Tax planning adalah upaya legal wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak melalui pemilihan alternatif yang diatur oleh peraturan perpajakan, tanpa melanggar hukum. Ya, tax planning itu legal. Kalau illegal namanya tax evasion.
Ada tiga istilah yang sering digunakan, yaitu tax planning, tax avoidance, dan tax evasion. Berikut sedikit penjelasan:
Tax planning adalah strategi legal dan sah yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan.
Contoh:
- Memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah
- Memilih metode penyusutan aset yang paling pendek masa manfaatnya sesuai ketentuan.
- Mengatur transaksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang komprehensif.
🟢 Tujuannya: Efisiensi biaya dan optimalisasi keuntungan setelah pajak 🟢 Status hukum: Sah dan tidak menimbulkan sengketa.
⚠️ Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)
Ini adalah upaya mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum atau ketidaksempurnaan dalam regulasi. Secara teknis masih legal, tapi sering dianggap tidak etis karena bertentangan dengan semangat undang-undang.
Contoh:
- Transfer pricing antar perusahaan afiliasi, pada saat pemeriksaan masih sering dispute karena fiskus menggunakan data pembanding yang berbeda.
- Menyimpan keuntungan di negara tax haven atau negara dengan tarif lebih rendah, seolah-olah induk dari perusahaan di Indonesia, atau dibuat transaksi antar perusahaan afiliasi.
🟡 Tujuannya: Minimalkan pajak secara legal tapi kontroversial 🟡 Status hukum: Legal tapi berada di “zona abu-abu”.
❌ Tax Evasion (Penggelapan Pajak)
Ini adalah tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran pajak, seperti memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan penghasilan.
Contoh:
- Tidak melaporkan sebagian penjualan. Omset sebagian yang dilaporkan.
- Membuat biaya fiktif untuk memperkecil laba. Biaya dibesar-besarkan agar laba menjadi lebih kecil.
- Menyembunyikan aset atau pendapatan.
🔴 Tujuannya: Hindari pajak sepenuhnya dengan cara melanggar hukum 🔴 Status hukum: Ilegal dan bisa dikenakan sanksi pidana.
Podcast tax planning dalam 23 menit
Fungsi Pajak Bagi Pemerintah
Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung.
Sistem perpajakan memegang peran sentral dalam suatu negara, tidak hanya sebagai pilar fiskal tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial.
Dalam kerangka ekonomi modern, pajak berfungsi sebagai alat vital untuk mendanai pengeluaran publik dan memengaruhi perilaku ekonomi.
Fungsi utama pajak dapat diklasifikasikan ke dalam empat pilar fundamental. Pertama, Fungsi Anggaran (Budgetary Function), yang menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang paling signifikan.
Dana yang terkumpul ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur vital, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Penerimaan APBN Indonesia, sekitar 82% berasal dari penerimaan perpajakan.
Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan nasional.
Kedua, Fungsi Regulasi (Regulatory Function), di mana pajak digunakan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku ekonomi dan sosial.
Pemerintah dapat mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada barang impor untuk melindungi industri domestik atau memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu.
Ketiga, Fungsi Redistribusi (Redistributive Function), yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.
Melalui sistem pajak progresif, individu atau badan dengan kemampuan finansial yang lebih besar dikenakan pajak dengan persentase yang lebih tinggi.
Hasil dari pemungutan ini kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk program kesejahteraan sosial, seperti subsidi dan bantuan pendidikan, yang secara langsung menguntungkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Keempat, Fungsi Stabilisasi (Stabilization Function), yang memungkinkan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian.
Selama periode resesi, tarif pajak dapat diturunkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi.
Sebaliknya, pada saat inflasi tinggi, pajak dapat dinaikkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan meredam tekanan harga.
Fungsi ini menjadikan kebijakan perpajakan sebagai komponen integral dari kebijakan fiskal makroekonomi.
Antara Legalitas Versus Etika
Manajemen pajak adalah strategi komprehensif yang dirancang untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dengan tujuan memenuhi kewajiban pajak secara benar sambil meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.
Dalam spektrum manajemen pajak, terdapat tiga konsep utama yang sering disalahpahami: perencanaan pajak, penghindaran pajak, dan penggelapan pajak.
Pertama, Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah langkah proaktif yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengatur aktivitas keuangannya agar beban pajak menjadi minimal.
Kedua, Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan (loopholes) dalam peraturan perpajakan.
Meskipun secara teknis tidak melanggar hukum, praktik ini seringkali beroperasi di area abu-abu etika dan legalitas.
Terdapat perdebatan tentang sejauh mana penghindaran pajak dapat dianggap etis, terutama jika dilakukan secara agresif.
Skema penghindaran pajak yang agresif sering kali melibatkan transaksi kompleks, seperti transfer pricing atau penggunaan perusahaan di negara-negara suaka pajak (tax havens), yang bertujuan untuk menggerus basis pajak di negara sumber penghasilan.
Sebagai respons terhadap praktik ini, organisasi global seperti OECD telah menginisiasi proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang bertujuan untuk memastikan bahwa laba dikenakan pajak di mana nilai ekonomi tersebut diciptakan.
Proyek ini menunjukkan bahwa meskipun suatu praktik mungkin legal secara teknis, otoritas pajak internasional dan domestik semakin gencar memerangi strategi yang dianggap menggerus penerimaan negara secara tidak adil.
Ketiga, Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah tindakan ilegal yang melanggar hukum perpajakan.
Ini termasuk tindakan seperti tidak melaporkan sebagian pendapatan, menyembunyikan aset di luar negeri, atau memalsukan biaya untuk mengurangi laba kena pajak.
Di Indonesia, penggelapan pajak masih menjadi isu yang signifikan, dipicu oleh rendahnya moral pajak dan persepsi bahwa risiko tertangkap masih kecil.
Di era Coretax, risiko tertangkap oleh kantor pajak semakin besar. Hal ini karena Coretax sudah menggabungkan berbagai sumber informasi dan diolah menjadi alat pengawasan.
Perbedaan mendasar antara ketiga konsep ini terletak pada legalitasnya. Perencanaan pajak dan penghindaran pajak (yang tidak agresif) beroperasi dalam koridor hukum, sedangkan penggelapan pajak secara jelas berada di luar koridor hukum.
Prinsip dan Persyaratan Tax Planning
Agar suatu strategi tax planning dapat dikatakan efektif dan berkelanjutan, terdapat beberapa persyaratan utama yang harus dipenuhi.
Pertama, strategi tax planning harus mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.
Tax planning yang baik berpegang teguh pada prinsip legalitas untuk menghindari sanksi hukum di kemudian hari.
Kedua, strategi tax planning harus masuk akal secara bisnis (business sensible).
Keputusan pajak tidak boleh dibuat secara terpisah dari strategi bisnis perusahaan secara keseluruhan.
Sebaliknya, tax planning harus terintegrasi dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, seperti meningkatkan efisiensi operasional atau mengoptimalkan arus kas.
Ketiga, setiap strategi harus didukung oleh bukti dan dokumentasi yang memadai.
Semua transaksi dan keputusan yang memengaruhi perhitungan pajak harus memiliki dasar yang jelas dan dapat diverifikasi, seperti perjanjian kontrak, faktur, dan catatan akuntansi.
Dokumentasi yang rapi adalah kunci untuk meminimalkan risiko sengketa pajak dan membuktikan kepatuhan kepada otoritas pajak.
Tanpa bukti yang kuat, suatu strategi tax planning yang sah pun bisa ditolak oleh pemeriksa pajak.
Pemeriksa pajak dapat melakukan koreksi positif jika tidak ada bukti yang kuat.
Secara ringkas, strategi umum tax planning yaitu:
Penghematan Pajak, dilakukan dengan cara menggunakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) misalnya gaji, bunga pinjaman, penyusutan, training.
Penundaan Pembayaran Pajak, dilakukan dengan cara menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya (tanpa melanggar aturan).
Optimalisasi Kredit Pajak, misalnya untuk PPh badan dengan memanfaatkan PPh Pasal 22 (pemungutan), PPh Pasal 23 (dipotong oleh pihak pemberi penghasilan), PPh Pasal 25 (pembayaran pajak tahun berjalan), dan PPh Pasal 24 (pajak yang dibayar di luar negeri).
Pemanfaatan Insentif, yaitu memanfaatkan tax holiday jika memenuhi syarat, tax allowance, fasilitas PPN, super deduction untuk R&D/pelatihan.
Transfer Pricing & International Tax Planning
PPh untuk UMKM, antara Final vs Umum
Sistem perpajakan di Indonesia menawarkan dua skema utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final dan PPh dengan tarif umum.
Pilihan di antara keduanya merupakan keputusan strategis yang krusial bagi keberlangsungan bisnis.
PPh Final, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 55 Tahun 2022, dikenakan tarif PPh final 0,5% bagi Wajib Pajak (WP) dengan peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.
PP 55 tahun 2022 sampai dengan tulisan ini dibuat, belum diubah. Walaupun seharusnya sudah diubah untuk mengakomodir “perluasan” penggunaan PPh final.
Keunikan dari skema PPh final 0,5% adalah adanya fasilitas khusus bagi WP Orang Pribadi (OP), di mana penghasilan bruto hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh final sama sekali.
Dasar hukum fasilitas tidak dikenakan PPh hingga Rp500 juta adalah Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang PPh yaitu PTKP bagi yang menggunakan PPh final 0,5%.
Ketentuan ini berlaku secara kumulatif, dihitung sejak masa pajak pertama dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Di sisi lain, skema PPh Umum dikenakan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang.
Tarif PPh Umum bersifat progresif untuk WP OP, mulai dari 5% hingga 35%, dan tarif tunggal 22% untuk WP Badan.
Berdasarkan pengalaman, banyak Wajib Pajak yang “salah prosedur” memilih pembukuan. Ketentuannya, jika tahun pertama akan memilih PPh umum, maka harus “dilaporkan” ke kantor pajak. Jika tidak maka dianggap memilih PPh final.
Wajib Pajak badan yang pada tahun pertama diperkirakan akan rugi, maka wajib untuk memilih PPh umum dan pembukuan. Hal ini supaya kerugiannya dapat diakui. Dan karena rugi, perusahaan tidak bayar pajak.
Keputusan untuk memilih antara kedua skema ini bukanlah sekadar pilihan kemudahan administrasi.
Perbedaan mendasar terletak pada bagaimana laba usaha diperlakukan. Skema PPh final menawarkan kemudahan dan kepastian karena pajak dihitung langsung dari omzet, menjadikannya pilihan ideal untuk UMKM dengan margin keuntungan tinggi.
Sebaliknya, bagi bisnis dengan margin keuntungan rendah atau yang sedang mengalami kerugian, PPh Umum dapat menjadi pilihan yang lebih menguntungkan karena memungkinkan pengakuan biaya-biaya operasional sebagai pengurang penghasilan, yang pada akhirnya dapat mengurangi atau bahkan meniadakan pajak terutang.
Jika bisnis mengalami kerugian, tidak ada PPh yang harus dibayar dalam skema PPh Umum, yang tidak mungkin terjadi dalam skema PPh Final.
Oleh karena itu, perencanaan pajak yang cermat akan menganalisis profil laba-rugi bisnis, bukan hanya omzet, untuk menentukan skema mana yang memberikan efisiensi pajak terbesar dalam jangka panjang.
Pembukuan versus Pencatatan
Kepatuhan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang memadai.
Pembukuan (bookkeeping) adalah sistem pencatatan yang komprehensif yang diwajibkan bagi WP Badan dan WP OP yang memiliki peredaran bruto di atas Rp4,8 Miliar.
Bagi Wajib Pajak Badan, menyelenggarakan pembukuan hukumnya wajib, walaupun PPh dihitung secara final.
Pembukuan harus mencatat semua transaksi terkait harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur secara khusus di ketentuan peraturan perpajakan.
Tujuan menyelenggarakan pembukuan adalah untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kegiatan usaha yang sebenarnya.
Sebagai alternatif, Pencatatan adalah proses yang lebih sederhana, yang diwajibkan bagi WP OP yang peredaran brutonya di bawah Rp4,8 Miliar dan memilih untuk tidak menyelenggarakan pembukuan.
Pencatatan mencakup pengumpulan data teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang.
Wajib Pajak yang menggunakan pencatatan dapat menghitung penghasilan neto mereka menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), yang merupakan persentase penghasilan neto yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
Kelemahan menggunakan NPPN adalah keuntungan bersih tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Bahkan tarif NPPN untuk menghitung penghasilan neto cenderung lebih besar.
| Aspek | Pembukuan | Pencatatan / NPPN |
| Kewajiban WP | Wajib untuk WP Badan dan WP OP dengan omzet > Rp4,8 Miliar | Pilihan untuk WP OP dengan omzet < Rp4,8 Miliar |
| Dasar Perhitungan | Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya riil (termasuk kerugian) | Penghasilan bruto dikalikan persentase Norma yang ditetapkan DJP |
| Pencerminan Keadaan | Sangat sesuai dengan keadaan sebenarnya | Seringkali laba bersih lebih besar dari kenyataan |
| Kemampuan Deduksi | Dapat membiayakan semua biaya fiskal (termasuk penyusutan) | Tidak dapat membiayakan biaya secara rinci |
| Manajemen Rugi | Kerugian dapat dikompensasi ke tahun berikutnya | Tidak dapat mengkompensasi kerugian |
| Tingkat Kerumitan | Kompleks, membutuhkan keahlian akuntansi | Sederhana, hanya mencatat omzet |
Pemilihan Bentuk Usaha dan Implikasi Pajak
Pemilihan bentuk hukum suatu entitas bisnis—apakah Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau bentuk lainnya—memiliki implikasi pajak yang berbeda yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pajak.
PT dikenai PPh Badan dengan tarif tunggal (22%), dan pembagian laba dalam bentuk dividen kepada pemegang saham juga dikenai PPh Final 10%, yang dikenal sebagai pajak berganda.
Sebaliknya, pada CV, laba yang dibagikan kepada pemilik dalam bentuk prive tidak dikenakan pajak di tingkat individu karena sudah dikenai PPh Badan.
Keputusan strategis bagi pemilik bisnis adalah bagaimana cara paling efisien untuk mengambil keuntungan dari perusahaan. Pilihan yang tersedia adalah Gaji/Bonus, Dividen, Sewa, atau Prive.
Gaji/Bonus: Kelebihan utamanya adalah dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga mengurangi PPh Badan. Namun, gaji dikenai PPh Pasal 21 dengan tarif progresif yang bisa sangat besar jika penghasilan tinggi.
Dividen: Dikenai PPh Final 10% dan tidak dapat mengurangi laba perusahaan. Dividen harus dibagikan berdasarkan proporsi kepemilikan saham, yang mungkin tidak ideal jika kontribusi pemilik berbeda.
Prive: Hanya berlaku untuk CV dan tidak dikenai pajak di tingkat individu, tetapi juga tidak dapat mengurangi laba perusahaan.
Sewa: Jika pemilik memiliki aset (misalnya properti) yang digunakan untuk usaha, menyewakannya kepada perusahaan akan dikenai PPh Final 10%.
Biaya sewa ini dapat menjadi pengurang PPh Badan, menjadikannya strategi yang efisien.
Perbandingan antara mengambil keuntungan sebagai gaji atau dividen menunjukkan adanya titik impas yang bergantung pada jumlah keuntungan.
Laporan ini akan menggunakan data komparatif yang menunjukkan bahwa sampai pada jumlah keuntungan tertentu, mengambil keuntungan dalam bentuk gaji mungkin lebih menguntungkan karena total beban pajak (PPh Badan + PPh OP) lebih rendah daripada skema dividen.
Namun, di atas titik tersebut, dividen menjadi pilihan yang lebih efisien karena tarif PPh finalnya yang lebih rendah daripada tarif progresif PPh OP yang berlaku.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan di setiap tahap rantai produksi dan distribusi.
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.
Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku paling lambat 1 Januari 2025.
Walaupun dalam kenyataannya di tahun 2025 tarif efektif PPN 11%. Secara ketentuan memang 12% tapi menggunakan nilai lain dengan dikalikan 11/12 sehingga secara efektif menjadi 11%.
Perencanaan pajak yang efektif dalam konteks PPN tidak hanya sebatas kepatuhan, tetapi juga mencakup strategi untuk mengelola cash flow.
Misalnya, Wajib Pajak dapat mengoptimalkan kredit pajak masukan yang dapat mengurangi PPN terutang.
Untuk bisnise-commerce, yang sering kali memiliki omzet besar namun margin kecil, pemahaman yang matang tentang kapan kewajiban PKP dimulai dan bagaimana mengelola PPN yang dipungut sangat vital untuk menghindari masalah finansial di kemudian hari.
Pre-Tax Money dalam Tax Planning
Dalam konteks tax planning (perencanaan pajak), pre-tax money digunakan sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.
Pre-tax money diposisikan sebagai “alat” untuk mengarahkan sebagian pendapatan bruto ke dalam pos-pos pengurang pajak yang sah, sehingga penghasilan kena pajak (taxable income) lebih kecil. Strategi ini legal dan berbeda dengan tax evasion (penghindaran pajak ilegal), karena dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Prinsip utamanya adalah mengalokasikan sebagian pendapatan bruto sebelum terkena pajak ke dalam pos-pos yang diakui secara fiskal sehingga dapat menurunkan penghasilan kena pajak (PKP).
Caranya: Pre-tax money dialokasikan terlebih dahulu ke biaya atau instrumen tertentu sebelum pendapatan dikenai pajak. Dengan cara ini, penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak (taxable income) lebih kecil. Hasil akhirnya adalah penghematan pajak (tax saving) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan.
Contoh Penerapan pada Badan Usaha:
Biaya-biaya deductible: mengoptimalkan biaya yang diakui fiskal seperti biaya gaji, tunjangan kesehatan karyawan, penyusutan aset sesuai aturan fiskal.
Prepaid expense berbasis pre-tax money: misalnya pembayaran premi asuransi bisnis atau dana pensiun karyawan.
Pencadangan tertentu yang diperbolehkan UU Pajak: seperti cadangan piutang tak tertagih untuk bank/lembaga pembiayaan.
Contoh Penerapan pada Individu:
Kontribusi dana pensiun (DPLK, BPJS Ketenagakerjaan, atau retirement plan lain): kontribusi diambil dari pre-tax money sehingga mengurangi PKP.
Asuransi kesehatan atau iuran tertentu yang diakui fiskal: dipotong dari gaji sebelum pajak dikenakan.
Program benefit karyawan (fringe benefit) yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan sehingga beban pajak pribadi lebih ringan.
Contoh Pre-Tax Dengan Meningkatkan Biaya Gaji dan Tunjangan Karyawan
- Skenario: Sebuah perusahaan memiliki laba sebelum pajak Rp10 miliar. Jika laba tersebut langsung dikenakan PPh Badan 22%, maka beban pajak Rp2,2 miliar.
- Strategi Tax Planning: Perusahaan mengalokasikan sebagian laba dalam bentuk kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1 miliar.
- Hasil:
- Laba fiskal berkurang menjadi Rp9 miliar.
- PPh Badan = 22% × Rp9 miliar = Rp1,98 miliar.
- Penghematan pajak = Rp220 juta, sambil meningkatkan kesejahteraan karyawan.
Pre-Tax Dengan Biaya Penyusutan Aset Tetap
- Skenario: Perusahaan membeli mesin produksi seharga Rp5 miliar. Jika langsung dicatat sebagai beban sekali gus, akan ditolak secara fiskal.
- Strategi Tax Planning: Menggunakan metode penyusutan fiskal sesuai UU PPh (misalnya masa manfaat 8 tahun, tarif saldo menurun 25%).
- Hasil:
- Tahun pertama, penyusutan fiskal Rp1,25 miliar.
- Beban ini mengurangi laba kena pajak.
- Tanpa penyusutan, pajak lebih tinggi; dengan penyusutan, cash flow perusahaan lebih baik karena beban pajak berkurang.
Pre-Tax Dengan Biaya Pelatihan dan Pengembangan SDM
- Skenario: Perusahaan membiayai pelatihan karyawan Rp300 juta.
- Strategi Tax Planning: Mengakui biaya pelatihan sebagai deductible expense (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh).
- Hasil:
- Mengurangi penghasilan kena pajak.
- Memberikan manfaat ganda: tax saving sekaligus peningkatan kualitas tenaga kerja.
📘 Studi Kasus Tax Planning Menggunakan Biaya Deductible
Profil Perusahaan
- Nama: PT Abadi Jaya
- Bidang usaha: manufaktur produk elektronik
- Tahun pajak: 2025
- Laba komersial sebelum pajak: Rp10.000.000.000
- Tarif PPh Badan 2025: 22%
Skenario 1 – Tanpa Tax Planning
- Laba fiskal = Rp10.000.000.000
- PPh Badan = 22% × Rp10.000.000.000 = Rp2.200.000.000
Skenario 2 – Dengan Tax Planning (Mengoptimalkan Biaya Deductible)
Strategi yang dilakukan:
- Kenaikan Gaji & Tunjangan Karyawan
- Alokasi tambahan Rp1.000.000.000
- Deductible expense → mengurangi laba fiskal.
- Penyusutan Mesin Produksi Baru
- Investasi mesin Rp5.000.000.000 (masa manfaat 8 tahun, saldo menurun 25%).
- Beban penyusutan tahun pertama = Rp1.250.000.000 → deductible.
- Biaya Promosi & Representasi
- Rp500.000.000 untuk kampanye digital marketing.
- Sesuai PMK, biaya ini deductible.
- Biaya Pelatihan SDM
- Rp300.000.000 untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- Deductible expense.
Perhitungan Laba Fiskal Setelah Tax Planning
- Laba sebelum pajak = Rp10.000.000.000
- Dikurangi biaya deductible:
- Gaji & tunjangan: Rp1.000.000.000
- Penyusutan fiskal: Rp1.250.000.000
- Promosi & representasi: Rp500.000.000
- Pelatihan SDM: Rp300.000.000
- Total deductible = Rp3.050.000.000
👉 Laba fiskal = Rp10.000.000.000 – Rp3.050.000.000
👉 Laba fiskal = Rp6.950.000.000
PPh Badan Setelah Tax Planning
- PPh Badan = 22% × Rp6.950.000.000
- PPh Badan = Rp1.529.000.000
Perbandingan
| Keterangan | Tanpa Tax Planning | Dengan Tax Planning |
|---|---|---|
| Laba Fiskal | Rp10.000.000.000 | Rp6.950.000.000 |
| PPh Badan (22%) | Rp2.200.000.000 | Rp1.529.000.000 |
| Penghematan Pajak | – | Rp671.000.000 |
Analisis Akademik
- Efisiensi Fiskal
Perusahaan berhasil mengurangi beban pajak sebesar Rp671 juta secara legal. - Value Creation
Strategi tidak hanya mengurangi pajak, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan karyawan, memperkuat kapasitas produksi, membangun brand awareness, dan meningkatkan kompetensi SDM. - Compliance
Semua biaya yang dimanfaatkan termasuk dalam kategori deductible expense berdasarkan Pasal 6 UU PPh dan regulasi turunannya, sehingga strategi ini aman dari perspektif hukum pajak.
