Platform Digital Wajib Pungut PPN

Turunan pertama Perpu 1 tahun 2020 di bidang pajak.

Iklan

Sebentar lagi, mulai 1 Juli 2020, Indonesia akan menerapkan PPN bagi ekonomi digital. Pasca Perpu nomor 1 tahun 2020, Indonesia memiliki dasar hukum kuat untuk memajaki ekonomi digital. Platform digital sebentar lagi diwajibkan untuk pungut PPN.

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan menteri keuangan ini didasarkan pada kewenangan yang diberikan Pasal 6 ayat (13) huruf a Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai: tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

Perpu nomor 1 tahun 2020 sekarang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020

Saya kutip dulu landasan di Perpu nomor 1 tahun 2020:

Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6 ayat (3) Perpu 1 tahun 2020.

Pelaku ekonomi digital yang disebutkan di ayat ini adalah

  • pedagang luar negeri,
  • penyedia jasa luar negeri,
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau
  • Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri

Objek PPN Platform Digital

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 berbunyi, “PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud meliputi:

  1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
  2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  3. penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  4. penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3,
  5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  6. perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Contoh pemanfaatan BKP Tidak Berwujud platform digital yaitu streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri.

Penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3 berupa:

  • penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  • penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
  • penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Barang Digital. Pemanfaatan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital.

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020

Pemungut PPN Platform Digital

Pemungut PPN dalam Undang-Undang PPN disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 menentukan kriteria yang wajib dikukuhkan sebagai PKP, yaitu:

  • nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau
  • jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

Pengusaha platform digital tidak harus menerbitkan faktur pajak. Sehingga tidak wajib untuk mendapatkan faktur pajak elektronik (efaktur).

Bukti pungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020

Bukti pungut PPN seperti commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Konsumen di Indonesia

PPN adalah pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi di Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020 mengatur apa yang dimaksud konsumen di Indonesia.

Pembeli atau penerima jasa di Indonesia berupa orang pribadi atau badan dengan kriteria:

  • bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  • melakukan pembayaran menggunakan fasilitas debit, kredit, dan/atau fasilitas pembayaran lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia; dan/atau
  • bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protocol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia.

Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia maksudnya:

  • alamat korespondensi atau penagihan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa terletak/berlokasi/berada di Indonesia; dan/atau
  • pemilihan negara saat registrasi di laman dan/atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Pemungut PPN PMSE adalah Indonesia.

Laporan Pemungut PPN Plaftorm Digital

Berbeda dengan eSPT PPN yang wajib dilaporkan setiap bulan, pemungutan PPN platform digital cukup 3 bulan sekali.

Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Untuk setiap masanya, laporan paling sedikit memuat:

  • jumlah Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa;
  • jumlah pembayaran;
  • jumlah PPN yang dipungut; dan
  • jumlah PPN yang telah disetor.

Semua pelaporan dilakukan melalui kanal daring (online).

Menurut peraturan ini, pemungut PPN PMSE dapat menyetorkan PPN ke kas negara dengan rupiah, US Dollar, atau mata uang asing lainnya. Tetapi dalam prakteknya, setor pajak dalam nominal dollar tidak semua bank menerima. Hanya sedikit bank yang menerima. Apalagi selain US Dollar.

Iklan

Author: Raden Agus Suparman

Petugas pajak sejak 1993 sampai sekarang. Alumni STAN, Universitas Terbuka, dan Universitas Indonesia. Berpengalaman sebagai pemeriksa pajak (1995 sd 2010), kepala seksi di Ditjen Pajak (2010 sd sekarang), dan sejak 2007 admin blog pajaktaxes.blogspot.co.id

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.