fbpx

Beranda

Raden Agus Suparman
Raden Agus Suparman

Seorang praktisi pajak sejak 1995. Bekerja di Direktorat Jenderal Pajak mulai 1995 sampai dengan 2022. Selanjutnya sebagai konsultan pajak.

Sejak 1 April 2022, saya pensiun dini dari PNS Ditjen Pajak. Selanjutnya, saya bergabung dengan Taxprime Academy. Saya bisa dihubungi di agus@taxprime.net

Bersama Taxprime, telah bergabung 2 mantan Dirjen Pajak, yaitu Machfud Sidik (2000 sd 2001), dan Robert Pakpahan (2017 sd 2019) sebagai senior advisor.

  • Tax Auditor

    Saya sudah menjadi fungsional pemeriksa pajak sejak 1995. Selama menjadi tax auditor, saya berdinas di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Samarinda (1995 sd 1999), Karikpa Jakarta Enam (1999 sd 2005) dan Karikpa Kudus ( 2006 sd 2007).

  • Penyidik PNS Pajak

    Bertugas sebagai penyidik PNS Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I tahun 2007 – 2010.

  • Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan

    Tahun 2010 – 2014 bertugas sebagai Kepala Seksi Perencanaan Pemeriksaan Wajib Pajak Badan, Sub Direktorat Perencaan Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak.

  • Kepala Seksi Pengawasan (dan Konsultasi)

    Sejak 2014 – Maret 2022 bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama (2014 sd 2018), lanjut di KPP Pratama Bandung Tegallega (2018 sd Maret 2022).

  • Ahli Perpajakan di Pengadilan Negeri Bandung

    Tahun 2013 dan tahun 2021 saya ditugaskan memberikan keterangan sebagai Ahli Perpajakan di Pengadilan Negeri Bandung.

  • Pejabat Pengadaan dan PPK

    Selama menjadi kepala seksi, saya ditunjuk sebagai pejabat pengadaan dan PPK.

  • Taxprime

    Setelah pensiun dini, saya bergabung dengan kantor konsultan pajak Taxprime. Posisi saya di bagian Taxprime Academy.

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga aguspajak.com menjadi rujukan perpajakan anda. Senang bisa membantu.

Daftar Tulisan

Silakan klik Halaman Berikutnya atau ketik kata kunci di menu pencarian

  • Kuasa Wajib Pajak

    Kuasa Wajib Pajak memiliki kewenangan lebih luas dibandingkan konsultan pajak.

  • Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

    Hybrid mismatches yaitu pemberlakuan transaksi yang berbeda oleh setiap negara untuk menghindari pajak dan pemberian special purposeentities (SPE) yang telah memberi keleluasaan kepada MNCs untuk mengalihkan keuntungan usahanya ke negara lain.

  • Pajak Atas Pulsa, Kartu Perdana, Token PLN, dan Voucher

    Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer. Saat terbit peraturan ini, media sempat heboh karena judul beritanya. Media mainstream mengangkat judul “pajak baru”. Seolah-oleh Menteri Keuangan telah menerbikan pajak baru di saat … Continue reading “Pajak Atas Pulsa, Kartu Perdana, Token PLN, dan Voucher”

%d blogger menyukai ini: