Sebenarnya ini adalah prosedur yang merepotkan. Bagi wajib pajak, dia harus membuat dua buah faktur, yaitu : faktur (invoice) komersial yang didesain sendiri, dan faktur pajak. Faktur pajak tersebut tentunya harus dilaporkan melalui SPT Masa PPN. Selain merepotkan, tentu bagi wajib pajak ada pengeluaran tambahan untuk membuat faktur pajak. Ini tentu suatu pemborosan karena wajib pajak diwajibkan mengeluarkan tambahan biaya yang tidak dikehendaki (pasti maunya wajib pajak faktur pajak ini tidak ada).
Selain itu, faktur pajak ini juga sebenarnya merepotkan kantor pajak. Kantor pajak mengharuskan merekam semua faktur pajak (satu per satu) yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Seorang kepala kanwil yang baru mutasi, beberapa hari yang lalu, telah mengingatkan tentang perekaman ini sebagai pekerjaan rumah yang harus diperhatikan. Karena DJP akan memasuki “dunia digital” maka semua pelaporan yang berbentu cetakan (print out) harus direkam kembali agar bisa diolah oleh komputer.
Mungkin jika semua wajib pajak telah melaporkan SPT-nya via e-SPT maka pekerjaan perekaman ini tidak perlu karena wajib pajak telah melaporkan kegiatan usahanya dengan media elektronik sehingga data yang dilaporkan tersebut bisa langsung diolah oleh komputer. Tinggal wajib pajak sendiri yang repot he .. he ..
Nah, kedepan seandaikan nomor identitas tunggal seperti SIN-nya Amerika Serikat telah diundangkan dan memasyarakat, mudah-mudahan faktur pajak ini ditiadakan. Dengan nomor identitas tunggal, setiap invoice hanya memerlukan nomor identitas tersebut (penjual dan pembeli) kemudian diberi nomor faktur. Terus dilaporkan ke kantor pajak dan komputer kantor pajak pasti sudah dapat mengidentifikasi siapa penjual dan siapa pembeli. Mudah-mudahan keadaan tersebut tidak lama lagi. Semoga.
Faktur pajak sebenarnya bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Sekali lagi, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak. Artinya, wajib pajak yang mengeluarkan faktur pajak (penjual) mengakui bahwa dirinya telah memungut pajak dari pembeli. Dan pembeli dapat mengklaim bahwa dirinya telah membayar pajak dan dapat dikreditkan di SPT Masa PPN. Tetapi tidak semua faktur pajak dapat dikreditkan. Beberapa faktur pajak tidak dapat dikreditkan. Berikut adalah kondisi dimana faktur pajak tidak dapat dikreditkan:
[a]. perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
[b]. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
[c]. perolehan & pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan combi kecuali merupakan barang dagang atau disewakan.
[d]. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar DP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
[e]. perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya Faktur Pajak Sederhana.
[f]. perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajak-nya tidak memenuhi ketentuan.
[g]. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar DP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan.
[h]. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan-nya ditagih dengan
penerbitan ketetapan pajak.
[i]. perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukan-nya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
The Web Mento is leading Web Design Company in India offers Offshore Web Development, Outsourcing, E-commerce, Web Design, Multimedia Presentations, SEO and Web Hosting services globally in the world
Macbell online indian advertising and search engine optimization company Internet Marketing, seo optimization, banner advertising, cheap web Hosting and Domain Registration
Free Indian Matrimonial|Hindu Muslim Sikh Christian Matrimonial|Indian Matrimony
Free Indian UK USA Canada UAE Pakistan saudi arabia Matrimonial Bride grooms Hindu Matrimony Muslim Matrimonial Sikh Matrimonial Christian Marriage.Free Matrimonial Kundli match.Add your Profile Now
Hi,
Well this is a nice Blog on most important facts. I am happy to read this. But I am looking more and more info. Please add some thing more. I shall link from my blogs to this blog to day itself.
More than 2000 searchable profiles are there in the data base and since this is free nothing for you to lose. So act now and start to find with a suitable person to share your life.
How are you? Are you looking for a free and absolutely apt matrimonial web site to register your profile for free as well as to search and find apt partner to share life. Here is matrifind matrimonial for you. Free to join, free to search and find apt person for you. Whole service is free. Logon to http://www.matrifind.com
Later come and search for suitable profiles. We are going to promote this new service heavily so millions will login to the site all will see your profile free. So act now and visit the site to register now.
permisi….
numpang tanya..
kalau ada transaksi penjualan dengan DPP mata uang asing, apakah faktur pajak nya harus juga dalam mata uang asing, ataukah harus selalu ditulis dalam rupiah?
terima kasih,
faktur pajak harus “dirupiahkan” dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau kurs KMK.
mo tanya.. apakah setiap PPN harus dibuatkan faktur pajaknya..???????
Setiap penyerahan atau penjualan BKP / JKP [barang kena pajak / jasa kena pajak] wajib dibuatkan faktur. Bagi WP yg sudah dikukuhkan sebagai PKP [pengusaha kena pajak] wajib membuat faktur pajak standar.
Faktur Pajak Standar adalah bukti pemungutan PPN oleh penjual. Karena itu, faktur pajak standar kedudukannya sama dengan SSP [surat setoran pajak].
Punteun pak mau tanya,
Untuk menghindari supplier/vendor yang tidak membayar dan melaporkan PPn yang kita bayarkan/titipkan ke mereka atas penyerahan BKP/JKP mereka, bolehkah kita membuat SSP dan membayar SSP atas nama supplier tsb dan membayarkannya ke kas negara, sambil meminta faktur pajak dari mereka? jadi ada jaminan uang itu masuk ke negara. kalau boleh, apakah ada dasar aturannya? tapi bukan untuk kasus bendaharawan pemerintah lho pak. please help
Tidak boleh. Jika memang ada PPN yang tidak mereka laporkan / bayar, lebih baik laporkan saja ke KPP terdaftar. Nanti biar petugas KPP yang melakukan penelitian benar tidaknya laporan. Tapi jika jumlah PPN yang “tidak disetorkan” cukup signifikan [misalnya milyaran], silakan kirim surat ke Kantor Pusat saja biar ditindaklanjuti dengan penyidikan.
bagaimana cara pembuatan faktur pajak gabungan? apakah sama dengan faktur pajak standar?
bagaimana faktur hilang. atau terselip, atau terkena air.. mhn penjelasanya. tims
maaf saya mau tanya
jika ada kesalahan faktur pajak standar pa akibat bagi KPP
Pak pakar,
tanya ttg koreksi SPT terkait dg koreksi FP.
1. kami menerbitkan FP no. XX1 (misal) bulan Maret 2009 dg nilai PPN. Rp.5000,-
2. pada tanggl 5 May 2009 diketahui bahwa ada koreksi PPN dimana FP seharusnya Rp.7500,-
3. bulan ini asumsinya msh bln May 2009
cara mengkoreksi apakah spt dbi:
1. Kita buat FP dg kode "01"-koreksi nilai "0-nol" pakai no FP lama (XX1)tertanggal bln May.
2. buat FP baru (no. XX32) dg nilai yg benar tertanggal bln Maret.
3. SPT Maret kita koreksi dg mengganti no FP yg salah (XX1) dg no FP yg benar (XX32), tentu ada lebih/kurang bayar PPN.
4.di SPT bln May kita masukkan no FP baru (XX32)
thx jawabannya
Jantohar
Are you searching for a Web Designing Company to design professional websites? Don't worry Shalom InfoTech which is a Professional Web design Company in India. And our aim is to do web design and authoring that expresses your individuality and originality which will surely attract your customer’s attention.
Selamat malam, Pak.
saya minta tolong penjelasan bapak tentang potensi resiko yang dapat terjadi atas Faktur Pajak sehingga perusahaan harus menanggung tambahan biaya. terimakasih
tidak ada resiko.
faktur pajak itu bukti pemungutan PPN.
memungut PPN itu kewajiban yg dibebankan dengan UU PPN kepada PKP.
PPN juga bukan biaya kecuali PKP tidak mau mengikuti aturan UU PPN
tes