Pengawasan pajak modern telah bergeser secara fundamental dari pendekatan enforcement tradisional (audit & sanksi) menuju arsitektur berbasis data, risiko, dan kolaborasi.
Kunci keberhasilan global bukan pada intensitas audit, melainkan pada kemampuan sistem membuat penghindaran pajak menjadi sulit (unable to cheat), bukan sekadar dilarang (unwilling to cheat).
Dari Deterrence Model hingga Information Reporting
Mari kita mulai dari akar teoretisnya. Dalam literatur klasik perpajakan, keputusan untuk menghindari pajak (tax evasion) sering kali dikonseptualisasikan menggunakan deterrence model yang dirumuskan oleh Allingham dan Sandmo (1972).
Dalam model ini, wajib pajak yang rasional (dan risk-averse) akan menimbang antara keuntungan menghindari pajak dengan probabilitas deteksi (audit) serta besaran sanksi atau denda yang menanti.
Model ini memprediksi bahwa peningkatan probabilitas deteksi dan penalti akan mengurangi penghindaran pajak.
Namun, model ini tidak dapat secara utuh menjelaskan fenomena di dunia nyata mengapa tingkat kepatuhan di negara-negara maju sangat tinggi padahal tingkat auditnya rendah.
Jawabannya terletak pada third-party information reporting (pelaporan informasi oleh pihak ketiga).
Sebuah eksperimen acak berskala besar di Denmark mengungkapkan fakta yang sangat esensial: tingkat penghindaran pajak secara keseluruhan sangat kecil (0.3%) untuk pendapatan yang dilaporkan oleh pihak ketiga, namun melonjak drastis hingga 37% untuk pendapatan yang dilaporkan sendiri (self-reported income).
Karena 95% pendapatan di Denmark dilaporkan oleh pihak ketiga (seperti pemberi kerja atau bank), tingkat penghindaran pajak keseluruhan menjadi sangat rendah.
Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak bukannya “tidak mau” curang karena moralitas semata, melainkan mereka “tidak mampu” curang karena infrastruktur pelaporan informasi yang ketat.
Efektivitas Paper Trail dan Pengawasan Berbasis Jaringan
Di banyak negara berkembang dan berkembang pesat, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diadopsi secara luas karena diyakini memiliki mekanisme self-enforcing (penegakan mandiri) yang dibangun melalui paper trail (jejak dokumen) antara penjual dan pembeli.
Sebuah studi eksperimental di Cile membuktikan bahwa pengawasan melalui paper trail PPN ini memiliki efek pencegahan (deterrence) yang kuat.
Ketika otoritas pajak mengirimkan surat ancaman audit, transaksi yang memiliki paper trail (transaksi antar perusahaan) menunjukkan respons peningkatan pembayaran yang lebih rendah dibandingkan penjualan ke konsumen akhir, karena pada transaksi antar perusahaan, celah penghindarannya sudah lebih dulu diminimalisasi oleh sistem.
Lebih jauh lagi, penegakan pajak pada satu perusahaan ternyata menciptakan efek rambatan (spillover effects) ke atas dalam rantai produksi.
Ketika sebuah perusahaan diawasi, kepatuhan para pemasoknya (suppliers) ikut meningkat.
Namun, infrastruktur informasi ini memiliki batasan absolut.
Studi lain di Ekuador menunjukkan bahwa ketika otoritas pajak mendeteksi selisih pendapatan menggunakan data pihak ketiga dan menagih wajib pajak, perusahaan memang meningkatkan pelaporan pendapatan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka juga menggelembungkan biaya (costs) hingga 96 sen untuk setiap 1 dolar penyesuaian pendapatan.
Akibatnya, peningkatan penerimaan pajak total menjadi tidak signifikan. Hal ini mengonfirmasi bahwa jika pengawasan pada margin yang tidak dapat diverifikasi (seperti biaya internal) lemah, efektivitas data pihak ketiga akan tereduksi secara drastis.
Risk-Based Tax Audits dan Penghindaran Pajak Kaum Ultra-Kaya
Dalam mengalokasikan sumber daya audit yang terbatas, otoritas pajak di dunia kini beralih ke Risk-Based Tax Audits (audit berbasis risiko).
Negara-negara OECD kini menggunakan pemodelan prediktif, profil risiko, dan fungsi intelijen internal untuk menyeleksi kasus audit.
Bukti dari 54 negara menunjukkan bahwa penerapan audit berbasis risiko ini secara signifikan mengurangi penghindaran pajak korporasi.
Strategi ini tidak hanya efektif untuk semua skala perusahaan, tetapi juga secara langsung menurunkan biaya pemungutan pajak (cost of tax enforcement) dan meningkatkan kinerja otoritas pajak secara agregat.
Meski demikian, audit acak tradisional dan bahkan audit berbasis risiko sering kali gagal menjangkau penghindaran pajak oleh kelompok ultra-kaya (ultra-high-net-worth individuals).
Merujuk pada analisis yang menggabungkan data audit dengan data yang bocor dari Panama Papers dan Swiss Leaks (HSBC Swiss), terungkap fakta yang mengejutkan: kelompok 0,01% teratas dalam distribusi kekayaan (yang memiliki kekayaan bersih lebih dari $45 juta) menghindari sekitar 30% dari kewajiban pajak mereka.
Hal ini terjadi karena mereka mampu menyewa perantara hukum dan keuangan untuk menyembunyikan kekayaan di entitas luar negeri (offshore), sebuah skema rumit yang hampir mustahil dideteksi melalui audit acak standar.
Cooperative Compliance dan Tax Control Framework
OECD telah mendorong pergeseran paradigma dari obligation-based relationship (kepatuhan yang dipaksakan lewat sanksi) menuju cooperative compliance(kepatuhan kooperatif berbasis kesukarelaan dan rasa saling percaya).
Mengenal Eagle View: “Mata Elang” Coretax yang Mengubah Lanskap Kepatuhan Pajak Indonesia
Paradigma ini dibangun di atas lima pilar utama bagi otoritas pajak: commercial awareness (pemahaman bisnis wajib pajak), impartiality (ketidakberpihakan), proportionality (proporsionalitas), openness through disclosure and transparency (keterbukaan dan transparansi), serta responsiveness (sikap tanggap).
Di sisi lain, wajib pajak, khususnya perusahaan-perusahaan besar, diwajibkan menerapkan Tax Control Framework (TCF).
TCF adalah bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan yang memastikan akurasi, kelengkapan, dan keterbukaan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
TCF yang efektif mensyaratkan adanya strategi pajak yang jelas, pembagian tanggung jawab, pendokumentasian tata kelola, serta pengujian berkala.
Sayangnya, kajian empiris menunjukkan bahwa paradigma cooperative compliance ini belum sepenuhnya terimplementasi di Indonesia.
Dari sisi DJP, pilar responsiveness masih terkendala karena ketiadaan mekanisme seperti advance tax ruling atau alternative dispute resolution dalam kerangka regulasi domestik.
Di sisi wajib pajak, banyak perusahaan besar di Indonesia belum memiliki TCF yang tervalidasi, dan pemerintah belum memiliki regulasi semacam mandatory disclosure rules yang memaksa wajib pajak mengungkapkan skema perencanaan pajak (tax planning) agresif mereka.
Kepatuhan di Indonesia secara umum masih didominasi oleh enforced compliance ketimbang voluntary compliance yang sesungguhnya.
CRM di Indonesia
Dalam kerangka administrasi perpajakan modern, pengelolaan risiko kepatuhan atau Compliance Risk Management (CRM) diadopsi untuk memetakan perilaku wajib pajak dan merumuskan strategi mitigasi yang paling tepat.
Di Indonesia, fondasi yuridis dari penerapan sistem ini diatur secara spesifik melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019.
Melalui regulasi ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi meninggalkan metode pengawasan tradisional yang sering kali bersifat trial and error, dan beralih pada pendekatan sistematis yang mengandalkan analisis data.
Pengelolaan risiko kepatuhan melalui CRM dilakukan dengan cara membuat pilihan perlakuan (treatment) yang paling sesuai untuk setiap wajib pajak.
Pilihan perlakuan ini didesain tidak hanya untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang sudah terjadi, tetapi yang lebih penting, untuk digunakan sebagai alat yang secara efektif dapat mencegah potensi ketidakpatuhan di masa depan berdasarkan pola perilaku wajib pajak serta kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh DJP.
Dengan kata lain, CRM bertindak sebagai “kompas” yang memandu fiskus untuk menentukan apakah seorang wajib pajak memerlukan edukasi, pengawasan ringan, teguran, atau penegakan hukum keras berupa pemeriksaan bukti permulaan.
Pemanfaatan Business Intelligence
Dalam perkembangannya, DJP menyadari bahwa CRM yang statis tidak akan mampu mengimbangi kompleksitas skema penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion) yang semakin canggih.
Oleh karena itu, DJP melakukan penambahan dan penyempurnaan pada implementasi CRM dengan memanfaatkan business intelligence (intelijen bisnis), sebuah langkah maju yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021,.
Pemanfaatan business intelligence ini membawa transformasi radikal dalam cara DJP memproses triliunan byte data perpajakan.
Algoritma dalam business intelligence digunakan secara masif untuk mendukung kegiatan pengawasan.
Dua instrumen analitik utama yang dilahirkan dari integrasi CRM dan business intelligence ini adalah Ability to Pay (ATP) dan Smartweb,.
Ability to Pay (ATP): Instrumen ini memberikan gambaran yang akurat dan berbasis data mengenai kemampuan finansial atau kemampuan bayar aktual dari seorang wajib pajak. Dalam konteks pengawasan, sangat tidak efisien bagi negara untuk menghabiskan ratusan jam kerja auditor demi menetapkan utang pajak pada perusahaan yang secara riil sudah bangkrut atau tidak memiliki likuiditas. ATP memastikan bahwa energi pengawasan diarahkan pada entitas yang tidak hanya memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melunasi ketetapan pajaknya.
Smartweb: Ini adalah perangkat analitik jaringan (network analytics) yang menggambarkan jaring profil wajib pajak dan hubungan afiliasi di antara mereka. Kejahatan kerah putih dan penghindaran pajak agregat sering kali disembunyikan melalui struktur kepemilikan silang, perusahaan cangkang (shell companies), atau transaksi transfer pricing antar entitas afiliasi. Smartweb memungkinkan DJP untuk melihat melampaui satu entitas tunggal dan mengawasi seluruh ekosistem bisnis yang memiliki keterkaitan.
Orkestrasi Daftar Prioritas Pengawasan
Pertanyaan terpentingnya adalah: bagaimana semua skor risiko dan algoritma intelijen bisnis ini dieksekusi di lapangan?
Jawabannya terletak pada apa yang disebut sebagai Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).
Berdasarkan regulasi yang berlaku, implementasi business intelligence dalam CRM dimanfaatkan secara langsung untuk menyusun DPP.
DPP ini pada hakikatnya adalah daftar hotlist yang berisi nama-nama wajib pajak yang wajib dilakukan penelitian kepatuhan material oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun berjalan.
Keberadaan DPP ini menciptakan revolusi efisiensi di meja kerja para Account Representative (AR), karena memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan secara jauh lebih terarah dan fokus dibandingkan era-era sebelumnya.
Proses memprioritaskan wajib pajak ke dalam DPP bukanlah proses yang acak.
AR dan sistem di KPP akan memprioritaskan pengawasan berdasarkan variabel-variabel kuantitatif yang jelas, seperti nilai transaksi yang diketahui oleh DJP, volume perdagangan yang dilakukan wajib pajak, hingga besaran pembelian yang tercatat dalam sistem faktur pajak.
Wajib pajak akan masuk ke dalam radar atau “jaring” DPP tersebut apabila sistem dan AR memperkirakan bahwa yang bersangkutan tidak—atau belum—melaporkan harta maupun penghasilan sebenarnya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mereka.
Lebih jauh lagi, penentuan wajib pajak yang masuk ke dalam DPP juga diselaraskan dengan arah dan kebijakan penerimaan negara secara makro yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Kebijakan ini biasanya berisikan sektor-sektor industri spesifik yang sedang mengalami booming atau anomali, sehingga perlu dilakukan fokus pengawasan ekstra pada tahun berjalan.
Di sinilah letak integrasi antara strategi makroekonomi dengan pengawasan mikro di level KPP.
Dengan senantiasa memperhatikan prinsip kemampuan bayar (ability to pay), pengawasan pajak yang dilakukan DJP hanya akan berfokus tajam kepada wajib pajak potensial yang jika diawasi atau diperiksa, akan memberikan dampak yang substansial dan besar pada penerimaan kas negara.
Proporsionalitas dan Pencegahan Inefisiensi Institusional
Sebagai akademisi, kita harus mengkaji CRM tidak hanya dari kacamata peningkatan penerimaan, tetapi juga dari sudut pandang alokasi sumber daya (resource allocation).
Dari perspektif DJP, penerapan CRM memiliki fungsi preventif yang luar biasa bagi internal institusi.
CRM secara aktif membantu mencegah institusi DJP dari mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang tidak efektif dan membuang-buang anggaran negara.
Sebagai contoh nyata, sistem CRM akan secara otomatis memitigasi dan mencegah KPP untuk melakukan pemeriksaan mendalam kepada wajib pajak yang secara historis terbukti patuh.
Mengapa hal ini penting? Karena memeriksa wajib pajak yang sudah patuh hanya akan menghasilkan temuan ketetapan pajak yang nilainya tidak material, yang pada akhirnya tidak sebanding dengan biaya operasional (biaya auditor, waktu, administrasi) yang dikeluarkan oleh negara untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
Oleh karena itu, penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP) atau Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3) yang bersumber dari CRM memberikan kemudahan dan kepastian hukum, tidak hanya bagi DJP, tetapi terutama bagi wajib pajak.
Wajib pajak yang memiliki tingkat risiko kepatuhan rendah (wajib pajak patuh) akan terhindar dari beban pengawasan yang berlebihan.
Hal ini merepresentasikan implementasi dari pilar Proportionality (proporsionalitas) dalam best practice perpajakan global, di mana wajib pajak berisiko rendah diberikan perlakuan yang lebih kolaboratif dan minim intervensi, sehingga menurunkan cost of compliance (biaya kepatuhan) di sisi wajib pajak.
Asimetri Informasi dan Erosi Rasa Saling Percaya (Mutual Trust)
Tantangan pertama dan paling filosofis adalah terjadinya asimetri informasi yang akut antara otoritas pajak (fiskus) dan wajib pajak.
Dalam ekosistem cooperative compliance, sikap keterbukaan haruslah bersifat resiprokal (timbal balik).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menuntut wajib pajak untuk memberikan pengungkapan (disclosure) dan transparansi penuh atas seluruh transaksi bisnisnya.
Namun di sisi lain, DJP dituntut pula untuk memberikan keterbukaan mengenai pendekatan manajemen risikonya.
Keterbukaan dari sisi otoritas ini krusial untuk memberikan pemahaman bagi wajib pajak mengenai hal-hal atau transaksi apa saja yang dianggap berisiko tinggi oleh sistem negara, sehingga sengketa di masa depan dapat dihindari.
Faktanya, level risiko kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan oleh mesin CRM sama sekali tidak diinformasikan atau dibuka kepada wajib pajak yang bersangkutan.
Alasan dari sisi otoritas adalah bahwa hal tersebut merupakan rahasia internal yang murni digunakan untuk penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP).
Meskipun otoritas berargumen bahwa faktor-faktor pembentuk risiko tersebut pada akhirnya akan tercermin ketika otoritas menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), namun pendekatan ini bersifat reaktif, bukan proaktif.
Ketertutupan informasi ini menciptakan asimetri yang secara langsung menghambat tercapainya mutual trust (rasa saling percaya) dan understanding (kesepahaman) yang justru menjadi roh utama dari kepatuhan kooperatif.
Hambatan dalam Membangun Tax Control Framework (TCF) yang Efektif
Bagi wajib pajak, khususnya entitas korporasi berskala menengah dan besar, transparansi skor risiko bukan sekadar masalah keingintahuan, melainkan fondasi untuk membangun Tax Control Framework (TCF) atau kerangka pengendalian pajak internal.
OECD menegaskan bahwa TCF memainkan peran esensial dalam menegakkan program cooperative compliance.
TCF adalah bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan yang memberikan jaminan keakuratan, kelengkapan, dan keterbukaan data dalam Surat Pemberitahuan (SPT).
Tantangannya adalah: bagaimana sebuah perusahaan dapat merancang sistem mitigasi risiko yang efektif jika mereka tidak mengetahui parameter risiko yang ditetapkan oleh otoritas pajak?
Para wajib pajak secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan utama mereka adalah menjadi wajib pajak yang patuh, karena kepatuhan akan secara langsung mengurangi cost of compliance (biaya kepatuhan) serta menghindari biaya sengketa yang mahal.
Untuk mencapai level kepatuhan paripurna tersebut, wajib pajak sangat perlu mengetahui tingkat risiko dari bisnis mereka di mata DJP, serta di bagian mana letak risiko ketidakpatuhan tersebut berada—apakah pada skema bisnis secara agregat, atau bersumber dari satu jenis transaksi spesifik.
Tanpa adanya transparansi dari CRM, perusahaan bagaikan berjalan di ruang gelap. Mereka tidak dapat melakukan pemetaan risiko secara presisi.
Padahal, jika level risiko tersebut dibuka, wajib pajak dapat melakukan mitigasi secara mandiri ke depannya dan menentukan langkah-langkah tata kelola yang konkret agar status mereka dapat berubah menjadi wajib pajak dengan level risiko ketidakpatuhan yang rendah.
Ketiadaan transparansi ini membuat pilar assurance provided (pemberian jaminan) dalam TCF menjadi lumpuh, karena perusahaan tidak dapat menyelaraskan risk appetite (selera risiko) internal mereka dengan ekspektasi otoritas pajak.
Efektivitas pemungutan pajak dalam sebuah yurisdiksi tidak hanya ditentukan oleh kehebatan naskah undang-undang yang disusun di atas kertas, melainkan sangat bergantung pada kapasitas administratif otoritas dalam mengawal kepatuhan melalui pengawasan, pemeriksaan, dan pelayanan.
Dalam dunia perpajakan internasional, efisiensi sebuah otoritas pajak sering kali diukur melalui rasio ketersediaan pegawai dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang harus dikelola.
Fenomena ketimpangan rasio ini sering kali menjadi akar penyebab tingginya risiko sengketa pajak, karena otoritas yang kekurangan personel cenderung melakukan pendekatan pengawasan berbasis data makro yang bersifat generalis, yang terkadang mengabaikan substansi ekonomi individual dari setiap transaksi wajib pajak.
Laporan ini akan membedah secara mendalam dinamika rasio pegawai pajak di kawasan ASEAN, Australia, dan Eropa, serta mengintegrasikannya dengan analisis yuridis tajam terhadap pilar-pilar hukum pajak di Indonesia, mulai dari ketentuan umum, pajak penghasilan, hingga pajak pertambahan nilai dalam kerangka kerja AgusPajak.
Analisis Komparatif Rasio Pegawai Pajak Terhadap Wajib Pajak di Berbagai Wilayah
Kapasitas sumber daya manusia merupakan aset strategis bagi setiap otoritas pajak. Tanpa rasio yang memadai, sistem perpajakan yang menganut self-assessment seperti di Indonesia akan rentan terhadap risiko kegagalan pengawasan.
Perbandingan antara Indonesia dengan negara-negara maju dan tetangga di ASEAN menunjukkan adanya disparitas yang sangat mencolok dalam hal beban kerja per pegawai pajak.
Perbandingan Kapasitas di Kawasan ASEAN
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan demografis perpajakan yang sangat masif. Berdasarkan data terbaru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah wajib pajak terdaftar mencapai angka fantastis yaitu 86,7 juta pada akhir tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 17,23% dari tahun 2023 yang berjumlah 73,96 juta.1
Namun, jika kita melihat dari sisi kekuatan personel, DJP hanya didukung oleh sekitar 45.000 hingga 65.000 pegawai secara total (tergantung pada klasifikasi staf teknis dan administratif).
Dari jumlah tersebut, ujung tombak pengawasan hanya terdiri dari sekitar 10.866 Account Representative (AR) dan 6.387 fungsional pemeriksa pajak.2
Hal ini berarti satu orang AR di Indonesia secara teoretis harus mengawasi ribuan bahkan puluhan ribu wajib pajak, sebuah rasio yang sangat berat untuk menjamin kualitas pengawasan yang mendalam.
Sebaliknya, Singapura melalui Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) menunjukkan efisiensi yang luar biasa melalui digitalisasi.
Meskipun populasi wajib pajak mereka jauh lebih kecil, IRAS mampu mempertahankan biaya pemungutan pajak yang sangat rendah, yakni hanya 0,58 sen untuk setiap satu dolar pendapatan yang dikumpulkan.3 Singapura mengandalkan sistem No-Filing Service (NFS) yang mencakup lebih dari 1,9 juta wajib pajak individu, sehingga beban kerja manual pegawai dapat dialokasikan untuk kasus-kasus dengan risiko tinggi atau high-net-worth individuals.4
Malaysia, melalui Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), juga menunjukkan struktur yang lebih seimbang dengan jumlah wajib pajak individu sekitar 5,7 juta dan wajib pajak badan sekitar 539.113 pada akhir 2023.6
Dengan basis pajak yang lebih kecil namun terkonsentrasi, LHDN mampu melakukan pengawasan yang lebih spesifik dibandingkan DJP.
Perbandingan Dengan Australia dan Eropa
Menilik otoritas pajak di negara-negara OECD seperti Australia dan Inggris, kita akan menemukan standar rasio yang jauh lebih ideal bagi terciptanya kepastian hukum.
Australian Taxation Office (ATO) didukung oleh sekitar 21.493 pegawai untuk melayani populasi wajib pajak individu sebanyak 16,1 juta.7 Rasio ini menunjukkan bahwa satu pegawai pajak di Australia rata-rata mengelola beban yang jauh lebih ringan dibandingkan sejawat mereka di Indonesia.
Hal ini memungkinkan ATO untuk meluncurkan program-program assurance yang bersifat proaktif, seperti program Justified Trust di mana mereka melakukan peninjauan mendalam terhadap 100 atau 1.000 wajib pajak korporasi terbesar untuk memastikan bahwa mereka telah membayar jumlah pajak yang tepat.
Di Eropa, HM Revenue and Customs (HMRC) di Inggris Raya memiliki sekitar 61.000 staf penuh waktu (FTE) untuk mengelola pendapatan pajak yang mencapai £843,4 miliar pada periode 2023-2024.9
Fokus HMRC adalah pada penutupan tax gap, yang pada periode 2022-2023 diperkirakan hanya sebesar 4,8% dari total potensi kewajiban pajak teoretis.11 Keberhasilan ini didorong oleh ketersediaan personel yang cukup untuk melakukan intervensi dini, seperti mengirimkan “digital nudges” kepada lebih dari 3,1 juta nasabah untuk memperbaiki kesalahan pelaporan sebelum sanksi dijatuhkan.11
Otoritas Pajak
Wilayah
Jumlah Pegawai (FTE)
Populasi WP (Estimasi)
Rasio Pegawai : WP
DJP (Indonesia)
ASEAN
~45,000
86,700,000
1 : 1,926
LHDN (Malaysia)
ASEAN
~12,000
6,240,000
1 : 520
ATO (Australia)
Australia
21,493
16,100,000
1 : 749
HMRC (Inggris)
Eropa
61,000
32,000,000
1 : 524
OECD (Rata-rata)
Global
1,720,000 (Total)
912,000,000 (Total)
1 : 530
Data diolah berdasarkan statistik ISORA dan laporan tahunan masing-masing otoritas.1
Implikasi dari rasio yang sangat timpang di Indonesia adalah rendahnya Audit Coverage Ratio (ACR). Data DJP menunjukkan bahwa ACR untuk wajib pajak badan hanya sekitar 2,43%, sementara untuk wajib pajak individu jauh lebih rendah lagi yakni 0,33%.13
Kondisi ini memaksa DJP untuk tidak lagi mengandalkan pemeriksaan lapangan yang bersifat masif, melainkan beralih ke strategi pengawasan berbasis data makro dan intelijen perpajakan.
Inilah alasan utama di balik gencarnya penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam beberapa tahun terakhir.
Bagi wajib pajak, ini berarti risiko pajak tidak lagi datang dari pemeriksaan formal yang dijadwalkan, melainkan dari “radar” sistem otomasi yang mendeteksi ketidaksesuaian data pihak ketiga secara real-time.
Analisis Isu Strategis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
Dalam kerangka hukum perpajakan Indonesia, UU KUP berfungsi sebagai “hukum acara” yang mengatur hak dan kewajiban formal. Saya melihat bahwa di tengah keterbatasan personel, DJP menggunakan instrumen UU KUP secara agresif melalui tiga isu utama: pendaftaran jabatan, wewenang pemeriksaan, dan optimalisasi data pihak ketiga.
Isu Pajak: Pendaftaran Secara Jabatan dan Validitas Identitas Pajak
Identifikasi wajib pajak merupakan langkah pertama dalam administrasi pajak. Berdasarkan Pasal 2 UU KUP, setiap individu atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri.14
Namun, tren terbaru adalah integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP bagi penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).14
Isu yang tajam muncul ketika DJP menggunakan wewenangnya dalam Pasal 2 ayat (4) UU KUP untuk menerbitkan NPWP secara jabatan.14
Analisis hukum menunjukkan bahwa pendaftaran secara jabatan sering kali dilakukan berdasarkan data pihak ketiga yang belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (4a) UU KUP, kewajiban perpajakan bagi pihak yang didaftarkan secara jabatan dimulai sejak saat persyaratan subjektif dan objektif terpenuhi, dengan batasan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP.14
Dari perspektif wajib pajak, ini menciptakan risiko beban pajak yang menumpuk secara retroaktif.
Sering kali terjadi sengketa di mana wajib pajak berargumen bahwa penghasilan mereka pada tahun-tahun tersebut berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sementara DJP hanya mendasarkan pada data kepemilikan aset seperti mobil atau properti yang dianggap sebagai indikator penghasilan.
Dari sisi otoritas, pendaftaran jabatan adalah alat untuk memperluas basis pajak tanpa harus menunggu kesadaran wajib pajak.
Namun, strategi ini memerlukan validasi data yang sangat kuat agar tidak menimbulkan sengketa administratif yang sia-sia. Risiko bagi wajib pajak dalam isu ini berada pada level Sedang, namun bisa menjadi Tinggi jika aset yang menjadi dasar pendaftaran jabatan memiliki nilai signifikan.
Insight praktis bagi masyarakat adalah segera melakukan pemadanan NIK-NPWP secara mandiri agar kontrol terhadap profil perpajakan tetap berada di tangan wajib pajak, bukan di tangan sistem otomasi otoritas.
Isu Pajak: Wewenang Pemeriksaan dan Hak-Hak Prosedural Wajib Pajak
Pemeriksaan merupakan mahkota dari penegakan hukum pajak. Pasal 29 UU KUP memberikan wewenang luas kepada DJP untuk menguji kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.14
Isu paling krusial yang sering memicu koreksi fiskal adalah kewajiban penyerahan dokumen pendukung dalam waktu satu bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3a).14
Dalam praktiknya, fungsional pemeriksa sering kali mengirimkan daftar permintaan dokumen yang sangat ekstensif. Jika wajib pajak gagal memenuhi permintaan tersebut dalam waktu satu bulan, Pasal 29 ayat (3b) UU KUP memberikan mandat kepada pemeriksa untuk melakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan (ex-officio).14
Analisis Saya menekankan pada prinsip due process of law. Seringkali, wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi atau sistem akuntansi kompleks membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyiapkan dokumen transfer pricing atau rekonsiliasi PPN.
Penggunaan metode jabatan oleh otoritas biasanya berujung pada koreksi yang tidak masuk akal secara ekonomi karena menggunakan norma penghitungan atau rasio laba industri yang sangat tinggi.
Risk level dalam pemeriksaan pajak adalah Tinggi. Strategi otoritas saat ini adalah melakukan pemeriksaan yang lebih terarah (Risk-Based Audit). Jika wajib pajak mendapatkan pemeriksaan, fiscus akan melihat red flags seperti fluktuasi laba yang tajam, rasio pajak yang jauh di bawah rata-rata industri, atau transaksi dengan negara tax haven.
Rekomendasi strategis bagi wajib pajak adalah memastikan setiap transaksi didukung oleh bukti dokumen yang lengkap dan disimpan selama 10 tahun sesuai Pasal 28 ayat (11) UU KUP.14
Selain itu, wajib pajak harus aktif dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) untuk menyanggah temuan pemeriksa dengan argumentasi hukum yang kuat, bukan sekadar opini.
Isu Pajak: Pemanfaatan Data ILAP dan Budaya SP2DK
Dalam beberapa tahun terakhir, DJP telah bertransformasi dari otoritas yang pasif menjadi “monster data”. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 35A UU KUP yang mewajibkan Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) untuk memberikan data dan informasi berkaitan dengan perpajakan kepada DJP.14
Data ini mencakup informasi nasabah bank, transaksi kartu kredit, data kepemilikan tanah, hingga lintas devisa.14
Analisis mendalam menunjukkan bahwa pemanfaatan data ini telah melahirkan “era SP2DK”. Sistem otomasi DJP secara berkala membandingkan data yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT dengan data dari ILAP.
Jika terdapat mismatch, maka terbitlah SP2DK. Isu hukum yang muncul adalah beban pembuktian yang seolah-olah terbalik (reverse burden of proof). Wajib pajak dipaksa untuk membuktikan mengapa data pihak ketiga tersebut tidak benar atau tidak relevan dengan penghasilan mereka.
Dari perspektif strategic advisor, SP2DK bukan merupakan tindakan pemeriksaan formal, namun memiliki dampak psikologis dan finansial yang sama bagi wajib pajak.
Risiko pajak di sini adalah Tinggi karena data ILAP sering kali bersifat mentah. Sebagai contoh, data transaksi bank yang merupakan pinjaman sering dianggap sebagai penghasilan oleh sistem DJP.
Insight praktis: jangan mengabaikan SP2DK. Jawaban tertulis yang sistematis dan disertai bukti pendukung adalah cara terbaik untuk mencegah peningkatan status ke pemeriksaan formal. Otoritas pajak sangat menghargai wajib pajak yang bersikap kooperatif namun tegas secara hukum.
Analisis Yuridis Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Dinamika Internasional
Pajak Penghasilan adalah jantung dari penerimaan negara yang paling dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global. Hukum PPh Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari standar internasional seperti OECD Model Tax Convention dan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action Plan.
Isu Pajak: Transformasi Subjek Pajak dan Kehadiran Ekonomi Digital
Pasal 2 UU PPh mendefinisikan subjek pajak berdasarkan kehadiran fisik dan niat bertempat tinggal.14
Namun, tantangan terbesar abad ini adalah bagaimana memajaki raksasa teknologi global yang memperoleh keuntungan masif dari Indonesia tanpa memiliki kantor fisik di Jakarta.
Indonesia telah merespons hal ini melalui perluasan definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada Pasal 2 ayat (5) huruf p UU PPh, yang mencakup komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.14
Langkah ini selaras dengan BEPS Action 1 terkait tantangan pajak ekonomi digital. Analisis Saya menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan pendekatan “Significant Economic Presence” secara terselubung dalam naskah domestiknya.
Bagi wajib pajak luar negeri, risiko yang timbul adalah pemajakan berganda jika Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku masih menggunakan definisi BUT fisik tradisional.
Seringkali terjadi sengketa dalam interpretasi “pelayanan jasa” yang dilakukan oleh pegawai atau pihak lain melebihi time test (misalnya 60 hari dalam 12 bulan) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) huruf m.14
Perspektif otoritas adalah mengamankan hak pemajakan atas nilai ekonomi yang diciptakan di dalam negeri. Risiko pajak bagi perusahaan multinasional di sini adalah Tinggi.
Dalam pemeriksaan, DJP akan sangat jeli melihat aliran pembayaran royalti atau biaya jasa ke luar negeri. Koreksi fiskal biasanya dilakukan dengan menggolongkan biaya jasa tersebut sebagai dividen terselubung jika tidak didukung oleh bukti manfaat yang nyata (benefit test).
Isu Pajak: Transfer Pricing dan Prinsip Kewajaran Usaha
Transfer pricing bukan lagi sekadar teknik akuntansi, melainkan arena pertempuran hukum paling sengit antara wajib pajak dan otoritas. Pasal 18 ayat (3) UU PPh memberikan kewenangan kepada DJP untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) bagi pihak yang memiliki hubungan istimewa.14
DJP secara konsisten merujuk pada OECD Transfer Pricing Guidelines. Metode-metode yang digunakan meliputi:
Comparable Uncontrolled Price (CUP): Membandingkan harga transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang serupa.
Resale Price Method (RPM): Menetapkan margin wajar bagi distributor.
Cost Plus Method: Menetapkan mark-up wajar atas biaya produksi.
Transactional Net Margin Method (TNMM): Membandingkan laba bersih operasional terhadap indikator tertentu seperti penjualan atau aset.14
Analisis Saya menyoroti bahwa DJP sering kali menggunakan metode TNMM secara berlebihan karena kemudahannya dalam mencari data pembanding (benchmarking), padahal wajib pajak mungkin memiliki argumen yang lebih kuat menggunakan metode CUP.
Red flags utama bagi pemeriksa pajak adalah kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut namun perusahaan tetap beroperasi dan bahkan melakukan ekspansi.14
Secara logika ekonomi, entitas independen akan menutup usahanya, sehingga kerugian terus-menerus ini menjadi indikasi adanya penggeseran laba ke luar negeri.
Risk level untuk transfer pricing adalah Sangat Tinggi. Ketidakmampuan menyajikan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) yang berkualitas (Master File, Local File, CbCR) akan memicu koreksi yang sangat besar di tingkat pemeriksaan dan sulit untuk dimenangkan di tingkat banding jika metodologinya cacat sejak awal.
Strategi terbaik adalah mengajukan Advance Pricing Agreement (APA) berdasarkan Pasal 18 ayat (3a) guna memperoleh kepastian harga transfer selama periode tertentu di masa depan.14
Isu Pajak: Beneficial Ownership dan Penanganan Treaty Abuse
Dalam era keterbukaan informasi, penggunaan perusahaan cangkang (conduit company) di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah untuk memarkir dividen, bunga, atau royalti sudah tidak lagi aman. Pasal 26 ayat (1a) UU PPh menegaskan konsep Beneficial Ownership (BO) sebagai syarat untuk menikmati fasilitas tarif rendah dalam P3B.14
Saya melakukan analisis per artikel dalam tax treaty, khususnya Artikel 10 (Dividen), Artikel 11 (Bunga), dan Artikel 12 (Royalti) dari OECD Model Tax Convention.
Agar dapat dianggap sebagai BO, penerima penghasilan harus memiliki kendali penuh atas penggunaan dan penikmatan penghasilan tersebut, bukan sekadar bertindak sebagai agen atau perantara.
DJP dalam pemeriksaannya akan melihat struktur kepemilikan hingga ke Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Red flag bagi otoritas adalah jika sebuah perusahaan di luar negeri tidak memiliki substansi ekonomi (tidak ada kantor, tidak ada pegawai, aset hanya berupa investasi di Indonesia).
Koreksi fiskal yang sering terjadi adalah pembatalan manfaat treaty, sehingga tarif pajak yang dikenakan adalah tarif domestik sebesar 20% sesuai Pasal 26 ayat (1), bukan tarif preferensial 5% atau 10%.14 Risiko pajak dalam isu BO adalah Tinggi. Rekomendasi strategis: pastikan entitas induk di luar negeri memiliki business purpose yang jelas selain penghematan pajak dan memiliki substansi operasional yang memadai.
Dinamika dan Risiko Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)
PPN adalah pajak atas konsumsi yang paling masif dan sering kali menjadi jebakan bagi wajib pajak karena sifatnya yang objektif dan mengandalkan integritas rantai pasok.
Isu Pajak: Pengkreditan Pajak Masukan dan Hubungan Dengan Kegiatan Usaha
Pasal 9 ayat (8) UU PPN menetapkan daftar pengeluaran yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.14 Isu yang paling sering diperdebatkan adalah huruf b: perolehan Barang/Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.14
DJP menafsirkan “hubungan langsung” secara sangat sempit, yaitu terbatas pada kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.14
Analisis Saya menunjukkan bahwa interpretasi ini sering kali mengabaikan kompleksitas bisnis modern. Sebagai contoh, biaya penyediaan fasilitas kesejahteraan pegawai (seperti gym atau area relaksasi) sering dikoreksi karena dianggap tidak terkait langsung dengan produksi, padahal secara substansi ekonomi, ini adalah bagian dari upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Selain itu, koreksi sering terjadi atas Pajak Masukan terkait kendaraan bermotor jenis sedan dan station wagon (huruf c), kecuali jika kendaraan tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan.14
Level risiko di sini adalah Sedang, namun akumulasi koreksi selama 5 tahun dapat menjadi signifikan. Insight praktis: lakukan segregasi yang sangat ketat dalam pembukuan antara pembelian yang bersifat operasional murni dengan yang bersifat overhead atau benefit in kind.
Isu perpajakan yang paling mengerikan bagi wajib pajak di Indonesia adalah prinsip tanggung jawab renteng. Pasal 16F UU PPN menegaskan bahwa pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar kepada penjual.14
Isu hukumnya adalah: bagaimana jika wajib pajak sudah membayar PPN kepada penjual, namun penjual tersebut nakal dan tidak menyetorkannya ke kas negara? DJP akan menagih PPN tersebut kembali kepada pembeli.
Di mata hukum, bukti pembayaran berupa faktur pajak saja tidak cukup jika penjual tersebut ternyata adalah “penerbit faktur pajak tidak sah” atau masuk dalam daftar hitam otoritas.
Analisis Saya melihat Pasal 16F sebagai pedang yang sangat tajam bagi kepastian usaha.
Risk level adalah Tinggi. Dalam pemeriksaan, DJP akan melakukan konfirmasi faktur pajak. Jika hasilnya “tidak ada”, maka pembeli harus membuktikan melalui arus uang (bukti transfer bank) dan arus barang (surat jalan/dokumen impor) bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi dan PPN telah dibayarkan. Strategi mitigasi: lakukan vendor screening yang ketat.
Jangan bertransaksi dengan PKP yang memiliki profil risiko tinggi atau baru berdiri namun melakukan penyerahan dalam jumlah fantastis.
Strategi Penanganan Sengketa Pajak dan Manajemen Risiko
Dalam menghadapi pemeriksaan pajak, posisi wajib pajak sering kali berada di bawah tekanan karena ketimpangan informasi dan beban pembuktian. Namun, arsitektur hukum Indonesia menyediakan saluran keberatan dan banding yang harus dimanfaatkan secara taktis.
Isu Pajak: Sanksi Administrasi dalam Keberatan dan Banding
Salah satu disinsentif terbesar bagi wajib pajak untuk mencari keadilan adalah adanya sanksi denda yang bersifat progresif jika kalah dalam sengketa.
Berdasarkan Pasal 25 ayat (9) UU KUP, jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai denda sebesar 30% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.14
Risiko semakin meningkat di tingkat banding, di mana Pasal 27 ayat (5d) menetapkan denda sebesar 60% jika permohonan banding ditolak.14
Analisis strategis Saya melihat bahwa aturan ini dirancang untuk meminimalkan sengketa yang bersifat “coba-coba”.
Namun, bagi wajib pajak yang memiliki posisi hukum yang kuat, sanksi ini tidak boleh menjadi penghalang.
Sering kali terjadi kesalahan prosedur dalam pemeriksaan, seperti tidak disampaikannya SPHP atau tidak adanya pembahasan akhir.
Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP, wajib pajak dapat memohon pembatalan ketetapan yang dihasilkan dari pemeriksaan tanpa prosedur tersebut.14
Ini adalah “jalur hijau” bagi wajib pajak untuk menggugurkan ketetapan pajak tanpa harus masuk ke materi sengketa yang rumit.
Risk level dalam sengketa pajak adalah Sangat Tinggi karena potensi denda 60% tersebut.
Rekomendasi: evaluasi probabilitas kemenangan sebelum maju ke Pengadilan Pajak. Gunakan jasa konsultan yang memahami legal reasoning hakim-hakim pajak Indonesia, karena putusan Pengadilan Pajak sering kali didasarkan pada fakta materiil (substance) di atas formalitas dokumen.
Bagi perusahaan multinasional yang terjebak dalam sengketa pajak internasional (seperti koreksi transfer pricing), terdapat mekanisme MAP berdasarkan Pasal 27C UU KUP.14
MAP adalah prosedur konsultatif antara DJP dengan otoritas pajak negara mitra untuk mencari kesepakatan guna menghindari pemajakan berganda.
Keunggulan MAP adalah prosesnya yang bersifat konsensus antar-negara, yang sering kali lebih moderat dibandingkan putusan pengadilan domestik yang mungkin terlalu kaku dalam menafsirkan regulasi nasional.
Saya menyarankan penggunaan MAP secara bersamaan dengan proses keberatan atau banding domestik. Jika MAP menghasilkan kesepakatan sebelum putusan pengadilan diucapkan, maka kesepakatan tersebut dapat menjadi dasar pembetulan ketetapan pajak.
Strategic Insight dan Rekomendasi Final
Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kapasitas otoritas global dan struktur hukum domestik, berikut adalah beberapa poin rekomendasi strategis bagi para pemimpin bisnis dan praktisi perpajakan:
Peralihan ke Kepatuhan Berbasis Data: Mengingat rasio pegawai pajak Indonesia yang timpang (1:1.900+), pengawasan akan semakin digerakkan oleh otomasi dan algoritma dalam Core Tax Administration System (CTAS). Wajib pajak harus memastikan bahwa sistem akuntansi mereka mampu menghasilkan data yang “bersih” dan sinkron dengan laporan pihak ketiga.
Transparansi dan Kepatuhan Kooperatif: Jangan menunggu pemeriksaan dimulai. Lakukan Tax Diagnostic Review secara berkala. Analogi perpajakan: mencegah penyakit (melalui audit internal) jauh lebih murah daripada mengobati kanker stadium lanjut (sengketa di Pengadilan Pajak).
Fokus pada Substansi Ekonomi: DJP semakin canggih dalam menerapkan prinsip substance over form. Setiap transaksi afiliasi atau pemanfaatan tax treaty harus memiliki dokumentasi yang menjelaskan “mengapa” transaksi tersebut dilakukan secara ekonomi, bukan hanya “bagaimana” cara menghemat pajaknya.
Mitigasi Risiko Rantai Pasok PPN: Implementasikan kontrol internal untuk memvalidasi rekanan bisnis. Risiko tanggung jawab renteng Pasal 16F adalah ancaman nyata bagi arus kas perusahaan.
Pengembangan Kompetensi SDM Internal: Di tengah dunia yang semakin transparan (era AEOI – Automatic Exchange of Information), divisi pajak perusahaan tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai penginput data, melainkan harus berfungsi sebagai fungsional risiko hukum yang memahami interpretasi tax treaty dan prinsip BEPS.
Kesimpulan
Ketimpangan rasio pegawai pajak di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang memaksa otoritas pajak untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatan data pihak ketiga dan teknologi digital.
Arsitektur hukum perpajakan Indonesia, melalui UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, telah memberikan instrumen penegakan hukum yang sangat kuat, bahkan mungkin merupakan salah satu yang paling agresif di kawasan ASEAN dalam hal sanksi dan tanggung jawab renteng.
Namun, kekuatan besar ini harus diimbangi dengan sistem pembuktian yang adil dan perlindungan hak-hak prosedural wajib pajak.
Risiko perpajakan saat ini berada pada level Tinggi bagi entitas yang masih menggunakan pendekatan konservatif dalam manajemen pajak.
Masa depan perpajakan adalah era “justified trust”, di mana wajib pajak yang patuh dan transparan akan mendapatkan kemudahan administratif, sementara mereka yang mencoba melakukan penghindaran melalui struktur yang tidak substansial akan menghadapi radar pengawasan yang semakin tak terelakkan.
Dalam kacamata Saya, kepatuhan bukan lagi sekadar kewajiban hukum, melainkan strategi kelangsungan usaha di tengah lanskap fiskal yang semakin tanpa batas.
Pemerintah sering kali menjadi pengumpul data terbesar di dunia, namun ironisnya, mereka adalah entitas yang paling kurang dipercayai dalam pengaplikasiannya. Kita hidup dalam sebuah paradoks: sementara sektor swasta bergerak secepat kilat menggunakan algoritma untuk memanjakan pelanggan, birokrasi publik sering kali masih terjebak dalam labirin “rigiditas analog.” Ketimpangan ini bukan sekadar masalah inefisiensi; ini adalah krisis legitimasi.
Data OECD tahun 2023 mengungkapkan kenyataan yang pahit: hanya 39% masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap pemerintah nasional mereka. Di tengah defisit kepercayaan ini, Artificial Intelligence (AI) hadir bukan sekadar sebagai alat bantu teknis, melainkan sebagai instrumen krusial untuk mereformasi responsivitas dan keadilan pelayanan publik. Berikut adalah wawasan mendalam dari balik layar transformasi digital yang sedang mengubah wajah kekuasaan.
1. AI Bukan Sekadar Robot Penginput Data: Melawan “Noise” dalam Keputusan Manusia
Ada miskonsepsi bahwa peran AI di pemerintahan hanyalah mengotomatiskan tugas rutin yang membosankan. Kenyataannya, “permata” sesungguhnya dari AI terletak pada kemampuannya melakukan sense-making—menganalisis dokumen masif dan menyaring apa yang disebut sebagai “Noise.” Dalam birokrasi, noise adalah variabilitas yang tidak diinginkan dalam pengambilan keputusan manusia; perbedaan hasil keputusan yang seharusnya konsisten namun terpengaruh oleh suasana hati atau waktu. AI membantu memfilter gangguan ini agar keadilan menjadi lebih presisi.
Mengenai potensi efisiensinya, dampaknya sangat masif:
“The Alan Turing Institute memperkirakan bahwa AI dapat mengotomatiskan 84% transaksi layanan publik yang bersifat repetitif di Inggris, yang setara dengan penghematan 1.200 tahun kerja manusia setiap tahunnya.”
Analisis: Pergeseran dari tugas manual ke kognitif ini tidak akan menghapus peran pegawai negeri, melainkan mereformasinya menjadi “analis empati.” AI menangani pengolahan data mentah, sementara manusia fokus pada judgment dan interaksi yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan. AI mengamplifikasi kemampuan manusia, bukan menggantikannya.
2. “Risiko Inaksi” – Bahaya Strategis Menjadi Pengikut Teknologi
Dalam kebijakan publik, menunggu hingga sebuah teknologi sempurna sering dianggap sebagai langkah aman. Namun, laporan terbaru menekankan konsep “Risiko Inaksi” (Risk of Inaction). Menunggu dalam ketidakpastian justru menciptakan kerugian finansial yang nyata dan memperlebar jurang kapasitas dengan sektor swasta.
Jika pemerintah terjebak dalam kelumpuhan analisis (analysis paralysis), mereka akan menghadapi konsekuensi berat:
Menjadi Technology-Taker: Pemerintah hanya akan menjadi konsumen pasif dari teknologi “kotak hitam” pihak swasta, alih-alih menjadi option-shaper yang mampu membentuk arah teknologi demi kepentingan publik.
Kesenjangan Kapasitas: Tanpa adopsi segera, pemerintah akan kehilangan kemampuan untuk mengatur atau mengawasi teknologi tersebut di masa depan.
Kehilangan Peluang Finansial: Melewatkan peluang penghematan biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk layanan sosial yang lebih mendesak.
Analisis: Ketakutan akan kegagalan AI sering kali lebih berbahaya daripada risiko teknis AI itu sendiri. Status quo yang tidak efisien adalah risiko terbesar bagi masyarakat modern.
3. Tantangan Bahasa: Melawan Hegemoni Digital dan Kedaulatan Data
Dunia AI saat ini masih sangat “Berbahasa Inggris.” Data dari Hugging Face menunjukkan bahwa 59% dari dataset pelatihan AI sumber terbuka menggunakan bahasa Inggris. Hal ini menciptakan risiko eksklusi yang nyata bagi negara dengan bahasa non-dominan, memperburuk jurang digital (Data Divide).
Namun, ada secercah harapan dari inisiatif cerdas seperti “Donate a Speech” di Estonia. Program ini mengajak warga menyumbangkan suara mereka untuk membangun dataset bahasa lokal, memastikan bahwa AI masa depan memahami dialek mereka. Ini adalah model nyata bagi kedaulatan data dan representasi inklusif.
Analisis: Pemerintah harus berperan aktif sebagai penyedia data yang inklusif. Tanpa intervensi untuk melindungi bahasa lokal, AI justru akan menjadi alat yang memperlebar jurang sosial antar kelompok masyarakat.
4. Paradoks Psikologis: Bias Otomatisasi vs. Keengganan Algoritma
Implementasi AI di sektor publik berhadapan dengan dua perilaku manusia yang kontradiktif:
Automation Bias: Kecenderungan pegawai untuk percaya buta pada algoritma karena menganggapnya netral, yang berisiko melanggengkan bias tersembunyi dari data masa lalu.
Algorithmic Aversion: Kecenderungan publik untuk kehilangan kepercayaan total pada AI hanya karena satu kegagalan, padahal mereka jauh lebih pemaaf terhadap kesalahan manusia.
Analisis: Kunci untuk mengatasi kedua bias ini adalah transparansi dan pengawasan manusia (human-in-the-loop). Transparansi bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan alat psikologis untuk membangun “calibrated trust“—kepercayaan yang terukur di mana manusia tetap memegang kendali penuh atas keputusan krusial.
5. AI Sebagai Penjaga Integritas: Sisi “Detektif” untuk Keadilan Fiskal
Salah satu penggunaan paling provokatif dari AI adalah perannya sebagai penjaga integritas publik. Di Prancis, pemerintah menggunakan analisis foto udara berbasis AI untuk mendeteksi properti seperti kolam renang yang tidak terdaftar. Tujuannya bukan sekadar “menangkap” warga, melainkan memastikan keadilan fiskal.
AI sedang bertransformasi menjadi detektif yang mendeteksi anomali, penipuan (fraud), dan kolusi vendor dalam pengadaan publik yang tidak mungkin terdeteksi oleh mata manusia. Ini adalah cara paling efektif untuk mengembalikan uang pembayar pajak dan meningkatkan akuntabilitas.
Analisis: Fungsi pengawasan ini krusial. AI membantu pemerintah menjadi lebih jujur terhadap warganya dengan memastikan setiap rupiah atau euro pajak digunakan dan dikumpulkan dengan cara yang adil.
Coretax atau Sistem Inti Administrasi Pajak yang disingkat SIAP akhirnya jadi. Kepastian jadinya dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomoro 81 Tahun 2024. Coretax ini merupakan langkah besar menuju sistem pajak modern di Indonesia.
Sebelum Coretax ditenderkan, Direktorat Jenderal Pajak pernah memiliki proyek untuk mengganti SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang diberi nama PINTAR, yaitu singkatan dari Project For Indonesia Tax Administration Reform.
PINTAR didanai oleh Bank Dunia dengan nilai pinjaman sebesar USD100 juta. Berikut dokumen dari Bank Dunia:
Perjalanan Coretax sebagai pengganti PINTAR sudah dimulai sejak 2019. Dan akan diluncurkan mulai 1 Januari 2025. Mundur setahun dari rencana semula yang direncanakan 1 Januari 2024.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 memuat dari 484 pasal yang terdiri dari 11 Bab, yaitu:
Bab 1 Ketentuan Umum
Bab 2 Ruang Lingkup
Bab 3 Tata Cata Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dan Penerbitan,Penandantangan, Serta Pengirimankeputusan, Dan Dokumen Elektronik
Bab 4 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi Dan Bangunan, terbagi dalam 3 bagian yaitu: Tata Cara Pendaftaraan Wajib Pajak, Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
Bab 5 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, Imbalan Bunga, Serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, yang terdiri dari 4 bagian yaitu: Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga, dan Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Bab 6 Tata Cara Penyampaian Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, yang terdiri dari 23 bagian, yaitu:
Surat Pemberitahuan
Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu
Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Partisipasi Interes
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Tata Cara Pengurang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/ Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk memungut, Menyetorkan, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya
Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk memungut, menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, penyetoran, dan Pelaporannya
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi
Pajak pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
Tata Cara Penunjukan Pihak Lain, Pemungtuan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain
Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan
Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan Tata cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak
Bab 7 Tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan, yang terdiri dari 6 bagian, yaitu:
Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha
Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu / atau di Daerah-daerah Tertentu
Pemberian Fasilitas Pengurang Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
Pemberian Pengurang Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia
Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing
Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan
Bab 8 Ketentuan Teknis Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
Bab 9 Contoh Format Dokumen Dan Contoh Penghitungan, Pemungutan, Dan/Atau Pelaporan
Bab 10 Ketentuan Peralihan
Bab 11 Ketentuan Penutup
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Standar pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak dilakukan secara online. Secara umum, Pasal 3 PMK-81 mengatur:
Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
Berdasarkan ketentuan ini, bisa saja Wajib Pajak memberikan dokumen pembukuan dalam bentuk dokumen elektronik. Tidak lagi diminta secara fisik. Mungkin di Coretax akan disediakan media online untuk mengunggah dokumen yang diminta oleh petugas pajak. Karena itu, di Pasal 6 diatur bahwa Coretax menyediakan Akun Wajib Pajak.
Dokumen elektronik yang disampaikan Wajib Pajak ke Coretax harus ditandatangani secara elektronik. Karena itu, Wajib Pajak harus punya tanda tangan elektronik agar bisa melaksanakan hak dan kewajibannya.
Kewajiban Mendaftarkan Diri
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima atau memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat akhir bulan berikutnya setelah diterimanya penghasilan yang menyebabkan akumulasi penghasilan pada Tahun Pajak berjalan sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajak.
Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha yang melakukan penyerahan dan/ atau ekspor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan kewajiban ini tidak berlaku bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri.
Dalam hal tempat kedudukan Pengusaha Badan menggunakan Kantor Virtual, Kantor Virtual tersebut dapat digunakan sebagai tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan sepanjang Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual memenuhi ketentuan:
telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
menyediakan ruangan fisik untuk tempat melakukan kegiatan usaha bagi Pengusaha yang akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; dan
secara nyata melakukan kegiatan layanan pendukung kantor.
Selain itu, Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual harus memiliki:
dokumen yang menunjukkan adanya kontrak, perjanjian, atau dokumen sejenis yang masih berlaku antara Pengusaha yang menyediakan jasa Kantor Virtual dan Pengusaha; dan
dokumen yang menunjukkan adanya pemberian izin, keterangan usaha, atau keterangan kegiatan dari pejabat atau instansi yang berwenang, yaitu nomor induk berusaha atau dokumen lain yang sejenis.
Ketentuan jasa Kantor Virtual berlaku juga untuk Pengusaha Badan yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan memilih untuk menggunakan tempat kegiatan usaha berupa Kantor Virtual di luar kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagai tempat pelaporan usaha.
Buku manual Modul Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak:
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Pajak yang terutang wajib dibayar dan disetor sebelum melewati tanggal jatuh tempo.
Pembayaran dan penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir meliputi:
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
Pajak Penghasilan Pasal 15;
Pajak Penghasilan Pasal 21;
Pajak Penghasilan Pasal 22;
Pajak Penghasilan Pasal 23;
Pajak Penghasilan Pasal 25;
Pajak Penghasilan Pasal 26;
Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/ atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak;
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri;
Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai;
Pajak Penjualan; dan
Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon.
Pembayaran produk hukum seperti STP dan Surat Ketetapan Pajak (skp) wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Namun, bagi Wajib Pajak Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu, wajib melunasi STP dan skp paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan.
Untuk mendapatkan perpanjangan jangka waktu pelunasan, Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan kepada Direktur Jenderal Pajak, paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan menggunakan surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan.
Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran clan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak.
Pengisian Deposit Pajak dilakukan dengan:
pembayaran melalui sistem penenmaan negara secara elektronik;
permohonan Pemindahbukuan; atau
permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak.
Tanggal pengisian Deposit Pajak diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan; dan sesuai tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
Dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas, permohonan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
Wajib Pajak telah menyampaikan: Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir, dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.
Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan yang mencantumkan: alasan pengajuan permohonan karena kesulitan likuiditas, dan jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran atau jumlah kekurangan pembayaran pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
surat permohonan dilampiri dokumen berupa: laporan keuangan interim atau laporan keuangan untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan; atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau Penghasilan Bruto untuk Wajib Pajak yang melakukan pencatatan.
Surat Pemberitahuan (SPT)
Coretax membagi SPT menjadi tiga jenis, yaitu:
SPT Masa
SPT Tahunan
SPT Objek Pajak
Surat Pemberitahuan Masa, yang terdiri atas:
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi;
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final pengungkapan harta bersih;
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela; dan
laporan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/ atau gas bumi;
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak;
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan;
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pihak Lain, yang bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak;
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai; dan
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Karbon.
Surat Pemberitahuan Tahunan, yang terdiri atas:
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak;
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Bagian Tahun Pajak; dan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Karban;
Berikut manual pelaporan SPT Tahunan orang pribadi:
Berikut modul pelaporan SPT Tahunan badan:
Modul Coretax dari DJP
Modul layanan Wajib Pajak. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Layanan Wajib Pajak (Taxpayer Services)
Modul Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Modul Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi
Modul Pendaftaran Wajib Pajak Badan. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Modul Pendaftaran Wajib Pajak Badan.
Modul Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Modul Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah
Modul Pendaftaran Wajib Pajak PMSE. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Modul Pendaftaran Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Modul Penghapusan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Modul Penghapusan NPWP
Modul Perubahan Status Wajib Pajak. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Modul Perubahan Status Wajib Pajak
Modul Perubahan Data Wajib Pajak. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Modul Perubahan Data Wajib Pajak
Modul Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Tata Cara Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Modul Permohonan Sertifikat Digital di Coretax. Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait Modul Permohonan Kode Otorisasi DJP atau Sertifikat Digital
Bahan Sosialisasi Coretax:
TaxPayer Account Management
Manajemen akun wajib pajak merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk tiap wajib pajak yang menampilkan profil serta hak dan kewajiban perpajakan yang komprehensif dan terkini.
Informasi terkini dan komprehensif tersebut dapat diakses oleh wajib pajak kapan saja dan dimana saja melalui portal wajib pajak.
Untuk menunjang tampilan informasi tersebut, proses bisnis TAM mengelola informasi yang berasal dari proses bisnis yang relevan seperti proses bisnis registrasi, SPT, pembayaran, layanan perpajakan dan proses bisnis relevan lainnya.
Definisi Perpajakan
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Undang-Undang Bea Meterai adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan selain pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bea Meterai.
Pajak Karbon adalah pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Pajak Penjualan (PPn) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951.
Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/ atau ekspor jasa kena pajak.
Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan/ atau perolehan jasa kena pajak dan/ atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/ atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/ atau impor barang kena pajak.
Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan danan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
Contact Center adalah saluran interaksi antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik yang dikelola unit tertentu di Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
Waktu Indonesia Barat adalah waktu Indonesia barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden tentang pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 3 (tiga) wilayah waktu.
Akun Wajib Pajak adalah tempat pencatatan, penyimpanan, dan penyampaian dokumen, data, dan/ atau informasi terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak maupun dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yang diidentifikasi menggunakan nomor pokok wajib pajak.
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik ( electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Surat Ketetapan Pajak (skp) adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar.
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
Kode Otorisasi adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.
Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Instansi Pemerintah Pusat adalah satuan kerja pada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural, termasuk badan layanan umum, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Instansi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk badan layanan umum daerah, selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Instansi Pemerintah Desa adalah unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna anggaran pendapatan dan belanja desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKPPBB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar.
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administratif, surat keputusan penghapusan sanksi administratif, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, surat keputusan pemberian imbalan bunga, surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, surat keputusan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan, atau surat keputusan persetujuan bersama.
Surat Keputusan Persetujuan Bersama adalah surat keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti kesepakatan dalam persetujuan bersama.
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pemotongan pajak oleh pihak ketiga, atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
pengurangan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak; atau
penolakan atas permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
penghapusan sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Tagihan Pajak; atau
penolakan atas permohonan penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau
penolakan atas permohonan pengurangan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
pengurangan atas materi penetapan yang tidak benar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Tagihan Pajak;
pengurangan atas jumlah pajak yang tidak benar dalam surat pemberitahuan pajak terutang;
pengurangan jumlah pokok pajak, jumlah selisih pokok pajak, dan/ atau denda administratif yang tidak benar dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau
penolakan atas permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi mengenai:
pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; atau
penolakan atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu.
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
Segel Elektronik adalah data elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan dari Informasi Elektronik dan/ a tau Dokumen Elektronik yang digunakan oleh badan usaha atau instansi.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang bangsa Indonesia asli atau orang bangsa lain yang telah disahkan sebagai warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) adalah nomor identitas yang diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak.
Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali untuk Pajak Penghasilan dapat menggunakan tahun buku dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
Wajib Pajak Nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Surat Keterangan Warga Negara Indonesia Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Warga Negara Indonesia memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri.
Penghapusan Nomor Pokok WajibPajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Kantor Virtual (virtual office) atau Kantor Bersama (coworking space), yang selanjutnya disebut Kantor Virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh Pengusaha jasa kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (serviced office).
Warga Negara Asing (WNA) adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak.
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Bagian Tahun Pajak adalah bagian darijangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
Kontrak Kerja Sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemberitahuan bahwa objek pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.
Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau badan pengelola migas Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga Online Single Submission (OSS) adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal.
Nomor Objek Pajak (NOP) adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/ atau bangunan yang merupakan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor perhutanan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan mineral atau batubara, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor lainnya.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Objek Pajak menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang dilampiri dengan lampiran surat pemberitahuan Objek Pajak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat pemberitahuan Objek Pajak.
Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak dalam bentuk Dokumen Elektronik.
Pendataan adalah kegiatan Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/ atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan.
Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, objek Pajak Pertambahan Nilai dan/ atau bukan objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Masa Pajak.
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, Badan, atau Instansi Pemerintah tersebut.
Pihak Lain adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administratif.
Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan pemnJauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.
Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dihasilkan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara.
Collecting Agent adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valas, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valas yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara.
Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Negara melalui Collecting Agent.
Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Collecting Agent atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara dan nomor transaksi bank/nomor transaksi pos/nomor transaksi lembaga persepsi lainnya sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak adalah surat setoran atas penerimaan negara dalam rangka impor berupa bea masuk, denda administrasi, penerimaan pabean lainnya, cukai, penerimaan cukai lainnya, jasa pekerjaan, bunga dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Pertambahan Nilai Impor, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah Impor.
Bukti Pemindahbukuan adalah bukti yang menunjukkan pemindahbukuan.
Pemindahbukuan (Pbk) adalah suatu memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa bendahara umum negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) adalah satuan kerja penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Badan Pengelola Migas Aceh adalah suatu badan pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).
Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau Jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
Bank Persepsi Valas adalah bank devisa yang ditunjuk oleh kuasa bendahara umum negara pusat untuk menerima setoran penerimaan negara dalam mata uang asing dari dalam negeri dan/ atau luar negeri.
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi Utang Pajak dan/ atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.
Penghasilan Bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/ atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean adalah surat ‘penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administratif, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administratif, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.
Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor adalah formulir penagihan untuk menagih bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tern pat penimbunan berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, yang diterbitkan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan Pajak Dalam Rangka Impor.
Surat Penetapan Pabean adalah surat penetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administratif, serta penetapan Direktur J enderal Bea dan Cukai a tau pejabat bea dan cukai.
Persetujuan Bersama adalah hasil yang telah disepakati dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh pejabat berwenang dari pemerintah Indonesia dan pejabat berwenang dari pemerintah mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sehubungan dengan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) yang telah dilaksanakan.
Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bidang perpajakan ( competent authority) atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berisi status domisili (resident) subjek pajak luar negeri dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
Arsip Data Komputer adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan se bagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/ a tau pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas pemotongan dan/ a tau pemungutan Pajak Penghasilan, dan/ a tau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Lifting adalah sejumlah minyak bumi dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan ( custody transfer point).
Real Estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya.
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah kontrak investasi kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar modal.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UndangUndang Pajak Penghasilan.
Penelitian Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Special Purpose Company (SPC) adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh dana investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling kurang 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan dana investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
Dana Investasi Real Estat (DIRE) adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat, aset yang berkaitan dengan Real Estat, dan/ atau kas dan setara kas.
Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah informasi mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan badan pelaksana.
Uplift adalah imbalan yang diterima oleh Kontraktor sehubungan dengan penyediaan dana talangan untuk pembiayaan operasi kontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan kewajiban partisipasi Kontraktor lain, yang ada dalam satu Kontrak Kerja Sama, dalam pembiayaan.
Partisipasi Interes (PI) adalah hak, kepentingan, dan kewajiban kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bidang minyak dan gas bumi.
Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan, serta kegiatan lain yang mendukungnya.
Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
Uang Persediaan adalah uang muka kerja dalamjumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Badan yang baru terdaftar pada suatu Tahun Pajak, termasuk Wajib Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pengambilalihan usaha dan/ a tau perubahan bentuk badan usaha.
Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Lainnya adalah Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negen maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ a tau kegiatan pada bidang tertentu.
Perseroan adalah perseroan terbatas dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan oleh pemegang saham Wajib Pajak luar negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asurans1 umum dan perusahaan asuransi jiwa.
Dividen adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham.
Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price) adalah harga minyak mentah yang ditetapkan oleh pemerintah dengan suatu formula dalam rangka pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/ atau gas bumi serta penjualan minyak mentah bagian pemerin tah yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama minyak bumi dan/ atau gas bumi.
Overlifting Kontraktor adalah kelebihan pengambilan minyak dan/ atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
Underlifting Kontraktor adalah kekurangan pengambilan minyak dan/ atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.
Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem settlement terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
Nomor Transaksi Bank adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara yang diterbitkan bank persepsi atau Bank Persepsi Valas
Operator adalah Kontraktor atau dalam hal Kontraktor terdiri atas beberapa pemegang Partisipasi Interes, salah satu pemegang Partisipasi Interes yang ditunjuk sebagai wakil oleh pemegang Partisipasi Interes lainnya sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
Partner adalah Kontraktor yang memiliki Partisipasi Interes dalam suatu Wilayah Kerja dan tidak bertindak sebagai Operator.
Barang Bawaan adalah Barang Kena Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibeli oleh turis asing dari Pengusaha Kena Pajak toko retail dan dibawa keluar Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara.
Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang selanjutnya disebut Turis Asing adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain.
Pengusaha Kena Pajak Toko Retail adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak melalui toko retail.
Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara adalah unit khusus dari Kantor Pelayanan Pajak, yang lokasi kerjanya meliputi suatu tempat sebelum check in counter di bandar udara dan bertugas memproses permintaan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing.
Konter Pemeriksaan Barang Bawaan yang selanjutnya disebut Konter Pemeriksaan adalah bagian dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas memeriksa Barang Bawaan.
Formulir Permintaan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai adalah formulir yang digunakan oleh Turis Asing untuk meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Bawaan.
Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
Konter Pembayaran adalah bagian dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara yang bertugas mengembalikan Pajak Pertambahan Nilai yang bernilai kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh Turis Asing.
Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Uang Persediaan untuk membayar pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing.
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan Uang Persediaan.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang diterbitkan untuk membayar Uang Persediaan Pengembalian Pajak.
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar dengan membebani daftar isian pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan Uang Persediaan yang telah dipakai.
Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang diterbitkan untuk menggantikan Uang Persediaan Pengembalian Pajak yang telah digunakan.
Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor / satuan kerja kementerian negara/ lembaga pemerin tah nonkementerian.
Tambahan Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan.
Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Tambahan Uang Persediaan untuk membayar pengembalian Pajak Pertambahan Nilai bagi Turis Asing.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan tambahan Uang Persediaan.
Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak adalah Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang diterbitkan untuk membayar Tambahan Uang Persediaan Pengembalian Pajak.
Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean untuk dimanfaatkan oleh penerima ekspor Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean.
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/ atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak tidak berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana diatur dalam UndangUndang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
Penerima Jasa adalah orang pribadi atau Badan yang menerima a tau seharusnya menerima penyerahan J asa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut.
Pengembalian Barang Kena Pajak adalah pengembalian Barang Kena Pajak baik sebagian maupun seluruhnya oleh pembeli Barang Kena Pajak.
Pembatalan Jasa Kena Pajak adalah pembatalan Jasa Kena Pajak baik sebagian maupun seluruh hak atau fasilitas atau kemudahan oleh Penerima Jasa.
Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
Perusahaan Asuransi Syariah adalah Perusahaan Asuransi umum syariah dan Perusahaan Asuransi jiwa syariah.
Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang terdiri dari pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik luar negeri, dan/ atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam negeri.
Pedagang Luar Negeri adalah orang pribadi atau Badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pemanfaat barang di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
Penyedia Jasa Luar Negeri adalah orang pribadi atau Badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pemanfaat Jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
Pemanfaat Barang adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Barang Kena Pajak tidak berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
Pemanfaat Jasa adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Negeri adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean.
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Luar Negeri adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean.
Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk Informasi Elektronik atau digital meliputi baik barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada peranti lunak, multimedia, dan/ atau data elektronik.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis peranti lunak.
Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
Sarana Elektronik adalah sarana komunikasi melalui sistem elektronik yang digunakan dalam perdagangan Aset Kripto, diantaranya mencakup pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran atau penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan perjanjian.
Penjual Aset Kripto adalah orang pribadi a tau Badan yang melakukan penjualan dan/ atau pertukaran Aset Kripto.
Penambang Aset Kripto adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan verifikasi transaksi Aset Kripto untuk mendapatkan imbalan berupa Aset Kripto, baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok penambang Aset Kripto (mining pool).
Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/ a tau memfasilitasi transaksi Penjual Aset Kripto atau pembeli Aset Kripto.
Pembeli Aset Kripto adalah orang pribadi atau Badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Aset Kripto dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Aset Kripto tersebut.
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen berupa formulir kertas atau Dokumen Elektronik yang memuat data atau informasi pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan tertentu dan kedudukannya dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi berformat standar.
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong/ dipungut.
Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan di Daerah-daerah Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi dan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun dan/ atau dirakit lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
Aktiva Tak Berwujud adalah aktiva tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan a tau dipindahtangankan.
Kegiatan Usaha Utama adalah bidang usaha dan jenis produksi sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal, atau perizinan berusaha pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau fasilitas Pajak Penghasilan.
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ( Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem Online Single Submission adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
Saat Mulai Berproduksi Komersial adalah saat pertama kali hasil produksi atau Jasa dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/ a tau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/ atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau Badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
Komersialisasi adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/atau jasa hasil Penelitian dan Pengembangan.
Pemberi Kerja adalah Badan hukum atau Badan-Badan lainnya yang mempekerjakan Warga Negara Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
