Daftar Kode Akun Pajak

Kode Akun Pajak adalah kode jenis pajak. Saat membuat kode billing atau ebilling karena mau bayar Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau sanksi administrasi pajak maka harus tercantum kode akun pajak. Fungsi kode akun pajak sebenarnya untuk identifikasi pembayaran ke kas negara.

Dulu Wajib Pajak membuat Surat Setoran Pajak (SSP) sebelum bayar pajak. SSP ini dibuat dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak. Kemudian, SSP diserahkan ke teller bank. Lanjut, data SSP diketik ulang oleh teller bank. Nah, saat ketik ulang ini sering terjadi kesalahan.

Contoh SSP lama sebelum ada ebilling.

Sejak ada e-Billing atau kode billing, maka teller bank tidak perlu lagi input data SSP. Saat buat kode billing, Wajib Pajak sudah menginput data-data yang diperlukan ke server pajak. Setelah semua diinput, kumpulan data SSP tersebut diberi kode oleh server pajak, namanya kode billing.

Teller hanya perlu menginput kode billing tersebut. Setelah diinput, maka data-data yang sudah diinput oleh Wajib Pajak akan muncul di komputer teller bank. Teller tinggal memastikan dan menerima uang pembayaran.

Selain di teller bank, bayar pajak juga bisa melalui internet banking, ATM, dan kantor Pos. Bahkan sekarang bisa di marketplace seperti Tokopedia dan Bukalapak. Sebentar lagi bisa di Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif).

Salah satu data yang diinput saat buat kode billing adalah kode akun pajak. Di gambar SSP lama diatas, saya kasih tanda kotak merah. Di situ ada kode akun pajak dan kode jenis setoran (KJS).

Gabungan kode akun pajak dan kode jenis setoran sangat banyak. Tidak perlu dihapal. Kecuali yang sering kita gunakan. Tetapi kadang kita harus membuat kode billing dengan jenis pajak lain yang jarang digunakan.

Nah, saat itulah perlu daftar kode akun pajak dan daftar kode jenis setoran. Berikut ini adalah daftar lengkapnya:

Silakan search nama jenis pajak atau jenis pembayaran di file PDF diatas. Bisa juga diunduh dulu, dan disimpan di komputer supaya bisa digunakan saat offline.

Daftar kode akun pajak diatas sudah mencakup kode Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yaitu PPN PMSE, PPh final PMSE, dan pajak transaksi elektronik (PTE).

Jenis pajak PTE secara aturan sudah ada, namun penerapannya sampai dengan Desember 2020 belum ada. Karena menunggu kesepakatan Forum Global. Sebelumnya kesepakatan direncanakan akhir 2020, namun kemudian ditunda ke pertengahan 2021.

Lengkapnya, kode akun pajak (tanpa KJS) sebagai berikut:

  1. Kode Akun Pajak 411111 Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi
  2. Kode Akun Pajak 411112 Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam
  3. Kode Akun Pajak 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainny
  4. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21
  5. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22
  6. Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor
  7. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23
  8. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
  9. Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan
  10. Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26
  11. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final
  12. Kode Akun Pajak 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya
  13. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri
  14. Kode Akun Pajak 411212 Untuk Jenis Pajak PPN Impor
  15. Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya
  16. Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri
  17. Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor
  18. Kode Akun Pajak 4112296 Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya
  19. Kode Akun Pajak 411313 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan
  20. Kode Akun Pajak 411314 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan
  21. Kode Akun Pajak 411315 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara
  22. Kode Akun Pajak 411316 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
  23. Kode Akun Pajak 411317 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Panas Bumi
  24. Kode Akun Pajak 411319 untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya
  25. Kode Akun Pajak 411611 Untuk Bea Meterai
  26. Kode Akun Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai
  27. Kode Akun Pajak 411613 untuk Pajak Penjualan Batubara
  28. Kode Akun Pajak 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya
  29. Kode Akun Pajak 411621 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPh
  30. Kode Akun Pajak 411622 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPN
  31. Kode Akun Pajak 411623 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPnBM
  32. Kode Akun Pajak 411624 Untuk Bunga/Denda Penagihan PTLL

Oh ya, daftar tersebut diatas saya copy dari aplikasi TKB yang biasa saya gunakan di kantor. Saya salin ke MS Word, diedit, lanjut disimpan dalam bentuk file PDF.

Kriteria Pemungut PPN PMSE

Kriteria, bukti pungut, cara bayar, dan cara lapor PPN PMSE

Direktur Jenderal Pajak telah mengatur kriteria tertentu yang diwajibkan untuk memungut PPN PMSE. Kriteria Pemungut PPN PMSE yaitu penjualan sebulan Rp50.000.000,00 atau pengakses dari Indonesia sekurang-kurangnya 1000 pengunjung se bulan.

Pemungut PPN PMSE

Pemungut PPN PMSE adalah Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui Sistem elektronik.

PPN PMSE merupakan penerapan equal treatment antara pedagang dalam negeri versus pedagang luar negeri.

Pemungut PPN PMSE berada di luar negeri. Sebelum ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, pedagang luar negeri tidak diwajibkan memungut PPN di Indonesia. Padahal mereka berjualan dan mendapatkan konsumen dari Indonesia.

PPN menganut prinsip destinasi. Artinya, dikenakan dimana barang dan/jasa dikonsumsi. Karena prinsip destinasi, maka tarif ekspor 0% sebaliknya impor 10%.

Pedagang barang tidak berwujud yang berada di luar negeri, saat menjual barangnya di Indonesia harusnya dikenakan PPN 10%. Ini mirip impor barang.

Hanya saja, karena barangnya tidak berwujud tidak ada petugas yang memaksa untuk bayar PPN. Berbeda dengan impor barang berwujud yang saat impor akan dipaksa bayar PPN oleh petugas Bea dan Cukai (customs).

Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 kemudian memberikan beban kepada pedagang barang tidak berwujud di Luar Negeri untuk bayar PPN di Indonesia. Agar ketentuan ini memiliki kekuatan, kemudian undang-undang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan teguran kepada pedagang, dan meminta pemutusan hak akses (blokir).

Kriteria Wajib Pungut

Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE. Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN jika telah memenuhi batasan kriteria tertentu, yaitu:

  1. nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/ atau
  2. jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.

Berbeda dengan sistem pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang mewajibkan kepada pengusaha untuk daftar dikukuhkan, sistem penunjukkan Pemungut PPN PMSE ditunjuk langsung. Tetapi dibuka opsi yang daftar secara sukarela.

Baik penunjukkan maupun pencabutan dilakukan oleh kantor pajak. Menurut PER-07/PJ/2020 kantor pajak yang melakukan penunjukkan Pemungut PPN PMSE adalah KPP Badora.

Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pemungut PPN PMSE dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-12/PJ/2020

Setelah ditunjuk oleh kantor pajak, Pemungut PPN PMSE wajib melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara online melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama sebelum penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku.

Objek PPN

PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE

Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.03/2020

Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud meliputi:

  1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
  2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
  3. penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
  4. penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3,
  5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
  6. perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Pemungutan PPN

Pemungutan PPN PMSE dilakukan pada saat konsumen di Indonesia bayar BKP tidak berwujud atau JKP. Yang menarik adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak menentukan dasar pengenaan (DPP) PPN. Pasal 10 ayat (2) mengatur:

Dasar Pengenaan Pajak adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut.

Saya memahami bahwa saat konsumen bayar Rp10 juta ke luar negeri, menurut peraturan ini jumlah Rp10 juta tidak termasuk PPN. Sehingga pedagang PMSE di luar negeri wajib bayar Rp1 juta untuk PPN.

Jadi harga yang tertera di laman atau web dan dibayar oleh konsumen di Indonesia harus dibaca belum termasuk PPN. Ini berbeda dengan harga di toko fisik yang ada di Indonesia.

Mungkin alasan (harus dibaca belum termasuk PPN) karena biasanya pedagang memajang harga berlaku untuk semua negara. Tidak spesifik di Indonesia. Jika memang begini, masuk akal harus dibaca belum termasuk PPN. Karena tidak semua negara menerapkan PPN. Atau walaupun menerapkan PPN, tetapi tarifnya beda-beda.

Bukti Pungut PPN PMSE

Bukti pungut PPN dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis, merupakan dokumen yang dibuat sesuai dengan kelaziman usaha Pemungut PPN PMSE.

Bukti pungut PPN PMSE merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sepanjang mencantumkan:

  1. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli di Indonesia; atau
  2. alamat posel (email) Pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Pembeli BKP tidak berwujud yang berstatus sebagai PKP dan akan mengkreditkan pajak masukkannya harus meminta mencantumkan nama dan NPWP di dokumen Pemungut PPN PMSE.

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagai Pembeli bermaksud untuk mengkreditkan PPN yang dibayar sebagaimana tercantum dalam bukti pungut PPN, Pengusaha Kena Pajak harus memberitahukan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Pemungut PPN PMSE untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN.

Pasal 12 ayat (5) Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-12/PJ/2020

Penyebutan pemungutan PPN dalam bukti pungut PPN dapat dicantumkan:

  1. secara terpisah dari Dasar Pengenaan Pajak; atau
  2. sebagai bagian dari nilai pembayaran.

Penyetoran PPN PMSE

Pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap Masa Pajak paling lama diterima oleh bank/ pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Prosedur pembayaran PPN PMSE sama seperti pembayaran pajak lainnya. Dimulai dengan membuat kode billing yang diterbitkan oleh DJP. Jadi Pemungut PPN PMSE harus mengakses aplikasi kode billing yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Ketentuan yang spesifik pembayaran PPN PMSE adalah mata uang. Pemungut dapat membayar PPN PMSE dengan rupiah, atau mata uang asing seperti US Dollar, atau mata uang lainnya yang ditetapkan Dirjen Pajak.

Pelaporan PPN PMSE

Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor, secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Triwulan I untuk masa pajak Januari, Februari, dan Maret. Triwulan II untuk masa pajak April, Mei, dan Juni. Triwulan III untuk masa pajak Juli, Agustus, dan September. Dan triwulan IV untuk masa pajak Oktober, Nopember, dan Desember.

Laporan PPN PMSE sekurang-kurangnya harus memuat (melaporkan):

  1. jumlah Pembeli;
  2. jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN yangdipungut;
  3. jumlah PPN yang dipungut; dan
  4. jumlah PPN yang telah disetor.

Laporan ini diperlakukan sebagai SPT Masa PPN PMSE. Karena diperlakukan sebagai SPT, maka SPT Masa PPN PMSE juga dapat nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika lebih bayar, dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Mungkin kelebihan ini karena salah tarif. Karena SPT Masa PPN PMSE tidak ada pajak masukan.

Selain SPT Masa PPN PMSE, kantor pelayanan pajak (mungkin Badora) dapat meminta Laporan Tahunan PPN PMSE. Laporan tahunan harus memuat:

  1. nomor dan tanggal bukti pungut PPN;
  2. jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN yang dipungut, pada setiap bukti pungut PPN;
  3. jumlah PPN yang dipungut pada setiap bukti pungut PPN;
  4. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli, dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; dan
  5. nomor telepon, alamat posel (emaiij, atau identitas lain Pembeli.

Slide PPN PMSE

Infografis PPN PMSE