Blog

Syarat Perdagangan Dan Perlakuan Perpajakannya

Contoh kasus yang dapat diterapkan di tempat lain

Iklan

Pendapatan pasar modern, seperti supermarker dan departement store, tidak hanya diperoleh dari marjin harga antara harga jual kepada konsumen dan harga beli dari pemasok, tetapi juga diperoleh dari sejumlah trading term (syarat perdagangan) yang dalam kondisi tertentu justru besarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan marjin harga tersebut.

Continue reading “Syarat Perdagangan Dan Perlakuan Perpajakannya”

Iklan

14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif

Koreksi positif biaya artinya koreksi yang menyebabkan penghasilan neto lebih besar. Biaya pengurang penghasilan bruto berkurang (dicoret) tentu menyebabkan penghasilan neto lebih besar. Dan PPh terutang lebih besar. Continue reading “14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif”

Penggolongan Biaya SDM Menurut PPh

Penggolongan Biaya Untuk Memudahkan Koreksi Fiskal

Tidak semua biaya terkait sumber daya manusia (SDM) dapat dibiayakan. Ada gaji atau upah yang menurut Undang-undang PPh harus dipotong dan ada yang tidak. Untuk memudahkan koreksi fiskal biaya SDM, perlu dibuat “peta” pengeluaran tersebut.

Continue reading “Penggolongan Biaya SDM Menurut PPh”

Biaya Promosi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibiayakan

Biaya promosi diatur agar tidak dapat direkayasa

Biaya promosi yang boleh dibiayakan adalah biaya promosi yang dibuatkan Daftar Nominatif dan dilaporkan di SPT Tahunan sebagai lampiran. Selain itu, pengisian Daftar Nominatif juga harus sesuai ketentuan. Jika tidak ada Daftar Nominatif atau ada Daftar nominatif tapi tidak sesuai ketentuan maka tidak boleh dibiayakan.

Continue reading “Biaya Promosi Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibiayakan”

PPh Dengan Norma Perhitungan Khusus

Dasar hukum PPh ini adalah Pasal 15 Undang-undang PPh

Pasal 15 Undang-undang PPh memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan Norma Penghitungan Khusus menghitung penghasilan neto. Tujuan dari penggunaan norma penghitungan khusus adalah menghindari kesukaran, pertimbangan praktis, atau kelaziman usaha di sektor usaha tersebut.

Continue reading “PPh Dengan Norma Perhitungan Khusus”

Penghasilan-Penghasilan Yang Dikenai PPh Final

PPh Final merupakan penyederhanaan penghitungan PPh

Istilah PPh Final dulu pernah disebut PPh rampung. Seolah-olah jika sudah dibayar, rampung kewajibannya. Yang benar terkait PPh Final adalah metode penghitungan. Ya, PPh Final terutang didapat dari penghasilan bruto dikalikan tarif. Sedangkan PPh umum di dapat dari penghasilan neto dikalikan tarif.

Continue reading “Penghasilan-Penghasilan Yang Dikenai PPh Final”

Langkah-langkah Bayar Pajak Mobil di Samsat Bandung

Samsat drivethru: praktis dan memudahkan

Banyak orang bingung cara bayar pajak kendaraaan bermotor (PKB). Baik kendaraan motor (roda dua) maupun kendaraan mobil (roda empat). Karena bingung, kemudian mengambil jasa agen pengurusan STNK, atau calo. Padahal, di Bandung bisa bayar pajak melalui jalur drivethru. Praktis dan memudahkan.

Continue reading “Langkah-langkah Bayar Pajak Mobil di Samsat Bandung”

Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Tujuan pengaturan ini supaya laba bersih usaha wajar

Secara naluriah, pengusaha akan memperkecil pajak. Salah satu cara memperkecil pajak terutang adalah dengan memperbesar biaya supaya penghasilan neto kecil. Karena itu, Undang-undang PPh mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto walaupun biaya tersebut benar-benar ada. Tujuan pengaturan ini supaya laba bersih usaha wajar.

Continue reading “Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto”

Zakat Dan Sumbangan Yang Dapat Dibiayakan Menurut Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang PPh, zakat boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Syarat zakat menjadi pengurang penghasilan bruto ada dua, yaitu: adanya bukti pembayaran zakat, dan zakat dibayarkan melalui lembaga zakat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ketentuan ini berlaku juga untuk sumbangan keagamaan lainnya.

Continue reading “Zakat Dan Sumbangan Yang Dapat Dibiayakan Menurut Pajak Penghasilan”

Pertanyaan dan Jawaban Tentang PPh Setengah Persen

PPh Setengah Persen adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah

PPh Setengah Persen (0,5%) salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UKM. Pengenaan tarif 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 46 yang mengatur tarif final 1% untuk UKM.

Continue reading “Pertanyaan dan Jawaban Tentang PPh Setengah Persen”