Blog

Perlakukan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Pembeli

Dalam rangka meningkatkan volume penjualan, penjual sering memberikan imbalan kepada pembeli. Pembeli maksud di sini adalah pihak yang membeli produk dari Penjual untuk dijual kembali termasuk distributor, agen, dan retailer. Nah, berikut perlakuan perpajakan imbalan tersebut menurut SE-24/PJ/2018.

Continue reading “Perlakukan Perpajakan Atas Imbalan Yang Diterima Pembeli”

Iklan

Cara Mendapatkan SKD Dengan Cara Online

Direktur Jenderal Pajak telah membuat kebijakan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Residence hanya dalam satu hari. Supaya bisa cepat, maka permohonan pembuatan SKD harus dengan cara online. Berikut cara mendapatkan SKD.

Continue reading “Cara Mendapatkan SKD Dengan Cara Online”

Ketentuan Debt Equity Ratio Menurut Pajak

Ketentuan Dalam Rangka Anti Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (mungkin) sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Banyak cara menghindari pajak, salah satunya dengan biaya bunga. Karena itu perlu ketentuan yang membatasi biaya bunga dengan cara membatasi nisbah utang terhadap modal (debt to equity ratio). Berikut ketentuan debt to equity ratio (DER) menurut pajak.

Continue reading “Ketentuan Debt Equity Ratio Menurut Pajak”

PKP Harus Berhati-hati Menggunakan e-Faktur

Pengusaha kena pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak setiap kali melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sekarang, faktur pajak dibuat secara elektronik sehingga disebut e-faktur. Namun, jangan terkecoh dengan aplikasi e-faktur abal-abal. PKP harus berhati-hati menggunakan aplikasi e-faktur. Ada peringatan dari DJP tentang hal ini.

Continue reading “PKP Harus Berhati-hati Menggunakan e-Faktur”

Penghitungan Penghasilan Neto Dengan Norma Dalam Pemeriksaan Pajak

Saat Pemeriksa Pajak Menghitung Penghasilan Secara Jabatan

Walaupun Undang-undang KUP mewajibkan kepada semua Wajib Pajak badan menyelenggarakan pembukuan, tetapi pada kenyataannya tidak semua Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. Ada banyak sebab kenapa Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan. Berikut ulasannya.

Continue reading “Penghitungan Penghasilan Neto Dengan Norma Dalam Pemeriksaan Pajak”

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Dasar hukum norma penghitungan penghasilan neto adalah Pasal 14 Undang-undang PPh

Bagi kebanyakan orang, menghitung penghasilan neto itu susah. Rumit. Aturannya berubah-ubah. Tidak sempat ingat, sudah lupa. Menepis kerumitan ini, sebenarnya Undang-undang Pajak Penghasilan sudah memberikan fasilitas berupa norma yang fungsinya untuk menghitung penghasilan neto.

Continue reading “Norma Penghitungan Penghasilan Neto”

Cara Menghitung Penyusutan Fiskal

Penyusutan fiskal adalah penyusutan berdasarkan ketentuan Undang-undang PPh. Perusahaan bisa saja menghitung penyusutan berdasarkan standar akuntansi komersial. Tetapi saat akan lapor SPT Tahunan, maka penyusutan fiskal wajib hukumnya dibuat. Dan jika ada selisih antara jumlah penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial, maka dilakukan koreksi fiskal.

Continue reading “Cara Menghitung Penyusutan Fiskal”

Syarat Perdagangan Dan Perlakuan Perpajakannya

Contoh kasus yang dapat diterapkan di tempat lain

Pendapatan pasar modern, seperti supermarker dan departement store, tidak hanya diperoleh dari marjin harga antara harga jual kepada konsumen dan harga beli dari pemasok, tetapi juga diperoleh dari sejumlah trading term (syarat perdagangan) yang dalam kondisi tertentu justru besarannya jauh lebih besar dibandingkan dengan marjin harga tersebut.

Continue reading “Syarat Perdagangan Dan Perlakuan Perpajakannya”

14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif

Koreksi positif biaya artinya koreksi yang menyebabkan penghasilan neto lebih besar. Biaya pengurang penghasilan bruto berkurang (dicoret) tentu menyebabkan penghasilan neto lebih besar. Dan PPh terutang lebih besar. Continue reading “14 Biaya Yang Harus Dikoreksi Positif”

Penggolongan Biaya SDM Menurut PPh

Penggolongan Biaya Untuk Memudahkan Koreksi Fiskal

Tidak semua biaya terkait sumber daya manusia (SDM) dapat dibiayakan. Ada gaji atau upah yang menurut Undang-undang PPh harus dipotong dan ada yang tidak. Untuk memudahkan koreksi fiskal biaya SDM, perlu dibuat “peta” pengeluaran tersebut.

Continue reading “Penggolongan Biaya SDM Menurut PPh”