Kriteria Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai PPN dan Yang Dikenai PPN

Membedakan kriteria Jasa Tenaga Kerja yang tidak dikenai PPN dengan kriteria Jasa Tenaga Kerja yang dikenai PPN termasuk yang “cukup rumit”. Secara umum, pengusaha outsourching servise merupakan pengusaha kena pajak.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2012 mengatur lebih detail kriteria Jasa Tenaga Kerja yang tidak dikenai PPN.

Kelompok jasa tenaga kerja yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

  1. jasa tenaga kerja;
  2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut. Termasuk dalam pengertian tenaga kerja peserta magang yang melakukan kegiatan pemagangan.; dan
  3. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

jasa tenaga kerja

Jasa tenaga kerja adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan kriteria:

  1. tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya; dan
  2. tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya.

jasa penyediaan tenaga kerja

Jasa penyediaan tenaga kerja adalah jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja.

  • jasa ini dapat meliputi kegiatan perekrutan, pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan/atau penempatan tenaga kerja, yang kegiatannya dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja.

Kriteria jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenai PPN adalah :

  1. pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/ atau jasa lainnya;
  2. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/ atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
  3. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
  4. tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Dalam hal jasa penyediaan tenaga kerja tidak memenuhi kriteria diatas, jasa penyediaan tenaga kerja dimaksud merupakan jasa yang dikenai PPN. Diantara kriteria yang susah untuk dipenuhi adalah kriteria nomor 2 dan 3.

Sepanjang pengalaman saya, pengusaha alih daya (outsourcing) selalu membayar gaji langsung ke pegawai. Bahkan seringkali dia menggunakan “dana PPN” yang dipungut untuk menalangi gaji. Hal ini diketahui setelah ada pengakuan dari pengusaha alih daya yang telah diberikan peringatan.

Selain itu, pengguna alih daya selalu meminta pekerjaan sesuai kriteria pengguna. Artinya, jika hasil kerja tidak memuaskan maka pengguna alih daya akan komplain ke pengusaha alih daya.

jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja

Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja adalah jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Termasuk dalam pengertian jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja adalah kegiatan pemagangan yang dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

 

Iklan

Author: Raden Agus Suparman

Petugas pajak sejak 1993 sampai sekarang. Alumni STAN, Universitas Terbuka, dan Universitas Indonesia. Berpengalaman sebagai pemeriksa pajak (1995 sd 2010), kepala seksi di Ditjen Pajak (2010 sd sekarang), dan sejak 2007 admin blog pajaktaxes.blogspot.co.id