Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

Pengecualian bersifat negative list, artinya selain yang disebutkan di Pasal 4 ayat (3) merupakan objek Pajak Penghasilan

Iklan

Tidak semua penghasilan merupakan objek Pajak Penghasilan. Ada beberapa penghasilan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan merinci jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Tetap sebagai penghasilan, tetapi tidak digunggungkan dan diperhitungkan dengan penghasilannya lainnya. Dan tetap wajib dilaporkan di SPT Tahunan PPh.

Berikut rincian Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan :

Bantuan atau Sumbangan dan Harta Hibahan

Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan membagi penghasilan yang dikecualikan menjadi 2 yaitu: bantuan atau sumbangan, dan hibah. Tetapi saya membagi menjadi 3 saja karena sumbangan termasuk zakat. Jadi saya bagi menjadi: bantuan atau sumbangan, zakat atau sumbangan keagamaan, dan harta hibahan.

Bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kata sepanjang maksudnya adalah syarat supaya bantuan atau sumbangan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2009 bahwa bantuan atau sumbangan adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.

Jadi, syarat bantuan atau sumbangan supaya dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, yaitu:

  1. berbentuk uang atau barang;
  2. tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama lainnya yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak diperlakukan sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang dimaksud dengan “zakat” adalah zakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2009, syarat zakat supaya dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, yaitu:

  1. badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
  2. penerima zakat yang berhak.

Begitu juga dengan sumbangan keagamaan, supaya penghasilan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan, Pasal 3  Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2009 mengatur:

Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia adalah sumbangan keagamaan yang diterima oleh:

  1. lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan
  2. penerima sumbangan yang berhak.

Penjabaran Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 245/PMK.03/2008.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 245/PMK.03/2008, harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan yaitu harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh :

  1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu adalah orang tua dan anak kandung.
  2. badan keagamaan, yaitu badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, yang tidak mencari keuntungan.
  3. badan pendidikan, yaitu badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.
  4. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai berikut : :
    • memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
    • memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miyar lima ratus juta rupiah).
  5. badan sosial termasuk yayasan dan koperasi, yaitu badan sosial yang tidak mencari keuntungan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan:
  • pemeliharaan kesehatan;
  • pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo);
  • pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
  • santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
  • pemberian beasiswa;
  • pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
  • kegiatan sosial lainnya.

Pencatatan Harta Hibah di SPT Tahunan

Harta hibah, bantuan, atau sumbangan dibukukan oleh pihak penerima sesuai dengan nilai buku harta hibah, bantuan, atau sumbangan dari pihak pemberi. Selain dibukukan, juga harus dilaporkan di SPT Tahunan.

Namun jika pemberi hibah tidak menyelenggarakan pembukuan, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-11/PJ/1995 bahwa penerima hibah mencatat sebesar NJOP yang tercantum PBB pada saat diterima. Jika SPPT PBB pun tidak ada, maka harus minta surat keterangan dari Kepala KP PBB (mungkin sekarang dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah karena PBB P2 sudah menjadi kewenangan Pemda).

Tetapi jika hibah bukan tanah dan/atau bangunan, maka nilai yang diakui oleh penerima hibah adalah 60% dari nilai pasar pada saat terjadinya pengalihan.

Hal yang sama ditegaskan juga di Surat Edaran nomor SE-18/PJ.31/1992, “dalam hal penyerahan harta hibahan, pemberian bantuan yang bebas pajak, dan warisan, dasar penilaian yang digunakan adalah sama dengan dasar penilaian bagi yang melakukan penyerahan”.

Pengertian Usaha, Pekerjaan, Kepemilikan, dan Pengusahaan

Pemberian hibah, bantuan dan sumbangan yang dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan mensyaratkan tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Maksud hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dijelaskan di Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010, yaitu:

  1. Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan usaha antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima, dapat terjadi apabila terdapat transaksi yang bersifat rutin antara kedua belah pihak.
  2. Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi apabila terdapat hubungan yang berupa pekerjaan, pemberian jasa, atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara kedua pihak tersebut.
  3. Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan atau penguasaan antara Wajib Pajak pemberi dengan Wajib Pajak penerima terjadi apabila terdapat: penyertaan modal, atau hubungan penguasaan.

Penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan hubungan penguasaan secara langsung atau tidak langsung diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan.

Warisan.

Harta warisan yang diterima oleh ahli waris bukan merupakan penghasilan bagi ahli waris. Tetapi jika harta warisan tersebut menghasilkan penghasilan, tentu merupakan objek pajak penghasilan.

Contoh: Tuan Muda mendapatkan warisan berupa saham. Saat saham diterima oleh Tuan Muda, bukan objek pajak penghasilan. Tetapi jika saham tersebut menghasilkan dividen, tentu atas dividen tersebut terutang pajak penghasilan.

Warisan dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-undang Pajak Penghasilan.

Namun demikian, dalam penerapannya, untuk harta berupa tanah dan/atau bangunan terdapat syarat harta warisan. Direktur Jenderal Pajak mengatur bahwa harta warisan harus sudah dilaporkan di SPT Tahunan sebelum dibagikan.

2469110_s5191625813212005413.jpg

Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2015 tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Karena Warisan mengatur:

SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan hanya diberikan apabila tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pewarisan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris, kecuali pewaris memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Dokumen SKB PPh diperlukan jika tanah dan/atau bangunan akan dialihkan ke pihak ahli waris. Pengalihan dari pewaris ke ahli waris dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Tetapi jika tanah kemudian dijual oleh ahli waris kepada orang lain, tentu terutang pajak penghasilan.

Harta Termasuk Setoran Tunai Yang Diterima oleh Badan Sebagai Pengganti Saham atau Sebagai Pengganti Penyertaan Modal.

Pasal 4 ayat (3) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, dikecualikan dari objek pajak.

Bagian penjelasan menyebutkan, “Pada prinsipnya harta, termasuk setoran tunai, yang diterima oleh badan merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi badan tersebut. Namun karena harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, maka berdasarkan ketentuan ini, harta yang diterima tersebut bukan merupakan objek pajak.”

Bukan objek pajak penghasilan maksudnya dari sisi perseroan. Perseroan mendapatkan tambahan kemampuan ekonomis atas tambahan harta tersebut. Tetapi atas tambahan kemampuan ekonomis ini bukan objek pajak penghasilan.

Sebaliknya dari sisi pemegang saham yang menyerahkan harta, tidak ada tambahan kemampuan ekonomis. Hanya terjadi “perubahan bentuk” harta, yaitu dari uang tunai menjadi saham, atau dari tanah menjadi saham, dan sebagainya.

Jika tidak ada perubahan bentuk, bagi pemegang saham, penambahan nilai saham merupakan objek pajak penghasilan. Contoh Saham Bonus ex konversi Agio Saham (SE – 18/PJ.41/1993), pencatatan saham tanpa ada penyerahan harta atau tanpa ada setoran uang (Pasal 4 (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan).

Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, Kecuali Yang Diberikan Oleh Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak Yang Dikenakan Secara Final atau Wajib Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Khusus (Deemed Profit).

Imbalah dalam bentuk natura merupakan imbalan bukan dalam bentuk uang. Bisa berbentu barang selain uang. Pemberian yang diterima dalam bentuk natura bukan objek pajak penghasilan. Contoh: upah bagi karyawan yang dibayar dengan beras. Pemberian beras ini bukan objek pajak penghasilan bagi karyawan, dan bukan biaya bagi pemberi kerja.

Begitu juga pemberian dalam bentuk kenikmatan, bukan objek pajak penghasilan bagi yang menerima kenikmatan tersebut. Contoh kenikmatan yang disebutkan bagian penjelasan Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu: penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan.

Artinya, jika karyawan mendapatkan fasilitas rumah dan kendaraan dari perusahaan maka atas kenikmatan rumah dan kendaraan tersebut bukan objek pajak penghasilan. Sebaliknya bagi perusahaan bukan biaya walaupun perusahaan membayarkan sewa rumah dan kendaraan untuk karyawan.

Tetapi terdapat pengecualian atas aturan ini, yaitu pemberi natura dan kenikmatan:

  • bukan subjek pajak, seperti kedutaan asing atau lembaga internasional;
  • PPh Badan perusahaan dikenakan final, seperti perusahaan jasa konstruksi;
  • Perusahaan tidak menyelenggarakan pembukuan dan masih menggunakan norma penghitungan khusus (deem profit) untuk menghitung penghasilan neto.

Penerimaan natura dan kenikmatan dari ketiga kelompok diatas wajib dihitung sebagai objek pajak penghasilan. Contoh: Warga Negera Indonesia yang bekerja di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta mendapatkan mobil cuma-cuma. Atas penerimaan mobil wajib dihitung sebagai penghasilan dan objek pajak penghasilan.

2151237_s3892497478270880976.jpg

Pemberian Natura Yang Boleh Dibiayakan

Terdapat 3 pemberian natura yang boleh dibiayakan oleh perusahaan dan bagi karyawan tetap bukan objek pajak penghasilan, yaitu:

  • makan minum,
  • daerah terpencil, dan
  • sarana keselataman kerja.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2009 mengatur bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

  1. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
  2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
  3. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Termasuk dalam pengertian pemberian natura dan kenikmatan makan minum yaitu:

  • pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
  • pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan minuman di tempat kerja, meliputi pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di daerah tertentu dapat mengajukan permohonan penetapan daerah tertentu kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Permohonan harus dilampiri dengan:

  • fotokopi surat persetujuan penanaman modal berserta rinciannya yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk wajib Pajak penanaman modal, atau rencana investasi untuk Wajib Pajak lainnya;
  • fotokopi peta lokasi;
  • fotokopi laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum tahun permohonan; dan
  • pernyataan mengenai keadaan prasarana ekonomi dan sarana transportasi umum.

Ketentuan lebih lanjut tentang permohonan ini dapat dilihat di PER-51/PJ/2009.

Sepanjang belum tersedia di daerah tertentu, dan pemberi kerja harus menyediakan sendiri, sarana dan fasilitas berikut boleh disediakan pemberi kerja dan boleh dibiayakan:

  • tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
  • pelayanan kesehatan;
  • pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
  • peribadatan;
  • pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
  • olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-51/PJ/2009 juga mengatur bahwa pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah daerah setempat.

Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan bentuknya dapat berupa pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan sejenisnya.

Pembayaran dari Perusahaan Asuransi Kepada Orang Pribadi Sehubungan Dengan Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan, Asuransi JIwa, Asuransi Dwiguna, dan Asuransi Beasiswa.

Penggantian atau santunan yang diterima oleh orang pribadi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, bukan merupakan Objek Pajak.

Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu bahwa premi asuransi yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk kepentingan dirinya tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak.

Jadi, saat orang pribadi membayar premi asuransi diatas maka atas pembayaran premi tersebut bukan biaya atau tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Seolah-olah, premi asuransi diatas sudah “dikenai” pajak penghasilan.

Karena sudah dikenai pajak penghasilan saat bayar premi asuransi, maka pada saat menerima klaim asuransi:

  • Asuransi Kesehatan,
  • Asuransi Kecelakaan,
  • Asuransi Jiwa,
  • Asuransi Dwiguna, dan
  • Asuransi Beasiswa

tidak dikenai pajak penghasilan kembali.

Premi Asuransi Kesehatan

Dividen atau Bagian Laba Yang Diterima atau Diperoleh Perseroan Terbatas Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negera, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha Yang Didirikan dan Bertempat Kedudukan di Indonesia.

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dikecualikan dari objek pajak penghasilan, dengan syarat:

  1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Berdasarkan ketentuan ini, dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk objek pajak.

Yang dimaksud dengan “badan usaha milik negara” dan “badan usaha milik daerah” pada ayat ini, antara lain, adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, dan bank pembangunan daerah.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan berkali-kali (pajak ganda) di tingkat korporasi.

Dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Pemberian Dividen Yang Bukan Objek

Iuran Yang Diterima atau Yang Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Menteri Keuangan, Baik Yang Dibayar oleh Pemberi Kerja maupun Pegawai.

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.

Yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah iuran yang diterima dari peserta pensiun, baik atas beban sendiri maupun yang ditanggung pemberi kerja.

Pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai Objek Pajak.

Penghasilan dari Modal Yang Ditanamkan Oleh Dana Pensiun Dalam Bidang-bidang Tertentu Yang Ditetapkan Dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pengecualian sebagai Objek Pajak berdasarkan ketentuan ini hanya berlaku bagi:

  • dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan, dan
  • penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi.

Oleh karena itu penentuan bidang-bidang tertentu dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan dua ketentuan diatas, Dana Pensiun tidak dikenai pajak penghasilan pada:

  • saat menerima iuran dari anggota, dan
  • menerima hasil pengembangan dana iuran.

Biasanya, dana pensiun mengembangkan dana iurang dengan menyimpan di deposito bank, atau simpanan bank lainnya. Atas simpanan ini bank tidak memotong PPh final sepanjang dana pensiun memiliki SKB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.03/2009, penghasilan berikut dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan jika diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa:

  1. bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta Sertifikat Bank Indonesia;
  2. bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia; atau
  3. dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia.

Hasil pengembangan dana pensiun dikembalikan kepada anggota dalam bentuk manfaat pensiun. Saat bayar manfaat pensiun kepada anggota, Dana Pensiun memotong PPh Pasal 21. Ini perbedaan Dana Pensiun dengan asuransi.

Bagian Laba Yang Diterima atau Diperoleh Anggota dari Perseroan Komanditer Yang Modalnya Tidak Terbagi atas Saham-Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, dan Kongsi, Termasuk Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif.

Indonesia menganut non-transparent approach. Perseroan komanditer, perkumpulan, firma, kongsi, dan KIK pengenaan pajak penghasilannya disatukan. Pemilik dan badan dimaksud dianggap satu kesatuan ekonomi. Sehingga saat penghasilan sudah dikenakan pajak penghasilan di tingkat badan, maka saat diterima dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.

Bagian penjelasan Undang-undang Pajak Penghasilan menjelaskan, “Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak.”

Kebalikan dari non-transparent approach adalah transparent approach. Jika menganut transparent, maka pengenaan pajak penghasilan ditingkat pemilik. Sebaliknya di tingkat badan, tidak dikenakan. Alasannya, pihak yang menanggung beban pajak adalah para anggota. Sedangkan badan sebagai kendaraan usaha saja.

Berdasarkan informasi dari “para senior”, saat Undang-undang Pajak Penghasilan dibuat, Indonesia mengambil non-transparent approach untuk kemudahan administrasi pengenaan pajak. Orang pribadi di Indonesia masih banyak yang belum terbukan kepada kantor pajak.

Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Perusahaan Modal Ventura Berupa Bagian Laba Dari Badan Pasangan Usaha Yang Didirikan dan Menjalankan Usaha atau Kegiatan di Indonesia, Dengan Syarat Badan Pasangan Tersebut Merupakan Perusahaan Mikro, Kecil, Menengah, atau Yang Menjalankan Kegiatan Dalam Sektor – Sektor Usaha Yang Diatur Dengan atau Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Sahamnya Tidak Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan modal ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha (sebagai pasangan usaha) dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu.

Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari perusahaan pasangan usaha tidak termasuk sebagai Objek Pajak, dengan syarat perusahaan pasangan usaha tersebut merupakan:

  • perusahaan kecil, menengah, atau
  • yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam sektor-sektor tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan saham perusahaan tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Apabila pasangan usaha perusahaan modal ventura memenuhi ketentuan, maka dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura bukan merupakan Objek Pajak.

Agar kegiatan perusahaan modal ventura dapat diarahkan kepada sektor-sektor kegiatan ekonomi yang memperoleh prioritas untuk dikembangkan, misalnya untuk meningkatkan ekspor non migas, maka usaha atau kegiatan dari perusahaan pasangan usaha tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.010/2018 mengatur bahwa perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang menjadi pasangan usaha perusahaan modal ventura yaitu perusahaan yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Batasan penjualan bersih setahun merupakan penghasilan bersih tahun pajak sebelumnya pada saat perusahaan modal ventura melakukan penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha.

Supaya perlakukan perpajakan jelas, perusahaan modal ventura wajib membukukan secara terpisah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan dan penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Persyaratan penghasilan perusahaan modal ventura yang bukan objek pajak penghasilan:

  • Penyertaan modal perusahaan modal ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilakukan selama perusahaan pasangan usaha tersebut belum menjual saham di bursa efek atau untuk jangka waktu tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun.
  • Perusahaan modal ventura adalah perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang telah menjual sahamnya di bursa efek atau setelah melewati jangka waktu 10 tahun merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu.

Persyaratan beasiswa yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2009.

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur bahwa dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan :

  • atas penghasilan berupa beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
  • Pendidikan formal sebagaimana adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  • Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  • Komponen beasiswa biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

Beasiswa menjadi objek pajak penghasilan apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan : pemilik, komisaris, direksi, pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa. Misalnya, Komisaris PT Smart memiliki anak bernama Agus. Nah, jika Agus mendapat beasiswa dari PT Smart maka atas beasiswa ini tetap menjadi objek pajak penghasilan.

Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan, Yang Telah Terdaftar Pada Instansi Yang Membidanginya, Yang Ditanamkan Kembali Dalam Bentuk Sarana dan Prasarana Kegiatan Pendidikan dan/atau Penelitian dan Pengembangan, Dalam Jangka Waktu Paling Lama 4 Tahun Sejak Perolehannya Sisa Lebih Tersebut.

Badan atau lembaga nirlaba adalah badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.

Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga pendidikan bisa menjadi objek pajak penghasilan atau dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Jika memenuhi persyaratan, maka dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Persyaratan dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2009. Persyaratan sisa lebih yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan yaitu:

  • Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.
  • Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek Pajak Penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga nirlaba.

Sisa lebih wajib digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi:

  • Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
  • pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan;
  • pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal.

Sisa lebih akan menjadi objek pajak penghasilan jika:

  • setelah jangka waktu 4 tahun terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan pada tahun pajak berikutnya, setelah jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
  • dalam jangka waktu 4 tahun terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti yang disebutkan diatas, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

perpustakaan

Selain itu, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor  PER-44/PJ./2009 menambahkan persyaratan sisa lebih ini. Tambahan syarat sisa lebih supaya dikecualikan dari objek pajak penghasilan yaitu:

  • penanaman kembali sisa lebih diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, dan
  • telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidanginya.
  • Badan atau lembaga nirlaba wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidanginya.
  • Pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.
  • sisa lebih dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
  • pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan serta mengkredit akun kas atau utang dan akun modal badan atau lembaga nirlaba.

Bantuan atau Santunan Yang Dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak Tertentu.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 247/PMK.03/2008 bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu:

  • Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
  • Perusahaan Perseroan (Persero) Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);
  • Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI);
  • Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES); dan/atau
  • badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

Sedangkan Wajib Pajak tertentu yaitu:

  • Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sesuai dengan kriteria dan data yang ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik.
  • Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang sedang mengalami bencana alam, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang sedang tertimpa bencana yang diakibatkan peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
  • Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tertimpa masalah, yaitu Wajib Pajak dan/atau masyarakat yang tertimpa kecelakaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa.
Iklan

Author: Raden Agus Suparman

Petugas pajak sejak 1993 sampai sekarang. Alumni STAN, Universitas Terbuka, dan Universitas Indonesia. Berpengalaman sebagai pemeriksa pajak (1995 sd 2010), kepala seksi di Ditjen Pajak (2010 sd sekarang), dan sejak 2007 admin blog pajaktaxes.blogspot.co.id

9 thoughts on “Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan”

  1. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya :

    Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau Jasa Yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, Kecuali Yang Diberikan Oleh Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak Yang Dikenakan Secara Final atau Wajib Pajak Yang Menggunakan Norma Penghitungan Khusus (Deemed Profit) dikecualikan dari Objek PPh. >>> Apakah bertentangan dengan Pasal 4 (1) huruf a UU PPh ? Jika karyawan disewakan apartemen (bukan tunjangan) oleh Kantor, apakah apartemen tsb objek PPh di SPT Pribadi karyawan tsb ?

  2. Pasal 4 (1) huruf a >>> Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh …
    Pasal 4 (3) huruf d >>> Yang dikecualikan dari objek pajak adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan …

    Jika karyawan dapat natura/kenikmatan sesuai Pasal 4 (3) huruf d dikecualikan dari objek pajak. Tapi menurut Pasal 4 (1) huruf a apakah dikategorikan sebagai penghasilan ? Apakah natura/kenikmatan tersebut wajib dilaporkan sebagai penghasilan di SPT Tahunan OP ?

    Soalnya saya mendapatkan opini yang berbeda” Pak. Mohon petunjuknya.

    1. Pasal 4 UU PPh mengatur penghasilan.
      Ayat (3) mengatur penghasilan mana saja yang dikecualikan sebagai objek. Dia tetap penghasilan tapi Undang-Undang mengecualikan dari objek pajak penghasilan.

      Ayat (2) mengatur penghasilan yang pengenaan pajak penghasilan nya dengan atau secara Final. Dia tetap penghasilan. Tetap dikenakan pajak penghasilan. Tapi pengenaan pajak nya harus dipisahkan. Tidak digunggung.

      Selain ayat (3) dan (2) masuk keranjang pajak penghasilan yang pengenaan nya secara umum. Harus digunggungkan. Kemudian dihitung penghasilan neto. Baru dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan

      1. SPT Tahunan sudah memiliki “bagian” atau tempat masing – masing penghasilan. Penghasilan yang dikenakan Final tersendiri. Begitu juga dengan penghasilan yang bukan objek.

        Intinya, semua penghasilan dilaporkan di SPT Tahunan.

        Silakan cek lagi SPT yang anda maksud. Kan ada beberapa jenis form yaitu 1771, 1770, 1770S.

        Bandingkan masing-masing form, letak laporan “kita” di mana.

  3. Pagi, pak Raden, saya mendapatkan pembayaran dana kompensasi keterlambatan pembangunan rumah dari pengembang, apakah itu termasuk objek pajak?kalau iya bagaimana perhitungannya?bila dilaporkan ke kolom harta pakai kode harta berapa?trims

    1. Iya, itu penghasilan karena menambah kemampuan ekonomi. Dilaporkan di SPT Tahunan sebagai penghasilan lain-lain.

      Jika kita pegawai, maka atas tambahan penghasilan tersebut akan membuat SPT tahunan jadi kurang bayar. Tapi jika kita bayar sekarang, NANTI saat lapor SPT tahunan kita tinggal mengkredit saja.

      Sebaliknya kalau BAYAR nya nanti, biasa sangat memberatkan. Kecuali tabungan kita masih banyak. Ini salah satu prinsip pemungutan pajak. Pajak itu dibayar atau dipungut saat punya uang atau saat penghasilan diterima. Biar terasa lebih ringan.

  4. Dear Pak Raden Agus

    Pak Agus, saya mau tanya tentang Beasiswa sebagai Objek Penghasilan.

    Beasiswa menjadi objek pajak penghasilan apabila penerima beasiswa mempunyai hubungan istimewa dengan : pemilik, komisaris, direksi, pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa. Misalnya, Komisaris PT Smart memiliki anak bernama Agus. Nah, jika Agus mendapat beasiswa dari PT Smart maka atas beasiswa ini tetap menjadi objek pajak penghasilan.

    Penjelasan diatas berarti beasiswa yang didapat oleh Agus harus dilaporkan ke SPT Tahunan Pribadinya sebagai Penghasilan dan harus dipotong PPh Tarif Pasal 17. Dan untuk perusahaan bea Siswa tersebut Non Deductible.
    Apakah benar begitu Pak ? Bagaimana kalau misalnya Agus belum mempunyai NPWP dan masih dibawah 17 Tahun ?
    Apakah atas penghasilan tersebut digabungkan ke orang tuanya ?

    Bea Siswa :
    1. Ada ikatan kerja dengan Perusahaan boleh dibiayakan oleh perusahaan dan penghasilan bagi yang menerima dan dipotong PPh 21.
    2. Tidak ada Ikatan Kerja dengan perusahaan, tidak boleh dibiayakan oelh perusahaan dan haru dikoreksi fiskal dan bukan pendapatan bagi yang menerimanya

    Apakah benar Pak seperti itu ?
    Terima kasih

    Albert

    1. Salah satu syarat beasiswa boleh dibiayakan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang PPh adalah tidak memiliki hubungan istimewa antara pemberi beasiswa dengan penerima beasiswa. Jika penerima independen maka bagi pemberi boleh dibiayakan dan bukan objek PPh Pasal 21. Bagi penerima bukan objek PPh sehingga dilaporkan di SPT Tahunan (jika sudah punya NPWP) sebagai penghasilan bukan objek.

      Terkait pemotongan silakan cek https://aguspajak.com/2018/10/31/penggolongan-biaya-sdm-menurut-pph/

      Tetapi jika ada hubungan istimewa maka pemberian beasiswa tersebut dianggap sebagai pengeluaran terkait dengan kepentingan pribadi pemegang saham atau pengurus. Silakan cek pembahasannya https://aguspajak.com/2018/10/11/biaya-yang-tidak-boleh-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto/

      Karena terkait kepentingan pribadi, maka pemberi beasiswa tidak boleh membiayakan. Tapi bagi penerima biasiswa sebagai penghasilan. Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 tidak memberikan contoh terkait beasiswa. Tetapi “untuk meringankan” penerima beasiswa, menurut saya baikknya dipotong saja oleh pemberi beasiswa. Nanti penerima beasiswa tingga melaporkan saja di SPT Tahunan.

Comments are closed.