Bukan Objek PPN: Jasa Angkutan Umum

Diantara kriteria pengecualian objek dalam PPN yang mudah diingat adalah jasa angkutan umum. Semua angkutan darat yang memiliki plat kuning maka dikecualikan dari objek PPN. Sebaliknya, jika berplat warna hitam, maka dikenakan PPN. Armada lain dikenakan PPN jika dicarter.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2012 mengatur lebih detail kriteria jasa angkutan umum yang tidak dikenai PPN.

Pada dasarnya, angkutan umum yang tidak dikenai PPN ada 2:

  • angkutan umum di darat,
  • angkutan umum di air.

Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.

Jasa angkutan umum di darat meliputi:

  • jasa angkutan umum di jalan, dan
  • jasa angkutan umum kereta api.

Jasa angkutan umum di jalan merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum di ruang lalu lintas jalan, dengan dipungut bayaran.

Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.

Jasa angkutan umum Kereta Api merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta Api, dengan dipungut bayaran.

Tidak termasuk dalam pengertian jasa angkutan umum Kereta Api yang tidak dikenai PPN adalah dalam hal jasa angkutan menggunakan Kereta Api yang disewa atau yang dicarter.

PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum di air meliputi:

  1. jasa angkutan umum di laut, merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, dalam 1 (satu) perjalanan atau lebih dari 1 (satu) perjalanan, dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran
  2. jasa angkutan umum di sungai dan danau, merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, atau terusan, dengan dipungut bayaran.
  3. jasa angkutan umum penyeberangan, merupakan kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur Kereta Api yang dipisahkan oleh perairan, dengan dipungut bayaran.

Tidak termasuk dalam pengertian jasa angkutan umum di air  yang tidak dikenai PPN adalah dalam hal jasa angkutan menggunakan Kapal yang disewa atau yang dicarter.

Penulis: Raden Agus Suparman

Petugas pajak sejak 1995. Alumni STAN, Universitas Terbuka, dan Universitas Indonesia. Berpengalaman sebagai pemeriksa pajak (1995 sd 2010), kepala seksi di Ditjen Pajak (2010 sd sekarang), dan admin blog pajaktaxes.blogspot.co.id

7 tanggapan untuk “Bukan Objek PPN: Jasa Angkutan Umum”

  1. Malam pak Agus,

    Jika perusahaan transportasi memiliki Truk & Container dengan plat kuning, Apakah transaksinya terutang PPN atau tidak?

    Suka

    1. Kendaraan Angkutan Umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran baik dalam trayek atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam.

      Truk termasuk angkutan barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran tidak dalam trayek dengan menggunakan plat kuning.

      jadi bukan objek PPN, tidak terutang PPN

      Suka

      1. Jika Truk/Container (Plat Kuning) tersebut di carter berdasarkan banyaknya volume barang atau berat barang atau jarak tempat tujuan untuk jangka waktu tertentu, apakah transaksi tersebut menjadi objek PPN?

        Suka

      2. kriteria angkutan umum TRUK “banyaknya volume barang atau berat barang” sudah lama tidak dipakai.
        Ini SE lama, dan PMK baru tidak mengatur.

        PMK 80 tidak mengatur pengecualian untuk truk.
        Pengecualian ada di kereta api dan kapal, yaitu dicarter.

        Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s