konsekuensi berupa pajak yang harus dibayar akibat penerapan skenario atau metode tertentu untuk kepentingan menghitung utang pajak atau beban pajak yang harus dibayar. Tax Effect juga kerap digunakan untuk menggambarkan beban pajak yang muncul akibat pengenaan pajak atas seluruh penghasilan yang baru terdeteksi oleh otoritas dikurangi pajak atas penghasilan yang telah dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan pajak.

Tax Effort
Tax Effort merupakan suatu angka untuk menunjukkan perbandingan antara nilai penerimaan pajak secara riil terhadap total potensi penerimaan pajak dalam satu periode yang sama di suatu negara atau yurisdiksi. Penggunaan angka dalam Tax Effort memungkinkan pengelompokkan negara menjadi berbagai kategori berikut: low tax collection, low tax effort; high tax collection, high tax effort; low tax collection, high tax effort; and high tax collection, low tax effort.

Tax Enforcement
Tax Enforcement adalah tindakan untuk menerapkan hukum perpajakan yang diamanatkan di dalam ketentuan perpajakan suatu otoritas pajak sebuah negara atau yurisdiksi. Tujuan tax enforcement adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, meningkatkan penerimaan pajak, dan menciptakan budaya patuh pajak di masyarakat. Tax Enforcement dilakukan dengan penerapan pengenaan sanksi administrasi dan pidana secara tegas dan adil kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

Tax Environment
Tax Environment merupakan kebijakan untuk mengenakan pajak atas aktifitas bisnis dan atau aktifitas keseharian masyarakat yang berpotensi mencemari lingkungan dengan berbagai bentuk.

Tax Equity
Tax Equity adalah prinsipi keadilan dalam pengenaan pajak. Dengan maksud agar pembebanan pajak kepada Wajib Pajak/ masyarakat harus mengedepankan semangat persamaan beban dan pertimbangan kemampuan.

Tax Evasion
Tax Evasion adalah suatu upaya untuk dengan sengaja melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dengan maksud untuk tidak membayar pajak atau membayar dengan jumlah yang lebih rendah daripada yang seharusnya dibayar. Tax Evasion dipandang mengandung aspek tindak pidana di bidang perpajakan.

Tax Exemption
Tax Exemption atau Pembebasan pajak adalah pengurangan atau penghapusan kewajiban untuk melakukan pembayaran wajib yang semula dikenakan oleh otoritas pajak kepada Wajib Pajak atas perolehan penghasilan oleh melalui orang, properti, pendapatan, atau transaksi.

Tax Exhaustion
Tax Exhaustion merujuk pada batas maksimal kemampuan Wajib Pajak atau Orang Pribadi dalam memenuhi kemampuan membayar pajak. Batas maksimal sebagaimana dimaksud mencakup jumlah nominal uang yang paling banyak dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Tax Exile
Tax Exile merujuk pada status orang pribadi atau badan hukum yang memutuskan semua ikatan yang membuatnya menjadi penduduk fiskal di negara tertentu dan pindah ke yurisdiksi lain karena alasan pajak.

Tax Expenditure
Tax Expenditure atau Belanja Pajak adalah ketentuan khusus dari peraturan pajak yang mengatur beberapa ketentuan seperti pengecualian, pemotongan, penangguhan, kredit, dan tarif pajak yang menguntungkan kegiatan atau kelompok pembayar pajak tertentu. Dengan demikian, pengeluaran pajak seringkali merupakan alternatif dari program atau peraturan pengeluaran langsung untuk mencapai tujuan yang sama

Tax Expense
Tax Expense atau belanja untuk membayar pajak adalah akun tertentu di dalam laporan keuangan Wajib Pajak yang menunjukkan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, Tax Expense didefinisikan dari sudut pandang Wajib Pajak.

Tax Firm
Tax Firm merupakan sebuah bentuk usaha profesional di bidang perpajakan yang dijalankan oleh para profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan untuk memberikan bantuan profesional kepada Wajib Pajak dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Keberadaan Tax Firm menjadi jembatan antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak sehingga ketika berjalan dengan baik, Tax Firm dapat membantu terwujudnya komunikasi yang baik antara otoritas pajak dengan Wajib Pajak.

Tax Free
Tax Free adalah sebuah kondisi dimana sebuah transaksi bisnis yang dijalankan Wajib Pajak tidak dikenai pajak sama sekali dikarenakan transaksi bisnis tersebut menggunakan skema yang memang secara legal tidak dikenai pajak atau dapat pula karena penghasilan yang diperoleh memang tidak termasuk objek pajak yang dikenai pajak.

Tax Gap
Tax Gap merupakan istilah untuk menggambarkan jumlah selisih pajak yang terkumpul tepat waktu sebagai penerimaan negara dengan jumlah pajak terutang. Tax Gap muncul sebagai istilah untuk menjelaskan jumlah persentase utang pajak yang belum kadaluarsa namun belum tertagih.

Tax Home
Tax Home adalah sebuah istilah untuk menjelaskan kondisi tempat kerja atau jabatan rutin wajib pajak, di mana pun wajib pajak memiliki rumah keluarga.

Tax Haven
Tax Haven atau Surga pajak dalam pengertian “klasik” mengacu pada negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak ada pajak, dan digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak yang jika tidak, akan dibayarkan di negara asal dengan pajak tinggi. Menurut laporan OECD, tax havens memiliki karakteristik utama sebagai berikut; Tidak ada atau hanya pajak nominal; Kurangnya pertukaran informasi yang efektif; Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan ketentuan legislatif, hukum atau administratif.

Tax Holiday
Tax holiday adalah kebijakan hukum yang secara resmi dikeluarkan oleh otoritas pajak suatu negara/yurisdiksi yang menawarkan periode pembebasan pajak penghasilan untuk jenis usaha baru atau usaha tertentu guna mengembangkan atau mendiversifikasi industri dalam negeri.

Tax Hell
Tax Hell atau Neraka Pajak merujuk pada negara/yurisdiksi dengan tarif pajak yang sangat tinggi. Dalam beberapa definisi, neraka pajak juga berarti birokrasi pajak yang menindas atau memberatkan. Di Amerika Serikat, negara bagian dengan tarif pajak yang sangat tinggi adalah Wisconsin, yang secara geografis berdekatan dengan Minnesota dan North Dakota.

Tax Incentives
Tax Incentives atau Insentif Pajak adalah kebijakan yang secara resmi dirilis oleh otoritas pajak suatu negara/ yurisdiksi dalam bentuk pembebasan pajak, pengurangan tarif pajak, atau pajak ditanggung negara dengan maksud untuk membantu perkembangan bisnis, kelancaran likuiditas, atau meningkatkan kepatuhan pajak. Tax Incentives diberikan dalam jangka waktu tertentu, dengan kata lain, bukan merupakan sebuah kebijakan yang tetap

Tax Incidences
Tax Incidences atau insiden pajak adalah istilah ekonomi untuk memahami pembagian beban pajak antara pemangku kepentingan, seperti pembeli dan penjual atau produsen dan konsumen. Insiden pajak juga dapat dikaitkan dengan elastisitas harga penawaran dan permintaan.

Tax Inclusives
Tax Inclusives berarti pajak sudah menjadi bagian dari harga eceran produk, jadi tidak ada lagi pajak yang ditambahkan ke subtotal dari transaksi penjualan. Sedangkan Tax Exclusive artinya pajak diterapkan di atas harga satuan.

Tax Increment
Tax Increment adalah istilah dalam keuangan publik. Tax Increment adalah sebuah metode untuk menjadikan pajak sebagai salah satu alat untuk mendukung proyek pengembangan kembali kegiatan perekonomian di suatu wilayah dengan menggunakan dana pajak yang diperkirakan dapat dikumpulkan dari properti atau objek pajak di wilayah tersebut sepanjang kurun waktu tertentu. Pembiayaan melalui kenaikan pajak/ Tax Increment dapat pula dimaknai sebagai metode pembiayaan publik yang dapat digunakan sebagai subsidi untuk pembangunan kembali, infrastruktur, dan proyek peningkatan masyarakat lainnya di banyak negara, termasuk Amerika Serikat.

Tax Intelligence
Tax Intelligence adalah sebuah istilah untuk mengoptimalkan semua sumber daya berupa informasi, teknologi, jejaring relasi, dan sumber daya manusia dalam melakukan pendalaman untuk kepentingan penelurusan kondisi subjektif dan objektif Wajib Pajak, pengujian kepatuhan pajak, penegakan hukum perpajakan, dan penyusunan profil Wajib Pajak. Di banyak otoritas pajak di berbagai negara/yurisdiksi, Tax Intelligence telah dilembagakan menjadi unit yang secara resmi menjalankan fungsi-fungsi intelijen.

Tax Investigations
Tax Investigations adalah suatu mekanisme penegakan hukum pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dengan jabatan tertentu dengan maksud untuk membuktikan unsur pidana dari tindak pidana perpajakan yang disangkakan kepada Wajib Pajak.

Tax Invoices
Tax Invoices atau Faktur Pajak adalah dokumen tertulis yang diterbitkan dan dibuat oleh Wajib Pajak penjual kepada Wajib Pajak pembeli yang menunjukkan deskripsi, jumlah, nilai barang dan jasa serta pajak yang dibebankan. Faktur Pajak diterbitkan, lazimnya, jika barang dijual dengan maksud untuk dijual kembali oleh pembeli.

Tax Laws
Tax Laws atau hukum pajak adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur dan menetapkan perihal bagaimana, kapan, dan berapa banyak pajak yang harus dibayar ke otoritas pajak di setiap jenjang dan ketentuan yang berlaku.

Tax Loopholes
Tax Loopholes adalah celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam undang-undang, pengaruh tax avoidance (penghindaran pajak) untuk meminimalkan beban pajak.

Tax Lien
Tax Lien adalah notifikasi berupa klaim resmi yang disampaikan oleh pemerintah atas aset berupa properti yang dimiliki Wajib Pajak yang belum membayar Pajak Penghasilan setelah lampau jatuh tempo yang ditetapkan. Ketika notifikasi atau Tax Lien telah disampaikan atau ditetapkan pemerintah, maka Tax Lien dapat dihapus dengan cara Wajib Pajak membayar tagihan pajak yang terutang yang mana jika tidak dilakukan pembayaran maka atas aset yang telah diberi notifikasi Tax Lien dapat dilakukan penyitaan.

Tax Liability
Tax Liability adalah jumlah uang yang menjadi utang pajak yang harus dibayar ke otoritas pajak/ pemerintah, Tax Liability mencerminkan jumlah pajak secara keseluruhan yang harus dilakukan pelunasan ke pemerintah oleh Wajib Pajak

Tax Liability
Tax Litigation berarti setiap klaim, tindakan hukum, persidangan, gugatan, litigasi, penuntutan, penyelidikan, arbitrase atau proses penyelesaian sengketa lainnya, atau proses administratif atau pidana, atau tindakan otoritas pajak (atau penilaian, keputusan, perintah, perintah atau keputusan yang berkaitan dengan salah satu dari hal tersebut di atas) yang berkaitan dengan pajak.

Tax Multiplier
Tax Multiplier menunjukkan ukuran sebuah perubahan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang dapat terjadi ketika pemerintah melakukan penyesuaian melalui kebijakan pajak. Kompleksitas Tax Multiplier ditentukan oleh lingkup perubahan yang dilakukan, apakah hanya berkaitan dengan konsumsi atau seluruh komponen PDB.

Tax Morale
Tax Morale adalah ukuran yang menunjukkan persepsi dan sikap Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak dan kecenderungan untuk menghindari pajak. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Tax Morale antara lain usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah.

Tax Neutrality
Tax Neutrality merujuk pada sebuah konsep/ sistem yang membuat pajak tidak menjadi unsur yang mempengaruhi keputusan individu atau korporasi dalam mengambil keputusan berkenaan dengan bisnis, investasi, atau hal lainnya. Ide dasar dari konsep Tax Neutrality adalah sikap pemerintah untuk mendorong berjalannya kegiatan ekonomi oleh pelaku bisnis tanpa dibebani oleh sistem perpajakan yang dianggap dapat memberatkan.

Tax Nexus
Istilah “nexus” dalam Tax Nexus digunakan dalam undang-undang perpajakan untuk menggambarkan situasi di mana bisnis dapat terdampak oleh pajak di negara atau yurisdiksi tertentu. Nexsus pada dasarnya adalah hubungan antara otoritas perpajakan dan entitas yang harus memungut atau membayar pajak.

Tax Ombudsman
Tax Ombudsman merujuk pada lembaga khusus yang dibentuk otoritas pajak dengan maksud untuk menerima keluhan, kritik, dan saran, serta pengaduan dari Wajib Pajak terkait kualitas pelayanan dan pelaksanaan administrasi hak dan kewajiban perpajakan. Tax Ombudsman mengeluarkan rekomendasi yang bersifat tidak mengikat untuk dilaksanakan otoritas perpajakan.

Tax Penalty
Tax Penalty atau denda pajak yang diberlakukan pada Wajib Pajak individu atau korporasi karena tidak membayar cukup atau tidak membayar secara keseluruhan dari perkiraan total pajak terutang atau pajak yang telah dilakukan pemotongan. Jika Wajib Pajak mengalami hal tersebut sehingga menimbulkan kurang bayar atau tidak membayar sama sekali dari total taksiran pajak, mereka mungkin diharuskan membayar denda.

Tax Potential
Tax Potential atau potensi pajak adalah jumlah maksimum penerimaan pajak yang mungkin dapat diupayakan dan ditingkatkan pemerintah dalam satu rentang waktu sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang dapat diidentifikasi.

Tax Planning
Tax Planning adalah proses menganalisis rencana keuangan atau situasi dari sudut pandang pajak dengan maksud untuk memastikan dapat dicapainya efisiensi beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tax Policy
Tax Policy merupakan suatu pilihan (kebijakan) yang diambil pemerintah berkaitan dengan jenis pajak yang dikenakan, besaran tarif dan jumlah yang ditagihkan, dan subjek pajak yang dibebani kewajiban pajak dimaksud.

Tax Practice
Tax Practice merupakan istilah untuk menyebutkan kegiatan yang berkenaan dengan administrasi perpajakan, lazimnya istilah ini merujuk pada kegiatan penyediaan jasa praktik pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh profesional di bidang perpajakan, khususnya konsultan pajak

Tax Preparer
Tax Preparer adalah profesional yang berkualifikasi untuk menghitung, menyampaikan/ melaporkan, dan menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) atas nama Wajib Pajak individu/ orang pribadi atau korporasi/ bisnis.

Tax Provision
Tax Provision adalah proses menyusun estimasi jumlah yang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada tahun pajak yang bersangkutan. Proses tersebut mencakup penghitungan nilai pajak yang harus dibayar dan yang ditangguhkan (aset dan kewajiban pajak tangguhan).

Tax Principles
Tax Principles merupakan panduan yang menjadi petunjuk otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Tax Principles tersebut dirumuskan oleh pakar di bidang perpajakan yang biasanya masih dianggap relevan sampai dengan kurun waktu tertentu.

Tax Progressivity
Tax Progressivity adalah sebuah mekanisme penerapan tarif pajak yang meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan Wajib Pajak. Lawan dari mekanisme ini adalah Tax Regressivity dimana pajak dikenakan dengan tarif yang sama meskipun penghasilan Wajib Pajak bertambah.

Tax Proposal
Tax Proposal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tax Reform, dimana otoritas pajak, setelah menimbang berbagai rekomendasi dan evaluasi, mengajukan suatu proposal kebijakan perpajakan yang dianggap mampu memberikan solusi atas sejumlah permasalahan yang dialami pada periode sebelumnya.

Tax Ratio
Tax Ratio atau tax-to-GDP ratio adalah sebuah ukuran yang menunjukkan dalam perbandingan antara jumlah total penerimaan pajak suatu negara yang dapat dikumpulkan dalam satu tahun pajak terhadap ukuran total kegiatan perekonomiannya yang dinyatakan dalam Produk Domestik Bruto atau PDB

Tax Rebellion
Tax Rebellion merupakan tindakan untuk secara terbuka menentang kebijakan perpajakan dengan menunjukkan perlawanan dengan tidak memenuhi kewajiban untuk mematuhi ketentuan perpajakan baik formal maupun material. Di Amerika Serikat, Tax Rebellion secara simbolik ditandai dengan peristiwa Boston Tea Party, yakni sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 16 Desember 1773, di mana kolonialis Amerika yang melakukan protes karena mereka harus membeli teh dari Britania Raya dan harus membayar pajak. Mereka lalu membuang teh-teh itu ke Pelabuhan Boston di Boston Harbor, Boston, Massachusetts, USA.

Tax Reform
Tax Reform adalah proses untuk mengubah kebijakan berkenaan dengan mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak oleh pemerintah dan lazimnya dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan atau untuk mendorong aktifitas sosial dan ekonomi menjadi lebih baik.

Tax Regimes
Tax Regimes merujuk pada sebuah corak, ciri khas, atau karakteristik kebijakan perpajakan suatu negara/ yursdiksi ketika di bawah rezim pemerintah/ penguasa dalam rentang waktu tertentu. Setiap masa pemerintahan dapat menjalankan kebijakan perpajakan yang berbeda-beda, tergentung keputusan yang ditetapkan pemerintah yang berkuasa saat itu.

Tax Research
Tax Research, dalam dunia profesional para konsultan pajak, digunakan untuk menunjukkan aktivitas menemukan dasar hukum dalam membangun sikap untuk menanggapi suatu kebijakan perpajakan. Dalam dunia ilmiah, Tax Research merupakan aktifitas untuk melakukan penelitan isu tertentu dengan metode yang baku dengan maksud untuk membuktikan hipotesis yang dibangun dengan dugaan atau asumsi.

Tax Resistence
Tax Resistence merujuk pada sikap yang mencirikan keengganan dalam mematuhi kewajiban perpajakan, sikap tersebut tercermin dalam bentuk perlawanan baik pasif maupun aktif. Tax Rebellion adalah salah satu bentuk Tax Resistence berupa perlawanan aktif.

Penulis:

Erikson Wijaya
Telah berkarir sebagai pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu sejak tahun 2006, dan saat ini tengah berstatus sebagai Pegawai Tugas Belajar di University of Minnesota, USA untuk program Master of Business Taxation (MBT)

Noris Andika Pane
Telah berkarir sebagai pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu selama 15 tahun, dan saat ini tengah berstatus sebagai Account Representative (AR) di KPP Pratama Kisaran yang merupakan KPP di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara II

Istilah Pajak Dalam Bahas Inggris

Seringkali kita mencari padanan istilah pajak dalam bahasa Inggris. Ya, karena kita belajarnya di Indonesia sehingga saat mau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita mencari istilah baku.

Menteri Keuangan telah menetapkan istilah-istilah baku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Istilah-istilah dimaksud ada dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan nomor nomor 914/KMK.01/2016 tentang Standar Terminologi/Istilah dalam Bahasa Inggris di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam beleid ini terdapat 1295 istilah yang biasa digunakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Termasuk istilah-istilah baku perpajakan.

Berikut lampiran dimaksud :

PPN LPG Subsidi

Menteri Keuangan akhirnya mengatur perlakukan PPN LPG subsidi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 220/PMK.03/2020 bahwa atas penjualan LPG subsidi PPN-nya ditanggung pemerintah.

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bagian harganya disubsidi, dibayar oleh Pemerintah

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 220/PMK.03/2020

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan LPG disubsidi tetap membuat faktur pajak. Tetapi di faktur pajak menggunakan kode 07.

Tentang kode ini, lebih lanjut bisa dibaca di tulisan Kode dan Nomor Faktur Pajak ini.

LPG Tidak Disubsidi

Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menjual LPG tidak disubsidi, maka atas penyerahannya menggunakan Nilai Lain.

Cara menghitung Nilai Lain untuk LPG yang tidak disubsidi sebagai berikut:

  1. penyerahan pada titik serah Badan Usaha, sebesar 100 / 110 (seratus per seratus sepuluh) dari Harga Jual Eceran;
  2. penyerahan pada titik serah Agen, sebesar 10/ 101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran; atau
  3. penyerahan pada titik serah Pangkalan, sebesar 10/ 101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundangundangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agen adalah koperasi, usaha kecil, dan/ atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu.

Pangkalan adalah kepanjangan tangan Agen yang ditunjuk oleh Agen untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu ke konsumen akhir.

PPN yang terutang pada titik serah Agen, sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran. Begitu juga PPN terutang pada titik serah pangkalan, sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

Pada umumnya, PKP yang menggunakan Nilai Lain tidak dapat menggunakan Faktur Pajak Masukan. Tetapi di Peraturan Menteri Keuangan ini, atas PKP yang berstatus Badan Usaha yang mendapat tugas pendistribusian LPG Tertentu, pajak masukan boleh dikreditkan. Agen, dan pangkalan tetap tidak boleh mengkreditkan pajak masukan.

Contoh Faktur Pajak PPN Gas

%d blogger menyukai ini: