Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.03/2019 mengatur kewajiban ber-NPWP dan PKP bagi BUT
Kewajiban pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP diatur dalam Undang-Undang KUP. Termasuk kewajiban bagi BUT, Bentuk Usaha Tetap. Kewajiban ini ada di Pasal 2 ayat (5) Undang-undang KUP.
Continue reading “Kewajiban Pendaftaran dan Pengukuhan Bagi BUT”
Dasar hukum diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) oleh Direktur Jenderal Pajak adalah Pasal 13 Undang-Undang KUP. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak mengacu ke SPT. Tetapi tidak semua SPT harus diterbitkan surat ketetapan pajak. Direktur Jenderal Pajak memiliki alasan tertentu untuk menerbitkan SKPKB.
Continue reading “Alasan Diterbitkannya SKPKB Oleh Dirjen Pajak”
Secara umum yayasan adalah lembaga amal yang tidak mencari keuntungan. Tapi pada praktiknya, ada juga yayasan yang mencari keuntungan. Atau pada kenyataannya memang yayasan tersebut untung.
Akhir 2017, notaris diberikan fasilitas baru oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu akses khusus ke ereg.pajak.go.id untuk membuat NPWP badan.
Continue reading “Buat NPWP Badan Sekarang Bisa Oleh Notaris”
Zaman now segala urusan melalui gadget. Termasuk untuk urusan meminta atau daftar NPWP. Direktorat Jenderal Pajak sudah menyiapkan laman ereg.pajak.go.id untuk kanal pendaftaran NPWP.
Sebelum ke persyaratan untuk mendapatkan NPWP, kita bagi dulu NPWP menjadi 5, yaitu NPWP orang pribadi, NPWP wanita kawin pisah harta, NPWP badan, NPWP bendahara, dan NPWP cabang.
NPWP orang pribadi adalah NPWP untuk individu. Dia berlaku sejak disetujui dan diberikan nomor oleh kantor pajak sampai dengan orang tersebut meninggal.
Continue reading “Dokumen Apa Saja Yang Perlu Disiapkan Untuk Melakukan Pendaftaran NPWP?”Pada dasarnya setiap orang yang memiliki NPWP wajib lapor SPT Tahunan. Jika tidak lapor maka dikenai sanksi administrasi.
Masih banyak orang mengira, meminta NPWP sekedar meminta sederetan nomor saja. Atau sekedar “mendaftar” di kantor pajak. Padahal memiliki NPWP punya konsekuensi, yaitu lapor SPT Tahunan.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas administrasi perpajakan di Indonesia. Seseorang dikenal oleh kantor pajak Indonesia jika memiliki NPWP. Jadi NPWP bukan bukti seseorang sudah bayar pajak.
