Perubahan administrasi perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya ditandai oleh digitalisasi pelaporan melalui Coretax.
Perubahan yang jauh lebih mendasar adalah pergeseran sumber pengetahuan Direktorat Jenderal Pajak dari informasi yang semula terutama berasal dari laporan Wajib Pajak menjadi informasi yang diperoleh dan diverifikasi dari berbagai pihak.
Salah satu instrumen penting dalam perubahan tersebut adalah pemanfaatan Informasi, Bukti, dan/atau Keterangan, yang selanjutnya disebut IBK.
Berdasarkan materi mengenai SE-9/PJ/2026, pemanfaatan IBK tidak lagi terbatas pada pemeriksaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa.
IBK kini dapat digunakan dalam hampir seluruh siklus administrasi perpajakan, termasuk pengawasan kepatuhan, keberatan, banding, peninjauan kembali, intelijen perpajakan, pertukaran informasi, persetujuan harga transfer, dan prosedur persetujuan bersama.
Materi tersebut juga menunjukkan bahwa informasi yang dapat diminta tidak hanya berupa saldo rekening, melainkan dapat mencakup identitas pemilik, nomor rekening, mutasi, informasi transaksi, dokumen pendukung, serta informasi lain yang relevan dengan tujuan administrasi perpajakan.
Bagi staf perpajakan perusahaan, perkembangan ini harus dibaca secara serius. IBK bukan sekadar tambahan kewenangan administratif.
IBK mengubah cara risiko pajak ditemukan, dianalisis, dikonfirmasi, dan pada akhirnya dipersoalkan oleh otoritas pajak.
Pada masa lalu, perusahaan mungkin masih dapat memandang rekening bank semata-mata sebagai urusan fungsi keuangan.
Saat ini, rekening bank merupakan salah satu sumber data perpajakan yang dapat dihubungkan dengan faktur pajak, pemotongan dan pemungutan pajak, laporan keuangan, transaksi afiliasi, data kepabeanan, kepemilikan perusahaan, bahkan informasi mengenai pihak-pihak yang secara ekonomi berhubungan dengan Wajib Pajak.
Dengan kata lain, rekening bank kini bukan hanya tempat menyimpan uang. Ia juga merupakan jejak ekonomi.
Apa Itu IBK?
IBK merupakan singkatan dari Informasi, Bukti, dan/atau Keterangan. Dalam konteks administrasi perpajakan, istilah ini mencakup data atau dokumen yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Informasi dapat berupa data identitas, kepemilikan, rekening, saldo, mutasi, transaksi, maupun hubungan ekonomi antarpihak.
Bukti dapat berupa dokumen yang mendukung terjadinya transaksi atau peristiwa hukum.
Keterangan dapat berupa penjelasan mengenai sumber dana, tujuan pembayaran, hubungan dengan pihak tertentu, atau alasan ekonomi di balik suatu transaksi.
Karena itu, IBK tidak boleh dipahami secara sempit sebagai “data rekening bank”. Data perbankan hanyalah salah satu bagian dari ekosistem IBK.
Materi SE-9/PJ/2026 menggambarkan bahwa permintaan IBK dapat ditujukan tidak hanya kepada bank umum, tetapi juga kepada bank perkreditan rakyat, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, manajer investasi, bank kustodian, penyelenggara dompet digital, penyedia jasa pembayaran, platform pinjaman daring, penyedia jasa aset kripto, serta lembaga lain yang masuk dalam ruang lingkup ketentuan.
Perluasan tersebut mencerminkan realitas ekonomi modern. Aktivitas bisnis tidak lagi seluruhnya bergerak melalui rekening bank konvensional.
Pembayaran dapat diterima melalui lokapasar, dompet digital, payment gateway, rekening virtual, platform pinjaman, kustodian, maupun penyedia layanan aset digital.
Apabila akses informasi hanya dibatasi pada bank, sebagian besar jejak ekonomi modern justru akan berada di luar jangkauan administrasi pajak.
Oleh sebab itu, perluasan cakupan lembaga keuangan merupakan konsekuensi logis dari digitalisasi ekonomi.
Materi yang dilampirkan juga menjelaskan bahwa subjek yang datanya dapat diminta tidak selalu hanya Wajib Pajak yang sedang ditangani.
Permintaan dapat berkaitan dengan pihak terkait, pengurus, karyawan, pemasok, pelanggan, anggota keluarga, maupun pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial owner, sepanjang hubungan tersebut relevan dengan tujuan perpajakan.
Di sinilah staf pajak perusahaan harus mengubah sudut pandang. Analisis kepatuhan tidak lagi berhenti pada nama badan usaha yang tercantum dalam SPT. DJP dapat melihat jaringan hubungan ekonomi di belakang perusahaan.
Perusahaan yang secara formal tampak berdiri sendiri dapat saja memiliki hubungan pembayaran yang intensif dengan pemegang saham, pengurus, perusahaan saudara, vendor tertentu, atau entitas yang dikendalikan oleh pemilik manfaat yang sama.
Hubungan tersebut dapat menjadi bahan analisis lebih lanjut mengenai transaksi afiliasi, pengalihan penghasilan, pembebanan biaya, distribusi laba terselubung, atau penggunaan rekening pihak lain.
Mengapa DJP Membuka Rahasia Bank?
Istilah “membuka rahasia bank” sering menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang menghapus seluruh perlindungan terhadap data nasabah. Pemahaman tersebut kurang tepat.
Yang berubah bukanlah bahwa data perbankan menjadi bebas diakses oleh siapa saja.
Yang berubah adalah bahwa kerahasiaan perbankan tidak dapat digunakan untuk menghalangi kepentingan perpajakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan undang-undang.
Akses terhadap informasi keuangan tetap harus dilaksanakan melalui prosedur, tujuan, pejabat yang berwenang, serta mekanisme pertanggungjawaban tertentu.
Materi SE-9/PJ/2026 menekankan bahwa permintaan IBK harus melalui proses yang terstruktur, didokumentasikan, dimonitor, dan digunakan hanya untuk tujuan yang mendasari permintaan tersebut.
Ada beberapa alasan mendasar mengapa akses terhadap informasi keuangan dibutuhkan.
Pertama, sistem perpajakan Indonesia menggunakan self assessment system
Dalam self assessment system, Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.
Sistem seperti ini hanya dapat bekerja apabila terdapat kemampuan otoritas untuk menguji kebenaran laporan tersebut.
Kepercayaan tanpa verifikasi akan menciptakan ruang bagi ketidakpatuhan.
Sebaliknya, pengawasan tanpa batas juga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
Karena itu, administrasi pajak modern membutuhkan keseimbangan: Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melapor, tetapi DJP memiliki akses terhadap data pembanding untuk menilai kewajaran laporan.
IBK berfungsi sebagai salah satu alat verifikasi tersebut.
Kedua, transaksi ekonomi meninggalkan jejak keuangan
Hampir setiap kegiatan bisnis berakhir atau bermula dari aliran dana.
Penjualan menghasilkan penerimaan. Pembelian menimbulkan pembayaran. Pinjaman menimbulkan penerimaan dan pengembalian. Dividen mengalir kepada pemegang saham. Biaya jasa dibayar kepada penyedia jasa. Transaksi afiliasi menghasilkan pembayaran lintas entitas.
Apabila SPT menyatakan satu keadaan, sedangkan mutasi rekening menunjukkan keadaan berbeda, DJP akan memiliki alasan untuk meminta klarifikasi.
Contohnya, perusahaan melaporkan penjualan yang relatif kecil, tetapi rekening bank menerima dana dalam jumlah jauh lebih besar.
Perbedaan tersebut belum otomatis berarti penggelapan pajak. Dana yang masuk mungkin merupakan pinjaman, setoran modal, uang muka pelanggan, pengembalian biaya, transfer antarrekening, atau penerimaan yang bukan objek pajak.
Namun, perusahaan harus mampu menjelaskan dan membuktikannya.
Di era IBK, masalah utama sering kali bukan bahwa transaksi tersebut salah.
Masalahnya adalah perusahaan tidak memiliki dokumentasi yang cukup untuk menjelaskan transaksi yang sebenarnya benar.
Ketiga, DJP perlu mengurangi ketergantungan pada informasi sepihak
Sebelum integrasi data berkembang, pemeriksaan pajak sangat bergantung pada pembukuan dan dokumen yang diserahkan oleh Wajib Pajak.
Kondisi tersebut menciptakan kesenjangan informasi antara fiskus dan perusahaan.
Saat ini, DJP dapat membangun gambaran transaksi dari berbagai sumber.
Data yang disampaikan perusahaan dapat dibandingkan dengan informasi lembaga keuangan, data pemotongan dan pemungutan, faktur pajak, data perdagangan, kepabeanan, informasi pemegang saham, dan pertukaran informasi internasional.
Akibatnya, laporan Wajib Pajak bukan lagi satu-satunya versi peristiwa ekonomi.
Keempat, pembukaan akses informasi merupakan bagian dari transparansi perpajakan internasional
Ekonomi modern memungkinkan dana dipindahkan lintas negara dengan cepat.
Tanpa pertukaran informasi, otoritas pajak akan kesulitan mengetahui aset, rekening, atau penghasilan yang disimpan di yurisdiksi lain.
Karena itu, akses terhadap informasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengawasan domestik, tetapi juga dengan exchange of information, baik berdasarkan permintaan maupun melalui pertukaran otomatis sesuai ketentuan yang berlaku.
Perusahaan yang memiliki rekening luar negeri, transaksi lintas batas, pembayaran royalti, bunga, jasa, dividen, atau transaksi dengan entitas afiliasi harus memahami bahwa data tersebut berpotensi tersedia bagi otoritas pajak melalui kerja sama internasional.
Kelima, perlindungan terhadap Wajib Pajak patuh
Akses informasi sering hanya dilihat sebagai instrumen penindakan. Padahal, instrumen tersebut juga dapat melindungi Wajib Pajak yang patuh.
Tanpa data pembanding yang memadai, otoritas dapat mengandalkan dugaan, rasio industri, atau asumsi umum.
Dengan data yang lebih lengkap, analisis seharusnya menjadi lebih presisi.
IBK dapat menunjukkan bahwa dana yang dianggap omzet sebenarnya merupakan pinjaman.
IBK juga dapat membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan, transaksi benar-benar terjadi, atau arus dana konsisten dengan pembukuan perusahaan.
Dengan demikian, data keuangan dapat menjadi pedang bagi ketidakpatuhan, tetapi juga perisai bagi perusahaan yang memiliki dokumentasi baik.
Bagaimana IBK Digunakan DJP?
Perubahan penting dalam SE-9/PJ/2026 adalah perluasan tahap administrasi yang dapat menggunakan IBK.
Materi terlampir menggambarkan evolusi dari pemanfaatan yang sebelumnya lebih dikenal dalam pemeriksaan, penagihan, dan sengketa menjadi penggunaan yang mencakup pengawasan, keberatan, banding, peninjauan kembali, intelijen, pertukaran informasi, persetujuan harga transfer, dan prosedur persetujuan bersama.
IBK dalam pengawasan kepatuhan
Bagi staf pajak perusahaan, penggunaan IBK dalam pengawasan merupakan perubahan paling signifikan.
Pengawasan berlangsung sebelum pemeriksaan. Dalam praktik, tahap ini dapat muncul melalui permintaan penjelasan, klarifikasi data, atau SP2DK.
Artinya, DJP tidak perlu selalu menunggu penerbitan surat perintah pemeriksaan untuk menggunakan informasi keuangan sebagai dasar analisis.
Data mutasi rekening dapat digunakan untuk memetakan penerimaan, mengidentifikasi lawan transaksi, menilai pola pembayaran, dan membandingkan arus dana dengan SPT.
Sebagai contoh, DJP dapat membandingkan:
- penerimaan bank dengan peredaran usaha;
- pembayaran kepada vendor dengan biaya yang dibebankan;
- penerimaan dari perusahaan afiliasi dengan pencatatan pinjaman atau pendapatan;
- pembayaran kepada pemegang saham dengan dividen, penggantian biaya, atau transaksi pihak berelasi;
- penerimaan dari lokapasar dengan omzet yang dilaporkan;
- transfer dari luar negeri dengan pelaporan penghasilan atau modal.
Perbedaan data tidak serta-merta menghasilkan koreksi. Namun, perbedaan akan menghasilkan pertanyaan.
Kualitas jawaban perusahaan akan menentukan apakah pertanyaan tersebut selesai pada tahap pengawasan atau berkembang menjadi pemeriksaan.
IBK dalam pemeriksaan pajak
Dalam pemeriksaan, data keuangan dapat digunakan untuk menguji kelengkapan penghasilan, kebenaran biaya, keberadaan transaksi, serta konsistensi pembukuan.
Mutasi rekening dapat menjadi alat untuk melakukan penelusuran arus kas.
Namun, staf pajak perlu memahami bahwa pendekatan arus kas tidak boleh dilakukan secara serampangan.
Tidak setiap kredit bank merupakan penghasilan dan tidak setiap debit merupakan biaya.
Transfer antarrekening, setoran modal, pinjaman, pengembalian dana, uang titipan, dan transaksi sementara harus dipisahkan secara tepat.
Karena itu, perusahaan harus memiliki rekonsiliasi yang mampu menjelaskan karakter setiap arus dana material.
IBK dalam penagihan pajak
Dalam penagihan, informasi keuangan dapat membantu menemukan aset, rekening, atau sumber dana yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak.
Data tersebut dapat mendukung penerbitan surat paksa, pemblokiran, penyitaan, atau tindakan penagihan lainnya sesuai ketentuan.
Bagi perusahaan yang memiliki tunggakan pajak, strategi menunda pembayaran sambil memindahkan dana ke rekening lain semakin berisiko.
Apalagi apabila rekening tersebut masih memiliki hubungan dengan pihak terafiliasi, pengurus, atau pemilik manfaat.
IBK dalam keberatan, banding, dan peninjauan kembali
Penggunaan IBK tidak berhenti setelah ketetapan pajak diterbitkan. Informasi keuangan dapat tetap relevan dalam proses keberatan dan sengketa.
Bagi Wajib Pajak, hal ini memiliki dua implikasi.
Pertama, penjelasan yang diberikan sejak tahap awal harus konsisten hingga tahap sengketa. Perubahan narasi mengenai sumber dana atau tujuan transaksi akan merusak kredibilitas.
Kedua, dokumen keuangan yang mendukung posisi Wajib Pajak harus disiapkan sejak tahap pengawasan.
Jangan menunggu banding untuk mencari bukti. Bukti yang dibuat terlambat sering dipandang kurang meyakinkan karena tidak lahir bersamaan dengan transaksi.
IBK dalam intelijen perpajakan
IBK juga dapat mendukung pemetaan jaringan transaksi, identifikasi hubungan tersembunyi, penelusuran beneficial owner, serta analisis pola yang tidak wajar.
Dalam konteks ini, DJP tidak hanya melihat satu transaksi. DJP dapat melihat pola.
Misalnya, perusahaan berulang kali membayar “jasa konsultasi” kepada entitas yang baru berdiri, tidak memiliki pegawai memadai, dan dananya segera dialihkan kepada pemegang saham perusahaan pembayar.
Secara dokumen mungkin terdapat kontrak dan faktur. Namun, pola arus dana dapat memunculkan pertanyaan mengenai substansi transaksi.
IBK dalam transfer pricing dan perpajakan internasional
Dalam transaksi afiliasi, arus dana merupakan salah satu bukti penting untuk menilai pelaksanaan nyata suatu perjanjian.
Perusahaan mungkin memiliki kontrak pinjaman, tetapi apakah bunga benar-benar dibayar?
Perusahaan mungkin mencatat jasa manajemen, tetapi ke mana pembayaran diteruskan? Perusahaan mungkin membayar royalti, tetapi siapa penerima manfaat ekonominya?
IBK dapat digunakan bersama data lain untuk menguji konsistensi antara kontrak, pembukuan, faktur, transfer dana, dan pihak penerima akhir.
Dalam proses persetujuan harga transfer maupun prosedur persetujuan bersama, informasi keuangan juga dapat membantu otoritas memahami pelaksanaan transaksi secara faktual, bukan hanya berdasarkan narasi dokumentasi transfer pricing.
Apa yang Harus Disiapkan Wajib Pajak?
Respons yang tepat terhadap perluasan IBK bukanlah menyembunyikan transaksi.
Strategi seperti itu bukan hanya keliru, tetapi juga semakin tidak realistis.
Yang harus dibangun adalah tata kelola data pajak yang memungkinkan perusahaan menjelaskan setiap transaksi material secara cepat, konsisten, dan dapat diverifikasi.
1. Rekonsiliasi rekening bank dengan pembukuan
Perusahaan harus memiliki rekonsiliasi berkala antara seluruh rekening bank dan buku besar.
Rekonsiliasi tidak cukup hanya memastikan bahwa saldo akhir sama. Setiap penerimaan dan pembayaran material harus dapat diklasifikasikan.
Staf pajak harus dapat membedakan:
- penerimaan penjualan;
- uang muka;
- pinjaman;
- setoran modal;
- pengembalian biaya;
- transfer antarrekening;
- penerimaan dari afiliasi;
- transaksi yang bukan objek pajak;
- penerimaan yang pajaknya bersifat final;
- dana titipan atau transaksi sementara.
Tanpa klasifikasi tersebut, mutasi bank akan terlihat seperti kumpulan angka tanpa konteks. Dan ketika DJP membacanya tanpa konteks, risiko salah interpretasi meningkat.
2. Inventarisasi seluruh rekening dan kanal pembayaran
Perusahaan harus mengetahui seluruh rekening yang digunakan dalam kegiatan usaha, termasuk rekening cabang, rekening virtual, payment gateway, dompet digital, rekening penampungan, rekening lokapasar, rekening kustodian, dan akun platform lainnya.
Salah satu risiko terbesar adalah penggunaan rekening yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan perusahaan.
Misalnya, bagian pemasaran menerima pembayaran melalui rekening tertentu, tetapi bagian pajak tidak pernah memperoleh datanya.
Dalam era IBK, alasan bahwa “rekening tersebut dipegang divisi lain” tidak akan menyelesaikan masalah.
Dari perspektif administrasi pajak, transaksi perusahaan tetap harus dapat dijelaskan oleh perusahaan.
3. Pisahkan rekening perusahaan dan rekening pribadi
Penggunaan rekening pribadi pemegang saham, direktur, atau karyawan untuk menerima dan membayar transaksi perusahaan merupakan praktik berisiko tinggi.
Praktik tersebut menciptakan ketidakjelasan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan individu.
Selain menimbulkan persoalan tata kelola, penggunaan rekening pribadi dapat memunculkan dugaan penghasilan yang tidak dilaporkan, distribusi terselubung, pinjaman pemegang saham, atau transaksi tanpa dasar.
Perusahaan harus menghentikan kebiasaan tersebut. Apabila dalam keadaan tertentu rekening pribadi terpaksa digunakan, transaksi harus segera dicatat, didokumentasikan, dan diselesaikan melalui mekanisme penggantian yang jelas.
4. Siapkan dokumen sumber dana dan penggunaan dana
Setiap dana masuk yang bukan pendapatan harus memiliki dokumen.
Pinjaman harus didukung perjanjian, identitas pemberi pinjaman, jadwal pembayaran, dan bukti kemampuan ekonomi pemberi pinjaman.
Setoran modal harus didukung keputusan korporasi dan perubahan administrasi yang relevan.
Uang muka harus dapat dihubungkan dengan kontrak penjualan. Penggantian biaya harus memiliki bukti biaya dan dasar pembebanannya.
Demikian pula, setiap pembayaran harus memiliki tujuan yang jelas. Pembayaran kepada vendor, pemegang saham, karyawan, afiliasi, dan pihak luar negeri harus dapat dihubungkan dengan kontrak, faktur, bukti penerimaan manfaat, serta perlakuan pajaknya.
5. Bangun rekonsiliasi lintas data perpajakan
Staf pajak tidak boleh bekerja hanya berdasarkan SPT.
Perusahaan perlu membangun rekonsiliasi antara laporan keuangan, mutasi bank, faktur pajak, bukti potong, laporan penjualan, data lokapasar, data kepabeanan, dan dokumen transfer pricing.
Tujuannya bukan menciptakan kesamaan semu. Beberapa data memang menggunakan waktu dan basis pengakuan yang berbeda.
Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap perbedaan dapat dijelaskan.
Perbedaan yang memiliki penjelasan adalah rekonsiliasi. Perbedaan tanpa penjelasan adalah risiko.
6. Petakan transaksi pihak berelasi dan beneficial owner
Perusahaan harus memiliki daftar pihak berelasi yang tidak hanya mengikuti definisi formal dalam laporan keuangan.
Pemetaan juga harus mencakup hubungan pengendalian, hubungan keluarga, kesamaan pengurus, kesamaan pemilik manfaat, ketergantungan ekonomi, serta aliran dana antarpihak.
Transaksi dengan perusahaan yang secara formal tidak memiliki hubungan kepemilikan dapat tetap dipandang relevan apabila terdapat pengendalian melalui pihak yang sama.
Staf pajak harus memahami siapa penerima akhir dari suatu pembayaran. Dalam ekonomi modern, nama yang tercantum pada rekening belum tentu merupakan pihak yang menikmati manfaat ekonomi terakhir.
7. Siapkan protokol menghadapi permintaan data DJP
Setiap perusahaan sebaiknya memiliki prosedur internal ketika menerima SP2DK, permintaan klarifikasi, atau permintaan dokumen.
Permintaan jangan langsung dijawab oleh satu orang tanpa koordinasi.
Fungsi pajak harus bekerja bersama fungsi keuangan, akuntansi, hukum, kepatuhan, dan manajemen.
Perusahaan perlu memastikan bahwa:
- ruang lingkup permintaan dipahami;
- periode data ditentukan;
- data diambil dari sumber yang sah;
- informasi direkonsiliasi sebelum disampaikan;
- penjelasan konsisten dengan SPT dan laporan keuangan;
- dokumen rahasia dikelola dengan tepat;
- salinan seluruh jawaban disimpan;
- setiap komunikasi dengan DJP terdokumentasi.
Jawaban cepat tetapi tidak akurat lebih berbahaya daripada jawaban yang disusun secara hati-hati dalam batas waktu yang tersedia.
8. Lakukan simulasi pemeriksaan arus dana
Perusahaan perlu menguji dirinya sendiri sebelum diuji oleh DJP.
Ambil mutasi rekening satu tahun dan minta tim pajak menjelaskan transaksi material tanpa bantuan orang yang sehari-hari mengelola rekening tersebut. Apabila tim pajak kesulitan, kemungkinan besar petugas pajak juga akan mempertanyakannya.
Simulasi tersebut dapat mengungkap rekening yang belum tercatat, pembayaran tanpa dokumen, transfer afiliasi tanpa perjanjian, penerimaan yang belum direkonsiliasi, serta penggunaan rekening pribadi.
9. Bangun tax data room
Dokumen perpajakan sebaiknya disimpan dalam satu ruang data terstruktur.
Ruang data tersebut dapat memuat SPT, laporan keuangan, rekonsiliasi bank, kontrak, faktur, bukti potong, dokumen kepabeanan, notulen keputusan korporasi, bukti transaksi afiliasi, dokumentasi transfer pricing, dan korespondensi dengan DJP.
Tujuan tax data room bukan sekadar mempermudah pencarian dokumen. Ia memastikan bahwa narasi perpajakan perusahaan dibangun dari sumber data yang sama.
10. Perkuat tax governance
Pada akhirnya, IBK bukan hanya persoalan staf pajak. IBK adalah isu tata kelola perusahaan.
Direksi perlu memastikan bahwa kebijakan pembayaran, penggunaan rekening, transaksi pihak berelasi, penggantian biaya, pinjaman pemegang saham, dan transaksi lintas batas telah memiliki pengendalian memadai.
Fungsi pajak harus dilibatkan sebelum transaksi dilakukan, bukan hanya setelah masalah muncul.
IBK dan Hak Wajib Pajak
Perluasan akses data tidak berarti Wajib Pajak kehilangan haknya.
SE-9 Tahun 2026 menegaskan bahwa data IBK tetap dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan jabatan.
Akses seharusnya dibatasi kepada pejabat yang berwenang berdasarkan kebutuhan tugas, disertai pencatatan akses, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
IBK juga hanya boleh digunakan untuk kepentingan perpajakan sesuai tujuan permintaan.
Wajib Pajak berhak meminta agar analisis dilakukan secara objektif dan kontekstual.
Saldo rekening atau mutasi dana tidak boleh otomatis diperlakukan sebagai penghasilan tanpa menguji karakter transaksinya.
DJP memiliki hak memperoleh informasi. Namun, DJP juga memiliki kewajiban menggunakan informasi secara proporsional, relevan, dan sesuai kewenangan.
Perusahaan karena itu tidak perlu bersikap panik ketika data rekening diminta. Sikap yang lebih tepat adalah kritis, kooperatif, dan berbasis bukti.
Penutup: Dari Kerahasiaan Menuju Akuntabilitas
Era IBK menunjukkan perubahan paradigma administrasi perpajakan Indonesia.
DJP tidak lagi hanya menunggu SPT dan dokumen yang diserahkan Wajib Pajak.
DJP dapat membandingkan laporan tersebut dengan jejak keuangan yang berada di bank, lembaga pembiayaan, pasar modal, dompet digital, penyedia pembayaran, platform pinjaman, dan penyedia aset digital.
Perubahan ini membuat ruang untuk mempertahankan posisi pajak yang tidak sesuai fakta menjadi semakin sempit.
Namun, pada saat yang sama, Wajib Pajak yang patuh memperoleh kesempatan lebih besar untuk membuktikan kebenaran transaksinya melalui data yang objektif.
Bagi staf perpajakan perusahaan, pesan utamanya sangat jelas: jangan menunggu SP2DK untuk mulai memahami rekening bank perusahaan.
Kenali seluruh kanal penerimaan dan pembayaran. Rekonsiliasikan arus dana dengan pembukuan.
Dokumentasikan setiap transaksi material. Pisahkan rekening perusahaan dari rekening pribadi. Petakan pihak berelasi dan pemilik manfaat. Bangun tax data room serta prosedur respons yang terkoordinasi.
Dalam era transparansi, kepatuhan pajak tidak lagi cukup dibangun dari kemampuan mengisi SPT.
Kepatuhan harus dibangun dari kemampuan memastikan bahwa data, dokumen, pembukuan, dan arus uang menceritakan kisah ekonomi yang sama.
Ketika seluruh data konsisten, IBK bukan ancaman.
IBK justru menjadi bukti bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber:
