Salah satu alasan paling mengejutkan di balik ketahanan ekonomi global bukanlah kebijakan fiskal atau pemulihan konsumsi tradisional, melainkan investasi besar-besaran dan pesat di bidang Kecerdasan Buatan (AI) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Jauh dari sekadar tren teknologi, investasi ini telah menjadi penopang utama bagi permintaan ekonomi secara keseluruhan.

Laporan OECD menyoroti bahwa permintaan yang kuat untuk investasi terkait AI, terutama di Amerika Serikat dan beberapa negara ekonomi Asia seperti Korea, Singapura, Jepang, dan Tionghoa Taipei, telah memberikan dukungan signifikan.

Skala investasi ini sangat besar. Sebagai gambaran, Amerika Serikat sendiri sudah menjadi lokasi bagi 43% dari total kapasitas pusat data global yang terpasang pada tahun 2024.

Kekuatan ini sangat nyata dalam angka perdagangan. Pada kuartal kedua tahun 2025, perdagangan barang “pendukung AI” menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan perdagangan untuk negara-negara G20 dan Asia tertentu. Sebuah peningkatan substansial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Di Amerika Serikat, dampaknya bahkan lebih jelas, yaitu investasi pada peralatan dan perangkat lunak TIK merupakan kontributor kuat bagi pertumbuhan PDB riil pada paruh pertama tahun 2025.

Fakta ini menegaskan bahwa mesin pertumbuhan yang berpusat pada teknologi ini adalah kekuatan yang relatif baru namun sangat kuat yang kini membentuk lanskap makroekonomi global.

Regulasi Mengerem Produktivitas Global

Ketika para ekonom membahas perlambatan produktivitas, diskusi sering berpusat pada inovasi atau investasi.

Namun, laporan OECD mengungkap faktor penghambat yang lebih tersembunyi namun signifikan yaitu lingkungan regulasi yang semakin kompleks dan memberatkan.

Estimasi baru dari OECD menunjukkan bahwa bisnis mendedikasikan sumber daya yang substansial dan terus meningkat hanya untuk mematuhi peraturan, yang mengalihkan mereka dari aktivitas yang lebih produktif.

Statistik yang paling tajam datang dari Amerika Serikat yakni pada tahun 2024.

Perusahaan-perusahaan di AS menghabiskan sumber daya setara dengan 4,25% dari total anggaran gaji mereka hanya untuk memenuhi tuntutan regulasi.

Biaya yang diperkirakan telah mengurangi produktivitas tenaga kerja sebesar 0,5% selama 10 tahun terakhir.

Yang lebih mengkhawatirkan, laporan tersebut menekankan bahwa beban ini membebani prospek perusahaan-perusahaan muda dan calon pendatang baru secara tidak proporsional, karena mereka tidak memiliki skala untuk menanggung biaya tetap yang tinggi dari kepatuhan regulasi.

Hal ini secara efektif menghambat dinamisme ekonomi.

Laporan tersebut merangkum kekhawatiran ini dengan tajam:

“Kekhawatiran utamanya adalah lingkungan regulasi yang terus berkembang telah mengalihkan sumber daya yang langka dari aktivitas yang lebih produktif, dan dengan menaikkan biaya tetap operasional bisnis, hal ini telah membebani prospek perusahaan-perusahaan muda dan calon pendatang baru secara tidak proporsional.”

Aset Kripto dan Perbankan Bayangan Kini Menjadi Risiko Stabilitas Keuangan yang Nyata

Banyak yang mungkin masih menganggap aset kripto sebagai ceruk pasar yang terpisah dari sistem keuangan tradisional.

Namun, laporan OECD dengan jelas menyatakan bahwa lembaga keuangan non-bank (NBFI), yang sering disebut “perbankan bayangan”, dan pasar aset kripto kini telah tumbuh menjadi risiko nyata bagi stabilitas keuangan global.

Sejak krisis keuangan global, NBFI telah berkembang pesat dan semakin terhubung dengan bank-bank tradisional.

Di saat yang sama, pasar aset kripto telah mengalami pertumbuhan eksplosif, mencapai valuasi pasar lebih dari USD 4 triliun pada Oktober 2025, meskipun dengan volatilitas yang sangat tinggi.

Integrasi ini paling terlihat pada stablecoin, yang skala dampaknya kini tidak dapat diabaikan:

“Total nilai pembayaran menggunakan stablecoin melampaui penyedia pembayaran digital tradisional utama pada tahun 2024.”

Namun, yang paling mengejutkan bukanlah volume transaksinya, melainkan mekanisme yang menghubungkannya dengan jantung sistem keuangan global.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa penerbit stablecoin telah menjadi pemegang utama surat utang negara AS (US Treasury bills).

Ini adalah senjata panas yang secara langsung mengikat dunia kripto yang bergejolak dengan aset paling aman di dunia.

Keterkaitan inilah yang menjelaskan mengapa regulator kini tidak lagi memandangnya sebagai fenomena pinggiran, melainkan sebagai sumber potensi risiko sistemik yang memerlukan pengawasan ketat.

Perang Tarif

Narasi media tentang “perang tarif” global sering kali menyederhanakan dinamika yang sangat kompleks.

Laporan OECD menunjukkan bahwa kenyataannya jauh lebih bernuansa, dengan perusahaan dan negara melakukan adaptasi strategis terhadap proteksionisme dengan cara-cara yang tidak terduga.

Pertama, ada fenomena “front-loading”. Banyak perusahaan mempercepat produksi dan perdagangan pada awal tahun 2025 sebelum tarif baru diberlakukan.

Tindakan antisipatif ini secara mengejutkan justru mendukung volume perdagangan global yang kuat di awal tahun, menutupi dampak langsung dari kebijakan proteksionis.

Kedua, alih-alih pasrah, perusahaan secara aktif beradaptasi untuk memitigasi dampak tarif.

Berbagai perjanjian perdagangan telah menciptakan mosaik tarif yang rumit, dan perusahaan memanfaatkannya.

Sebagai contoh, tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap perjanjian USMCA (antara AS, Meksiko, dan Kanada) menunjukkan upaya aktif dari para pebisnis. Hasilnya, tarif efektif atas impor dari Kanada (4,8%) dan Meksiko (5,4%) secara signifikan lebih rendah dari yang seharusnya bisa mencapai 12,5% dan 14,8%.

Kompleksitas ini menunjukkan bahwa alih-alih runtuh, perdagangan global beradaptasi dengan cara-cara yang rumit, menciptakan lanskap yang jauh lebih sulit untuk diprediksi daripada sekadar “perang dagang” sederhana.

Mesin Pertumbuhan Bergeser

Secara keseluruhan, laporan OECD melukiskan gambaran paradoks: ekonomi global yang menunjukkan ketangguhan mengejutkan saat ini, namun menghadapi kerapuhan yang signifikan di masa depan.

Proyeksi utama menunjukkan pertumbuhan PDB global akan sedikit melambat dari 3,2% pada tahun 2025 menjadi 2,9% pada tahun 2026, sebelum sedikit pulih.

Prospek ini dianggap rapuh karena beberapa risiko besar yang membayangi.

Peningkatan lebih lanjut dalam hambatan perdagangan dan kerentanan fiskal adalah kekhawatiran utama.

Selain itu, valuasi aset yang tinggi menjadi risiko yang menonjol, terutama di sektor teknologi yang didorong oleh optimisme AI yang sama yang telah menopang pertumbuhan.

Ini menciptakan lingkaran umpan balik yang berbahaya: pendorong pertumbuhan utama kita juga merupakan sumber kerapuhan finansial.

Namun, wawasan yang paling struktural adalah pergeseran mesin pertumbuhan global.

Laporan tersebut menyoroti bahwa negara-negara berkembang di Asia, khususnya Tiongkok dan India, terus menyumbang mayoritas pertumbuhan global.

Sementara ekonomi global telah berhasil melewati badai baru-baru ini lebih baik dari yang diperkirakan, laporan ini memperjelas bahwa jalur ke depan tidak pasti dan semakin bergantung pada kesehatan ekonomi Asia.

Sumber

Dengarkan versi podcast

1. Pendahuluan: Harta Karun di Bawah Tanah sebagai Mesin Industrialisasi

Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam mineral dan batubara (minerba) yang menempatkannya sebagai pemain kunci di panggung global.

Potensi ini tercermin dari cadangan masif komoditas strategis seperti batubara (31,95 miliar ton), nikel (5,9 miliar ton, peringkat 1 global), dan timah (6,4 miliar ton).

Namun, kekayaan ini bukanlah sekadar aset ekonomi, melainkan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam visi pembangunan nasional Asta Cita, amanat ini diterjemahkan menjadi sebuah strategi ambisius: hilirisasi.

Hilirisasi bertujuan mentransformasi bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat struktur industri, dan melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada volatilitas harga komoditas.

Potensinya luar biasa; sebagai contoh, proses hilirisasi bijih nikel hingga menjadi baterai kendaraan listrik dapat meningkatkan nilai tambah hingga 175 kali lipat.

Di tengah agenda transformasi ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minerba memegang peranan sentral.

PNBP tidak hanya menjadi sumber pendapatan vital untuk membiayai pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang sangat menentukan keberhasilan hilirisasi itu sendiri.

Namun, di balik angka-angka penerimaan yang fantastis, terdapat sebuah arena pertarungan kebijakan yang kompleks antara optimalisasi pendapatan negara dan keberlanjutan iklim investasi industri.

Lalu, bagaimana negara mengelola PNBP minerba, dan apa saja tantangan fundamental yang melingkupinya? Mari kita telusuri lebih dalam.

2. Apa Saja Komponen PNBP dari Sektor Minerba?

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor minerba adalah seluruh pungutan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan tambang kepada negara, di luar kewajiban perpajakan (seperti PPh Badan).

Terdapat dua komponen utama yang menjadi pilar PNBP minerba:

• Iuran Tetap (Dead Rent) Ini adalah iuran tahunan yang besarnya dihitung berdasarkan luas wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP/IUPK) yang dimiliki perusahaan. Iuran ini bersifat tetap dan wajib dibayar setiap tahun, terlepas dari apakah perusahaan sudah mulai berproduksi atau masih dalam tahap eksplorasi.
• Iuran Produksi (Royalti) Ini adalah komponen dengan kontribusi terbesar bagi PNBP minerba. Royalti merupakan pungutan yang dibayar oleh perusahaan setiap kali melakukan penjualan hasil tambang. Besarannya sangat bergantung pada jumlah (tonase) dan nilai jual komoditas, menjadikannya sumber penerimaan yang dinamis mengikuti aktivitas produksi dan kondisi pasar.

Meskipun ada komponen lain seperti Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih, Iuran Tetap dan Royalti adalah dua pilar utama yang menyumbang sebagian besar PNBP dari sektor ini.

Dengan royalti sebagai sumber penerimaan terbesar, formula perhitungannya menjadi titik krusial dalam kebijakan fiskal minerba.

3. Cara Menghitung Royalti: Tarif Progresif di Tengah Perdebatan

Perhitungan royalti pada dasarnya menggunakan formula yang sederhana:

Royalti = Tarif (%) x Jumlah Produksi (Berat) x Harga Acuan

Poin terpenting dari formula ini adalah ‘Tarif’ royalti tidak bersifat tetap (flat). Pemerintah menerapkan skema tarif progresif, artinya persentase tarif akan naik ketika harga komoditas di pasar internasional sedang tinggi, dan sebaliknya, bisa lebih rendah ketika harga turun.

Pemerintah membedakan tarif berdasarkan kualitas (misalnya, kandungan kalori batubara) dan harga pasar untuk menciptakan sistem yang dianggap adil.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah skema tarif royalti progresif untuk batubara bagi pemegang IUP, berdasarkan data tarif yang berlaku seperti yang dipaparkan dalam regulasi terbaru (PP 19/2025):

Namun, dari perspektif industri, skema yang dirancang untuk keadilan ini justru dipandang sebagai beban berat.

Analisis dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menunjukkan bahwa Total Government Take (TGT) atau total pungutan negara dari sektor tambang Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia.

Lebih kritis lagi, struktur fiskal ini menunjukkan “pola terbalik” (inverted pattern), di mana beban fiskal justru menjadi lebih berat pada kondisi pasar yang sulit (harga rendah, rasio pengupasan tinggi).

Kondisi ini mengancam kelangsungan operasi dan berpotensi menyebabkan hilangnya cadangan marginal (marginal reserves) yang menjadi tidak ekonomis untuk ditambang.

Struktur tarif yang menjadi perdebatan ini hanyalah salah satu dari serangkaian tantangan besar yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP minerba.

4. Tantangan Besar dalam Pengelolaan PNBP Minerba

Pengelolaan PNBP minerba menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mengancam optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan industri.

4.1. Ancaman Tambang Ilegal (PETI)

Penambangan Tanpa Izin (PETI) adalah kegiatan penambangan ilegal yang menimbulkan dampak sistemik:

• Kebocoran Penerimaan Negara: Sebagai aktivitas ilegal, PETI sama sekali tidak membayar royalti atau PNBP lainnya, menciptakan “tax gap” yang signifikan dan merugikan kas negara.
• Kerusakan Harga Pasar: Produk dari tambang ilegal yang membanjiri pasar merusak struktur harga komoditas resmi, menggerus daya saing perusahaan yang patuh aturan.
• Kerusakan Lingkungan: PETI hampir tidak pernah menerapkan kaidah penambangan yang baik (Good Mining Practices), menyebabkan kerusakan lingkungan parah tanpa ada pihak yang bertanggung jawab.

4.2. Masalah Data dan Proses Manual

Sebelum era digitalisasi, proses pelaporan dan pembayaran PNBP yang manual melahirkan berbagai masalah fundamental:

• Ketidakakuratan dan Ketidaksinkronan Data: Proses manual rentan terhadap kesalahan input dan menyebabkan perbedaan data antara pemerintah pusat, daerah, dan antar kementerian.
• Keterlambatan Pembayaran: Sulit untuk memonitor dan menindak perusahaan yang terlambat membayar kewajibannya secara real-time.
• Manipulasi Harga: Terdapat modus di mana perusahaan menggunakan harga faktur (invoice) yang lebih rendah dari Harga Patokan sebagai dasar perhitungan untuk membayar royalti lebih kecil dari yang seharusnya.

4.3. Beban Fiskal dan Ketidakpastian Regulasi

Tantangan terbesar, menurut suara industri, justru datang dari kebijakan pemerintah sendiri. Analisis sentimen dari PERHAPI menunjukkan bahwa royalti dan beban fiskal serta ketidakpastian regulasi adalah dua isu teratas yang menjadi keluhan utama pelaku usaha. Beban yang dianggap terlalu berat dan aturan yang sering berubah-ubah menciptakan iklim usaha yang tidak pasti, mendorong industri masuk ke dalam “survival mode”. Kondisi ini memberikan konteks mengapa praktik seperti manipulasi data atau penghindaran kewajiban bisa terjadi, yakni sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang ekstrem.

Menghadapi tantangan-tantangan serius ini, pemerintah meluncurkan solusi berbasis teknologi untuk merombak total tata kelola PNBP.

5. Solusi Pemerintah: Integrasi Digital Melalui SIMBARA

Jawaban pemerintah atas tantangan di atas adalah transformasi digital yang bertujuan menciptakan ekosistem pengelolaan PNBP yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

5.1. Langkah Awal: Sistem e-PNBP

Sebagai fondasi, pemerintah meluncurkan sistem e-PNBP Minerba. Sistem ini berfungsi sebagai “kalkulator” dan portal pembayaran online, yang memungkinkan perusahaan menghitung kewajiban PNBP mereka secara mandiri (self-assessment) dan melakukan pembayaran secara elektronik.

5.2. Integrasi Total: Ekosistem SIMBARA

Puncak transformasi ini adalah SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batubara). SIMBARA adalah platform kolaborasi yang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga secara real-time, termasuk:

• Kementerian ESDM: Data perizinan dan kuota produksi (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya/RKAB).
• Kementerian Keuangan: Data PNBP, pajak, dan bea cukai.
• Kementerian Perhubungan: Data pengapalan melalui Inaportnet.
• Kementerian Perdagangan: Data izin ekspor.
• Lembaga Surveyor: Data verifikasi kuantitas dan kualitas komoditas.

Integrasi total ini memberikan manfaat signifikan:

• Validasi Otomatis: Sistem dapat secara otomatis memblokir proses bisnis, seperti penerbitan izin berlayar, jika PNBP belum lunas.
• Mencegah Manipulasi: Sistem mampu mendeteksi modus penipuan, seperti penggunaan bukti bayar (Nomor Transaksi Penerimaan Negara/NTPN) berulang kali atau penyalahgunaan bukti bayar domestik untuk ekspor.
• Optimalisasi Penerimaan: Implementasi SIMBARA terbukti berhasil meningkatkan realisasi PNBP secara signifikan.

Meskipun demikian, SIMBARA bukanlah solusi tanpa celah. Dari sisi industri, terdapat keluhan mengenai “keandalan teknis sistem (glitch)” yang terkadang menghambat transaksi. Pemerintah sendiri, melalui Direktorat Jenderal Anggaran, mengakui bahwa permasalahan seperti tambang ilegal dan kewajiban yang belum dibayar masih ditemui di lapangan. Ini menegaskan bahwa SIMBARA adalah alat yang sangat kuat untuk transparansi transaksional, namun tidak secara otomatis menyelesaikan tantangan fundamental seperti penambangan ilegal di sumbernya atau tekanan ekonomi yang diciptakan oleh rezim fiskal.

6. Kesimpulan: Mencari Keseimbangan antara Penerimaan dan Investasi

PNBP dari sektor mineral dan batubara telah menjadi pilar pendapatan negara sekaligus arena kebijakan yang krusial bagi masa depan industri Indonesia. Inovasi digital melalui SIMBARA merupakan sebuah lompatan besar dalam memperbaiki tata kelola, menutup celah kebocoran, dan meningkatkan akuntabilitas transaksional.

Namun, digitalisasi tidak dapat sepenuhnya menjawab tantangan fundamental yang ada. Optimalisasi PNBP jangka panjang bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan ketegangan antara dua tujuan yang saling tarik-menarik: kebutuhan negara akan pendapatan yang maksimal untuk mendanai agenda strategis seperti hilirisasi, dan kebutuhan industri akan iklim fiskal yang kompetitif dan dapat diprediksi untuk melakukan investasi padat modal yang diperlukan oleh hilirisasi itu sendiri.

Mewujudkan amanat konstitusi untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat” pada akhirnya menuntut sebuah keseimbangan kebijakan yang cermat—sebuah sintesis antara kecanggihan teknologi dan kearifan regulasi yang mampu mendorong pertumbuhan industri berkelanjutan, bukan sekadar memaksimalkan penerimaan jangka pendek.

Restatement Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban

Bagi perusahaan publik (emiten), melakukan restatement bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban hukum yang mutlak.

Ketika sebuah emiten menemukan adanya kesalahan material periode lalu dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan, mereka wajib menyajikan kembali laporan tersebut sebagai pengakuan bahwa informasi sebelumnya tidak andal.

Konsekuensi dari kegagalan atau keterlambatan dalam proses ini sangat berat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten menjatuhkan sanksi finansial yang signifikan.

Sebagai bukti, pada tahun 2022 saja, OJK mengenakan denda sebesar Rp 34 miliar kepada 276 emiten karena berbagai masalah pelaporan, dengan keterlambatan menjadi salah satu pelanggaran utama.

Restatement sering kali menjadi pemicu denda ini. Kompleksitas proses audit ulang untuk memperbaiki data masa lalu (retrospective restatement) sangat memakan waktu, menyebabkan perusahaan sering kali melewati tenggat pelaporan dan secara langsung terkena denda keterlambatan dari OJK.

Ini menegaskan betapa seriusnya regulator menjaga integritas informasi demi melindungi investor.

Menghindari Restatement Demi Kepercayaan Publik

Fakta yang paling kontras dan mengejutkan datang dari sektor pemerintahan. Tidak seperti perusahaan publik yang diwajibkan melakukan restatement, pemerintah Indonesia justru secara sadar menghindarinya untuk laporan keuangan (LK) yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disahkan oleh DPR.

Alasannya fundamental: menjaga kepercayaan publik.

Menurut Dr. Jan Hoesada dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), melakukan restatement pada laporan keuangan negara dapat memicu krisis kepercayaan yang luas.

Tak ada kewajiban saji-ulang (restatement) LK pemerintahan auditan yang telah masuk Berita Negara sebagai Keputusan DPR di NKRI, karena berdampak ketidakpercayaan publik kepada opini BPK, DPR dan Kabinet.

Ini adalah sebuah fakta yang counter-intuitive. Di satu sisi, transparansi pasar modal menuntut perbaikan masa lalu secara terbuka.

Di sisi lain, stabilitas negara menuntut agar fondasi kepercayaan terhadap lembaga-lembaga utamanya tidak digoyahkan oleh revisi dokumen yang telah disahkan secara hukum.

Perubahan Estimasi versus Koreksi Kesalahan

Tidak semua penyesuaian angka dalam laporan keuangan memicu restatement. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 25) membuat pembedaan yang sangat jelas antara dua jenis perubahan, yang konsekuensinya bagai langit dan bumi.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Ini adalah penyesuaian yang wajar dan sering terjadi. Ini timbul karena adanya informasi atau perkembangan baru, misalnya saat perusahaan merevisi perkiraan masa manfaat sebuah mesin.

Perubahan ini diterapkan secara prospektif (berlaku ke depan) dan tidak mengharuskan perusahaan menulis ulang laporan keuangan periode lalu.

Koreksi Kesalahan Material

Inilah pemicu utama restatement. Kesalahan ini terjadi karena kegagalan menggunakan informasi andal yang seharusnya sudah tersedia saat laporan keuangan periode lalu disusun.

Ini bisa berupa salah hitung, salah penerapan kebijakan, atau salah interpretasi fakta. Koreksi ini wajib diterapkan secara retrospektif (berlaku surut).

Pembedaan ini sangat krusial karena restatement akibat koreksi kesalahan membawa risiko reputasi, pengawasan regulator, dan sanksi yang jauh lebih berat.

Memperbaiki Masa Lalu Seolah-olah Kesalahan Tak Pernah Terjadi

Restatement bukan sekadar menambahkan catatan kaki pada laporan keuangan terbaru.

Proses ini, yang disebut penerapan retrospektif dalam PSAK 25, bekerja seperti mesin waktu akuntansi.

Perusahaan diwajibkan untuk kembali ke laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan sebagai data pembanding dan menulis ulang angka-angkanya seolah-olah kesalahan tersebut tidak pernah terjadi.

Prosesnya sangat mendalam. Jika kesalahan terjadi jauh di masa lalu, bahkan sebelum periode perbandingan yang disajikan, perusahaan harus menyesuaikan saldo awal ekuitas pada periode sajian paling awal untuk menangkap dampak kumulatif dari kesalahan tersebut.

Ini adalah upaya maksimal untuk memastikan data historis benar-benar dapat diperbandingkan dan andal bagi investor, meskipun prosesnya sangat rumit, memakan waktu, dan mahal.

Restatement Memicu Pengakuan Publik di Bawah Pengawasan Bursa

Dampak restatement jauh melampaui urusan akuntansi dan kepatuhan OJK.

Ini adalah peristiwa material yang secara otomatis memicu kewajiban keterbukaan informasi publik kepada Bursa Efek Indonesia (IDX) sesuai Peraturan I-E.

Restatement atau rumor mengenainya dapat memicu gejolak pasar yang tidak wajar atau Unusual Market Activity (UMA).

Ketika UMA terjadi, IDX dapat memaksa emiten untuk menyelenggarakan Public Expose Insidental (PEI), sebuah forum pertanggungjawaban publik.

Ini bukan teori, ini adalah praktik nyata. Contohnya adalah kasus PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (AIMS), yang diwajibkan mengadakan PEI setelah IDX mengeluarkan peringatan UMA akibat lonjakan harga sahamnya yang signifikan.

PEI adalah sebuah “pengadilan korporat oleh api” di mana manajemen—dalam kasus AIMS, Direktur dan Sekretaris Perusahaan—harus berhadapan langsung dengan publik, analis pasar, dan media.

Di sini, mereka tidak bisa bersembunyi di balik angka, mereka harus memberikan pertanggungjawaban naratif atas volatilitas saham dan kinerja fundamental perusahaan.

Proses ini mengubah kesalahan akuntansi internal menjadi krisis kepercayaan publik yang harus dikelola di bawah pengawasan ketat regulator dan sorotan pasar.

Kerangka Konseptual Akuntansi Berlaku Surut

PSAK 25, yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, membedakan secara kritis tiga jenis penyesuaian akuntansi, masing-masing dengan perlakuan yang berbeda:

Kebijakan Akuntansi dan Perubahannya

Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Entitas hanya dapat mengubah kebijakan akuntansi jika perubahan tersebut:

1. Dipersyaratkan oleh suatu PSAK (misalnya, penerapan PSAK 74 tentang Kontrak Asuransi mulai 1 Januari 2025).
2. Menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja, atau arus kas entitas.

Jika perubahan kebijakan akuntansi diwajibkan oleh PSAK baru dan PSAK tersebut tidak mengatur ketentuan transisi, atau jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka perubahan tersebut harus diterapkan secara retrospektif.

Koreksi Kesalahan Material Periode Lalu

Kesalahan periode lalu adalah pemicu utama restatement.

Kesalahan ini didefinisikan sebagai kelalaian atau kesalahan dalam mencantumkan/mencatat yang timbul dari kegagalan menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang secara rasional diharapkan tersedia ketika penyusunan laporan keuangan periode tersebut.

Contoh kesalahan material meliputi:

• Kesalahan perhitungan matematis (arithmetic mistakes).
• Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi (misalnya, terkait pengukuran investasi atau penurunan nilai rugi).
• Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Koreksi kesalahan material periode sebelumnya harus dilakukan secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan tersebut.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas yang berasal dari penilaian status kini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban terkait aset dan liabilitas.

Perubahan estimasi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, bukan dari koreksi kesalahan.

Dampak perubahan estimasi diakui secara prospektif (diterapkan ke periode berjalan dan periode mendatang), dan tidak memerlukan penyajian kembali LK periode sebelumnya.

Mekanisme Penerapan Retrospektif dan Keterbatasan

Penerapan retrospektif mensyaratkan entitas untuk menyesuaikan:

1. Jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan.
2. Saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh (umumnya Saldo Laba) untuk periode sajian paling awal, seolah-olah kebijakan baru sudah diterapkan sejak awal.

Namun, PSAK mengakui bahwa penerapan retrospektif mungkin tidak praktis (impractical) jika:

1. Dampaknya tidak dapat ditentukan.
2. Memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu.
3. Memerlukan estimasi signifikan dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi tentang keadaan yang ada pada tanggal pengakuan dengan informasi lain yang tersedia saat laporan keuangan diselesaikan.

Jika tidak praktis, entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif dari periode praktis paling awal, dan bagian penyesuaian kumulatif yang timbul sebelum tanggal tersebut diabaikan.

Contoh Kesalahan yang Memicu Restatement

Kesalahan material yang memerlukan restatement meliputi:

1. Kesalahan perhitungan matematis (arithmetic mistakes).
2. Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi. Contoh kesalahan penerapan kebijakan akuntansi termasuk yang terkait dengan pengukuran nilai investasi atau penurunan nilai rugi.
3. Kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta.
4. Kecurangan (fraud).

Materialitas adalah kriteria kunci. Suatu kelalaian atau kesalahan dalam mencatat adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

Penentuan materialitas harus mempertimbangkan ukuran dan sifat dari pos yang terpengaruh.

Insentif fiskal merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk mendukung sektor bisnis, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperkuat daya saing Indonesia secara global.

Pemerintah menyediakan berbagai menu insentif di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, dan lainnya.

Salah satu fasilitas PPh yang paling sering diberikan untuk menarik investasi adalah Tax Holiday.

Fasilitas Tax Holiday ini secara spesifik diatur untuk Industri Pionir melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2020, yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 69 Tahun 2024.

Pengaturan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan membantu pengembangan usaha pada industri pionir.

Mengenal Industri Pionir dan Kriteria Kualifikasi

Tax Holiday ditujukan bagi Wajib Pajak (WP) badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir.

Industri Pionir didefinisikan sebagai industri yang memenuhi kriteria berikut: memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Industri yang termasuk dalam cakupan ini sangat beragam dan mencakup sektor-sektor strategis, di antaranya:

• Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja).
• Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi.
• Industri kimia dasar organik (bersumber dari minyak bumi, gas alam, batubara, atau hasil pertanian/perkebunan/kehutanan).
• Industri bahan baku utama farmasi.
• Infrastruktur ekonomi.
• Ekonomi digital (mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan terkait).
• Industri pembuatan komponen utama (seperti peralatan elektronika/telematika, mesin pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor, kapal, atau kereta api).

Besar dan Jangka Waktu Pengurangan PPh Badan

Fasilitas Tax Holiday diberikan dalam bentuk pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama.

Nilai penanaman modal baru paling sedikit harus sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Besaran dan jangka waktu pengurangan PPh Badan dibagi berdasarkan nilai investasi:

Pengurangan PPh Badan Sebesar 100% (Seratus Persen)

• Diberikan untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
• Jangka waktu pengurangan bervariasi dari 5 hingga 20 tahun pajak, bergantung pada besaran investasi:
  • Rp500 M hingga < Rp1 T: 5 tahun pajak.
  • Rp1 T hingga < Rp5 T: 7 tahun pajak.
  • Rp5 T hingga < Rp15 T: 10 tahun pajak.
  • Rp30 T atau lebih: 20 tahun pajak.

Pengurangan PPh Badan Sebesar 50% (Lima Puluh Persen)

• Diberikan untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000.000,00 dan paling banyak kurang dari Rp500.000.000.000,00.
• Jangka waktu pemberian adalah 5 (lima) tahun pajak.

Setelah jangka waktu utama tersebut berakhir, WP masih diberikan pengurangan PPh badan tambahan selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya.

Besaran pengurangan transisi ini adalah 50% dari PPh terutang untuk WP yang mendapatkan fasilitas 100% sebelumnya, atau 25% dari PPh terutang untuk WP yang mendapatkan fasilitas 50% sebelumnya.

Syarat Pengajuan dan Prosedur

Untuk memperoleh fasilitas ini, WP badan harus memenuhi beberapa kriteria:

1. Merupakan Industri Pionir.
2. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia.
3. Melakukan penanaman modal baru yang belum pernah menerima fasilitas PPh terkait lainnya (seperti Tax Allowance atau fasilitas di KEK/IKN).
4. Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit Rp100.000.000.000,00.
5. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal (DER).
6. Berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan.
7. Dalam hal sahamnya dimiliki secara langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri (WPDN) lainnya, WPDN tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal (SKF) secara otomasi.

Pengajuan permohonan harus dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan harus disampaikan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMBK).

Jalur Non-Industri Pionir

Sebuah miskonsepsi umum adalah bahwa tax holiday hanya berlaku bagi 18 sektor yang secara eksplisit terdaftar sebagai Industri Pionir, seperti industri logam dasar, ekonomi digital, atau industri kimia dasar.

Namun, peraturan menyediakan sebuah “jalur alternatif” yang sering terlewatkan.

Pasal 5 PMK 130/2020 membuka kemungkinan bagi perusahaan yang bidang usahanya tidak tercantum dalam daftar resmi untuk tetap mengajukan permohonan fasilitas tax holiday.

Syarat utamanya adalah perusahaan tersebut harus melakukan penilaian mandiri (self-assessment) dan terbukti memenuhi “Kriteria Kuantitatif Industri Pionir” dengan skor minimum 80.

Beberapa faktor yang dinilai dalam skoring tersebut antara lain:

• Penyerapan tenaga kerja.
• Penggunaan bahan baku lokal.
• Lokasi investasi (proyek di luar Pulau Jawa mendapat skor lebih tinggi).
• Pengenalan teknologi baru dan ramah lingkungan.

Kriteria kuantitatif ini dihitung berdasarkan empat pilar utama:

• Memiliki Keterkaitan Luas: Misalnya, mengisi pohon industri, menggunakan bahan baku utama yang diproduksi di dalam negeri (minimal 70% untuk skor tertinggi), dan hasil produksi dipergunakan di dalam negeri (minimal 70% untuk skor tertinggi).
• Memiliki Nilai Tambah atau Eksternalitas Tinggi: Diukur dari jumlah pekerja Indonesia yang dipekerjakan (paling sedikit 300 pekerja untuk skor tertinggi) dan lokasi investasi (lokasi di luar Pulau Jawa mendapat skor 100).
• Memperkenalkan Teknologi Baru: Diukur dari penggunaan teknologi ramah lingkungan dan teknologi baru pada alat produksi utama dan pendukung.
• Prioritas dalam Skala Industri Nasional.

Aturan Pajak Minimum Global Mengintai

Poin ini mungkin merupakan perubahan paling strategis dan berwawasan ke depan dari amandemen tahun 2024.

PMK 69/2024 menambahkan satu pasal baru yang sangat penting, yaitu Pasal 15A.

Secara sederhana, pasal ini menyatakan bahwa meskipun sebuah perusahaan mendapatkan fasilitas tax holiday 100%, ia mungkin tetap akan dikenai “Pajak Tambahan Minimum Domestik” (Domestic Minimum Top-up Tax).

Ketentuan ini berlaku secara spesifik untuk perusahaan yang merupakan bagian dari grup usaha multinasional yang masuk dalam cakupan aturan pajak minimum global (dikenal sebagai OECD Pillar Two).

Ini merupakan klausul penting (a critical caveat) yang mengubah kalkulasi bagi setiap korporasi multinasional.

Artinya, tarif pajak efektif mungkin tidak akan menjadi nol persen. Ini mengharuskan perusahaan multinasional melakukan analisis keuangan dua jalur: pertama, menghitung manfaat tax holiday murni berdasarkan hukum domestik, dan kedua, melapisi potensi kewajiban Pajak Tambahan Minimum di tingkat grup konsolidasi.

Kegagalan dalam memodelkan dampak ini dapat menyebabkan kesalahan signifikan dalam peramalan laba bersih dan arus kas.

Salindia Tax Holiday

Bagi banyak perusahaan, penyusunan laporan keuangan sering kali dianggap sebagai tugas internal yang rutin, sebuah kewajiban akuntansi untuk menutup buku di akhir periode.

Namun, persepsi ini akan segera berubah secara fundamental. Sebuah peraturan pemerintah baru, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025, telah mengubah pelaporan keuangan dari sekadar fungsi teknis menjadi aktivitas yang diatur secara hukum dengan implikasi yang jauh lebih luas dari yang disadari banyak orang.

PP Nomor 43 Tahun 2025 lebih dari sekadar peraturan; ini adalah restrukturisasi fundamental tata kelola keuangan di Indonesia.

Penyusun Laporan Keuangan Wajib Profesional Bersertifikat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025, menyusun laporan keuangan bukan lagi hanya soal keahlian teknis, melainkan sebuah tanggung jawab profesional yang diamanatkan oleh hukum.

Ini adalah langkah fundamental pemerintah untuk melembagakan akuntabilitas pada tingkat individu.

Menurut Pasal 5, penyusun laporan keuangan wajib memiliki kompetensi dan integritas.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2025 merinci lebih lanjut bahwa kompetensi tersebut harus dapat dibuktikan secara formal, antara lain :

• ijazah pendidikan formal,
• sertifikat keahlian/profesional di bidang akuntansi, atau
• piagam akuntan ber-register.

Regulasi terkait dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta kebijakan dari Kementerian BUMN, bahkan melangkah lebih jauh dengan secara spesifik mewajibkan sertifikasi Chartered Accountant (CA) untuk peran-peran kunci.

Langkah ini secara efektif mengakhiri era di mana kompetensi akuntansi dapat diasumsikan, dan menggantinya dengan kewajiban pembuktian formal yang diakui oleh negara.

Bukan Hanya untuk Bank Besar

Salah satu aspek paling mengejutkan dari PP 43/2025 adalah cakupannya yang sangat luas.

Akuntabilitas ini tidak terbatas pada beberapa pemain kunci; pendekatan pemerintah menunjukkan niat untuk melembagakan kepercayaan di seluruh ekosistem ekonomi.

Regulasi ini menjangkau hampir seluruh spektrum entitas yang berinteraksi dengan sektor keuangan.

Berikut adalah entitas yang kini tercakup dalam kewajiban pelaporan keuangan berbasis kompetensi ini:

• Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK): Termasuk bank, perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, fintech, dan perusahaan pergadaian.
• Lembaga Pengelola Dana Publik: Seperti BPJS dan dana pensiun.
• Entitas Non-Keuangan: Siapa pun yang berinteraksi dengan sektor keuangan, seperti perusahaan publik (emiten), debitur perbankan atau lembaga pembiayaan, dan pelaku sistem pembayaran.

Pendekatan menyeluruh ini dirancang untuk memperkuat seluruh ekosistem keuangan nasional, memastikan bahwa setiap mata rantai dalam sistem memiliki fondasi pelaporan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penetapan Standar Beralih ke Komite Independen di Bawah Presiden

Sebagai puncak dari strategi institusionalisasi ini, PP 43/2025 memperkenalkan perubahan struktural paling signifikan: pembentukan sebuah badan baru yang independen, yaitu Komite Standar Laporan Keuangan.

Komite ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden, menandai pergeseran besar dari model sebelumnya.

Meskipun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang selama ini ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) akan tetap berlaku selama masa transisi sesuai amanat Pasal 47 PP 43/2025, penetapan standar akuntansi nasional kini berada di bawah naungan badan yang disahkan oleh negara.

Langkah menuju standard setter yang independen ini bukan sekadar formalitas. Berdasarkan Pasal 11 (3) PP 43/2025, tujuan pembentukan komite ini sangat strategis:

1. memastikan proses penetapan standar terselenggara secara independen dan akuntabel,
2. mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik, serta
3. menyelaraskan berbagai kepentingan pemangku kebijakan dengan kepentingan nasional.

Akuntan sebagai Garda Depan Kepercayaan Ekonomi

Di balik semua pasal dan ketentuan teknis, tujuan utama dari PP 43/2025 adalah untuk mengangkat peran profesi akuntan dalam membangun fondasi kepercayaan dan transparansi ekonomi nasional.

Regulasi ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang pengakuan peran sentral akuntan dalam menjaga integritas sistem keuangan.

Kompetensi akuntansi kini menjadi prasyarat hukum sekaligus moral dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Dengan penguatan peran Chartered Accountant, Indonesia menempatkan profesi akuntan sebagai garda depan dalam membangun kepercayaan publik dan transparansi ekonomi.

PP 43 Tahun 2025

Kementerian Keuangan telah menerbitkan kebijakan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025, yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025.

Meskipun regulasi perpajakan seringkali terdengar kompleks, peraturan ini memuat sejumlah detail menarik yang membawa implikasi signifikan bagi berbagai transaksi bisnis, mulai dari impor barang mewah hingga pembelian hasil pertanian.

Bagi pelaku usaha maupun pengamat kebijakan, memahami nuansa dalam aturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ini esensial untuk navigasi lanskap ekonomi ke depan.

Mari kita bedah lima temuan paling penting dari peraturan ini.

Emas Dapat Perlakuan Khusus, Tarif Pajaknya Sangat Rendah

Salah satu aspek yang paling menarik dari PMK 51/2025 adalah perlakuan pajak yang sangat istimewa bagi emas batangan.

Tarif PPh Pasal 22 untuk impor emas batangan ditetapkan hanya sebesar 0,25% dari nilai impor, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 butir d) PMK 51/2025.

Perlakuan khusus ini juga berlaku untuk transaksi domestik. Tarif yang sama rendahnya, yaitu 0,25%, dikenakan atas pembelian emas batangan di dalam negeri yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion (Pasal 3 ayat (1) huruf h) PMK 51/2025.

Signifikansi dari ketentuan ini terletak pada kontrasnya dengan citra emas sebagai barang mewah.

Kebijakan ini tampaknya merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya ekosistem industri bulion yang formal, transparan, dan kompetitif di Indonesia.

Dengan tarif yang rendah, pemerintah berupaya menarik transaksi emas batangan ke dalam sistem yang teregulasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan basis data perpajakan dan pengawasan sektor ini.

BUMN Ditunjuk Jadi Pemungut Pajak

Konsep pemungutan PPh Pasal 22 dalam peraturan ini meluas jauh di luar lingkup instansi pemerintah. Kebijakan ini secara eksplisit menunjuk berbagai badan usaha, baik BUMN maupun swasta, untuk bertindak sebagai pemungut pajak.

Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya yang dimiliki secara langsung ditunjuk sebagai pemungut pajak atas pembelian barang untuk kegiatan usahanya.

Beberapa nama dalam daftar di Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 PMK 51/2025 yang mungkin tidak terduga meliputi:

• PT Telekomunikasi Selular

• PT Kimia Farma Apotek

• PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Lebih lanjut, badan usaha di industri-industri vital juga diwajibkan memungut PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksinya kepada distributor. Industri-industri yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d PMK 51/2025 adalah:

• Industri semen

• Industri kertas

• Industri baja

• Industri otomotif

• Industri farmasi

Penunjukan BUMN dan perusahaan industri besar sebagai pemungut pajak ini adalah wujud dari strategi ekstensifikasi pajak yang efisien.

Pemerintah memanfaatkan jangkauan dan volume transaksi masif dari entitas-entitas ini untuk mengotomatisasi pengumpulan pajak, mengurangi beban administrasi pada negara, dan memastikan kepatuhan di titik-titik vital dalam rantai pasok industri.

Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Transaksi di Bawah Nilai Tertentu

Dari perspektif praktis bagi pelaku usaha, penting untuk dicatat bahwa tidak semua transaksi pembelian dikenakan PPh Pasal 22.

Aturan baru ini menetapkan ambang batas nilai transaksi (threshold) yang dikecualikan dari pemungutan, dengan nilai yang bervariasi tergantung pada pihak pemungutnya.

Secara spesifik, Pasal 4 ayat (1) huruf e PMK 51/2025 menetapkan batas nilai transaksi yang dikecualikan sebagai berikut:

Instansi Pemerintah: Pembelian barang dengan nilai paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah dari transaksi yang nilainya lebih besar.

BUMN dan Badan Usaha Tertentu: Pembelian barang dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak termasuk PPN, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah dari transaksi yang nilainya lebih besar.

Industri/Eksportir Pembeli Hasil Alam: Pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak termasuk PPN dalam satu Masa Pajak, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah.

Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 butir b PMK 51/2025 mengatur pembayaran atas pembelian barang oleh Instansi Pemerintah yang menggunakan kartu kredit pemerintah juga dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, tanpa terikat pada ambang batas nilai transaksi.

Dari Parfum Hingga Kopi, Tarif Pajak Impor Anda Sangat Bervariasi

Tarif PPh Pasal 22 untuk kegiatan impor sangat beragam, mencerminkan prioritas kebijakan pemerintah terhadap jenis barang yang masuk ke Indonesia. Struktur tarif ini diatur secara rinci dalam lampiran peraturan.

Tarif tertinggi sebesar 10% dikenakan pada barang-barang yang sering dianggap mewah. Beberapa contoh dari Lampiran A peraturan ini meliputi:

• Parfum dan kosmetik (HS Code 3303, 3304)

• Tas tangan dari kulit (HS Code 4202.21.00)

• Mobil dan kendaraan bermotor tertentu (HS Code 87.03)

• Yacht dan kendaraan air untuk pesiar (HS Code 89.03)

Sebagai kontras, tarif 7,5% dikenakan pada banyak produk konsumsi yang lebih umum. Contohnya, berdasarkan Lampiran B, meliputi:

• Kopi gongseng (HS Code 0901.21)

• Teh (HS Code 0902.30)

• Pasta dan mie (HS Code 19.02)

• Saus dan kecap (HS Code 21.03)

Sementara itu, tarif terendah sebesar 0,5% diterapkan untuk impor komoditas pangan pokok seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu (Lampiran C).

Struktur tarif ini jelas merupakan cerminan dari kebijakan fiskal diferensial. Pemerintah secara aktif menggunakan PPh Pasal 22 impor sebagai instrumen untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan dengan mengenakan tarif tinggi pada barang konsumsi tersier dan mewah, sekaligus melindungi ketahanan pangan dengan memberikan tarif minimal pada komoditas pokok.

Ini adalah upaya menyeimbangkan antara penerimaan negara dan stabilitas ekonomi makro.

Secara keseluruhan, PMK 51 Tahun 2025 merefleksikan pergeseran dalam pendekatan pemungutan PPh Pasal 22, dari aturan yang bersifat umum menjadi lebih granular dan spesifik per sektor.

Regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara optimalisasi penerimaan negara dengan pemberian insentif serta kemudahan bagi sektor-sektor usaha tertentu.

Dengan berbagai penyesuaian tarif dan aturan pemungutan ini, menurut Anda, apakah peraturan baru ini akan lebih efektif dalam mendorong kepatuhan pajak sekaligus memberikan kemudahan bagi dunia usaha?

Pendahuluan

Menerima surat pemberitahuan pemeriksaan pajak sering kali memicu kecemasan. Bagi banyak Wajib Pajak, proses ini terasa rumit dan penuh ketidakpastian. Menyadari hal ini, pemerintah telah menerbitkan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses pemeriksaan, memberikan kepastian hukum, dan menyeimbangkan hak serta kewajiban antara pemeriksa dan Wajib Pajak.

Artikel ini akan merangkum lima poin paling penting dan mungkin mengejutkan dari aturan baru tersebut. Disajikan dalam format yang mudah dipahami, wawasan ini akan membantu setiap Wajib Pajak, baik perorangan maupun badan, untuk lebih siap dan memahami aturan main yang berlaku.

————————————————————–

1. “Kenapa Saya Diperiksa?” Jawabannya Lebih Luas dari Dugaan Anda

Pernahkah Anda bertanya-tanya, “Mengapa saya yang diperiksa?” Banyak yang mengira pemeriksaan hanya terjadi jika ada indikasi kesalahan besar. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Direktur Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan luas untuk memeriksa Wajib Pajak manapun untuk menguji kepatuhan atau untuk tujuan lain, tanpa memerlukan kriteria tertentu.

Secara umum, alasan pemeriksaan terbagi dalam dua kategori besar:

• Pemeriksaan Rutin: Pemeriksaan ini terkait dengan pemenuhan hak atau kewajiban perpajakan Anda. Contohnya termasuk Wajib Pajak yang:
  • Mengajukan permohonan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak).
  • Menyampaikan SPT yang menyatakan Rugi.
  • Melakukan aksi korporasi seperti penggabungan, peleburan, likuidasi, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
• Pemeriksaan Khusus: Pemeriksaan ini tidak dipicu oleh pengajuan dari Wajib Pajak, melainkan didasarkan pada:
  • Data Konkret: Ini adalah data spesifik yang dimiliki DJP yang mengindikasikan pajak terutang tidak atau kurang dibayar. Contohnya adalah adanya bukti potong PPh atau faktur pajak yang sudah disetujui sistem DJP tetapi belum dilaporkan oleh Wajib Pajak.
  • Analisis Risiko (Risk-Based Audit): DJP secara sistematis memilih Wajib Pajak untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko kepatuhan (compliance risk management). Wajib Pajak yang terpilih akan masuk dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

Pada dasarnya, pemeriksaan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Jika Anda sudah patuh, berarti 99% sudah selesai.

————————————————————–

2. Proses Audit Semakin Terstruktur dan Digital

Lupakan bayangan proses pemeriksaan yang kaku dan kuno. PMK 15/2025 mendorong proses yang lebih modern, terstruktur, dan fleksibel, terutama dalam hal komunikasi dan pertemuan.

Berdasarkan Pasal 10 PMK 15/2025, pertemuan antara pemeriksa dan Wajib Pajak kini dapat dilakukan secara:

• Luring (tatap muka langsung)
• Daring (video conference)

Fleksibilitas ini memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak. Namun, yang terpenting adalah setiap pertemuan, baik luring maupun daring, wajib didokumentasikan dalam Berita Acara Hasil Pertemuan yang harus ditandatangani.

Lebih lanjut, Pasal 27 peraturan yang sama menegaskan pergeseran ke arah administrasi digital. Dokumen-dokumen terkait pemeriksaan kini dapat disampaikan secara elektronik, dan penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara elektronik oleh Wajib Pajak maupun tim pemeriksa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 pada dasarnya menyiapkan prosedur pemeriksaan pajak dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan CORETAX.

Salindia PMK 15 Tahun 2025 Dari DJP

————————————————————–

3. Aturan Main Peminjaman Dokumen: Ada Batas Waktu yang Ketat

Salah satu kewajiban utama Wajib Pajak saat diperiksa adalah meminjamkan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan. Aturan baru menegaskan bahwa kewajiban ini sangat terikat oleh waktu yang ketat, dan ketidakpatuhan memiliki konsekuensi yang sangat serius.

Berdasarkan Pasal 12 PMK 15/2025, prosesnya adalah sebagai berikut:

• Wajib Pajak memiliki waktu 1 (satu) bulan untuk menyerahkan seluruh dokumen yang diminta, terhitung sejak surat permintaan disampaikan.
• Jika dokumen belum lengkap, pemeriksa akan mengirimkan surat peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu.
• Jika masih belum lengkap juga, surat peringatan kedua akan menyusul setelah 3 (tiga) minggu.

Apa yang terjadi jika setelah 1 bulan dokumen tetap tidak lengkap? Konsekuensinya sangat berdampak. Pemeriksa Pajak dapat melakukan penetapan pajak secara jabatan. Artinya, penghitungan pajak tidak lagi didasarkan pada pembukuan Anda, melainkan pada data atau metode lain yang dimiliki DJP. Hasilnya hampir pasti akan jauh lebih besar dari yang seharusnya Anda bayar.

————————————————————–

4. Beda Pendapat Saat Pembahasan Akhir? Ada “Tim Quality Assurance”

Tahap Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (closing conference) adalah momen krusial di mana Wajib Pajak membahas temuan-temuan pemeriksa yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Namun, bagaimana jika terjadi perbedaan pendapat yang sulit dijembatani?

PMK 15/2025 pada Pasal 19 memperkenalkan sebuah mekanisme yang jarang diketahui publik: Tim Quality Assurance (QA) Pemeriksaan. Tim ini berfungsi sebagai “wasit” internal DJP. Berikut cara kerjanya:

• Tim QA adalah tim independen yang dapat dilibatkan jika terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan pemeriksa.
• Perbedaan pendapat ini terbatas pada dasar hukum koreksi, bukan pada nilai temuan atau metode pengujian.
• Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk dibahas oleh Tim QA setelah risalah pembahasan akhir ditandatangani, tetapi sebelum Berita Acara Pembahasan Akhir dibuat.

Pembahasan Temuan Sementara

Prosedur pemeriksaan pajak yang baru di PMK 15/2025 adalah pembahasan temuan sementara. Tetapi dalam praktiknya, pembahasan temuan sementara sebenarnya dikenal sebagai pra-SPHP.

Bedanya, istilah pra-SPHP tidak diatur dalam ketentuan, dan format pemberitahuannya ke Wajib Pajak beda-beda. Selain itu, karena tidak diatur dalam ketentuan, pemeriksa bisa memberikan pra-SPHP, tetapi bisa juga tidak. Artinya langsung ke SPHP.

Merujuk Pasal 17 ayat (4) PMK 15/2025, dalam pelaksanaan pembahasan temuan sementara, wajib pajak diberikan kesempatan untuk:

1. memberikan/memperlihatkan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk data elektronik;
2. memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data elektronik yang dipinjam atau diminta berdasarkan surat permintaan yang berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak; dan
3. menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga oleh wajib pajak.

Adapun hasil pembahasan temuan sementara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak yang diperiksa yang menghadiri pembahasan temuan sementara.

Beda Pembahasan Temuan Sementara versus SPHP

Pembahasan temuan sementara secara format mirip dengan SPHP. Temuan pemeriksa semua disampaikan dalam bentuk tabel dan dasar temuan.

Perbedaannya sebenarnya ke pembukuan dan dokumen yang disampaikan ke pemeriksa pajak.

Tahapan pembahasan temuan sementara, Wajib Pajak bebas memberikan dokumen yang diperlukan. Pembahasan di tahap ini juga lebih kepada pembuktian dan pengujian.

Sementara, di tahapan SPHP, lebih banyak sengketa dasar hukum. Tahapan SPHP, pembahasannya lebih banyak kepada penerapan ketentuan. Karena itu, dalam tahapan SPHP, ada prosedur pembahasan dengan tim Quality Assurance yang secara spesifik meminta pihak ke tiga untuk membahas sengketa aturan.

5. Penyegelan Bukan Mitos: Wewenang Serius Pemeriksa Pajak

Istilah “Penyegelan” mungkin terdengar dramatis, namun ini adalah wewenang nyata dan salah satu yang paling serius yang dimiliki pemeriksa pajak. PMK 15/2025 mengatur wewenang ini secara jelas.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat, ruangan, atau barang (bergerak maupun tidak bergerak) untuk mengamankan bukti agar tidak dihilangkan, diubah, atau dirusak. Tindakan ini tidak dilakukan tanpa alasan. Beberapa kondisi yang dapat memicu penyegelan antara lain:

• Wajib Pajak menolak memberikan akses kepada pemeriksa untuk memasuki ruangan atau memeriksa barang.
• Wajib Pajak menolak memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan.
• Wajib Pajak atau wakilnya tidak berada di tempat saat pemeriksaan lapangan, sehingga diperlukan upaya pengamanan bukti.

Keseriusan tindakan ini ditegaskan dengan adanya ancaman pidana. Berdasarkan format Tanda Segel pada lampiran PMK 15/2025, terdapat peringatan bahwa barang siapa dengan sengaja merusak segel diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Meskipun jarang terjadi, wewenang ini menunjukkan betapa pentingnya sikap kooperatif dari Wajib Pajak selama proses pemeriksaan berlangsung.

PODCAST PEMERIKSAAN PAJAK DALAM 30 MENIT

Artikel Pemeriksaan di AgusPajak

Setiap tahun, dunia perpajakan internasional selalu dinamis. Laporan terbaru dari OECD, “Tax Policy Reforms 2025,” memberikan gambaran komprehensif tentang tren dan perubahan kebijakan di 86 yurisdiksi, termasuk negara-negara OECD.

Laporan ini bukan hanya sekumpulan data, tetapi juga cerminan dari tantangan ekonomi makro yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia, mulai dari utang publik yang tinggi hingga kebutuhan belanja untuk isu-isu krusial seperti perubahan iklim, penuaan populasi, dan peningkatan anggaran pertahanan.

Tonton Video Ringkasan Laporan OECD berikut:

https://www.youtube.com/watch?v=-yUZkpJ7Tjg

Pergeseran Fundamental: Dari Bantuan Umum ke Mobilisasi Penerimaan yang Terarah

Tahun 2024 menandai pergeseran signifikan dari kebijakan bantuan pajak berskala luas yang kita lihat selama pandemi dan krisis inflasi. Kini, fokus pemerintah beralih ke strategi untuk meningkatkan penerimaan negara (revenue mobilization). Hal ini didorong oleh kondisi utang pemerintah yang lebih tinggi pasca-pandemi di sebagian besar negara.

Strategi yang diadopsi bervariasi:

• Beberapa negara memilih untuk menaikkan tarif pajak standar seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) Badan, dan PPh Orang Pribadi.
• Negara lain mengambil pendekatan yang lebih terarah, seperti mengenakan pajak keuntungan berlebih (excess profit taxes)—baik sementara maupun permanen—pada sektor-sektor tertentu atau perusahaan yang sangat menguntungkan.

“Perlombaan ke Bawah” Pajak Perusahaan Telah Berakhir

Selama lebih dari dua dekade, banyak negara berlomba-lomba memotong tarif PPh Badan untuk menarik investasi. Tren yang dikenal sebagai “perlombaan ke bawah” atau race to the bottom ini menunjukkan tanda-tanda telah berhenti, bahkan berbalik arah—sebuah pergeseran yang menggoyahkan konsensus kebijakan yang telah lama terbentuk.

Analisis OECD mengungkap sebuah fakta penting yang mengonfirmasi perubahan fundamental ini. Misalnya, negara-negara seperti Ceko, Islandia, Slovenia, Republik Slovak, dan Lituania termasuk di antara yurisdiksi yang menaikkan tarif PPh Badan mereka. Beberapa kenaikan ini bersifat temporer atau ditargetkan pada perusahaan berpenghasilan tinggi, yang menunjukkan pendekatan yang lebih bernuansa.

Fakta Penting: Untuk tahun kedua berturut-turut, lebih banyak negara yang menaikkan tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) daripada yang menurunkannya. Perubahan ini sangat signifikan karena menandakan pergeseran prioritas fiskal global. Kebijakan ini mengisyaratkan bahwa stabilitas fiskal dan mobilisasi pendapatan kini lebih diutamakan daripada persaingan pajak semata untuk menarik modal yang mobile.

Insentif Hijau Kini Meresap ke Semua Jenis Pajak

Kebijakan pajak untuk mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon telah meluas secara dramatis. Insentif tidak lagi terbatas pada pajak karbon eksplisit, tetapi kini “tertanam di semua jenis pajak utama,” yang mengubah seluruh sistem fiskal menjadi alat untuk tujuan lingkungan.

Pemerintah kini menggunakan perangkat pajaknya secara terintegrasi untuk mendorong konsumsi dan investasi ramah lingkungan.

Contoh paling menonjol datang dari Denmark, yang mengumumkan rencana terobosan untuk menerapkan pajak karbon pada sektor pertanian—sebuah langkah yang sebelumnya dianggap sangat sulit secara politis.

Di tempat lain, insentif mencakup tarif PPN yang lebih rendah untuk barang ramah lingkungan, keringanan PPh Pribadi untuk transportasi berkelanjutan, dan insentif PPh Badan untuk investasi teknologi bersih. I

ni menunjukkan bahwa pertimbangan lingkungan tidak lagi menjadi kebijakan sampingan, melainkan inti dari strategi fiskal modern.

Saat Pajak Lain Naik, Pajak Properti Justru Turun

Di tengah upaya pemerintah menaikkan pendapatan melalui berbagai jenis pajak, ada satu anomali yang mengejutkan: pajak properti. Reformasi pajak properti pada tahun 2024 secara dominan justru berfokus pada pemotongan, berkebalikan dengan tren umum pengetatan fiskal.

Alasan utama di balik tren yang berlawanan ini adalah untuk meringankan beban pajak bagi rumah tangga, membuat perumahan lebih terjangkau, dan mendorong investasi. Portugal, misalnya, memperkenalkan pembebasan pajak baru bagi pembeli rumah di bawah 36 tahun, dan Luksemburg untuk sementara waktu menaikkan kredit pajaknya bagi individu yang membeli rumah untuk penggunaan pribadi.

Fenomena ini mengungkap adanya pertukaran kebijakan (policy trade-off) yang menarik. Keterjangkauan perumahan bagi masyarakat untuk jangka pendek kini lebih diprioritaskan daripada potensi sumber pendapatan yang stabil dan efisien dari pajak properti.

Insentif Pajak 2025 di Indonesia

Tahun 2025, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia gencar memberikan insentif pajak untuk Wajib Pajak.

Insentif yang diberikan pada tahun 2025 yaitu:

Sumber:

Jika mendengar kata “penagihan pajak”, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin surat peringatan bernada keras, ancaman penyitaan aset, atau proses birokrasi yang kaku dan tidak ramah. Persepsi ini, meskipun umum, ternyata sudah mulai usang. Di balik layar, otoritas pajak di seluruh dunia sedang mengalami sebuah revolusi senyap yang mengubah total cara mereka bekerja.

Berdasarkan laporan terbaru dari OECD, “Tax Debt Management Maturity Model 2025 Edition”, praktik penagihan pajak modern tidak lagi hanya mengandalkan kekuatan hukum. Laporan tersebut bukan sekadar daftar tips, melainkan sebuah peta jalan strategis yang mendefinisikan “jalur kematangan” (maturity path) bagi lembaga pajak—dari level Emerging (Berkembang) hingga Aspirational (Aspirasional).

Pergeseran ini fundamental: dari penegakan reaktif menuju pendekatan yang lebih cerdas, manusiawi, dan berbasis teknologi. Artikel ini akan mengupas empat strategi paling cerdas yang menggambarkan bagaimana lembaga pajak di level Leading (Terdepan) beroperasi—mulai dari memanfaatkan ilmu perilaku hingga kecerdasan buatan—yang secara dramatis mengubah interaksi antara negara dan wajib pajak.

Kekuatan Kata-kata Bernilai Jutaan Euro

Ini bukan lagi soal ancaman, melainkan soal psikologi. Otoritas Pajak Belgia, bekerja sama dengan akademisi ekonomi perilaku, melakukan sebuah eksperimen sederhana yang hasilnya luar biasa. Mereka mendesain ulang surat peringatan tunggakan pajak dengan beberapa perubahan kunci: bahasa yang rumit disederhanakan, nada yang mengancam dilembutkan, dan potensi denda disebutkan secara eksplisit dan jelas.

Hasilnya? Surat yang didesain ulang ini terbukti sangat efektif. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang menerimanya meningkat sebesar 12,9 poin persentase. Secara finansial, perubahan sederhana ini menghasilkan pendapatan bersih tambahan sekitar 4 juta Euro bagi negara.

Dari perspektif inovasi sektor publik, ini adalah bukti kuat tingginya imbal hasil (ROI) dari penerapan ilmu ekonomi perilaku pada desain layanan publik. Intervensi ini mengubah model dari yang semula berpusat pada penegakan (enforcement-centric) menjadi berpusat pada manusia (human-centric) dengan biaya fiskal yang minimal. Ini adalah ciri khas lembaga yang matang: memahami bahwa pendekatan psikologis seringkali jauh lebih efektif daripada sekadar tekanan.

Mesin Penagih yang Tidak Pernah Tidur

Otoritas pajak modern tidak lagi bergantung sepenuhnya pada jam kerja staf manusia. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi telah menjadi garda depan pelayanan dan efisiensi. Ini sejalan dengan atribut “Strategi TI” dalam model kematangan OECD, di mana lembaga level Leading mengambil “pandangan holistik tentang bagaimana perangkat TI administrasi pajak dapat meningkatkan hasil.”

Dua contoh menonjol menggambarkan prinsip ini:

• Amerika Serikat: Internal Revenue Service (IRS) menggunakan voice bot dan chatbot untuk menjawab pertanyaan umum wajib pajak tentang utang mereka. Hasilnya, volume live chat yang harus ditangani agen manusia turun drastis hingga 67-83%. Ini bukan sekadar efisiensi, melainkan alokasi sumber daya strategis yang membebaskan staf ahli untuk menangani kasus-kasus paling kompleks.
• Jepang: National Tax Agency (NTA) menggunakan AI untuk memprediksi hari dan waktu terbaik untuk menelepon wajib pajak yang menunggak agar panggilannya paling mungkin dijawab. Tingkat respons panggilan yang menggunakan rekomendasi AI 8,6% lebih tinggi dibandingkan panggilan tanpa bantuan AI.

Implikasinya jelas: AI dan otomatisasi memungkinkan layanan 24/7, mengurangi beban kerja staf, dan membuat proses penagihan menjadi lebih presisi dan berbasis data, bukan lagi sekadar untung-untungan.

Mencegah Lebih Baik Daripada Mengejar

Pergeseran strategis yang paling fundamental dalam model kematangan OECD adalah dari penagihan reaktif menjadi intervensi proaktif. Ini adalah esensi dari Tema 2.1: “Keterlibatan dengan wajib pajak sebelum tanggal jatuh tempo.” Alih-alih mengejar penunggak, otoritas pajak yang matang justru membantu wajib pajak agar tidak sampai menunggak.

Studi kasus terbaik datang dari Singapura. Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) mengirimkan pengingat pembayaran melalui SMS kepada para direktur perusahaan kecil beberapa hari sebelum tanggal jatuh tempo pajak. Inisiatif sederhana berbiaya rendah ini sukses besar: sebanyak 84,3% perusahaan yang dihubungi segera membayar penuh atau mengatur rencana cicilan sebelum terlambat.

Ini adalah sebuah terobosan karena mengubah total dinamika hubungan. Dari yang semula antagonistik (otoritas vs. penunggak), kini menjadi lebih suportif (otoritas membantu wajib pajak untuk patuh). Ini adalah contoh klasik pergerakan dari model Established (Mapan) yang reaktif ke model Leading (Terdepan) yang proaktif.

Seni Mengetahui Kapan Harus Menyerah

Ini mungkin terdengar sangat kontra-intuitif, tetapi merupakan salah satu tanda otoritas pajak yang paling strategis dan matang. Australian Taxation Office (ATO) menerapkan “Realistic Recovery Strategy” atau Strategi Penagihan yang Realistis.

Inti dari strategi ini adalah pengakuan bahwa mengejar setiap sen utang pajak tidak selalu efisien atau ekonomis.

Dengan menggunakan model analitik canggih, ATO mengidentifikasi utang yang “tidak ekonomis untuk dikejar” (uneconomical to pursue). Dengan secara sadar memutuskan untuk tidak mengejar utang-utang ini, mereka dapat memfokuskan sumber daya terbatas pada utang bernilai besar dengan probabilitas penagihan lebih tinggi.

Pendekatan ini secara sempurna merefleksikan tingkat kematangan Aspirational dalam atribut “Pengambilan keputusan kapan harus berhenti aktif mengejar utang.”

Model OECD memetakan evolusi dari panduan yang samar-samar (Emerging), menjadi berbasis aturan (Established), hingga akhirnya menggunakan pemodelan prediktif dan AI (Aspirational).

Ini menunjukkan pemikiran strategis yang matang: sumber daya itu terbatas dan harus dialokasikan di tempat yang memberikan hasil terbaik, sebuah prinsip manajemen yang relevansinya jauh melampaui dunia.

Masa Depan Penagihan Pajak

Kisah-kisah dari Belgia, AS, Jepang, Singapura, dan Australia ini bukanlah anomali. Mereka adalah penanda masa depan manajemen utang negara.

Laporan OECD dengan jelas memetakan sebuah perjalanan evolusi: dari penegakan hukum yang kaku menuju pendekatan yang lebih cerdas dengan secara sadar bergerak naik di sepanjang kurva kematangan.

Penagihan pajak yang efektif di masa depan bukan lagi tentang seberapa keras negara bisa menekan, melainkan seberapa cerdas negara bisa berinteraksi dengan warganya. Ini adalah tentang efisiensi yang digerakkan oleh data, empati yang didesain melalui ilmu perilaku, dan efektivitas yang didukung oleh teknologi.

Sebagai penutup, mari kita renungkan sebuah pertanyaan:

Jika pemerintah bisa menerapkan inovasi secerdas ini untuk menagih pajak, bayangkan potensi peningkatannya jika pendekatan serupa diterapkan pada layanan publik lainnya?

Dengarkan Dalam Versi Podcast

Silakan di klik saja tombol play.

I. Pendahuluan

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika fiskal Indonesia pada awal tahun 2025, dengan fokus pada tantangan pencapaian target penerimaan pajak, kemunculan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, dan implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax. Analisis ini didasarkan pada data kinerja fiskal kuartal pertama (Q1) 2025, perkembangan legislatif terkait pengampunan pajak, serta informasi mengenai peluncuran dan tujuan sistem Coretax, sebagaimana terangkum dari berbagai sumber berita dan dokumen publik yang tersedia hingga awal Mei 2025.

Konteks utama analisis ini adalah adanya kekhawatiran mengenai potensi tidak tercapainya target penerimaan pajak tahun 2025, meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya ekstra. Bersamaan dengan itu, muncul inisiatif legislatif untuk memperkenalkan kembali program pengampunan pajak, yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan penerimaan. Selain itu, tahun 2025 menandai dimulainya era baru administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax, sebuah sistem yang diharapkan membawa perubahan fundamental.

Laporan ini akan mengkaji data realisasi penerimaan pajak Q1 2025 terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menelaah status dan tujuan RUU Pengampunan Pajak yang diusulkan, menguraikan implementasi dan dampak awal Coretax, serta menganalisis potensi keterkaitan antara ketiga elemen tersebut. Pertanyaan sentral yang dijawab adalah bagaimana kinerja fiskal awal 2025, rencana pengampunan pajak, dan peluncuran Coretax saling berinteraksi, serta implikasinya terhadap arah kebijakan dan prospek penerimaan pajak Indonesia.

II. Penerimaan Pajak Indonesia 2025: Kinerja dan Prospek

A. Realisasi Q1 2025 vs. Target

Kinerja penerimaan pajak Indonesia pada awal tahun 2025 menunjukkan tantangan yang signifikan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Hingga akhir Maret 2025 (Q1), realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 322,6 triliun (¹). Angka ini hanya setara dengan 14,7% dari target penerimaan pajak tahunan dalam APBN 2025, yang dipatok sebesar Rp 2.189,3 triliun (atau Rp 2.189 T) (¹). Target ini sendiri dirancang dengan asumsi pertumbuhan sebesar 13,9% dari outlook penerimaan tahun 2024 (⁴).

Jika dibandingkan dengan periode waktu (tiga bulan atau seperempat tahun), capaian 14,7% ini berada jauh di bawah target proporsional 25%. Meskipun penerimaan pajak tidak selalu terdistribusi secara merata sepanjang tahun, selisih yang cukup besar di awal periode ini mengindikasikan adanya tekanan berat untuk mengejar ketertinggalan di kuartal-kuartal berikutnya agar target tahunan dapat tercapai.

Secara agregat, total pendapatan negara dan hibah hingga akhir Maret 2025 mencapai Rp 516,1 triliun, atau 17,2% dari target tahunan sebesar Rp 3.005,1 triliun (¹). Pendapatan ini terdiri dari penerimaan pajak (Rp 322,6 T), penerimaan kepabeanan dan cukai (Rp 77,5 T), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Rp 115,9 T) (¹). Di sisi lain, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 620,3 triliun, atau 17,1% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun (³).

Kombinasi antara realisasi pendapatan yang lebih rendah dari belanja pada Q1 2025 mengakibatkan defisit APBN sebesar Rp 104,2 triliun pada akhir Maret 2025 (²). Defisit ini setara dengan 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (⁵). Terjadinya defisit di awal tahun ini patut dicatat, mengingat desain APBN 2025 berdasarkan Undang-undang Nomor 62 tahun 2024 menargetkan keseimbangan primer negatif sebesar Rp 63,3 triliun untuk keseluruhan tahun (⁷). Defisit yang muncul lebih awal dari proyeksi ini, bahkan lebih besar dari defisit per akhir Januari 2025 yang sebesar Rp 23,45 triliun (¹¹), semakin mempertegas tekanan pada sisi penerimaan negara, khususnya pajak.

Tabel 1: Kinerja APBN – Q1 2025 vs. Target Tahunan

Catatan: Data target Kepabeanan & Cukai serta PNBP tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber yang dirujuk untuk tabel ini, namun total pendapatan negara dan targetnya tersedia. Target defisit APBN 2025 adalah Rp 616,2 T.⁵

Tabel di atas memberikan gambaran kuantitatif mengenai situasi fiskal pada awal 2025. Rendahnya persentase pencapaian target penerimaan pajak (14,7%) menjadi sorotan utama, yang berkontribusi pada terjadinya defisit anggaran lebih dini.

B. Tren Awal dan Volatilitas

Kinerja penerimaan pajak di awal tahun 2025 menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Periode Januari 2025 mencatat kinerja yang sangat lemah, dengan pertumbuhan penerimaan pajak terkontraksi atau minus 41,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (¹¹). Data spesifik Januari menunjukkan penerimaan PPh nonmigas hanya mencapai Rp 109,28 triliun atau 6,67% dari target, PPN dan PPnBM Rp 24,62 triliun atau 2,6% dari target, dan PBB Rp 2,22 triliun atau 6,37% dari target (¹¹). Kinerja buruk ini berlanjut hingga Februari, di mana data kumulatif Januari-Februari 2025 dilaporkan anjlok signifikan, disebutkan dalam sebuah referensi berita mencapai 30% (¹¹).

Namun, terdapat indikasi perbaikan (“membaik”) kinerja penerimaan pajak yang tercatat khusus pada bulan Maret 2025 (⁷). Penerimaan pajak bruto pada bulan Maret dilaporkan tumbuh positif (⁷). Perbaikan atau “rebound” pada bulan Maret ini diatribusikan pada beberapa jenis pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (pajak karyawan), PPh Pasal 25/29 Badan (angsuran pajak perusahaan, khususnya dari sektor pertambangan), dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) (⁹).

Pola kinerja yang sangat lemah di Januari-Februari, yang bertepatan dengan peluncuran sistem Coretax pada 1 Januari 2025 (¹²), menguatkan dugaan bahwa disrupsi awal akibat implementasi sistem baru ini berdampak negatif terhadap kelancaran proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga menekan realisasi penerimaan (¹⁰). Sumber secara eksplisit mengaitkan data penerimaan yang “buram” atau suram di awal tahun dengan masalah implementasi Coretax (¹⁰). Sumber lain juga menyebutkan adanya kendala transisi Coretax dan potensi penghapusan sanksi atas keterlambatan terkait sistem (¹⁵). Perbaikan di bulan Maret dapat mencerminkan mulai stabilnya sistem, adaptasi Wajib Pajak dan DJP, atau pengaruh faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas yang mendorong penerimaan dari sektor pertambangan (⁹). Klaim DJP pada pertengahan Maret bahwa sistem Coretax sudah jauh lebih stabil juga mendukung interpretasi ini (¹⁸). Namun, pemulihan ini masih perlu diuji keberlanjutannya di bulan-bulan berikutnya.

C. Proyeksi Pakar dan Tantangan

Meskipun awal tahun menunjukkan kinerja yang berat, beberapa pakar masih memproyeksikan adanya perbaikan penerimaan pajak di bulan-bulan mendatang. Ada optimisme bahwa target penerimaan 2025 masih dapat tercapai dan Indonesia bisa terhindar dari “kutukan shortfall” (realisasi di bawah target), asalkan tren positif yang terlihat di bulan Maret dapat terus berlanjut didukung oleh terjaganya pertumbuhan ekonomi dan konsumsi dalam negeri (⁹).

Namun, optimisme ini bersifat kondisional dan dibayangi oleh berbagai tantangan. Proyeksi ekonomi global yang relatif stagnan dapat membatasi ruang pertumbuhan ekonomi domestik (⁴). Normalisasi harga komoditas setelah periode booming hingga 2023 juga menjadi faktor penekan penerimaan, terutama dari sektor sumber daya alam (⁴). Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lembaga internasional seperti Bank Dunia (sebesar 4,7% untuk tahun berjalan) juga lebih rendah dibandingkan asumsi pemerintah (²). Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai keamanan APBN jika penerimaan pajak terus berjalan lambat (“seret”) yang dapat memperlebar defisit anggaran (⁹).

Melihat kondisi ini, prediksi awal mengenai potensi tidak tercapainya target penerimaan pajak 2025, bahkan dengan upaya ekstra dari DJP, tampak memiliki dasar yang kuat. Kesenjangan yang signifikan pada Q1, ditambah dengan tantangan ekonomi eksternal dan internal serta ketidakpastian pasca-implementasi Coretax, menciptakan risiko penurunan (downside risks) yang nyata terhadap pencapaian target.

D. Strategi Pemerintah

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dan DJP menerapkan berbagai strategi untuk mengamankan target penerimaan pajak 2025. Fokus utama adalah mendorong pertumbuhan penerimaan dari PPh nonmigas serta PPN & PPnBM, yang diharapkan sejalan dengan aktivitas ekonomi (⁴). Upaya standar penegakan hukum (law enforcement) melalui pemeriksaan dan pengawasan Wajib Pajak terus dilakukan ([User Query Point 1]). Hal ini juga didukung oleh fungsi-fungsi dalam Coretax seperti manajemen risiko kepatuhan (Compliance Risk Management) dan audit (¹⁹). DJP juga melaksanakan program bersama antar unit di Kementerian Keuangan untuk melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan intelijen terhadap lebih dari 2.000 Wajib Pajak yang teridentifikasi berisiko tinggi (¹⁸).

Implementasi Coretax itu sendiri merupakan inisiatif strategis jangka panjang yang fundamental, bertujuan untuk membangun sistem administrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan terintegrasi, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan penerimaan negara (¹³). Di samping itu, RUU Pengampunan Pajak kini tengah dipersiapkan di ranah legislatif sebagai opsi kebijakan tambahan (²³ – ²⁴).

Dengan demikian, strategi pemerintah bertumpu pada kombinasi antara harapan pertumbuhan ekonomi organik yang akan mendorong basis pajak utama (PPh dan PPN), efektivitas jangka panjang dari sistem Coretax setelah stabil, upaya penegakan hukum yang berkelanjutan, serta persiapan instrumen kebijakan khusus berupa pengampunan pajak yang dapat digunakan untuk mendongkrak penerimaan di tengah prospek yang menantang.

III. Rencana Pengampunan Pajak 2025: Status dan Tujuan

Seiring dengan tantangan penerimaan pajak, wacana mengenai program pengampunan pajak kembali mengemuka pada akhir 2024 dan awal 2025.

A. Status Legislatif

Informasi dari berbagai sumber mengonfirmasi bahwa RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah secara resmi dimasukkan sebagai salah satu prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025 (²³). RUU ini juga menjadi bagian dari Prolegnas jangka menengah untuk periode 2025-2029 (⁶).

Inisiatif pengusulan RUU ini berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya diusulkan oleh Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, dan diproses melalui Badan Legislasi (Baleg) (²³). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, pada November 2024 menjelaskan bahwa Komisi XI secara resmi telah menyampaikan surat untuk memprioritaskan RUU Pengampunan Pajak, menggantikan usulan RUU lain sebelumnya (²³).

Pembahasan RUU ini antara DPR dan pemerintah dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2025 (²⁸). Harapannya adalah agar dapat disepakati tahun pajak mana yang akan dicakup oleh program pengampunan ini, dengan kemungkinan menggunakan tahun 2024 sebagai batas waktu (cut-off) pengungkapan (²⁹). Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan pada awal Januari 2025, juga mengindikasikan bahwa persiapan untuk program pengampunan pajak ini telah dimulai (³⁰).

Meskipun RUU ini telah menjadi prioritas, pada rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Prolegnas Prioritas 2025 di Baleg pada November 2024, kesepakatan final mengenai RUU ini dilaporkan belum tercapai sepenuhnya pada saat itu (²⁷). Namun, laporan-laporan berikutnya menegaskan kembali status prioritasnya dan rencana dimulainya pembahasan pada Januari 2025 (²³). Beberapa sumber juga mencatat bahwa program ini tidak akan berlaku pada tahun berjalan (2024), yang konsisten dengan rencana implementasi pada tahun 2025 atau setelahnya (³¹). Kejelasan status legislatif ini memvalidasi informasi mengenai adanya RUU Pengampunan Pajak yang diinisiasi oleh DPR/Baleg.

B. Tujuan yang Dinyatakan

Rencana pengampunan pajak ini dilandasi oleh beberapa tujuan utama yang dinyatakan secara eksplisit. Tujuan yang paling konsisten disebutkan adalah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan (²⁴). Tambahan penerimaan ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional (²⁵). Mengingat adanya tekanan pada penerimaan di awal 2025, aspek peningkatan pendapatan ini menjadi sangat relevan.

Selain peningkatan penerimaan jangka pendek, program ini juga dibingkai dalam konteks reformasi perpajakan yang lebih luas. Tujuan lainnya mencakup upaya mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, memperluas basis data perpajakan (tax base broadening), meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance), serta menciptakan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi (²⁵). Pengampunan pajak dipandang sebagai kebijakan strategis untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional (²⁵) dan mungkin juga sejalan dengan visi dan misi pemerintahan baru (²⁹).

Beberapa pandangan juga mengaitkan pengampunan pajak ini sebagai kesempatan bagi Wajib Pajak untuk “membersihkan” catatan kepatuhan masa lalu (“membersihkan hati masing-masing”) sebelum menghadapi era penegakan hukum yang berpotensi lebih ketat, terutama dengan adanya sistem Coretax (²⁹). Program ini juga diharapkan dapat menjaring aset-aset yang mungkin belum sempat diungkapkan pada program pengampunan pajak atau pengungkapan sukarela sebelumnya (²⁸). Dengan demikian, meskipun peningkatan penerimaan menjadi sorotan utama, program ini juga dikemas dengan tujuan reformasi dan peningkatan kepatuhan jangka panjang.

C. Konteks Historis

Usulan pengampunan pajak pada tahun 2025 bukanlah yang pertama kali di Indonesia. Pemerintah sebelumnya telah melaksanakan program serupa sebanyak dua kali dalam dekade terakhir. Pertama adalah program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang berlangsung pada periode 2016-2017, didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 (²⁵). Kedua adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022, yang sering dianggap sebagai Tax Amnesty Jilid II, berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (²⁵).

Program pengampunan pajak 2016-2017 dilaporkan berhasil mengumpulkan penerimaan PPh dari uang tebusan sebesar Rp 61,01 triliun (²⁵). Namun, persepsi mengenai keberhasilan atau kegagalan program-program sebelumnya masih menjadi perdebatan (²⁸).

Munculnya usulan untuk program ketiga kalinya (sering disebut “Jilid III” ¹⁷) dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun menunjukkan bahwa pengampunan pajak telah menjadi instrumen kebijakan yang berulang. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap tantangan yang persisten dalam hal kepatuhan pajak sukarela atau keterbatasan administrasi perpajakan yang ada sebelum era Coretax. Frekuensi penggunaan instrumen ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas jangka panjangnya dibandingkan dengan upaya perbaikan fundamental pada sistem administrasi dan penegakan hukum pajak.

IV. Implementasi Coretax: Modernisasi Administrasi Perpajakan

Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan Indonesia dengan diluncurkannya sistem inti administrasi perpajakan yang baru, dikenal sebagai Coretax.

A. Gambaran Umum Sistem dan Tujuan

Coretax, atau Core Tax Administration System (CTAS), merupakan bagian dari proyek besar Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) (¹⁹). Sistem ini secara resmi diluncurkan secara nasional pada 1 Januari 2025 (¹²), setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024 (¹²). Coretax dirancang sebagai platform digital terintegrasi yang mencakup hampir seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan.

Fungsi yang terintegrasi dalam Coretax meliputi pendaftaran Wajib Pajak (WP), pengelolaan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa, pembayaran pajak, pengelolaan akun Wajib Pajak (Taxpayer Account Management/TAM), manajemen risiko kepatuhan (Compliance Risk Management/CRM), pemeriksaan (audit), penagihan pajak, layanan perpajakan digital, dukungan proses keberatan dan banding, pertukaran informasi otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information/AEoI), serta fungsi intelijen dan analisis data perpajakan (¹³).

Tujuan utama pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya dianggap sudah usang (ketinggalan zaman), belum terintegrasi, dan tidak didukung infrastruktur yang memadai (¹⁹). Dengan sistem baru ini, DJP menargetkan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak, peningkatan kualitas layanan kepada WP (misalnya, mengurangi potensi sengketa dan biaya kepatuhan), peningkatan kemampuan analisis data untuk pengambilan kebijakan dan pengawasan, serta peningkatan kredibilitas dan akuntabilitas institusi DJP (¹³). Muara dari semua perbaikan ini adalah optimalisasi penerimaan negara (¹⁹).

Akses ke layanan Coretax disediakan melalui portal web coretaxdjp.pajak.go.id (²⁰) atau melalui laman landas pajak.go.id/portal-layanan-wp (³²). Pengguna lama layanan DJPOnline perlu melakukan pengaturan ulang kata sandi, sementara WP yang belum pernah menggunakan layanan online atau WP baru perlu melakukan aktivasi akun atau pendaftaran melalui portal tersebut (¹²). DJP menyediakan berbagai buku panduan penggunaan dan saluran dukungan (Kring Pajak, live chat, email, media sosial, kantor pajak terdekat) untuk membantu WP beradaptasi dengan sistem baru ini (¹²).

B. Linimasa Implementasi dan Transisi

Implementasi Coretax merupakan hasil dari proses panjang yang didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan berbagai keputusan Menteri Keuangan (¹⁴). Proses persiapan dan pengembangan sistem berlangsung dalam beberapa tahapan sejak awal 2021 hingga 2023, melibatkan perancangan proses bisnis, teknologi, infrastruktur, hingga pelatihan pegawai DJP (¹⁹). Uji coba sistem secara nasional dilaksanakan pada akhir tahun 2024, dimulai pada 16 Desember 2024, sebagai langkah final sebelum peluncuran penuh (¹³).

Sistem Coretax resmi beroperasi secara nasional mulai 1 Januari 2025, melayani seluruh administrasi perpajakan untuk masa pajak Januari 2025 dan seterusnya (¹²). Namun, fase awal implementasi sistem berskala masif ini tidak berjalan mulus. Berbagai laporan mengindikasikan adanya masalah teknis, kendala penggunaan, dan gangguan (“bermasalah,” “kendala,” “masalah”) yang dihadapi oleh Wajib Pajak pada minggu-minggu pertama peluncuran (¹⁰). Permasalahan ini dikhawatirkan tidak hanya menyulitkan WP tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran pelaporan dan pembayaran pajak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi realisasi penerimaan negara di awal tahun, seperti yang tercermin pada data Januari-Februari 2025.

Menyikapi kendala ini, DJP mengambil langkah-langkah transisional. Pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak membebani Wajib Pajak selama masa adaptasi ini (¹⁶). Salah satu kebijakan penting adalah memastikan tidak ada pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan yang disebabkan oleh masalah pada sistem Coretax, misalnya keterlambatan penerbitan faktur pajak elektronik (e-faktur) atau pelaporan (¹⁵). DJP juga terus menyediakan dukungan teknis dan informasi perkembangan sistem (²¹). Pada pertengahan Maret 2025, DJP mengklaim bahwa sistem Coretax sudah menunjukkan perbaikan stabilitas yang signifikan (¹⁸).

Implementasi Coretax jelas merupakan sebuah perubahan fundamental dan transformasi digital besar-besaran dalam administrasi perpajakan Indonesia. Tujuan jangka panjangnya sangat ambisius dan sejalan dengan praktik tata kelola modern. Namun, tantangan pada fase awal peluncuran (teething problems) adalah hal yang kerap terjadi pada proyek IT skala besar, yang membawa risiko operasional jangka pendek, termasuk potensi dampak pada kelancaran arus penerimaan pajak.

V. Menganalisis Keterkaitan: Coretax, Pengampunan Pajak, dan Penerimaan

Ketiga elemen utama yang dibahas – tantangan penerimaan pajak 2025, rencana pengampunan pajak, dan implementasi Coretax – tampak saling terkait dan memengaruhi satu sama lain.

A. Mengevaluasi Hubungan Coretax dan Pengampunan Pajak

Salah satu klaim yang muncul adalah bahwa implementasi Coretax menjadi alasan utama di balik rencana pengampunan pajak 2025. Meskipun tidak ada sumber yang secara eksplisit menyatakan Coretax sebagai satu-satunya penyebab, terdapat logika strategis yang kuat yang menghubungkan keduanya.

Coretax dirancang untuk secara signifikan meningkatkan kemampuan DJP dalam mengintegrasikan data, memantau kepatuhan melalui Taxpayer Account Management (TAM) dan Compliance Risk Management (CRM), serta melakukan penegakan hukum yang lebih efektif berbasis data (¹³). Dengan kemampuan pengawasan dan deteksi yang jauh lebih kuat di bawah Coretax, risiko bagi Wajib Pajak yang selama ini tidak patuh akan meningkat secara drastis.

Dalam konteks ini, menawarkan program pengampunan pajak sebelum sistem Coretax beroperasi penuh dan stabil dapat menjadi strategi “wortel dan tongkat” (carrot and stick). Ini memberikan kesempatan terakhir (“last chance”) bagi Wajib Pajak untuk secara sukarela mendeklarasikan aset atau penghasilan yang belum dilaporkan dengan tarif tebusan yang relatif rendah, sebelum mereka menghadapi risiko pemeriksaan dan sanksi yang lebih berat di bawah sistem baru yang lebih canggih.

Beberapa tujuan pengampunan pajak juga secara inheren terkait dengan Coretax. Misalnya, tujuan untuk menciptakan “basis data perpajakan yang valid dan terintegrasi” (²⁵) sangat selaras dengan arsitektur Coretax yang berbasis data terpusat. Data yang diperoleh dari program pengampunan pajak berpotensi dimasukkan ke dalam sistem Coretax untuk meningkatkan profil risiko Wajib Pajak dan mendukung upaya kepatuhan di masa depan (¹⁸). Narasi mengenai “membersihkan catatan masa lalu” sebelum penegakan yang lebih ketat (²⁹) juga memperkuat kaitan strategis ini.

Oleh karena itu, meskipun faktor lain seperti tekanan penerimaan dan pertimbangan politik juga berperan, implementasi Coretax memberikan justifikasi strategis yang kuat dan masuk akal untuk waktu pengusulan RUU Pengampunan Pajak pada tahun 2025. Coretax kemungkinan besar menjadi faktor pendorong utama atau setidaknya kontributor signifikan dalam keputusan untuk mengajukan kembali kebijakan pengampunan pajak.

B. Peran Pengampunan Pajak dalam Menutup Kesenjangan Penerimaan

Secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan utama RUU Pengampunan Pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara (²⁴). Tujuan ini menjadi sangat krusial mengingat kondisi fiskal awal 2025. Dengan realisasi penerimaan pajak Q1 yang hanya mencapai 14,7% dari target (¹) dan adanya tantangan ekonomi serta disrupsi Coretax, pencapaian target tahunan sebesar Rp 2.189,3 triliun terlihat semakin berat.

Dalam situasi ini, program pengampunan pajak dapat diposisikan sebagai instrumen kebijakan untuk memberikan suntikan penerimaan yang signifikan dalam jangka pendek. Mekanismenya adalah melalui pembayaran uang tebusan (seperti PPh pada program 2016-17 ²⁵) atas harta yang diungkapkan. Selain itu, dengan masuknya aset atau penghasilan baru ke dalam sistem perpajakan, program ini juga berpotensi memperluas basis pajak (tax base) yang dapat dikenakan pajak secara reguler di masa mendatang, terutama dengan dukungan sistem Coretax yang lebih baik.

Dengan demikian, menghadapi pelemahan penerimaan di awal tahun dan hambatan transisi Coretax, pengampunan pajak berfungsi sebagai opsi intervensi kebijakan potensial untuk membantu menutup kesenjangan fiskal dan mencapai target penerimaan 2025 yang ambisius. Waktu pengusulannya tampaknya dipengaruhi baik oleh peluncuran Coretax maupun oleh tekanan fiskal yang mendesak.

C. Sintesis: Interaksi Antar Faktor

Situasi fiskal Indonesia pada awal 2025 ditandai oleh target penerimaan yang tinggi, namun menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi dan gangguan signifikan akibat implementasi sistem Coretax. Rencana pengampunan pajak muncul sebagai respons kebijakan yang multifungsi. Di satu sisi, ia bertujuan mengatasi tekanan penerimaan jangka pendek. Di sisi lain, ia berfungsi memfasilitasi transisi ke rezim Coretax yang lebih ketat dengan mendorong pengungkapan sukarela sebelum kemampuan pengawasan DJP meningkat drastis. Program ini juga sejalan dengan tujuan reformasi perpajakan yang lebih luas.

Keberhasilan pencapaian target penerimaan 2025 tampaknya akan sangat bergantung pada kombinasi beberapa faktor: keberlanjutan pemulihan ekonomi, kecepatan stabilisasi dan efektivitas penggunaan sistem Coretax oleh DJP dan Wajib Pajak, serta keberhasilan desain dan implementasi program pengampunan pajak (jika RUU ini disahkan dan dijalankan). Mengingat kompleksitas dan tantangan yang ada pada setiap faktor ini, prediksi awal mengenai potensi terjadinya shortfall penerimaan pada tahun 2025 tetap merupakan kemungkinan yang nyata.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang tersedia, berikut adalah rangkuman temuan :

1. Prediksi Shortfall Penerimaan Pajak 2025: Prediksi ini masuk akal (plausible). Data Q1 2025 menunjukkan kesenjangan signifikan (realisasi 14,7% vs target proporsional 25%). Gangguan awal implementasi Coretax kemungkinan besar turut menekan penerimaan di Januari-Februari. Meskipun ada perbaikan di bulan Maret, pemulihan ini bersifat kondisional dan masih dibayangi risiko ekonomi serta tantangan adaptasi Coretax (¹).
2. Informasi RUU Pengampunan Pajak oleh DPR/Baleg: RUU Pengampunan Pajak secara resmi telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025, diinisiasi oleh DPR melalui Komisi XI dan Baleg (²³).
3. Tujuan Pengampunan Pajak (Meningkatkan Penerimaan): Peningkatan penerimaan pajak secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu tujuan utama dari RUU Pengampunan Pajak yang diusulkan (²⁴).
4. Alasan Pengampunan Pajak (Implementasi Coretax): Ini merupakan faktor pendorong strategis yang masuk akal, namun kemungkinan bukan satu-satunya alasan. Namun, waktu peluncuran Coretax dan peningkatan kemampuan pengawasannya memberikan logika strategis yang kuat untuk menawarkan pengampunan pajak sebagai ‘kesempatan terakhir’ sebelum penegakan hukum yang lebih ketat, di samping tujuan peningkatan penerimaan dan reformasi lainnya (¹³).

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa analisis ini didasarkan sepenuhnya pada informasi yang tersedia hingga awal Mei 2025. Situasi fiskal dan perkembangan kebijakan bersifat dinamis. Realisasi penerimaan pajak 2025 serta nasib dan dampak RUU Pengampunan Pajak dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu.

Karya yang dikutip

1. Kuartal I 2025, Kemenkeu Catat Penerimaan Pajak 14,7% dari Target APBN – Ortax, diakses Mei 3, 2025, https://ortax.org/kuartal-i-kemenkeu-catat-penerimaan-pajak-14-7-persen-dari-target-apbn
2. Realisasi Penerimaan Pajak Capai Rp322,6 Triliun pada Kuartal I/2025 – DDTC News, diakses Mei 3, 2025, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1810415/realisasi-penerimaan-pajak-capai-rp3226-triliun-pada-kuartal-i2025
3. Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Membaik, Triwulan I 2025 Terkumpul Rp 322,6 Triliun, diakses Mei 3, 2025, https://www.tempo.co/ekonomi/sri-mulyani-penerimaan-pajak-membaik-triwulan-i-2025-terkumpul-rp-322-6-triliun-1257397
4. Berikut Tantangan dan Strategi Pemerintah Capai Target Penerimaan Pajak 2025, diakses Mei 3, 2025, https://keuangan.kontan.co.id/news/berikut-tantangan-dan-strategi-pemerintah-capai-target-penerimaan-pajak-2025
5. Breaking News! APBN Tekor Rp 104 Triliun di Akhir Maret 2025 – CNBC Indonesia, diakses Mei 3, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20250430124737-4-629926/breaking-news-apbn-tekor-rp-104-triliun-di-akhir-maret-2025
6. Selain “Tax Amnesty”, Revisi UU HPP Masuk dalam Prolegnas 2025-2029 – PAJAK.COM, diakses Mei 3, 2025, https://www.pajak.com/pajak/selain-tax-amnesty-revisi-uu-hpp-masuk-dalam-prolegnas-2025-2029/
7. Realisasi APBN hingga Maret 2025 Tetap Terjaga, Menkeu: APBN Bekerja Sebagai Counter Cyclical Hadapi Tantangan Global – Kementerian Keuangan, diakses Mei 3, 2025, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/apbn-kita-april-25-postur
8. Berikut Tantangan dan Strategi Pemerintah Capai Target Penerimaan Pajak 2025, diakses Mei 3, 2025, https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Strategi-Pemerintah-Capai-Target-Penerimaan
9. Prediksi Penerimaan Pajak 2025, Bakal Terhindar dari ‘Kutukan’ Shortfall? – Ekonomi, diakses Mei 3, 2025, https://ekonomi.bisnis.com/read/20250501/259/1873670/prediksi-penerimaan-pajak-2025-bakal-terhindar-dari-kutukan-shortfall
10. Buram Penerimaan Pajak di Tengah Masalah Coretax, APBN KiTa Tak Kunjung Rilis, diakses Mei 3, 2025, https://ekonomi.bisnis.com/read/20250307/259/1859048/buram-penerimaan-pajak-di-tengah-masalah-coretax-apbn-kita-tak-kunjung-rilis
11. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Januari 2025 Minus 41,86% – MUC Consulting, diakses Mei 3, 2025, https://muc.co.id/id/article/pertumbuhan-penerimaan-pajak-januari-2025-minus-4186
12. Implementasi Coretax DJP | Direktorat Jenderal Pajak, diakses Mei 3, 2025, https://www.pajak.go.id/coretaxdjp
13. Coretax Siap Uji Coba Secara Nasional Mulai 16 Desember 2024 – Pajakku, diakses Mei 3, 2025, https://www.pajakku.com/read/5a05eb32-9979-48ae-a7ce-5ef4154e19cb/Coretax-Siap-Uji-Coba-Secara-Nasional-Mulai-16-Desember-2024
14. Implementasi Coretax DJP, Ini Keputusan yang Ditetapkan Sri Mulyani – DDTC News, diakses Mei 3, 2025, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808089/implementasi-coretax-djp-ini-keputusan-yang-ditetapkan-sri-mulyani
15. Mengenal Coretax dan Dasar Hukumnya – Hukumonline, diakses Mei 3, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-coretax-dan-dasar-hukumnya-lt6789163906aa9/
16. Masa Transisi Coretax Sebagai Solusi Adaptasi Pajak, Berlaku Sampai Kapan? – FlazzTax, diakses Mei 3, 2025, https://flazztax.com/2025/01/24/masa-transisi-coretax-sebagai-solusi-adaptasi-pajak-berlaku-sampai-kapan/
17. Menko Airlangga Buka Suara Soal Isu Pembahasan “Tax Amnesty” Jilid III – PAJAK.COM, diakses Mei 3, 2025, https://www.pajak.com/pajak/menko-airlangga-buka-suara-soal-isu-pembahasan-tax-amnesty-jilid-iii/
18. Tujuan Deposit Coretax Harus Jelas, Data Tax Amnesty untuk Kepatuhan – DDTC News, diakses Mei 3, 2025, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809460/tujuan-deposit-coretax-harus-jelas-data-tax-amnesty-untuk-kepatuhan
19. PSIAP DJP: Pengertian, Manfaat, dan Implementasinya – Mekari Klikpajak, diakses Mei 3, 2025, https://klikpajak.id/blog/psiap-djp/
20. Coretax – Direktorat Jenderal Pajak, diakses Mei 3, 2025, https://www.pajak.go.id/reformdjp/Coretax/
21. Coretax – Direktorat Jenderal Pajak, diakses Mei 3, 2025, https://pajak.go.id/coretax
22. Apa Itu Core Tax System? – Pajakku, diakses Mei 3, 2025, https://www.pajakku.com/read/62d8afa8a9ea8709cb18b2c7/Apa-Itu-Core-Tax-System
23. RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) – PERPUSTAKAAN DPR RI, diakses Mei 3, 2025, https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/pdf/id/167
24. RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) – SIPINTER | Sistem Paket Informasi Terkini, diakses Mei 3, 2025, https://perpustakaan.dpr.go.id/sipinter/index/detail/id/167
25. RUU Pengampunan Pajak Jadi Prioritas Prolegnas 2025, Apa Dampaknya? – Pajakku, diakses Mei 3, 2025, https://www.pajakku.com/read/425d3e5c-2e4f-4a5a-8d65-9e29cad8d1a2/RUU-Pengampunan-Pajak-Jadi-Prioritas-Prolegnas-2025-Apa-Dampaknya?
26. RUU Tax Amnesty Masuk Prolegnas Prioritas 2025 – Ortax, diakses Mei 3, 2025, https://ortax.org/penyusunan-prolegnas-ruu-tax-amnesty-masuk-prioritas-2025
27. Rapat Panja Prolegnas Prioritas 2025 Belum Sepakati RUU Tax Amnesty – DDTC News, diakses Mei 3, 2025, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806952/rapat-panja-prolegnas-prioritas-2025-belum-sepakati-ruu-tax-amnesty
28. DPR Bahas Tax Amnesty Jilid III Mulai Januari 2025, Ini Bocorannya – CNBC Indonesia, diakses Mei 3, 2025, https://www.cnbcindonesia.com/news/20241130075751-4-592328/dpr-bahas-tax-amnesty-jilid-iii-mulai-januari-2025-ini-bocorannya
29. RUU Pengampunan Pajak untuk Dukung Visi dan Misi Pemerintahan Baru – DDTC News, diakses Mei 3, 2025, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806981/ruu-pengampunan-pajak-untuk-dukung-visi-dan-misi-pemerintahan-baru
30. Pemerintah Mulai Siapkan Program Pengampunan Pajak – DDTC News, diakses Mei 3, 2025, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1807992/pemerintah-mulai-siapkan-program-pengampunan-pajak
31. DPR Pastikan Tax Amnesty Jilid III Tak Berlaku Tahun Ini – pengampunan pajak, diakses Mei 3, 2025, https://pengampunanpajak.com/2025/04/22/dpr-pastikan-tax-amnesty-jilid-iii-tak-berlaku-tahun-ini/
32. Implementasi Coretax DJP | Direktorat Jenderal Pajak, diakses Mei 3, 2025, https://pajak.go.id/id/pengumuman/implementasi-coretax-djp

Catatan:
Konten ini 100% ditulis oleh Gemini. Saya hanya memberikan ide.

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemeriksaan. PMK ini merupakan tata cara pemeriksaan pajak yang diperkirakan “penyesuaian” dengan sistem inti Coretax. Dan tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

Tata cara pemeriksaan 2025 mengadopsi pemeriksaan secara hybrid, yaitu pemeriksaan secara online melalui Coretax, tetapi masih bisa dilakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak. Kewenangan-kewenangan pemeriksa pajak sesuai Undang-Undang KUP masih tetap berlaku.

Hak dan Kewajiban Menurut UU KUP

Pemeriksaan pajak diatur di Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang KUP. Pemeriksaan pajak merupakan hak atau kewenangan Direktur Jenderal Pajak. Hal ini diatur di Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP:

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Walaupun yang berwenang melakukan pemeriksaan pajak seorang Direktur Pajak, tetapi pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak. Direktur Jenderal Pajak memerintahkan kepada petugas pemeriksa, atau PNS DJP, untuk melakukan pemeriksaan. Ketentuan ini diatur di Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP:

Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang KUP memberikan kewajiban kepada auditee, atau Wajib Pajak yang diperiksa, untuk “membantu kelancaran” pemeriksaan. Berikut kutipannya:

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

Ada sanksi administrasi jika Wajib Pajak tidak menyampaikan buku, catatan, dan dokumen dalam 1 bulan, yaitu sanksi administrasi berupa penetapan secara jabatan. Surat Ketetapan Pajak dihitung oleh pemeriksa pajak berdasarkan “cara lain”, bukan berdasarkan keadaan sebenarnya.

Pasal 30 Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan penyegelan tempat Wajib Pajak. Walaupun demikian, penyegelan sudah jarang dilakukan oleh pemeriksa pajak. Bahkan saya menduga, pemeriksa pajak yang diangkat era 2010 ke sini tidak ada yang melakukan penyegelan. Berbeda dengan dulu, era saya masih muda, apapun sering saya segel ^_^

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b

Selain itu, Pasal 29 Undang-Undang KUP juga mencabut semua rahasia Wajib Pajak. Tidak ada alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak memberikan data, dan informasi apapun terkait usahanya walaupun data dan informasi tersebut bersifat rahasia. Sifat rahasianya sudah dicabut dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang KUP:

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Prosedur Wajib Pemeriksaan Pajak

Tata cara pemeriksaan pajak tentu saja mengatur prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak. Namun, ada dua pendapat tentang PMK tata cara pemeriksaan.

Pendapat pertama, bahwa tata cara pemeriksaan merupakan aturan administrasi berupa prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. dibuat sesuai prosedur; dan
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Artinya, jika ada surat ketetapan pajak yang prosedur pemeriksaannya tidak sesuai dengan PMK tata cara pemeriksaan maka dapat dibatalkan.

Namun di sisi lain, Undang-Undang KUP mengatur hasil pemeriksaan yang dapat dibatalkan, yaitu diatur di Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan ini, maka prosedur wajib dalam pemeriksaan hanya ada dua, yaitu SPHP dan pembahasan akhir hasil pemeriksaa. Selain 2 prosedur tersebut, maka dianggap tidak wajib. Jika bukan wajib maka jika tidak dilaksanakan tidak ada sanksi.

Sebagian hakim di Pengadilan Pajak berpendapat bahwa PMK tata cara pemeriksaan merupakan panduan dari Menteri Keuangan agar pemeriksaan pajak berlaku benar. Bukan syarat sah atau tidak sahnya surat ketetapan pajak.

Jadi, jangan heran jika jangka waktu pemeriksaan pada praktiknya tidak sama dengan PMK Tata Cara Pemeriksaan. Jangka waktu pembahasan tidak sama dengan PMK tata cara pemeriksaan, dan seterusnya.

Pembahasan Daftar Temuan Sementara

PMK baru tata cara pemeriksaan menghadirkan prosedur baru, yaitu Pembahasan Temuan Sementara.

Pembahasan Temuan Sementara adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan sementara Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk memberikan keyakinan bahwa temuan telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pembahasan Temuan Sementara diatur di Pasal 17 PMK 15 Tahun 2025. Pembahasan Temuan Sementara dilakukan melalui penyampaian panggilan Pembahasan Temuan Sementara kepada Wajib Pajak dilampiri dengan daftar temuan sementara. Waktu Pembahasan Temuan Sementara dilakukan 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir. Artinya, pembahasan dilakukan 1 bulan sebelum SPHP.

Jika jangka waktu pengujian pemeriksaan lengkap 5 bulan, maka pada bulan ke 4 harus sudah ada panggilan Pembahasan Temuan Sementara. Jika tidak ada panggilan, patut ditanyakan kepada pemeriksanya kapan dilakukan Pembahasan Temuan Sementara.

Menurut saya, Pembahasan Temuan Sementara lebih penting daripada Pembahasan Hasil Pemeriksaan (setelah SPHP). Biasanya tensi setelah SPHP sudah tinggi jika sengketanya banyak. Sehingga mungkin pembahasannya tidak optimal.

Fungsi Pembahasan Temuan Sementara sebenarnya untuk “klarifikasi” tentang data-data temuan. Bisa jadi pemeriksa pajak melakukan koreksi fiskal karena datanya kurang, sehingga pada saat Pembahasan Temuan Sementara, data-data yang diperlukan dilengkapi.

Karena itu, PMK tata cara pemeriksaan mengatur:

Dalam pelaksanaan Pembahasan Temuan Sementara, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk:

• memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik;
• memperlihatkan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik;
• memberikan buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk Data Elektronik, yang dipinjam atau diminta berdasarkan surat permintaan yang berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak; dan/atau
• menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga oleh Wajib Pajak.

Dengan demikian, kita harapkan pada saat Pembahasan Temuan Sementara, sebagian BESAR koreksi fiskal sudah jelas, memiliki dasar koreksi kuat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Tinggal perbedaan pendapat terkait penafsiran atau penerapan aturan perpajakan. Masalah perbedaan pendapat sangat wajar. Jangankan antara Wajib Pajak dengan fiskus yang berada dalam kubu berseberangan, diantara fiskus yang sama-sama dalam satu kubu, sangat dimungkinkan untuk berbeda pendapat.

Karena itu perlu ditengahi dengan pendapat pihak ketiga melalui Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

Pemeriksaan Secara Online

PMK tata cara pemeriksaan yang baru ini juga mengakomodir pemeriksaan secara online. Bisa saja nanti dilakukan pemeriksaan yang 100% secara online. Pertemuan dengan tim pemeriksa pajak dilakukan melalui aplikasi zoom. Pemberian dokumen dilakukan secara elektronik.

Pertemuan daring (online) antara Wajib Pajak dengan pemeriksa pajak diatur di Pasal 11 ayat (3) PMK tata cara pemeriksaan. Walaupun ayat tersebut dalam rangka pertemuan pertama, tetapi dapat dijadikan alasan bolehnya dilakukan secara daring.

Sebelumnya, pertemuan pertama harus dilakukan secara tatap muka langsung, dan yang menghadap harus direksi. Tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan.

Sekarang, pertemuan pertama dapat dikuasakan kepada konsultan pajak. Artinya, konsultan pajak yang sudah memiliki ijin dan terdaftar di SIKOP dapat ditunjuk oleh Wajib Pajak sebagai kuasa khusus, baik melalui Coretax maupun surat kuasa khusus.

Pasal 27 ayat (4) PMK tata cara pemeriksaan mengatur:

Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak, penandatanganan dilakukan secara elektronik.

Pasal 27 PMK tata cara pemeriksaan mengatur tentang penyampaian dokumen oleh Wajib Pajak kepada pemeriksa pajak. Sejak era Coretax, dokumen yang disampaikan kepada pemeriksa pajak tidak harus berbentuk fisik, tapi bisa berbentuk elektronik. Bisa di-pdf-kan dulu, baru dikirim.

PMK 15 Tahun 2025

Tulisan Sebelumnya Tentang Pemeriksaan Pajak

Video Pemeriksaan Pajak