Laporan Kemajuan Asia Initiative 2026 menandai peringatan lima tahun kolaborasi regional dalam meningkatkan transparansi pajak dan mobilisasi sumber daya domestik (DRM) di Asia.
Diluncurkan pada tahun 2021 di bawah Presidensi G20 Indonesia, inisiatif ini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi platform operasional yang menghasilkan dampak finansial nyata.
Hingga tahun 2025, anggota Global Forum di Asia telah berhasil mengidentifikasi tambahan pendapatan (pajak, bunga, dan penalti) setidaknya sebesar EUR 25,7 miliar sejak tahun 2009 melalui pertukaran informasi (EOI) dan investigasi luar negeri.
Dari jumlah tersebut, sebesar EUR 1,6 miliar berhasil diidentifikasi hanya pada tahun 2025.
Keanggotaan inisiatif ini terus berkembang, dari 13 penandatangan awal Deklarasi Bali pada tahun 2022 menjadi 18 anggota pada akhir 2025.
Fokus utama ke depan adalah memperkuat implementasi efektif, persiapan standar aset kripto (CARF), dan keberlanjutan pengembangan kapasitas teknis.
1. Evolusi dan Fondasi Asia Initiative
Asia Initiative didirikan untuk mengatasi tantangan pemulihan pasca-pandemi dengan memperkuat kerja sama pajak internasional.
- Peluncuran dan Mandat: Diluncurkan pada November 2021 dengan dukungan kuat dari Sri Mulyani Indrawati (saat itu Menteri Keuangan Indonesia) dan Masatsugu Asakawa (saat itu Presiden Asian Development Bank).
- Deklarasi Bali (2022): Instrumen politik utama yang menetapkan mandat bagi kerja sama regional untuk melawan penghindaran pajak dan aliran keuangan gelap (IFFs).
- Struktur Kepemimpinan: Dipimpin oleh Co-Chairs yang berganti secara periodik untuk mencerminkan keragaman wilayah. Kepemimpinan tahun 2025 dipegang oleh Armenia dan Maladewa, dengan Jepang bergabung sebagai Co-Chair pada tahun 2026.
- Keanggotaan: Terdiri dari 18 yurisdiksi penandatangan Deklarasi Bali, yang didukung oleh 6 mitra organisasi internasional (seperti ADB, World Bank, dan OECD) serta berbagai donor internasional.
| Kategori Anggota | Yurisdiksi |
|---|---|
| Anggota Asia Initiative (18) | Armenia, Brunei Darussalam, China, Hong Kong (China), India, Indonesia, Jepang, Kazakhstan, Korea, Macau (China), Malaysia, Maladewa, Mongolia, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, Viet Nam. |
| Anggota Global Forum di Asia lainnya | Azerbaijan, Kamboja, Georgia, Sri Lanka, Uzbekistan, Nepal. |
| Pengamat (Observers) | Bangladesh, Bhutan, Kyrgyzstan, Laos, Tajikistan, Timor-Leste, Turkmenistan. |
2. Dampak Finansial dan Mobilisasi Sumber Daya Domestik
Transparansi pajak telah terbukti menjadi alat yang ampuh dalam melindungi basis pajak dan memperkuat ketahanan fiskal di kawasan Asia.
- Total Pendapatan Teridentifikasi (2009-2025): EUR 25,7 miliar.
- Melalui Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI/CRS) dan Program Pengungkapan Sukarela: EUR 15,8 miliar.
- Melalui Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (EOIR) dan Investigasi Lepas Pantai: EUR 9,9 miliar.
- Pencapaian Tahun 2025: Setidaknya EUR 1,6 miliar pendapatan tambahan berhasil diidentifikasi (EUR 1,4 miliar dari CRS dan EUR 200 juta dari EOIR).
- Kontribusi Global: Asia menyumbang sekitar 17,5% dari total tambahan pendapatan yang diidentifikasi secara global oleh anggota Global Forum hingga tahun 2024.
3. Efektivitas Pertukaran Informasi (EOI)
Pertukaran Otomatis Informasi Rekening Keuangan (CRS)
Standar CRS telah mengubah lanskap transparansi di Asia dengan menyediakan data aset luar negeri dalam skala besar.
- Skala Data 2025: Otoritas pajak di Asia menerima informasi mengenai sekitar 76 juta rekening keuangan asing dengan total nilai aset mencapai EUR 4 triliun.
- Pemanfaatan Data: Fokus telah bergeser dari sekadar akses data menuju pencocokan data lanjutan (advanced matching), analisis risiko, dan integrasi sistematis ke dalam proses audit.
Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan (EOIR)
- Aktivitas 2025: Yurisdiksi Asia mengirimkan 2.209 permintaan informasi dan menerima 2.630 permintaan.
- Tren: Terjadi diversifikasi pengguna aktif; jika sebelumnya 5 yurisdiksi mendominasi 94% permintaan, kini 8 yurisdiksi mencakup 90% aktivitas, menunjukkan adopsi yang lebih luas.
Jaringan Kerja Sama
- Terdapat 3.395 hubungan EOI bilateral yang berlaku di Asia.
- 84% dari hubungan ini didasarkan pada Konvensi tentang Bantuan Administratif Timbal Balik dalam Masalah Pajak (MAAC), yang menjadi tulang punggung kerja sama pajak di kawasan tersebut.
4. Masa Depan: Aset Kripto dan PPN/PPnBM
Asia Initiative terus beradaptasi dengan risiko baru dalam lingkungan pajak internasional:
- Crypto-Asset Reporting Framework (CARF): 11 yurisdiksi Asia telah berkomitmen untuk mulai mengimplementasikan pertukaran informasi aset kripto pada tahun 2027 atau 2028 (termasuk Indonesia, Jepang, Kazakhstan, dan Korea).
- EOI untuk PPN/PPnBM (VAT/GST): Dibentuk Kelompok Kerja khusus untuk mengembangkan kompilasi contoh penggunaan EOI guna mendeteksi ketidakpatuhan dalam pajak konsumsi dan melindungi pendapatan negara.
5. Pembangunan Kapasitas dan Inklusivitas
Investasi pada sumber daya manusia tetap menjadi inti keberhasilan Asia Initiative pada tahun 2025:
- Bantuan Teknis: 20 yurisdiksi menerima bantuan bilateral yang disesuaikan.
- Pelatihan: Lebih dari 1.120 pejabat dari 26 yurisdiksi berpartisipasi dalam 28 acara pelatihan.
- Kesetaraan Gender: Lebih dari 52% peserta pelatihan adalah perempuan. Program Women Leaders in Tax Transparency juga terus berlanjut dengan melibatkan peserta dari lima yurisdiksi Asia.
- Program Lokal: Melalui program Train-the-Trainer, 42 pelatih lokal bersertifikat telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.600 pejabat di negara masing-masing.
6. Studi Kasus: Transformasi Armenia
Armenia menjadi contoh sukses transformasi kerangka kerja transparansi pajak melalui komitmen politik dan bantuan teknis yang berkelanjutan.
- Reformasi Hukum: Armenia berhasil menghapus rahasia perbankan untuk tujuan pajak dan meratifikasi MAAC, memperluas jaringan perjanjian dari 40 menjadi lebih dari 150 mitra.
- Pencapaian: Pada tahun 2025, Armenia menerima peringkat keseluruhan “Memuaskan” (Largely Compliant) dalam tinjauan sejawat EOIR Putaran Kedua dan memulai pertukaran data CRS timbal balik pertama mereka.
- Kutipan Kepemimpinan:
Kesimpulan
Laporan tahun 2026 mengonfirmasi bahwa transparansi pajak kini telah menjadi poros strategis administrasi pajak di Asia. Dengan pembaruan mandat hingga tahun 2029, Asia Initiative siap untuk mengonsolidasikan hasil yang telah dicapai, menutup celah hukum yang tersisa, dan menjadikan penggunaan efektif informasi sebagai strategi kepatuhan utama untuk mewujudkan keadilan pajak dan pembangunan berkelanjutan.
Sumber: