Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Insentif pajak ini pada dasarnya diberikan kepada 2 golongan wajib pajak, yaitu Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, dan Wajib Pajak yang memiliki KLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK.

Tata cara pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP)

Persyaratan PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada Pegawai di perusahaan yang sudah berNPWP dan berkriteria pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan penetapan status kondisi tanggap darurat akibat dari semakin mewabahnya COVID-19, maka penyampaian pemberitahuan dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan DJP sebagai berikut:

  • pemberi kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, mengajukan pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP melalui DJP Online;
  • dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP Online pemberi kerja dinyatakan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP; sistem aplikasi DJP Online akan menyampaikan notifikasi bahwa pemberi kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan;
  • dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP Online pemberi kerja dinyatakan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP, sistem aplikasi DJP Online akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa pemberi kerja tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Pemberi kerja login di pajak.go.id kemudian pilih menu KSWP.

Tata cara pembuatan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP dan cetakan kode billing sebagai berikut:

  • pemberi kerja, baik Wajib Pajak Pusat maupun Wajib Pajak Cabang, yang telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh Pasal 21 DTP wajib membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 23/PMK.03/2020”;
  • dalam hal pemberi kerja telah menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21 sebagai sarana penyampaian SPT, maka proses pembuatan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode billing diganti dengan perekaman kode NTPN (9999999999999999) secara elektronik pada aplikasi e-SPT.

Dalam hal pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP tidak dapat dikembalikan.

Tata cara pembebasan PPh Pasal 22 impor

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor diberikan melalui SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.

Sehubungan dengan penetapan status kondisi tanggap darurat seiring dengan semakin mewabahnya virus corona, maka Wajib Pajak menyampaikan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor secara daring (Online) pada menu Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor melalui DJP Online.

  • Atas permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada angka 1), diterbitkan:
    SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
  • Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi;

SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor atau Surat Penolakan diterbitkan segera setelah Wajib Pajak mengisi menu Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor di laman DJP Online.

Tata cara pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang untuk setiap Masa Pajak berdasarkan:

  1. perhitungan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan SPT Tahunan Tahun 2019;
  2. besarnya angsuran PPh asal 25 Masa Pajak Desember 2019 dalam hal Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2019;
  3. Keputusan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 karena penurunan kondisi usaha; atau
  4. perhitungan angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Sehubungan dengan penetapan status kondisi tanggap darurat akibat dari semakin mewabahnya virus corona, maka penyampaian pemberitahuan dilakukan melalui sarana elektronik yang disediakan DJP sebagai berikut:

  • Wajib Pajak mengajukan pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 melalui DJP Online;
  • dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP Online Wajib Pajak dinyatakan berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25, sistem aplikasi DJP Online akan menyampaikan notifikasi bahwa pemberi kerja telah berhasil menyampaikan pemberitahuan;
  • dalam hal berdasarkan pengecekan sistem aplikasi DJP Online Wajib Pajak dinyatakan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 25, sistem aplikasi DJP Online akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 diberikan sejak Masa Pajak pemberitahuan memanfaatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Untuk memanfaatkan insentif diskon 30% dan menggunakan tarif PPh Badan sesuai dengan tarif baru, Perpu 1 tahun 2020, Wajib Pajak harus menyampaikan SPT Tahunan. Jika belum, keduanya tidak dapat diperoleh.

Tata cara penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

Pemberi kerja dan/atau Wajib Pajak mengunduh format dan jenis file Laporan Realisasi di laman DJP Online.

File laporan realisasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar, diunggah melalui DJP Online paling lambat:

  • tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
  • tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

Ketentuan terkait kode KLU

Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh pada tahun 2018, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana yang tercantum dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Tahun Pajak.

Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018, kode KLU yang digunakan adalah kode KLU sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan KLU tersebut melalui penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 baik berstatus normal atau pembetulan, sepanjang atas SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 belum dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Dalam hal Wajib Pajak mencantumkan kode KLU dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, baik yang berstatus normal atau pembetulan, termasuk dalam kode KLU dalam lampiran PMK-23, namun kode KLU dalam SPT tersebut berbeda dengan kode KLU pada:

  • Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; atau
  • Masterfile Wajib Pajak;

maka Wajib Pajak tersebut tetap berhak mendapatkan fasilitas Insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dan atas perbedaan data tersebut ditindaklanjuti dengan perubahan data secara jabatan atas kode KLU dalam master file Wajib Pajak.

Revisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020

Pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020 dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.03/2020.

Selain terdapat perluasa KLU, juga pemerintah membayar PPh yang terutang untuk pengusaha UMKM.

Seperti yang dikutip Kontan, Menteri Keuangan mengubah kebijakan atas PPh UMKM. Sebelumnya pemerintah merencanakan untuk membuat peraturan PPh 0% bagi UMKM selama 6 bulan. Tetapi berubah dengan kebijakan PPh ditanggung pemerintah.

PPh ditanggung pemerintah artinya PPh tersebut dibayar pemerintah. Karena sudah dibayar, maka Wajib Pajak dapat mengkreditkan PPh yang ditanggung di SPT Tahunan.

Contoh. Omset bulan Mei 2020 sebesar Rp100 juta. PPh terutang 0,5% dari Rp100 juta sebesar Rp500.000,-. PPh ini tidak dibayar oleh Wajib Pajak tetapi dibayar oleh pemerintah dengan cara lapor ke DJP Online.

Nah PPh sebesar Rp500.000,- ini dapat dikreditkan di SPT Tahunan tahun pajak 2020.

Untuk mendapatkan fasilitas bebas PPh bagi UMKM, Wajib Pajak dapat memintah Surat Keterangan PP23 melalui laman DJP Online.

Surat Keterangan PP 23 dari laman DJP Online berfungsi seperti Surat Keterangan Bebas bagi Wajib Pajak jika menurut ketentuan Wajib Pajak tersebut harus dipotong PPh. Ini seperti SKB zaman rejim PP46.

Berikut slide (salindia) Peraturan Menteri Keuangan nomor 44/PMK.03/2020

Author: Raden Agus Suparman

Petugas pajak sejak 1993 sampai sekarang. Alumni STAN, Universitas Terbuka, dan Universitas Indonesia. Berpengalaman sebagai pemeriksa pajak (1995 sd 2010), kepala seksi di Ditjen Pajak (2010 sd sekarang), dan sejak 2007 admin blog pajaktaxes.blogspot.co.id